02. presentasi uu 30 2009 dan turunannya batam desember 2013

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKANKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disampaikan pada:Penyusunan RUKD Pemda Se-Prov.Kepulauan Riau

BATAM 5 Desember 2013

SLAMET RIYADI, S.H., M.H.

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2

Hal-hal yang diatur antara lain:

a.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

b.Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

c.Tarif tenaga listrik dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

d.Wilayah Usaha.

e.Hak/Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Konsumen.

PENDAHULUAN

Dirumuskan sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dengan mempertimbangkan antara lain: tuntutan perkembangan keadaan, perubahan dalam kehidupan masyarakat, dan melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi.


3

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerentahan Daerah Kabupaten/Kota

UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan

Daerah

UU No. 30 Tahun 2009tentang

Ketenagalistrikan

Iklim Investasiyang Kondusif

Dilaksanakan restrukturisasi pola usaha (tidak ada lagi PKUK)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta,

koperasi, dan swadaya masyarakatdimana BUMN diberikan PRIORITAS

Good Governance

INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

NASIONAL YANGEFISIEN DAN MANDIRI

Pengaruh MakroEkonomi

Badan Usaha Jasa dan Industri Penunjang Tenaga Listrik

Yang berkembang, unggul dan credible

Badan Usaha Penyediaan TenagaListrik yang Bertumbuh Kembang,

Unggul dan Credible

POLA PIKIR


4

ASAS DAN TUJUAN (1)

Asas pembangunan ketenagalistrikan:1. manfaat,2. efisiensi berkeadilan,3. berkelanjutan,4. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber

daya energi,5. mengandalkan pada kemampuan sendiri,6. kaidah usaha yang sehat,7. keamanan dan keselamatan,8. kelestarian fungsi lingkungan, dan9. otonomi daerah.


5

ASAS DAN TUJUAN (2)

Tujuan pembangunan ketenagalistrikan:

Penyediaan tenaga listrik:

a. dalam jumlah yang cukup,

b. kualitas yang baik,

c. harga yang wajar,

d. untuk kesejahteraan rakyat, dan

e. untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.


6

PENGUASAAN

1. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Pemerintah/pemda sbg regulator: melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha.

3. Pemerintah/pemda sbg pelaku usaha: melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.


7

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

1. Sumber energi primer dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk penyediaan TL berkelanjutan.

2. Pemanfaatan sumber energi primer mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.

3. Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

4. Pemerintah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber energi untuk usaha penyediaan tenaga listrik.


8

PEMBAGIAN KEWENANGAN (1)

(Pasal 5 UU 30/2009)

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota

KebijakanPenetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional

- -

PeraturanPenetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan

Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenaga-listrikan

Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenaga-listrikan

Standar dan Kiteria

Penetapan pedoman standar dan kriteria di bidang ketenagalistrikan

- -

Pedoman Tarif Penetapan pedoman penerapan tarif tenaga listrik untuk konsumen

- -

RUK Penetapan RUKN Penetapan RUKD Provinsi

Penetapan RUKD Kabupaten/Kota

Wilayah usaha Penetapan wilayah usaha - -

Lintas negara Penetapan izin jual beli listrik lintas negara

- -


9


(Pasal 5 UU 30/2009)


IUPTL

Penetapan IUPTL untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi; dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan Pemerintah;

Penetapan IUPTL untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota

Penetapan IUPTL untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota

Izin OperasiPenetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi

Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota

Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota

Tarif Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Provinsi

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Kabupaten/kota


10


(Pasal 5 UU 30/2009)


Harga Jual

Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan dari pemegang IUPTL yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan dari pemegang IUPTLyang ditetapkan oleh Provinsi;

Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan dari pemegang IUPTLyang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota

Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik

Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang ditetapkan oleh Provinsi

Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota

Izin Usaha Penunjang

penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing

- penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri


11


(Pasal 5 UU 30/2009)


Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telematika

penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan

pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah

pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Inspektur Ketenagalistrikan

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Provinsi

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Kabupaten/Kota


12


(Pasal 5 UU 30/2009)


Pembinaan Jabatan Fungsional

pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan

- -

Sanksi penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah

penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota


13

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

1. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.

