studi pengembangan jaringan jalan pendukung …

Jurnal Teknik Sipil ISSN 2088-9321

Universitas Syiah Kuala ISSN e-2502-5295

pp. 143 - 156

Volume 1 Special Issue, Nomor 1, September 2017

Transportasi dan Pemodelan - 143

STUDI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN PENDUKUNG

RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP) DI PROVINSI ACEH

Mukhlis Ramli1, Sofyan M. Saleh

2, Renni Anggraini

3

1) Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7, Darussalam Banda Aceh 23111,

email: [email protected] 2,3) Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7, Darussalam Banda Aceh 23111, email: [email protected] 2, [email protected] 3

Abstract : Provincial roads as a primary collector roads, where the existence of ports can not be separated from the transportation system, especially the road network that provides accessibility in support of Aceh's port master plan (RIP), so it is necessary to determine the development priority alternative selection between the handling of the existing provincial road network (alternative 1) and Development of road network (alternative 2) in support of RIP Aceh. The priority of road handling is done by assessing each selection criterion. This assessment is done by the respondents who are competent in the field of road and decision makers in the determination of road handling The analysis results show that the criteria used are criteria that have a value of more than Cut Off limit of 2.786 and calculation of weight and consistency test using Multi Criteria Analysis (MCA) method with Analisys Hierarchical Process (AHP) approach obtained the criteria of effectiveness in supporting the development of the region Regional development (44.9%), the criteria of Equitable accessibility and connectivity (23,6), Integration of road network system hierarchy criteria (17.3%), and the criteria of integration between transportation modes (multi-modal aspect) (14.2%). The analysis result were the value of alternative 1 that is handling the existing provincial road network (Do Nothing) is 50.937 and the alternative 2 that is new road construction and road status upgrade (Do Something) is 58.602. Therefore alternative 2 (Do Something) is a priority alternative for supporting Aceh Port Master Plan (PMP).

Keywords : Development priority, Multi Criteria Analysis (MCA)

Abstrak: Ruas jalan Provinsi merupakan jalan Kolektor Primer, dimana keberadaan pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi khususnya jaringan jalan yang memberikan

aksesibilitas dalam mendukung rencana induk pelabuhan (RIP) Aceh, sehingga perlu

menetapkan pemilihan alternatif prioritas pengembangan antara penanganan jaringan jalan

provinsi eksisting (alternatif 1) dan pengembangan jaringan jalan (alternatif 2) dalam

mendukung RIP Aceh. Pemilihan prioritas penanganan jalan dilakukan dengan menilai setiap

kriteria pemilihan. Penilaian ini dilakukan oleh responden yang berkompeten dibidang jalan

dan pejabat pengambil keputusan dalam penentuan penanganan jalan Hasil analisis

menunjukan bahwa kriteria yang digunakan adalah kriteria yang mempunyai nilai lebih dari

batas Cut Off sebesar 2,786 dan perhitungan bobot serta uji konsistensi dengan menggunakan

metode Analisis Multi Kriteria (AMK) dengan pendekatan Analisys Hierarchical Process

(AHP) diperoleh kriteria Efektifitas dalam mendukung pengembangan wilayah (regional

development) (44,9%), kriteria Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah

(accessibility /connectivity) (23,6), kriteria Keterpaduan hirarki sistem jaringan jalan

(hierarchical integration) dengan (17,3%), dan kriteria Keterpaduan antar moda transportasi

(multi-modal aspect) (14,2%). Dari hasil analisis diperoleh nilai alternatif 1 yaitu penanganan

jaringan jalan eksisting provinsi (Do Nothing) sebesar 50,937 dan nilai alternatif 2 (dua) yaitu

pembangunan jalan baru dan peningkatan status jalan (Do Something) sebesar 58,602. Sehingga alternatif 2 (Do Something) merupakan alternatif yang diprioritaskan dalam

mendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh.

