06 keb kewirausahaan ikm mayu berau

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHANWIRAUSAHA BARU IKM

TAHUN 2011-2014

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI.

2011

Versi : Berau, 19 Maret 2011

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang strategis dalam perekonomian nasional.

2. Pada akhir RPJMN 2005 – 2009, IKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB sektor industri sebesar 32% (harga berlaku) dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing.

3. Tahun 2009, populasi IKM 70 % masih terkonsentrasi di pulau Jawa.4. Sesuai dengan arah pengembangan dalam RPJPN 2005 - 2025, untuk mewujudkan

bangsa yang berdaya saing, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas.

5. Fokus Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM IKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas IKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi; dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.

2

LATAR BELAKANG


1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, dilanjutkan dengan pencanangan Gerakan Kewiausahaan Nasional tanggal 2 Februari 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

4. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional5. Rencana Strategis Departemen Perindustrian Tahun 2010-20146. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014.7. Surat Keputusan Bersama 5 Menteri, tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan

Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha.8. Tim Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Baru (Kementerian Koordinator

Perekonomian)

3

LANDASAN HUKUM


TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan Yang Ditamatkan

2009 (%) 2010 (%)

Februari Agustus Februari Agustus

SD ke bawah 4,51 3,78 3,71 3,81

Sekolah Menengah Pertama 9,38 8,37 7,55 7,45

Sekolah Menengah Atas 12,36 14,50 11,90 11,90

Sekolah Menengah Kejuruan 15,69 14,59 13,81 11,87

Diploma I/II/III 15,38 13,66 15,71 12,78

Universitas 12,94 13,08 14,24 11,92

4

Sumber : BPS diolah Ditjen IKM


No. UraianTahun (Unit Usaha)

LP (%)2010 2011 2012 2013 2014

1 Pulau Jawa 2.548.634 2.549.487 2.555.973 2.568.010 2.594.514 0,45

2 Luar Pulau Jawa 1.257.932 1.359.856 1.470.651 1.591.492 1.729.676 8,29

3 Jumlah 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24

PROYEKSI PERKEMBANGAN POPULASI IKM PULAU JAWA DAN LUAR PULAU JAWA

TAHUN 2010-2014

5

Sumber : Renstra Ditjen IKM.


No WilayahTahun (Unit Usaha)

LP (%)2010 2011 2012 2013 2014

1 WIL I 619.805 670.025 724.615 784.155 852.241 8,29

2 WIL II 2.647.445 2.656.303 2.671.492 2.693.022 2.730.380 0,77

3 WIL III 539.317 583.015 630.517 682.325 741.569 8,29

Total IKM 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24

PROYEKSI PERKEMBANGAN UNIT USAHA IKM BERDASARKAN WILAYAH

TAHUN 2010-2014

6

Sumber : Renstra Ditjen IKM.


KONSEP KEWIRAUSAHAAN

Kewirausahaan atau Entrepreneurship pada hakekatnya adalah suatu kegiatan atau tindakan kreatif manusia yang dapat menciptakan atau membangun nilai (value) yang bermanfaat bagi manusia tanpa banyak mengandalkan pada tersedianya sumber daya atau fasilitas (create value pratically from scratch).

7


KEWIRAUSAHAAN

Mendorong individu/kelompok mengerahkan kemampuannya dalam melakukan perubahan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah.

Melakukan perubahan sikap untuk mencapai melalui kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan.

Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan peningkatan ekonomi yang berkesinambungan.

Melakukan inovasi terhadap berbagai bidang usaha sesuai perkembangan melalui pemanfaatan sumber informasi

8


Rendahnya daya saing menghadapi globalisasi

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam berwirausaha;

Terbatasnya lapangan kerja (menyebabkan tingginya Pengangguran);

Rendahnya motivasi untuk berwirausaha;

Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi;

Rendahnya tingkat pendidikan;

Tingkat kemiskinan tinggi.

PERMASALAHAN UMUM

9


ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kemampuan potensi jiwa kewirausahaan dari setiap individu/kelompok untuk melakukan perubahan barang/jasa agar memberikan nilai tambah.

2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi individu/kelompok agar memiliki jiwa wirausaha kompetitif dan produktif.