2. RUKN ditetapkan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

3. RUKN disusun dengan mengikutsertakan pemda.4. RUKD disusun berdasarkan RUKN dan ditetapkan

pemda setelah berkonsultasi dengan DPRD.


14

A. UNTUK KEPENTINGAN UMUM

B. UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan, dan dijual kepada pihak lain (konsumen).

Dibangkitkan dan disalurkan untuk digunakan (dikonsumsi) sendiri.

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


15

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Jenis usaha: 1. pembangkitan tenaga listrik; 2. transmisi tenaga listrik; 3. distribusi tenaga listrik; dan/atau 4. penjualan tenaga listrik.

Dapat dilakukan secara terintegrasi oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha (monopoli).

Wilayah usaha ditetapkan Pemerintah.


16

PELAKU USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta,koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

3. BUMN diberi prioritas pertama.

4. Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi.

5. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesui kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

6. Dalam hal tidak ada BUMD, swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugaskan BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.


17

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (UKS)

Jenis usaha: 1. pembangkitan TL; 2. pembangkitan dan distribusi TL; dan/atau 3. pembangkitan, transmisi, dan distribusi TL.

Pelaku: 1. instansi pemerintah;2. Pemda;3. BUMN/D; 4. badan usaha swasta; 5. Koperasi;6. Perseorangan; dan 7. lembaga/badan usaha lainnya.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas tertentu (ditetapkan dengan Permen ESDM) dilakukan berdasarkan Izin Operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ pemda.


18

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

1. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

2. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

3. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

4. pengoperasian instalasi tenaga listrik;

5. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

6. penelitian dan pengembangan;

7. pendidikan dan pelatihan;

8. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

9. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

10. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau

11. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik:


19

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN (1)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

MENTERI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

BUMN (PLN) badan usaha yang wilayah usahanya lintas

Propinsi badan usaha yang menjual TL dan/atau

menyewakan jaringan TL kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.

badan usaha yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota

Badan usaha yang menjual TL dan/atau menyewakan jaringan TL kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan gubernur

badan usaha yang wilayah usahanya dalam Kabupaten/Kota

Badan usaha yang menjual TL dan/atau menyewakan jaringan TL kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan bupati/walikota


20


Izin Operasi (IO)

MENTERI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

yang fasilitas instalasinya lintas Propinsi

yang fasilitas instalasinya lintas Kabupaten/Kota

yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota


21


Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

MENTERIBUMN dan badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing

BUPATI/WALIKOTA

Badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri


22

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (1)

1. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;

2. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;4. masuk ke tempat umum atau perorangan dan

menggunakannya untuk sementara waktu;5. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah

tanah;6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di

atas atau di bawah tanah; dan7. memotong dan/atau menebang tanaman yang

menghalanginya.

Hak:


23

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (2)

1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan;

2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

3. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Kewajiban:


24

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN (1)

1. mendapat pelayanan yang baik;2. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan

mutu dan keandalan yang baik;3. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya

dengan harga yang wajar;4. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada

gangguan tenaga listrik; dan5. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang

diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Hak


25

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN (2)

1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;

2. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukan;

4. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan5. menaati persyaratan teknis di bidang

ketenagalistrikan.

Kewajiban


26

TANAH UNTUK USAHA PENYEDIAAN TL

1. Tanah yang dipergunakan secara langsung diberi ganti rugi, pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pertanahan.

