presentasi laporan aktualisasi

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

CALON ANALIS KEBIJAKAN PERTAMAPADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

OLEH :DEVI MELITASARI, ST

NIP 19810515 201501 2 001MENTOR :

TAUFIK WANHARDI, SHNIP 19700906 200701 1 006

COACH :Drs. GUNAWAN, MM

NIP 19651022 199303 1 004

BIODATA

Nama : Devi MelitasariAlamat : Jln Raya Gantung RT 11/05

Desa Padang, Dsn.Padang II Manggar – Kab. Belitung Timur

Temtala: Jakarta, 15 Mei 1981Pendidikan terakhir : S1 Teknik Industri Jabatan : Calon Analis Kebijakan PertamaUnit Kerja : Bag. Organisasi Sekretariat

Daerah Kab. Belitung TimurMotto : People know you’re good if you’re good

MENTORNama : Taufik WanhardiNIP : 197009062007011006TTL : Talang Ubi/6 September 1970Jabatan : Kasubbag KelembagaanPangkat/ : Penata Muda Tk I/IIIbGol.RuangE-mail : [email protected] : “Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan”

mailto:[email protected]

COACH Nama : Drs. Gunawan, MM TTL : 22 Oktober 1965Status : MenikahAlamat : Jl. Salak RT13 Blok I No

115 Perum Pemda, Sungailiat

Instansi : Badan Diklat Provinsi Bangka Belitung

Jabatan : Widyaiswara MadyaE-mail :

[email protected] : 081368863611

mailto:[email protected]

KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan

3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat

4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014

5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan

6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting

8. Melakukan evaluasi penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting

9. Membuat laporan kegiatan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah

A

N

E

K

A

Visi: Terwujudnya

Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang sejahtera

MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur

2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan

3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional

4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien

5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang

6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial

7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah

1. Mewujudkan Aparatur yang profesional dalam mendukung tugas dan fungsi Daerah

2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan desa dengan konsep Total Quality Management.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan perancangan produk-produk hukum dan regulasi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM

4. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan5. Terwujudnya informasi dan komunikasi publik

menjadi yang transparan (terbuka) dan benar melalui penyerbarluasan informasi Pemerintah Daerah guna menciptakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga yang harmonis

6. Mewujudkan pelayanan administrasi di bidang sosial untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat

7. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi, dan administrasi berkaitan dengan permasalahan bidang ekonomi dan pembangunan.

Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan

dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika PublikKomitmen

MutuAnti Korupsi

IntegritasDampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menjunjung tinggi Nilai Persatuan IndonesiaDampak: dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak objektif, dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama Dampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang objektif.

Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Efisiensi dan Efektifitas Dampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang berkualitas.

Kerja KerasDampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak maksimal..

MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER MANFAAT BAGI PENULIS saya

cantumkan pada bab IV hal 48

Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 50

FOTO-FOTO KEGIATAN PENYUSUNAN RINGKASAN KEBIJAKAN

Dilaksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015

Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

IntegritasDampak: Hasil pengumpulan isu-isu pengalihan kewenangan tidak dapat meyakinkan stakeholder Menjunjung tinggi Nilai Persatuan IndonesiaDampak: hasil pengumpulan isu akan dianggap sebagai pemecah persatuan

Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang LuhurDampak: hasil pengumpulan isu tidak akan dihargai oleh atasan karena sikap kita yang tidak mengutamakan kesopanan.Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Efisiensi dan Efektifitas Dampak: Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Jujur Dampak: Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya..

MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER

MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV halaman 53


FOTO-FOTO KEGIATAN PENGUMPULAN ISU-ISU PENGALIHAN

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dilaksanakan pada hari Jumat, 20 November 2015

Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oeh Pemerintah

Provinsi dan Pusat

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

KejelasanDampak: Telaahan staf yang dihasilkan tidak objektif dan komprehensif.

Nilai-nilai Pancasila sila keempat Dampak: Telaahan staf yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai pedoman awal kegiatan kelembagaan

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak Dampak: telahaan staf yang dihasilkan tidak dapat digunakan karena mengandung kepentingan tertentuEfektif dan Efisien Dampak: Telaahan yang dihasilkan tidak akan selesai tepat waktu.