Kata kunci : Prioritas Pengembangan, Analisis Multi Kriteria (AMK)

mailto:[email protected]

Jurnal Teknik Sipil

Universitas Syiah Kuala

144 - Volume 1 Special Issue, Nomor 1, September 2017 Transportasi dan Pemodelan

Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk

5.096.248 Jiwa (Anonimious, Aceh dalam angka

2016), sebagai wilayah yang sedang berkembang,

Provinsi Aceh mempunyai permasalahan yang

hampir sama dengan provinsi lainnya yang ada di

Indonesia yaitu kurang meratanya pembangunan

di setiap daerah khususnya pengembangan

jaringan jalan, pem-bangunan jalan baru, dan

peningkatan status jalan. Jaringan jalan harus

memberikan aksesibilitas terhadap jaringan

prasarana laut hingga tercapai keterpaduan

antarmoda transportasi. Penelitian ini mengkaji

ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung 3 (tiga)

pelabuhan yang diprioritaskan pengem-bangannya

dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh,

yang pertama Pelabuhan Krueng Geukeuh, Kab.

Aceh Utara sebagai pelabuhan yang mendukung

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe

dan (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK, Kedua

Pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh Besar

mendukung (Pusat Kegiatan Nasional–promosi)

PKNp kota Banda Aceh Terakhir adalah

Pelabuhan Meulaboh Kab. Aceh Barat sebagai

pelabuhan yang mendukung Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) Meulaboh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk

Mengetahui pemilihan kriteria dalam proses

penentuan prioritas pengembangan jaringan jalan

untuk mendukung Rencana Induk Pelabuhan

(RIP) Aceh, menetapkan pemilihan alternatif

prioritas antara Penanganan dan pengembangan

jaringan jalan. Dalam penelitian ini terdapat 2 al-

ternatif pengembangan jaringan jalan yaitu

Alternatif 1 (Do Nothing) adalah pemeliharaan

jalan (Road Maintenance) dan Alternatif 2 (Do

Something) adalah peningkatan status jalan dan

pembangunan Jalan baru (New Road

Construction).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

berdasarkan hasil Analisis Multi Kriteria (AMK)

diperoleh penilaian bahwa alternatif 2 (Do

Something) (New Road Construction) yaitu

pembangunan jalan baru mempunyai bobot

kepentingan dan jumlah intensitas lebih tinggi

yaitu sebesar 58,089 bila dibandingkan dengan

kondisi alternatif 1 (Do Nothing) sebesar 50,052.

Sehingga alternatif 2 (Do Something) dapat

direkomen-dasikan untuk diprioritaskan sebagai

tujuan untuk pengembangan jaringan jalan

diprovinsi Aceh dalam menunjang Rencana Induk

Pelabuhan (RIP) Aceh.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Hierarki Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69

tahun 2001 secara hierarki pelabuhan dibagi

dalam 3 (tiga) pelabuhan :

1. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri dan internasional,

alih muat angkutan laut dalam negeri dan

internasional dalam jumlah besar, dan

sebagai tempat asal tujuan

penumpangdan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

antar provinsi.

2. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri, alih muat

angkutan laut dalam negeri dalam jumlah

Jurnal Teknik Sipil


Volume 1 Special Issue, Nomor 1, September 2017 Transportasi dan Pemodelan

- 145

menengah, dan sebagai tempat asal tujuan

penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penye-berangan dengan jangkauan

pelayanan antar provinsi.

3. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri, alih muat

angkutan laut dalam negeri dalam jumlah

terbatas, merupakan pengumpan bagi

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul,

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

dalam provinsi.

