resume laporan hasil penilaian/verifikasi i. deskripsi

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 14

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT

2. Sasaran/Auditee : PT SANTAN BORNEO ABADI

3. SK IUPHHK-HT : No.: SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011

4. Luas : ± 37.825 Hektar

5. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

6. Waktu Pelaksanaan Audit : 23 - 27 Januari 2016

7. Management Representatif : Budi Santoso

8. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor); b. Ir. Rudy Setyawan (Auditor); dan c. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor).

9. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

10. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected] 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT SANTAN BORNEO ABADI 2. Alamat : Jl. Padat Karya No. 28 RT 83 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 3. Telepon/Fax : (0541) 6277043 4. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Supramono

- Direktur : Ir. Paulo Salatan

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/



IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA PT SANTAN BORNEO ABADI

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI :

NO. TAHAP LOKASI DAN WAKTU

KEGIATAN

I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Santan Borneo Abadi

4 Januari 2016 dan 14 Januari 2016 (Revisi)

1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.

2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dan JPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapangan:

1. Perjalanan Tim Audit

Sabtu,

23 Januari 2016

Samarinda – Pengadan

2. Pertemuan Pembukaan

Sabtu, 23 Januari 2016

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

Presentasi singkat profil Auditee

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Areal Kerja

PT SBA

24 - 27

Januari 2016

a. Analisa/memeriksa kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pengambilan data primer (lapangan), pencatatan, uji petik dan wawancara dalam rangka pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan ketenagakerjaan.

4. Pertemuan Penutupan

Kantor PT MPS, Rabu,

27 Januari 2016

Perumusan hasil penilaian sementara. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).

5. Perjalanan Tim Audit

Rabu, 27 Januari 2016

Pengadan - Samarinda



III. Penyusunan Laporan Hasil Audit Samarinda,

28 Januari – 12 Februari 2016

Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait dan Penyusunan laporan hasil audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Santan Borneo Abadi oleh Tim Audit.

IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Samarinda, 13 Februari 2016

Produksi kayu bulat pada IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi meliputi areal seluas ± 37.825 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014. Kepada PT Santan Borneo Abadi dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).



B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatan Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

M PT. Santan Borneo Abadi memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal terkait perizinan sebagai berikut : a. Terdapat SK IUPHHK-HT Nomor :

SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011 dengan luas ± 37,825 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani di Jakarta oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan lampiran Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000.

b. Terdapat dokumen Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, SIUP SITU TDP dan NPWP PT. Santan Borneo Abadi

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

M PT. Santan Borneo Abadi telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Kehutanan (IIUPHHK) sesuai dengan SPP IIUPHHK nomor .695/VI-BIKPHH/2011 tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp. 98.345.000 yang disetor via Bank ICB Bumi Putera ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan nomor rekening : 1020004203870.

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

M Pada areal PT. Santan Borneo Abadi didapatkan data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT. Yaitu IPPKH PT Indexim Coalindo (SK Menteri kehutanan No: SK.837/Menhut-II/2014 tanggal tanggal 29 September 2014) dan PT Ganda Alam Makmur (SK Menteri Kehutanan No 587/Menhut-II/2014 tanggal 1 Juli 2014)

PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang


4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta

M PT Santan Borneo Abadi memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan serta lampiran berupa Peta Areal Kerja sebagai berikut :




lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

a. Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT SBA untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.47/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000

b. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014 yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 7147/Kpts/DK-V/2014 tanggal 22 Desember 2014 (Ir.H.Chairil Anwar, MP/NIP.19570501 198503 1 020), dimana pada SK. tersebut mengesahkan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyiapan lahan 4.315,85 Ha; b. Pembibitan 6.268,560 batang; c. Penanaman 4.315.85 Ha (TP : 3.491,85 Ha; TU

634 Ha; TK 190 Ha) d. Pemeliharaan 4.322,85 Ha

3. Terdapat Ganis Canhut di PT. SBA yaitu Edyah Zaid dengan nomor register 01715-13/CANHUT/XX/2014 sesuai dengan SK. Dirjen BUK Nomor : SK.1309/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 13 Desember 2014 ttg Pengangkatan Tenaa Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