2. Tanah yang dipergunakan secara tidak langsung (dilintasi transmisi TL) diberi kompensasi.

3. Ketentuan dan tata cara pembayaran kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.


27

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

1. Harga jual/sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik bersifat regulated .

2. Harga jual/sewa jaringan TL harus mendapat persetujuan Pemerintah/pemda.

3. Tarif TL ditetapkan Pemerintah/Pemda atas persetujuan DPR/DPRD.

4. Harga jual/sewa jaringan, dan tarif TL ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

5. Pemerintah/pemda mensubsidi konsumen tidak mampu.

6. Tarif TL dapat ditetapkan secara berbeda dalam suatu wilayah usaha.


28

PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK TELEMATIKA

1. Dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

2. Dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.

3. Dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah/pemda.


29

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah/pemda melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan perijinan.

2. Pengawasan pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan inspektur ketenagalistrikan.


30

SANKSI ADMINISTRATIF (1)

Sanksi administratif terdiri atas:1. teguran tertulis;2. pembekuan kegiatan sementara;

dan/atau3. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya


31

SANKSI ADMINISTRATIF (2)

Perbuatan berikut dapat dikenai sanksi administratif :

1. Tidak mengutamakan produk dan dalam negeri.2. Tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan TL.3. Menerapkan harga jual/sewa jaringan TL tanpa

persetujuan Pemerintah/Pemda.4. Menerapkan tarif TL tidak sesuai dengan penetapan

Pemerintah/pemda. 5. Melakukan jual beli TL lintas negara tanpa izin

Pemerintah.6. Tidak memenuhi ketentuan per-UU-an di bidang

lingkungan hidup.7. Memanfaatkan jaringan TL untuk telematika tanpa ijin

Pemerintah/pemda.


32

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN (1)

Perbuatan pidana:1. Melakukan usaha ketenagalistrikan tanpa IUPTL/IO

2. Tidak memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan, mengakibatkan kematian orang atau mengganggu kelangsungan penyediaan TL.

3. Menggunakan TL yang bukan haknya (pencurian).

4. Menggunakan tanah untuk usaha penyediaan TL tanpa memberi ganti rugi atau kompensasi terhadap yang berhak atas tanah.

5. Memproduksi atau menjual peralatan dan pemanfaat TL tidak sesuai dengan SNI. Selain penyidik Kepolisian, dibentuk Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.


33

KEWENANGAN PPNS

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pindana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

3. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

4. Menggeledah tenpat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti

7. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;dan

8. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


34

SEKILAS TENTANG:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN

TENAGA LISTRIK


35

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan

2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.


MENTERI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

- BUMN (PLN)-yang wilayah usahanya lintas Propinsi-yang menjual dan/atau menyewakan TL kepada pemegang izin yang diberikan oleh Menteri.

- yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota

- yang menjual dan/atau menyewakan TL kepada pemegang izin yang diberikan oleh Gubernur.

- yang wilayah usahanya dalam satu Kabupaten/Kota- yang menjual dan/atau menyewakan TL kepada pemegang izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (1)

• Usaha penyediaan TL untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat IUPTL• Pembagian kewenangan penerbitan IUPTL untuk umum kepada badan usaha:


37

• Izin usaha penyediaan TL dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

• Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antarpemegang IUPTL tidak memerlukan IUPTL baru.

• Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

• Izin usaha penyediaan tenaga listrik pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.

• Persyaratan administratif meliputi:-identitas pemohon;-profil pemohon;-Nomor Pokok Wajib Pajak; dan-kemampuan pendanaan.



38

• Persyaratan teknis meliputi:- studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;- lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;- diagram satu garis;- jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;- jadwal pembangunan; dan- jadwal pengoperasian;• Persyaratan lingkungan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



39

• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:– pembangkitan tenaga listrik;– pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau– pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga

listrik.

• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.

• Izin operasi diberikan oleh:– Menteri untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;– Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;– Bupati/walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam

kabupaten/kota.

• Permohonan izin operasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI


40

IZIN OPERASI (1)

• Persyaratan administratif ,meliputi:– identitas pemohon;– profil pemohon; dan– Nomor Pokok Wajib Pajak.