Sesuai dengan Arah dan Strategi Pengem-

bangan Pelabuhan di dalam Rencana Induk

Pelabuhan Aceh terdapat 11 (sebelas) pelabuhan

yang nantinya akan dikembangkan sesuai arahan

dalam dalam RIP Aceh 2015-2035, data

pelabuhan terebut dapat dilihat pada Tabel. 1

berikut ini :

Tabel. 1 Hirarki Pelabuhan dalam RIP

No Kab./Kota Nama

Pelabuhan

Luas

(Ha) Hirarki

ZONA PUSAT 22.36

1 Sabang Sabang

Utama/International

2 Aceh Besar Malahayati Utama

ZONA UTARA - TIMUR 21.92

3 Aceh Utara Krueng

Geukueh

Utama 4 Aceh Timur Idi Pengumpan Regional

5 Kota Langsa Kuala

Langsa

Pengumpul

ZONA BARAT 10.16

6 Aceh Jaya Calang PengumpanRegional 7 Aceh Barat Meulaboh Utama

ZONA TENGGARA-

SELATAN 20.58

8

Aceh Barat

Daya

Susoh/Teluk

Surin

Utama

9 Aceh Se-latan

Tapaktuan Pengumpan Regional

10 Aceh Singkil Singkil Utama

11 Simeulue Sinabang Pengumpan Regional

Sumber : Rencana Induk Pelabuhan Aceh 2015-2035

Klasifikasi Jalan Berasarkan Sistem Jalan

Pada dasarnya pengelompokan jalan

berdasarkan UU No. 38/2004 tentang jalan

berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari :

a. Sistem Jaringan Jalan Primer (antar kota)

b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder (antar kota)

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor: 03/PRT/M/2012, tentang

Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status

Jalan, status jalan menurut wewenang pengelolaan

jalan tersebut akan dipisahkan statusnya menjadi :

a. Jalan nasional

b. Jalan provinsi

c. Jalan kabupaten

d. Jalan kota

e. Jalan desa

Prioritas Penanganan Jalan

Tamin (2002), menyatakan dalam kondisi

penyediaan dana yang terbatas (budget

constraint), maka prioritasi terhadap kegiatan

yang sifatnya mempertahankan aset yang ada

(assets preservation) merupakan suatu langkah

yang sangat wajar, dan jika kondisi keuangan

memungkinkan maka penyempurnaan kondisi

aset yang ada (assets enhancement) merupakan

pilihan kedua yang dapat diambil, dan jika benar-

benar dana yang tersedia sangat besar

penambahan aset baru (assets expansion) baru

bisa dipikirkan.

Dalam kebijakan pengembangan dan

pengelolaan jalan terdapat sejumlah kegiatan atau

terminologi kegiatan yang lazim dilakukan, yakni:

1. Pembangunan jalan (new road construc-

tion)

Jurnal Teknik Sipil



2. Pemeliharaan jalan (road maintenance)

3. Peningkatan jalan (road betterment)

Hubungan Aksesibilitas Terhadap

Perkembangan Wilayah

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor

yang sangat penting yang berpengaruh terhadap

kelancaran pelayanan umum, tersedianya

prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas

sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu

daerah dijangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila

aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka

perkembangan wilayah akan mengalami

kelancaran. Sarana dan prasarana yang berada di

suatu wilayah berupa jalan, jembatan, jaringan

telekomunikasi, kendaraan (darat, udara, dan laut),

terminal, pelabuhan, dan lain-lain memberikan

landasan terhadap kelancaran perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan

prasarana transportasi akan menunjang dan

mendukung pembangunan secara fisik

(Sumaatmadja, 1988). Dalam hal ini, untuk

memudahkan pelayanan dan menghindarkan

kemacetan perlu mengembangkan jaringan jalan

dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan

peran pemerintah setempat dan masyarakat serta

dunia usaha. Faktor aksesibilitas memegang

peranan penting dalam upaya perkembangan

wilayah sebab tanpa di dukung oleh sistem

transportasi, sarana dan prasarana transportasi

yang memadai, maka perkembangan suatu daerah

akan sulit berkembang.

Analisis Multi Kriteria (AMK)

Salah satu cara untuk memprioritaskan

serangkaian alternatif kebutuhan penanganan jalan

di setiap ruas jalan adalah dengan menggunakan

Analisis Multi Kriteria (AMK), dimana

diharapkan dengan pendekatan AMK ini

pengambilan keputusan telah mempertimbangkan

semua variabel sekomprehensif mungkin dengan

tetap berada dalam koridor proses ilmiah dari

proses pengambilan keputusan yang dilakukan.