M Tersedia Peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang dibuat dengan prosedure yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan yaitu :

1. Sempadan Sungai, terdapat pada sungai Bay dan sungai bulungan namun dilapangan ditemukan tanda-tanda/batas sempadan sungai kurang memadai; dengan kondisi cat tidak seluruhnya warna merah, (kuning/pita, dll)

2. Kawasan Lindung tidak ditemukan pada RKT 2014




6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi tahun 2014 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur terdapat penandaan petak-petak penyiapan lahan yang disahkan (dicap) dan diarsir serta posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapaangan, seperti berikut : a. Batas Blok RKT menggunakan batas alam berupa

sungai, tidak terdapat patok batas atau plang batas

b. Batas Petak (Compartemen) ditemukan berupa pal kayu seadanya dari batang pohon ukuran diamater 10 - 12 cm dicat warna kuning dengan tulisan nomor petak,

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

M Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI PT SBA untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.47/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

M Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan di Blok RKT 2014 sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan kenyataan di lapangan yaitu sebagian besar lokasi penyiapan lahan berada pada tanah kosong termasuk bekas pemanenan atau semak belukar sesuai bunyi SK. RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan pemanfaatan kayu bulat kecil (KBK) dan kayu bulat sedang (KBS) dari hasil penyiapan lahan disesuaikan dengan prinsip maksimalisasi pemanfaatan kayu dengan rincian potensi KBK sebagai berikut :




No Jenis Kayu KBK + KBS Btg Volume

1 Kayu Tanaman 9.061 1.505,99 2 Kapur 471 26,54 3 M Merah 611 29,86 4 M Putih 262 13,27 5 Jabon 122 34,92 6 Binuang 122 37,19 7 Macaranga 5.622 1.381,73 8 Banggeris 70 42,25 9 Ulin 244 72,63

10 Total 16,586 3.144,36

PRINSIP 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

M Petugas Pembuat LHP/LP-KHP atas nama Andri Register Nomor 01671-13/PKB-R/ XX/2014, berlaku s/d 12 Desember 2017

LHP / LPKHP baik yang NIHIL maupun yang berisi produksi telah disahkan oleh P2LHP dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas nama Zainal Ikhsan, S.Hut. Register Nomor 00604-13/WAS-PKB-R/XX/2014.

Realisasi dokumen LHP/LP-KHP periode RKT 2014 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dengan produksi seperti tabel berikut

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 11/LHP-SBA/KB/KBS/KBK/VI/2015 a. Meranti 4 10.15 9 13.35 - - 13 23.50

Periode I Juni 2015 b. Rimba Campuran 8 23.52 7 9.81 2 1.03 17 34.36

c. Kayu Indah - - - - - - - -

Sub Total 12 33.67 16 23.16 2 1.03 30 57.86

2 19/LHP-SBA/KB/KBS/KBK/X/2015 a. Meranti 58 142.29 200 240.53 1 0.34 259 383.16

Periode I Oktober 2015 b. Rimba Campuran 16 36.98 165 183.86 2 1.34 183 222.18

c. Kayu Indah - - - - - - - -

Sub Total 74 179.27 365 424.39 3 1.68 442 605.34

TOTAL 86 212.94 381 447.55 5 2.71 472 663.20

JumlahNo No LHP Kelompok Jenis

KB KBS KBK




10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK

Antara, -TPK hutan ke

industri primer dan/atau penam-pung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M a. Lokasi TPK Hutan berada di dalam areal IUPHHK PT. SBA dan SK TPN dan TPK terdapat dalam SK RKT 2014/2015

b. Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2015 tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu (Bon trip, SKSKB maupun FAKB) dari TPn ke TPK Antara maupun ke Industri yang dapat diverifikasi karena pada PT SBA masih belum melakukan aktifitas pengangkutan kayu. Kayu hasil produksi sebagian digunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian ditumpuk di TPK Hutan.

c. PT SBA memiliki SOP yang menjadi acuan dalam satu grup untuk penerapan pengelolaan tata usaha kayu yaitu SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP, SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

d. Namun demikian perizinan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sudah siap untuk melakukan penerapan TUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan pengangkutan oleh PT. SBA.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/

IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.


