Sosialisasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional

I Hotel, Batam – 26 Januari 2012

ANGKUTAN DI PERAIRAN

KEPELABUHANAN KESELAMATAN

DAN KEAMANAN PELAYARAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

MARITIM

PP NO 10/2010

JO

PP NO 22/2011

CABOTAGE

ANGKUTAN UNTUK

DAERAH

TERTINGGAL

PEMBERDAYAAN

INDUSTRI

PELAYARAN

NASIONAL

PP NO 61/2009

ANTI MONOPOLI

KESEMPATAN

INVESTASI

KOMPETISI YG

SEHAT

PEMISAHAN

REGULATOR &

OPERATOR

PP NO 5/2010

SBNP

ALUR DAN

PELINTASAN

PENGERUKAN

REKLAMASI

SALVAGE

PEKERJAAN

BAWAH AIR

PEMANDUAN

TELEKOMUNIKASI

PELAYARAN

PP NO 21/2010

PENCEGAHAN &

PENANGGULANGAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN LAUT

RENCANA

AKSI

IMPLEMENTASI BERBAGAI KEBIJAKAN

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PP NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN

TARIF PELABUHAN DI PELABUHAN KOMERSIAL,

PELABUHAN PROPINSI DAN PELABUHAN LOKAL

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGERUKAN

DAN REKLAMASI, SERTIFIKAT PEMBERI JASA

PENGERUKAN

PENETAPAN DAERAH WAJIB PANDU, PELATIHAN

DAN UJIAN PANDU SERTA PENYELENGGARAAN

PEMANDUAN

KEAMANAN PELABUHAN

PENGOPERASIAN PELABUHAN (PERBAIKAN

KAPAL, PERPINDAHAN MUATAN, GANDENG

KAPAL, PENANGANAN BARANG-BARANG

BERBAHAYA)

POLUSI DI PELABUHAN

SISTEM INFORMASI PELAYARAN DAN

PELABUHAN

INISIATIF UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

• PEMBERDAYAAN OTORITAS PELABUHAN TERMASUK :

PEDOMAN TEKNIS (TOOLKIT) UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

KAPASITAS PEMBANGUNAN

FLEKSIBEL DAN OTONOM

PENILAIAN KONSESI

• PENILAIAN REFORMASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN

• OPTIMALISASI SISTEM OPERASI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI KAPADATAN LALU LINTAS

MUATAN DI PELABUHAN STRATEGIS (TERMASUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG

PERAK, DAN BELAWAN)

• PENELAHAAN/KAJIAN SECARA KOMPREHENSIF ATAS RENCANA PEMBANGUNAN

INTERNATIONAL HUB PORT (TERMASUK KUALA TANJUNG DAN BITUNG)

• MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI (TIC) KEPELABUHANAN

• MENYIAPKAN PROYEK PERCONTOHAN KPS PELABUHAN (TERMASUK KEMUNGKINAN

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN; STUDI KELAYAKAN, TERMASUK STRATEGI

INVESTASI DAN KEMUNGKINAN DIPERLUKANNYA BANTUAN DAN JAMINAN INFRASTRUKTUR;

PENYIAPAN DOKUMEN LELANG DAN PROSES PELELANGAN)

• PROSEDUR PENETAPAN LOKASI PELABUHAN

• PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI RENCANA INDUK PELABUHAN (MASING-MASING PELABUHAN)

• PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN

• PROSEDUR PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN, STANDAR, SPESIFIKASI UNTUK PENAHAN GELOMBANG, KOLAM PELABUHAN, ALUR PELAYARAN KE/DARI PELABUHAN, JARINGAN JALAN DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN

• PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KONSESI

• PEMBERIAN IJIN PEMBANGUNAN PELABUHAN

• PEMBERIAN IJIN PENGEMBANGAN PELABUHAN

• PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN PENGOPERASIAN PELABUHAN, PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PELABUHAN

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI PELABUHAN, KONSTRUKSI DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN DARATAN (DRY PORT)

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN TERMINAL KHUSUS (PERSETUJUAN LOKASI, KONSTRUKSI DAN OPERASI, PENGGUNAAN OLEH PIHAK KETIGA, PENINGKATAN OPERASI, PERUBAHAN STATUS PELABUHAN, PENCABUTAN IJIN, PENGALIHAN WEWENANG KEPADA PEMERINTAH)

PROSEDUR PERSETUJUAN SENDIRI - KEPENTINGAN TERMINAL

JENIS, STRUKTUR DAN KLASIFIKASI TARIF BADAN USAHA PELABUHAN UNTUK LAYANAN PELABUHAN, MEKANISME UNTUK MENENTUKAN TARIF UNTUK PENGGUNAAN LAHAN PELABUHAN DAN PERAIRAN