Bila dibandingkan dengan pendekatan

pengambilan keputusan lain, AMK memiliki

sejumlah keunggulan, yakni:

a. Sudut pandang terhadap pemilihan bisa lebih

dalam.

b. Bisa mengakomodasikan berbagai interest

yang berbeda.

c. Pemilihan bisa lebih transparan serta hasil

pemilihannya bisa diharapkan lebih baik.

d. Pembobotan kriteria

Untuk mengkuantifikasi pendapat kualitatif

dari stakeholders digunakan skala penilaian

untukmenilai pendapat tersebut dalam bentuk

angka (kuantitatif). Menurut Saaty (1993), untuk

berbagai permasalahan, skala 1 sampai 9

merupakan skala yang terbaik dalam

mengkualifikasikan pendapat.

Perbandingan dilakukan berdasarkan

kebijakan pembuat keputusan dengan menilai

tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen

lainnya. Apabila suatu elemen dibandingkan

dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1.

Penilaian perbandingan berpasangan dapat dilihat

pada Gambar 1.

Vektor pembobotan elemen-elemen operasi

A1, A2.... An dinyatakan sebagai vektor w, dimana

w = (w1, w2.... wn) maka nilai intensitas

kepentingan elemen operasi A1 terhadap A2 adalah

w1 / w2 sama dengan a12. Nilai (judgment)

Jurnal Teknik Sipil



- 147

perbandingan berpasangan antara wi dan wj

ditunjukkan pada Persamaan 1 berikut :

njiaW

Wij

j

i ,......2,1,; 1

Gambar 1 Matriks Perbandingan Berpasangan

Sumber : Mulyono (2007)

Prinsip sintesis hasil penilaian adalah

mengambil setiap turunan skala rasio prioritas-

prioritas lokal dalam berbagai level dari suatu

hierarki dan menyusun suatu komposisi global

dari kumpulan prioritas untuk elemen-elemen

dalam hierarki terbawah. Penilaian ini dilakukan

untuk setiap sel dalam matriks perbandingan maka

akan didapatkan suatu matriks perbandingan baru

yang merupakan matriks perbandingan gabungan

semua responden. Gambar 2 diatas tersebut diolah

dengan melakukan perhitungan pada tiap baris

tersebut sehingga didapatkan eigenvektor untuk

masing-masing kriteria dengan menggunakan

Persamaan 2 berikut ini:

wi= (2)

Matriks yang diperoleh tersebut merupakan

eigenvector yang juga merupakan bobot kriteria.

Bobot kriteria (xi) atau Eigenvektor tersebut

ditentukan berdasarkan Persamaan 3 :

xi = (wi / Σ wi)

(3)

Nilai eigenvalue yang terbesar (λmaks)

diperoleh dari Persamaan 3 ke dalam Persamaan

4.

λmaks = Σ (aij.xij) (4)

Konsistensi logis menilai intensitas

hubungan diantara elemen-elemen yang

didasarkan pada suatu kriteria khusus yang telah

menjustifikasi satu sama lain dalam cara-cara

yang logis. Semua elemen dikelompokkan secara

logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai

dengan suatu kriteria yang logis.

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks

didasarkan atas suatu eigenvalue maksimum,

sehingga inkonsistensi yang biasa dihasilkan

matriks perbandingan dapat diminimalkan.

Rumus untuk menghitung indeks konsistensi

ditunjukkan dalam Persamaan 5.

CI = (5)

Dimana :

CI = indeks konsistensi;

λ maks = nilai eigen maksimum; dan

n = ukuran matriks

Indeks konsistensi kemudian diubah dalam

bentuk rasio inkonsistensi dan membaginya

dengan suatu random index (RI). Perbandingan

antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan

sebagai consistency ratio (CR) yang ditunjukkan

dalam Persamaan 6.