TanggungjawabDampak: Tidak dihasilkan telaahan yang dapat diandalkan karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku


MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 56


FOTO-FOTO KEGIATAN MEMBUAT TELAAHAN STAF MENGENAI URUSAN PEMERINTAHAN YANG

DIAMBIL ALIH PENYELENGGARAANNYA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT

Dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November - Senin, 23 November 2015

Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

KejelasanDampak: tidak akan dihasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilakukan.Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelimaDampak: tidak akan dihasilkan informasi yang adil sesuai dengan kondisi yang ada.Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihakDampak: informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakuEfektif dan Efisien Dampak : informasi yang dihasilkan tidak dapat digunakan atau menghambat jalannya kegiatan.

Kerja KerasDampak: informasi yang dihasilkan kurang optimal




FOTO-FOTO KEGIATAN MENGUMPULKAN INFORMASI MENGENAI ISU-ISU KELEMBAGAAN YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENGALIHAN

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA)

Mem-validasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi

Penunjang Urusan Pemerintahan

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

TransparansiDampak: akan dihasilkan data yang meragukan

Nilai-nilai Pancasila sila keduaDampak: data yang diperlukan akan sulit diperoleh.

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihakDampak: data yang diperoleh tidak akan kredibel

Inovasi Dampak : data yang diperlukan tidak akan diperoleh dalam waktu yang singkat

Jujur, Kerja KerasDampak: data yang dihasilkan tidak akan valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan




FOTO-FOTO KEGIATAN MEMVALIDASI VARIABEL TEKNIS MASING-MASING URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dilaksanakan pada hari Senin, 23 Nopember – Rabu, 25 Nopember 2015

Melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

TanggungjawabDampak: hasil pemetaan urusan tidak akan sesuai dengan ketentuan yang berlakuMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketigaDampak: hasil pemetaan urusan tidak akan sesuai dengan data riil di lapangan

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian Dampak: hasil pemetaan tidak dapat diandalkan

Mutu Penyelenggaraan PemerintahanDampak : hasil pemetaan tidak dapat digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan.

AdilDampak: hasil pemetaan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.




FOTO-FOTO KEGIATAN MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHANDilaksanakan pada hari Jumat, 27 November 2015

Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan

SKPD eksisting

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

KonsistensiDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlakuMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelimaDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah Dampak: hasil sinkronisasi tidak dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaanMutu Penyelenggaraan PemerintahanDampak : hasil sinkronisasi tidak bisa mendukung kegiatan penataan kelembagaan

JujurDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan data pendukung.




MELAKUKAN SINKRONISASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DENGAN SKPD EKSISTING

Dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 November – 30 November 2015

Melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK

SKPD eksisting

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

KejelasanDampak: hasil penyelarasan tidak akan sesuai dengan tujuan kegiatan penataan kelembagaanMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempatDampak: hasil penyelarasan tidak objektif

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menjunjung tinggi standar etika luhurDampak: hasil penyelarasan tidak kredibel dan tidak dapat menjadi dasar dalam penataan kelembagaan.

Efektif dan EfisienDampak : hasil penyelarasan tidak akan selesai tepat waktu

Kerja Keras Dampak: hasil penyelarasan tidak akan optimal.




FOTO-FOTO KEGIATAN MELAKUKAN PENYELARASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN SOTK SKPD EKSISTING

Dilaksanakan pada 30 November – 1 Desember 2015

Membuat laporan kegiatan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah

Akuntabilitas

Nasionalisme


MutuAnti Korupsi

TanggungjawabDampak: Laporan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik

Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keduaDampak: Laporan kegiatan rancangan tidak menghasilkan hubungan yang baik dengan atasan

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menjunjung tinggi standar etika luhurDampak: Laporan yang dihasilkan tidak objektif

Efektif dan EfisienDampak : Laporan yang dihasilkan tidak berkualitas

Kerja Keras Dampak: Laporan yang dihasilkan tidak akan selesai tepat waktu.




FOTO-FOTO KEGIATAN MEMBUAT LAPORAN RANCANGAN PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TERIMA KASIH

presentasi laporan aktualisasi

Government & Nonprofit