11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

M a. Terdapat produksi kayu dan di lapangan (TPK Hutan) kayu masih ditumpuk dengan identitas berupa informasi yang ditulis pada karpet warna biru berupa Nomor Produksi Kayu, Jenis kayu, Diameter, Panjang dan Petak / compartemen asal kayu.

b. Di samping itu terdapat penomoran kayu dengan menggunakan cat warna putih untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada label karpet yang ditempel di kayu.




c. Untuk pemanenan kayu dari HTI ditumpuk di TPN dan diberi label nomor tumpukan, petak, RKT dan panjang, lebar serta tinggi tumpukan.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

M Terdapat sistem penandaan kayu bulat/Log menggunakan label yang diterapkan oleh IUPHHK-HTI PT. SBA untuk penatausahaan hasil hutan kayu yang memungkinkan penelusuran asal usul kayu dan menerapkannya secara konsisten (SOP). Penandaan identitas yang sama dilakukan pada fisik kayu maupun pada dokumen yang dibuat oleh PT. SBA. Dapat dilakukan penelusuran terhadap fisik kayu bulat sampai hingga petak tebangan.

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

M a. SKSKB maupun FAKB dan DHH-nya belum diterbitkan karena PT. SBA belum melakukan pengangkutan.

b. Kayu yang diproduksi direncanakan akan diangkut ke industry pengolahan kayu di Balikpapan melalui TPK Antara yang berada di Desa Pengadan Kecamatan Karangan di pingir Sungai Pengadan pada koordinat N 010 14’ 15,2” dan E 1170 47’ 03,0”

c. Menjadi acuan PT SBA dalam penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang

terkait dengan kayu. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)

M Terdapat SPP DR dan/atau PSDH serta SPP PNT dengan jumlah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.




DRdan/atau PSDH telah diterbitkan.

a. Total SPP DR US$ 9.922,65 b. Total SPP PSDH Rp 41.253.000 c. Total SPP PNT 189.594.860

Penerbit SPP DR dan PSDH dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas nama Budiyanto, S.Hut NIP 19800807 200003 1 001

Penerbit SPP PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas nama Tedy Suriaya, SE NIP 19750705 201001 1 005

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Terdapat bukti setor DR dan/atau PSDH dan Bukti Setor PNT melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan . Pencantuman Rekening tujuan benar dan sesuai dengan rekening yang tercantum pada dokumen SPP yang diterbitkan

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Bahwa penerapan tarif pada SPP DR dan/atau PSDH dan tarif PNT telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).


17 3.3.1. Dokumen PKAPT

N/A Bahwa PT. Santan Borneo Abadi tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Berdasarkan hasil interview dengan Estate Manajer Ir. Edwin Perangin Angin dan dari dokumen RKUPHHK-HT diketahui bahwa produksi Kayu direncanakan untuk suplay industri sendiri / group yaitu PT. KCM di Balikpapan dan penjualan di sekitar IUPHHK-HT PT. SBA



Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

N/A PT. Santan Borneo Abadi belum melakukan pengangkutan hasil produksi pemanfaatan kayu dan pengangkutannya sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu baik lewat darat maupun melalui sungai/laut

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal


19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT. Santan Borneo Abadi belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK penerbit S-LK.

PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan

penebangan Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

M Bahwa PT. Santan Borneo Abadi telah memiliki Dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL IUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi dengan Luas Cadangan ± 38.680 Ha.

Dokumen yang dapat diverifikasi terdiri atas buku utama Dokumen ANDAL, Dokumen Lampiran Andal, Dokumen RKL dan Dokumen RPL.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.




21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL

M Bahwa PT. Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL atas nama PT. Santan Borneo Abadi.

Dokumen RKL dan RPL tersedia lengkap.