CR = ≤ 0,1 (6)

Matriks perbandingan berpasangan dapat

diterima jika nilai rasio konsistensi < 0,1.

A1 A2 ... An

A1

A2

....

An

1 …

1 ...

... ... … ...

… 1

Jurnal Teknik Sipil



Spesifikasi Kriteria

Hubungan antara kriteria dan variabel

diperlihatkan pada Tabel 2.

Metode Cut Off Point

Menurut Maggie dan Tummala (2001),

mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan

penggunaan metode Analytic Hierarchy Process

(AHP) perlu seleksi awal dari kriteria yang telah

ditentukan untuk memastikan tingkat kepentingan

dari kriteria.

Berdasarkan metode ini maka konsistensi

kriteria dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Jawaban Sangat penting (very important)

2. diberi nilai 3 (tiga);

3. Jawaban Penting (somewhat important)

diberi nilai 2 (dua) dan;

4. Jawaban Tidak Penting (not important)

diberi nilai 1 (satu).

Seluruh penilaian responden dikumpulkan,

kemudian dirata-ratakan untuk tiap elemen.

Seluruh kriteria diurutkan dari nilai tertinggi

ke terendah. Kemudian dicari nilai cut off

dengan persamaan :

Natural cut-off point = ( Maximum Score +

Minimum Score) /2………………….. 7

Kriteria yang memiliki nilai dibawah cut-off

point akan dibuang dari perhitungan dan model

AHP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kerangka

kerja dalam menyusun dan melaksanakan suatu

penelitian dengan tujuan mengarahkan proses

berpikir untuk menjawab permasalahan yang akan

diteliti lebih lanjut. Dalam melakukan penelitian

ini terdiri dari beberapa tahap mulai dari

perumusan masalah, pengumpulan data,

pengolahan data, analisa data, hasil dan

pembahasan serta kesimpulan dan saran. Bagan

alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel. 2. Kriteria dan Variabel Penilaian Pengembangan Jaringan

No Kriteria No Variabel

1 Akomodasi terhadap kebutuhan perjalan-

an (flowfunction)

a. Volume lalulintas/LHR (smp/hari)

b. Kapasitas ruas jalan (smp/hari)

c. Kecepatan ruas jalan (km/jam)

2 Keterpaduan hirarki sistem jaringan

jalan (hierarchical integration)

a. Fungsi Jalan (Arteri, Kolektor, Lokal)

b. Kelas Jalan (I, II, IIIA, IIIB, IIIC)

c. Status Jalan (Nasional, Provinsi, Kabupaten)

3 Keterpaduan antar moda transportasi (multi-modal aspect)

a. Jumlah Pelayanan Moda Transportasi melalui rute

b. Menghubungkan Bandara, pelabuhan, terminal

4 Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas

antar daerah(accessibility/connectifity)

a. Sumbangan Terhadap indeks aksesibilitas (%)

b. Sumbangan Terhadap indeks Mobilitas (%)

5 Biaya penyediaan dan pengoperasian

yang murah

(cost efficiency)

a.

Biaya Pembangunan Jalan (Rp)

b. Biaya Pemeliharaan jalan (Rp)

6 Efektifitas dalam mendukung pengem-

bangan kawasan andalan (regional

development)

a.

Menghubungkan ke PKN, PKW dan PKL

b. Menghubungkan kawasan strategis Propinsi

7 Efektifitas dalam mendukung pengem-

bangan core business (sectoral develop-

ment)

a. Keberadaan rencana/implementas pengembangan ekonomi wila-

yah dalam rencana daerah yang dilalui jalan tersebut.

Jurnal Teknik Sipil



- 145

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Rencana Induk Pelabuhan Aceh disusun

sebagai kerangka kebijakan untuk menjadi acuan

bagi pembangunan pelabuhan di Aceh, penetapan

lokasi, hirarki pelabuhan, pengoperasian,

kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, dan

penyusunan Rencana Induk setiap pelabuhan.