PROSEDUR UNTUK MENENTUKAN STATUS PERDAGANGAN LUAR NEGERI PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS

PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN DAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELABUHAN

Reformasi Pelabuhan dan Visi Rencana Induk Pelabuhan

Nasional

Hierarki Pelabuhan dan Pelabuhan Strategis di Indonesia

Kecenderungan Trafik Pelabuhan di Indonesia

Proyeksi Trafik Pelabuhan di Indonesia dan Pengaruhnya

Terhadap Pengembangan Pelabuhan

Kebutuhan Investasi Pengembangan Pelabuhan

Pengembangan Pelabuhan di Indonesia

MENGHAPUS MONOPOLI

MENCIPTAKAN KESEMPATAN YANG LEBIH LUAS UNTUK INVESTASI DI SEKTOR PELABUHAN (PIHAK SWASTA, PEMERINTAH DAERAH)

MENCIPTAKAN KOMPETISI YANG SEHAT DALAM PELABUHAN DAN ANTAR PELABUHAN

PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA REGULATOR DAN OPERATOR DG PEMBENTUKAN OTORITAS PELABUHAN (JANUARI 2011)

MENGAKOMODASI OTONOMI DAERAH

SISTEM KEPELABUHANAN YANG EFISIEN, KOMPETITIF DAN RESPONSIF YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN DOMESTIK SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

MEMBANGUN HUB INTERNATIONAL PORT

MENGHUBUNGKAN SEMUA DAERAH YANG BERKEMBANG DENGAN DAERAH-DAERAH TERTINGGAL SERTA MENCAPAI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI LOGISTIK YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF

VISI INDONESIA – 2025

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

MP3EI

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Konektifitas Nasional Kemampuan SDM dan

IPTEK Koridor Ekonomi

Sistem Transportasi Nasional

(SISTRANAS)

Sistem Logistik Nasional

(SISLOGNAS)

Rencana Induk/ Cetak

Biru lainnya RIP Rencana Induk

Pelabuhan Nasional

VISI

Pelabuhan yang Efisien, Kompetitif & Responsif yg Mendukung

Perdagangan Internasional & Domestik Serta Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi & Perkembangan Wilayah

TUJUAN

Menyediakan Pelayanan & Kapasitas Pelabuhan Sesuai

Kebutuhan Pasar

Membuka Peluang Investasi Swasta di Pelabuhan

Mendukung Perkembangan Wilayah

SASARAN

Memastikan Kapasitas dan Kinerja Pelabuhan yg Didukung

Permintaan Pasar

Secara Konsisten Mengurangi Biaya Transportasi

Internasional & Domestik

Mendukung Perkembangan Secara Nasional Sesuai

Sasaran MP3EI

PEMERINTAH

Implementasi

Penyelenggara Pelabuhan

Pemisahan Regulator &

Operator

Kompetisi & Investasi

RENCANA PENGEMBANGAN

PELABUHAN

Pedoman Penetapan Lokasi dan RIP

Penetapan Perairan Pandu

Penetapan dan Perubahan Alur

Pelayaran

Penetapan DLKR dan DLKP

Penilaian Kapasitas

Kebutuhan Investasi

ATURAN & KEBIJAKAN

Implementasi UU No.

17/2008 dan Peraturan

Pelaksanaannya

Implementasi UU tentang

Rencana Tata ruang.

Implementasi Kebijakan

Pelabuhan Nasional

PENGEMBANGAN SDM

DIBIDANG KEPELABUHANAN

Peningkatan Produktifitas

Pelabuhan

SDM Berstandar Internas

Peran Serta Stakeholder

Pelatihan SDM

PENDANAAN & INVESTASI

Dukungan Pendanaan oleh Pemerintah

Menciptakan Iklim Investasi yg baik untuk

Swasta

Insentif dalam Pengembangan Pelabuhan

TEKNOLOGI

Pengembangan Sistem Informasi

Pelabuhan yg Terintegrasi

Sistem Pelayanan Terpadu

Menyediakan Pelatihan & Pendanaan

RENCANA AKSI

1. Sabang

2. Belawan (Belawan/

Kuala Tanjung)

3. Dumai

4. Batam (Batu Ampar/

Sekupang/ Kabil/

Tanjung Sauh/

Lobam

5. Tg. Balai Karimun

6. Teluk Bayur

7. Palembang

8. Panjang

9. Banten

10. Tg. Priok

11. Cilamaya

12. Tg. Intan

13. Tg. Emas

14. Tg. Perak

SUMATERA : JAWA :

15. Benoa

16. Tenau Kupang

BALI – NUSA TENGGARA :

17. Pontianak

18. Balikpapan

19. Sampit

20. Banjarmasin

21. Mekar Putih

KALIMANTAN :