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

M Bahwa PT. Santan Borneo Abadi telah mengupayakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup antara lain pengelolaan areal konservasi dan areal sempadan sungai meskipun kegiatan lainnya belum dilakukan.

Bahwa PT. SBA telah memiliki bukti pelaksanaan berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan untuk Semester I tahun 2015 (Januari s/d Juni), dan laporan telah disampaikan kepada instansi terkait. Terdapat bukti tanda terima berkas dari BLHD Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

Dalam laporan disampaikan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan mengacu pada rencana dan dampak penting dalan dokumen RKL dan RPL.

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.


23 5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi PT. SBA telah memiliki prosedur tentang K3 yaitu Kumpulan dokumen SOP PT. SBA (mengacu pada SOP Group) yang berupa file khususnya yang berkaitan dengan kegiatan K3. Selain itu juga telah memiliki Susunan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Struktur Organisasi Kebakaran PT. SBA Estate Pengadan untuk mengimplementasikan prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan.

24 5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3

M Bahwa PT. Santan Borneo Abadi telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai antara lain:




a) Klinik yang disediakan di Basecamp Estate Pengadan,

b) Perlengkapan APD untuk karyawan, c) APAR kecil (5 unit) di Basecamp Estate

Pengadan, d) Alat pemadam kebakaran besar (di Basecamp

Estate Pengadan), e) Menara pemantau api.

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Bahwa PT. Santan Borneo Abadi, telah memenuhi pelaporan kecelakaan kerja dan telah dibuat oleh staff PT. SBA Divisi EHS & FIRE secara rutin. Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah: a. Terdapat 4 set dokumen Pelaporan dan

Penyelidikan Kecelakaan. Dokumen tersebut merupakan laporan kejadian pada tanggal 10 Desember 2015 (2 kejadian), laporan kejadian tanggal 11 Desember 2015 dan laporan kejadian pada tanggal 24 Desember 2015

b. Laporan Kejadian Kebakaran yang dibuat oleh Bagian Fire Safety.

c. Laporan Bulanan Peralatan Medis dan Non Medis. Adapun upaya menekan kecelakaan kerja dengan kegiatan morning breefing, safety talk maupun healthy talk.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


26 5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Bahwa Karyawan PT. Santan Borneo Abadi tidak ada membentuk serikat pekerja, akan tetapi ada pernyataan tertulis dari Manajemen PT SBA tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Santan Borneo Abadi, Nomor: 04/HR/SBA/I/2016 tanggal 2 januari 2016 dimana pada intinya membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP).

vTrustindo cerffiiin

RESUME LAPORAN HASIL PENITAIAN/VERIFIKASITPK-F061.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN TUSTIFIKASIT7 5.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atauPP

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. SBA tidakmemiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama(KKB), sebagai penggantinya PT. SBA tengahmenerbitkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP)dan sedang dalam proses untuk mendapatkanpengesahan dari kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Samarinda.

Terdapat surat pengantar perihal PermohonanPengesahan Peraturan Perusahaan PT. SBA Nomor:01 / HR/SB A / I / 2076 tertanggal 16 januari 2016.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah urnur

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable

WAa,1,Febru ari2o16

\ffiIy;;P'i*'KarYarrustn)fffp

Direktur Utama

NO \rERIFIER NILAI RINGKASAN TUSTIFIKASI28 Tidak ada pekerja

yang masih di bawahumur

M Bahwa PT. Santan Bomeo Abadi tidak memiliki atautidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.Kryawan/tenaga kerja termuda pada saat verifikasiatas nama Fahmi Marzuki yang pada saat auditberusia 19 tahun 3 bulan. Fahmi Marzuki lahir padatgl. 11 Oktober 1996 dan masuk meniadi karyawan PT.

SBA tgl. 2 November 2015 sebagai Mandor Plantation.Pada saat masuk yang bersangkutantelahberumur 19tahun X,bulan.

Rev.H/01.M.2015 F{alaman 14dad\4

resume laporan hasil penilaian/verifikasi i. deskripsi

Documents