Dalam penelitian ini akan dikaji 3 (tiga)

pelabuhan yang berfungsi sebagai 2 (dua)

pelabuhan utama dan 1 (satu) pelabuhan

pengumpul, adapun ke-3 pelabuhan tersebut

adalah :

1. Pelabuhan Krueng Geukeuh, Kab. Aceh

Utara sebagai pelabuhan yang mendukung

PKN dan KEK Lhokseumawe ditetapkan

dengan fungsi sebagai pelabuhan utama

sebagai hubungan internasional yang

melayani kegiatan ekspor/impor dan

angkutan dalam luar negeri dari/ke zona

barat serta melayani kegiatan alih

muat/muatan Peti Kemas, General Cargo,

Curah Kering & Curah Cair (CPO) dalam

jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan

barang dalam rangka mendukung program

MP3EI.

2. Pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh

Besar mendukung PKNp kota Banda Aceh,

dengan fungsi sebagai pelabuhan utama,

pengembangan Pelabuhan Malahayati

merupakan bagian program tol laut, yang

menggagas jaringan maritim nasional.

Pelabuhan ini akan melayani angkutan laut

dalam dan luar negeri dan berfungsi sebagai

interchange port atau pelabuhan transit bagi

pelabuhan lainnya yang ada di Aceh.

3. Pelabuhan Meulaboh Kab. Aceh Barat

sebagai pelabuhan yang mendukung PKW

Meulaboh, dengan fungsi sebagai pelabuhan

pengumpul/pengumpan regional dan sesuai

Arahan dan Strategi Pengembangan

Pelabuhan RIP Aceh akan ditingkatkan

menjadi Pelabuhan Utama di 2025, yang

melayani kegiatan ekspor/impor dan

Perumusan Masalah

Pemilihan perioritas pelabuhan induk dan penanganan jalan

Pengumpulan Data

Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan bahan dari penelitian terdahulu

Data Primer

Kuisioner

Data Sekunder - Peta Jaringan Jalan - RTRWN

- Hasil Survey Kondisi Jalan - Rencana Induk

Pelabuhan

- Data Jaringan Jalan - RTRWA

- Tatrawi Aceh

Kuisioner Tahap Pertama

Penyusunan Hirarki Model AHP

- Seleksi Kriteria dengan Metode Cut off Point

- Penentuan Kriteria

- Penetuan Subkriteria

Analisa Pembobotan dalam Penentuan Prior-itas dengan Metode AHP

Tidak Uji KonsistensiCR≤ 0.1

Analisa Data

Selesai

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Ya

Kuisioner Tahap Kedua

http://aceh.tribunnews.com/tag/pelabuhan

Jurnal Teknik Sipil



- 145

angkutan dalam negeri dari/ke zona barat

serta melayani kegiatan alih muat muatan

General Cargo, Curah Kering & Curah Cair

(CPO) dalam jumlah besar, dan sebagai

tempat asal tujuan barang.

Potensi dan Daerah Hinterland

Hubungan antara hinterland dan pelabuhan

ini bersifat saling menguntungkan, dimana

pelabuhan berperan sebagai pintu keluar dan

masuk untuk komoditi-komoditi yang dimiliki

dan dibutuhkan daerah hinterland, sedangkan

hinterland berperan sebagai daerah penyangga

yang merupakan produsen dan konsumen

komoditas ekspor-impor.

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan

(RIP) Aceh daerah hinterland untuk ke-3 prioritas

pengembangan Pelabuhan di Provinsi Aceh

adalah :

1. Zona Pusat Pelabuhan Malahayati dengan

daerah hinterland :

Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan

Kabupaten Pidie,

2. Zona Utara - Timur Pelabuhan Krueng

Geukueh dengan daerah hinterland :

Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh

Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten

Biereun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten

Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan

Kota Lhokseumawe. Untuk Kabupaten Gayo

Lues dan Aceh Tenggara, potensi daerahnya

dianggap dibawa ke Pelabuhan Krueng

Geukeuh dengan alasan ketersediaan jaringan

jalan dan kemudahan aksesibilitas. Jika dilihat

dari pembagian zona dalam Tattrawil Aceh,

kabupaten ini berada pada zona Tenggara-

Selatan, namun dalam kenyataannya sulit

untuk membawa potensi unggulan kabupaten

ini ke Pelabuhan Singkil.