• Persyaratan teknis meliputi:– lokasi instalasi;– diagram satu garis;– jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;– jadwal pembangunan; dan– jadwal pengoperasian.

• Persyaratan lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

• Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.


41

o Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu: penggunaan utama; penggunaan cadangan; penggunaan darurat; dan penggunaan sementara.

o Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat, dalam hal suatu wilayah belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

o Penjualan tersebut wajib mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

IZIN OPERASI (2)


42

WILAYAH USAHA (1)

1. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;

2. Wilayah Usaha diberikan kepada Pemohon yang akan melakukan usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi;

3. Untuk mendapatkan Wilayah Usaha, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya (kecuali bagi pemohon yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diberikan oleh Menteri);

4. Permohonan Wilayah Usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.


43

Persyaratan administratif meliputi:

1. Identitas pemohon;

2. Profil pemohon;

3. NPWP;

4. Kemampuan pendanaan; dan

5. Rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Persyaratan teknis meliputi:

1. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan

2. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan

WILAYAH USAHA (2)


44

STANDAR MUTU DAN KEANDALAN (1)

• Pemegang IUPTL wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik

• Dalam hal tertentu Pemegang IUPTL dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:

1. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan

2. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

3. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau

4. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Selama terjadi penghentian sementara seperti yang dijelaskan diatas, Pemegang IUPTL tidak memberikan ganti rugi


45

• Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dimana Pemegang IUPTL wajib memenuhi tingkat mutu layanan tersebut

• Pemegang IUPTL dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen apabila tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan

• Besarnya kompensasi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

STANDAR MUTU DAN KEANDALAN (2)


46

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

• Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

• Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi:

1. Andal dan aman bagi instalasi;

2. Aman bagi masusia dan makhlik hidup lainnya dari bahaya; dan

3. Ramah lingkungan.

• Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:

1. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

2. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik.


47

INSTALASI TENAGA LISTRIK (1)

• Instalasi tenaga listrik terdiri dari:

1. Instalasi penyediaan tenaga listrik; dan

2. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

• Instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

1. Instalasi pembangkit tenaga listrik;

2. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan

3. Instalasi distribusi tenaga listrik.

• Instalasi pemanfaatan tenaga lisrik terdiri atas:

1. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;

2. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan

3. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.


48

INSTALASI TENAGA LISTRIK (2)

• Instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat laik operasi

• Untuk memperoleh sertifikat laik operasi dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi oleh Menteri

• Apabila suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik. Dalam hal belum ada lembaga yang di tunjuk, Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi

• Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh lembaga isnpeksi teknik terakreditasi

• Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri

• Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya


49

SEKILAS TENTANG:


TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS

NEGARA


50

PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA (1)

Penjualan tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat:

a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;

b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan

c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.


51

Untuk memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

a.salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;

b.salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

c.salinan tanda daftar perusahaan (TDP);



52

d. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;

e. neraca daya di wilayah usahanya; dan

f. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Izin penjualan tenaga listrik lintas negara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang



53

Pembelian tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat:

a) belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;

b) hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;

c) tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA (1)


54

d) untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;

e) tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan

f) tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.



55

Untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik lintas negara, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

a)salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;

b)kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;

c)neraca daya di wilayah usahanya;

d)rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan

e)salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



56

SEKILAS TENTANG:


TENTANG KEGIATAN JASA PENUNJANG TENAGA

LISTRIK



57

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

1. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan TL;

2. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan TL;

3. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

4. pengoperasian instalasi TL;

5. pemeliharaan instalasi TL;

6. penelitian dan pengembangan;

7. pendidikan dan pelatihan;

8. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat TL;

9. sertifikasi peralatan dan pemanfaat TL;

10. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau

11. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dgn penyediaan TL.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:


58

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.



59

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan oleh:

a. Menteri, untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:

1. busaha milik negara; dan

2. badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.

b. bupati/walikota untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.



60

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib:

a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;

b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya



61

02. presentasi uu 30 2009 dan turunannya batam desember 2013

Documents