3. Memfasilitasi sarana prasarana untuk fasilitas pelatihan dan peningkatan ketrampilan target group calon wirausaha

4. Mempersiapkan tenaga ahli, fasilitator, instruktur dan pendamping yang profesional sesuai kebutuhan target group.

5. Menyediakan anggaran melalui alokasi kegiatan di setiap daerah.

10


1. Kelompok Fresh Graduate Lulusan (D1, D2, D3, S1, S2) Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2. Masyarakat Umum Pengangguran terdidik (Lulusan perguruan tinggi yang belum

bekerja) Pengangguran terbuka Pencari Kerja Tenaga Kerja PHK Masyarakat Transmigrasi

3. Kelompok IKM Mikro atau pekerja IKM Pengembangan IKM Mikro/Non Formal Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri

11

SASARAN


METODE PENDEKATAN

1. PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU a. Magang, studi bandingb. Pendidikan dan Pelatihanc. Inkubator Bisnisd. Memulai Usahae. Bantuan Sarana Kerjaf. Pendampingan

2. PENGEMBANGAN WIRAUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS :a. Pelatihan b. Bantuan sarana kerjac. Bimbingan konsultansid. Pendampingan

3. KEMITRAANa. Franchiseb. Bapak Angkat Mitra Usaha Industri Kecilc. Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri

12


STRATEGI

Meningkatkan koordinasi, informasi dan komunikasi dengan Kemneterian/Lembaga terkait. Meningkatkan koordinasi, informasi dan komunikasi antara pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kab/kota serta antar sektor dalam pengembangan kewirausahaan. Mengembangkan kewirausahaan melalui jejaring kemitraan yang efektif antara lembaga

pendidikan, pelatihan dan produktivitas dengan dunia usaha / industri dan lintas sektor. Melaksanakan dan mempromosikan pelatihan dan produktivitas untuk pengembangan

kewirausahaan dalam rangka penyerapan tenaga kerja produktif. Mengembangkan pemagangan dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung pengembangan

kewirausahaan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas instruktur/pelatih dan tenaga kepelatihan untuk mendukung

program dan kegiatan pengembangan kewirasuahaan. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme manajemen lembaga pelatihan dan produktivitas. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan peralatan pelatihan untuk menunjang

pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan Mengoptimalkan UPL/TFPP

13


PRIORITAS KEGIATAN

1. Penyusunan roadmap pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan;

2. Penyusunan Panduan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausahan Baru IKM3. Pembentukan Wirausaha Baru; 4. Peningkatan kompetensi pengusaha kecil, dan menengah melalui produktifitas;5. Peningkatan kemitraan6. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; 7. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan

bisnis;8. Pengembangan franchise.9. Penguatan TFPP/UPL/Fasilitator/Instruktur.

14


PENUTUP

1. Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan WUB akan berhasil apabila terjadi sinergitas program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun, akan tumbuh IKM baru di berbagai wilayah yang memanfaatkan potensi lokal dan berdaya saing.

3. Agar harapan dapat terwujud maka diperlukan dukungan dari berbagai intansi terkait.

4. Mulai tahun 2012 anggaran kegiatan ini sudah dialokasikan pada anggaran Direktorat Jenderal IKM, Dekonsentrasi Provinsi dan pengalokasian kegiatan di Kabupaten/Kota.

5. Struktur biaya dalam Dekonsentrasi Prov dan Tugas Pembantuan sebaiknya sudah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan monitoring oleh DJIKM.

15

Terima KasihTerima Kasih

JADILAH WIRAUSAHA

PONTIANAK

PROVINSI KALBAR

PROVINSI KALTENG

PALANGKARAYA

BANJARMASIN

PROVINSI KALSEL

PROVINSIKALTIM

SAMARINDA

BALIKPAPANPALU

KENDARIMAKASAR

PROVINSISULTENG

POSO

GORONTALO

MANADO

PROPINSI GORONTALO

BANDA ACEHPROVINSI NAD

PROVINSISULSEL

MEDAN PROVINSISUMUT

PEKAN BARUPROVINSIRIAUPADANG

PROVINSI SUMBAR

JAMBI

PROVINSIJAMBI

BENGKULU

PALEMBANG

PROVINSISUMSEL

Bd.LAMPUNG

P.PINANGPROVINSI BABEL

SERANGBANDUNG

SURABAYA

PROVINSIJABAR

PROPINSI BANTEN

DENPASAR MATARAM

PROVINSINTB

KUPANG PROPINSI NTT

TIMORLOROSAE

SORONG

PROVINSI PAPUA

TIMIKA

JAYAPURA

TERNATEPROVINSI MALUKU UTARA

AMBON

PROVINSI MALUKU

MALAYSIA

BRUNEIDARUSSALAM

SINGAPURA

LAUT JAWALAUT BANDA

LAUT ARAFURA

LAUT ARU

LAUT PASIFIKLAUT SULAWESILAUT NATUNA

LAUT CINA SELATAN

PROVINSIJATIM

PROVINSIBALI

PROVINSILAMPUNG

PROVINSIDKI JAYA

PROVINSISULTRA

PROVINSISULUT

SMG

PROVINSIJATENG

PROVINSID.I.Y

YKA

PROVINSIKEPRI

PROVINSIBENGKULU

MALAYSIA

TERIMA KASIHTERIMA KASIH16

06 keb kewirausahaan ikm mayu berau

Education