3. Zona Barat Pelabuhan Meulaboh dengan

daerah hinterland :

Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan

Raya, hal ini karena posisi Kabupaten Nagan

Raya terletak setelah kabupaten Aceh Barat

jadi tidak mungkin potensinya masuk ke

Pelabuhan Calang.

Analisis Seleksi Kriteria Dengan Metode

Cut Off Point

Pemilihan prioritas penanganan jalan

dilakukan dengan menilai setiap kriteria

pemilihan. Penilaian ini dilakukan oleh

responden yang berkompeten dibidang jalan

dan pejabat pengambil keputusan dalam

penentuan penanganan jalan. Sebelum dil-

akukan analisis prioritas, perlu dilakukan

pemilihan kriteria dimana seluruh penilaian

responden dikumpul dan dirangkumkan. Da-

lam penentuan kriteria terpilih, kriteria yang

digunakan adalah kriteria yang mempunyai

nilai skor di atas batas nilai Cut Off dari 7

(tujuh) kriteria sesuai dengan Persamaan 7.

Hasil analisis seleksi kriteria dari jawaban

responden, sebagai mana ditampilkan

pada Tabel. 3.

Jurnal Teknik Sipil



- 151

Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden

Nilai Skor TotalNilai Skor Rata-

Rata

N1 TP N2 P N3 SP= (3 x 4) + (5 x

6) + (7 x 8)= ( 9/10 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Akomodasi terhadap kebutuhan perjalanan

(flow function)0 1 3 2 4 3 18 7 2.571 Batas Bawah

2 Keterpaduan hirarki sistem jaringan

transportasi (hierarchical integration)0 1 1 2 6 3 20 7 2.857

3 Keterpaduan antar moda transportasi (multi-

modal aspect)0 1 0 2 7 3 21 7 3.000

4 Pemerataan aksesbilitas dan koneksitas antar

daerah (accessibility/connectivity)0 1 0 2 7 3 21 7 3.000 Batas Atas

5 Biaya penyediaan dan pengoperasian yang

murah (cost efficiency)0 1 3 2 4 3 18 7 2.571

6 Efektifitas dalam mendukung pengembangan

wilayah (regional development)0 1 1 2 6 3 20 7 2.857

7 Efektifitas dalam mendukung pengembangan

core business (sectoral development)0 1 3 2 4 3 18 7 2.571

Tidak Penting Penting Sangat Penting

No.Parameter Penelitian

(Faktor/Kriteria)n Keterangan

Hasil nilai Cut Off Point = 2,786, maka kriteria

yang nilainya lebih besar dari nilai ambang masuk

untuk analisis selanjutnya adalah :

a. Keterpaduan antar moda transportasi (multi-

modal aspect)

b. Keterpaduan hirarki sistem jaringan jalan (hier-

archical integration)

c. Pemerataan aksesbilitas dan koneksitas antar

daerah (accessibility/connectivity)

d. Efektifitas dalam mendukung pengembangan

wilayah (regional development)

Ruas Jalan Eksisting sebagai Alternatif 1

(Do Nothing)

Berdasarkan hasil analisis data kondisi dan

jenis permukaan jalan diperoleh data kondisi jalan

yang mendukung rencana pengembangan

Pelabuhan sebagian besar telah teraspal yaitu

sebesar 77,4% dari total panjang jalan, jalan

perkerasan/kerikil sebesar 10,22 % dan jalan tanah

sebesar 12,39%. Distribusi jenis permukaan jalan

dan kondisi dari seluruh ruas jalan yang mendukung

Rencana Induk Pelabuhan Aceh untuk tiap zona

pengembangan rencana induk pelabuhan Aceh

dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3 berikut :