22. Makassar

23. Pantoloan

24. Bitung

SULAWESI :

25. Ambon

26. Ternate

27. Sorong

28. Jayapura

29. Merauke

PAPUA – KEP MALUKU :

PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI SUMATERA

TAHUN 2020 TRAFIK PETI KEMAS DI INDONESIA MENJADI 2 (DUA) KALI LEBIH BESAR DARI VOLUME TAHUN 2009 DAN MENJADI 2 (DUA) KALI LIPAT LAGI PADA TAHUN 2030

DIPERLUKAN PERLUASAN DAN PEMBANGUNAN TERMINAL PETI KEMAS BARU PADA BEBERAPA LOKASI

PERKEMBANGAN TRAFIK CURAH CAIR DAN CURAH KERING YANG LAMBAT BERPENGARUH PADA PERTUMBUHAN TOTAL KARGO YANG HANYA NAIK 50% PADA TAHUN 2020 DAN 50% PADA 2030

DIPERLUKAN KAPASITAS TAMBAHAN UNTUK TERMINAL CURAH PADA BEBERAPA PELABUHAN DI INDONESIA DAN LEBIH BANYAK DILAKUKAN

OLEH PIHAK SWASTA

Pasar Domestik

International Hub Port

Pemindahan Muatan Pelabuhan Singapura

Pemindahan Muatan Pelabuhan Malaysia

Pelabuhan Asal

Lebih efisien dari

Posisi Internasional Hub

Port di foreland dapat

menciptakan penundaan

Pengembangan Internasional Hub Ports di Indonesia berfungsi sebagai pintu

gerbang persdagangan internasional dan pusat kargo untuk perdagangan domestik

Hub Ports berada di sepanjang jalur pelayaran internasional, memiliki kedalaman

yang memadai serta ketersediaan lahan daratan

Pelabuhan yang potensial sebagai International Hub Ports : Barat : Kuala Tanjung and Batam Timur : Bitung dan Sorong

Pusat Distribusi Provinsi

Pusat Distribusi Nasional

Legend:

By sea / by rail By land / by rail / by seaBy sea / by rail / by land

Konektivitas:

Short Sea Shipping

Juta US$ % Juta US$ % Juta US$ %

1 2011-2015 12.114 100 5.148 42,5 6.966 57,5

2 2016-2020 11.954 100 3.303 27,6 8.650 72,4

3 2021-2030 22.044 100 6.161 27,9 15.883 72,1

Total 46.112 100 14.613 31,7 31.499 68,3

Pemerintah Sektor SwastaNo Tahapan

Total

WILAYAH INVESTASI PELABUHAN

Sumatra Utara/Aceh Belawan/Kuala Tanjung, Dumai, Teluk Bayur, Pekanbaru,

Batam, Pembuangan, Sibolga, Aceh, Bintan, Teluk Tapang

Kalimantan Barat Pontianak, Teluk Air

Sumatera Selatan Palembang dan sekitarnya, Panjang, Jambi, Bengkulu, Teluk

Semangka, Bangka/Belitung

Kalimantan Timur - Selatan Balikpapan dan sekitarnya, Samarinda, Banjarmasin,

Sangkulirang

Sulawesi Selatan - Tengah Makassar, Pare-Pare, Luwuk dan sekitarnya

Jawa

Tanjung Priok dan sekitarnya, Tanjung Perak dan sekitarnya,

Tanjung Emas, Pelabuhan Ratu, Balongan/Cirebon, Cilacap,

Jepara, 13 lokasi lainnya

Bali-NT Tanah Ampo

Wilayah Timur Lain Bitung, Jayapura, Merauke, Ambon, Sorong, Halmahera

PROYEK PENTING - PERCEPATAN

Tanjung Priok Terminal Peti Kemas Baru

Tanjung Perak Terminal Peti Kemas Baru

Belawan Perluasan terminal Peti Kemas

PROYEK PELABUHAN UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN

Banjarmasin Terminal Peti Kemas Baru

Pontianak Perluasan terminal Peti Kemas

Batam Terminal Peti Kemas

Madura Pengembangan Area Pelabuhan Baru

Cilamaya (West Java) Pengembangan Area Pelabuhan Baru

Palembang Fasilitas General Cargo & Bulk

Kuala Tanjung Terminal Peti Kemas Baru

Panjang Fasilitas General Cargo & Bulk

Ambon, Dumai, Teluk Bayur, Makassar, Banjarmasin, Bitung, Tanjung Emas, Probolinggo, Balikpapan/Kariangau, Jayapura, Sorong, Pasean, Maloy, Pelaihari, Sei Gintung, Gorontalo, Pantoloan, Pare-pare.

Terminal Untuk General Cargo, Peti Kemas dan Bulk

Terima Kasih