77,40%

10,22%

12,39%Aspal

Kerikil

Tanah

Gambar 2. Distribusi kondisi Ruas Jalan

Gambar 3. Distribusi Jenis Permukaan Jalan

Keterpaduan Hirarki Sistem Jaringan Jalan

(Hierarchical Integration)

Data kondisi hirarki sistem jaringan jalan yang

mendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh

untuk masing-masing pelabuhan berdasarkan data

fungsi dan kelas jalan provinsi diketahui semua ruas

Jurnal Teknik Sipil



jalan tersebut merupakan Jaringan Jalan Kolektor

Primer yang berfungsi menghubungkan antar pusat

kegiatan (menghubungkan PKW – PKW , PKW -

PKL dan PKL – PKL) dengan kelas jalan III.

Keterpaduan Antar Moda Transportasi

(Multi-Modal Aspect)

Data jumlah kendaraan angkutan truk yang

beroperasi di masing-masing ruas jalan yang

mendukung Rencana Induk Pelabuhan diperoleh

dengan mengasumsikan data dari survey LHR pada

ruas jalan nasional. Distribusi angkutan truk yang

melintasi seluruh ruas jalan yang mendukung

Rencana Induk Pelabuhan Aceh dapat dilihat pada

Gambar 4.

Gambar 4. Distribusi Jumlah Angkutan Truk yang

Melintasi Ruas Jalan

Pemerataan Aksesibilitas Dan Konektisitas

Antar Daerah (Accessibility/Connectivity)

Secara umum untuk seluruh daerah hinterland

pelabuhan di provinsi Aceh terlihat bahwa jaringan

jalan yang ada di propinsi Aceh dari sisi kuantitas

relatif terhadap luas wilayah dan kepadatan

penduduk telah mencukupi atau di atas nilai

minimum yang ditetapkan dalam SPM jalan. indeks

aksesibilitas eksisting yang ada hampir semuanya

berada di bawah angka 1 km jalan per km2 luas

pelayanan (kecuali untuk Kota Banda Aceh, Kota

Sabang dan Kota Lhokseumawe yang angkanya

telah lebih besar dari 1 km/km2). Artinya bahwa

sebagian besar wilayah di propinsi Aceh hanya

tersedia jalan rata-rata kurang dari 1 km/km2.

Besarnya nilai aspek mobilitas atau lebih tepat

dikatakan sebagai indeks mobilitas ini divariasikan

menurut PDRB perkapita penduduk di wilayah

yang bersangkutan, artinya bahwa semakin tinggi

PDRB suatu komunitas penduduk maka kebutuhan

perjalanan per orangnya akan bertambah dan oleh

karena itu kebutuhan akan jaringan jalan juga akan

bertambah. Hasil analisis indeks mobilitas

menunjukkan bahwa pelabuhan yang mempunyai

daerah hinterland dengan indeks Mobilitas terbesar

adalah Pelabuhan Meulaboh sebesar 6,91 lebih

besar dari yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar

5,00. Zona pelabuhan dengan daerah hinterland

yang terendah adalah Pelabuhan Malahayati Aceh

Besar sebesar 4,05.

Efektifitas Dalam Mendukung

Pengembangan Wilayah (Regional

Development)

Efektifitas dari ruas jalan yang mendukung

Rencana induk Pelabuhan dalam mendukung

pengembangan wilayah ditinjau dari keterhubungan

dari ruas jalan ke pusat-pusat kegiatan maupun

hubungan dari ruas jalan itu sendiri dalam

mendukung kawasan strategis provinsi.

Pengembangan Jaringan Jalan sebagai

Alternatif 2 (Do Something).

Berdasarkan Qanun RTRWA, Tatrawil Aceh

dan arahan dan kebijakan dalam rencana

pengembangan pelabuhan Aceh (RIP) ada beberapa

pengembangan ruas jalan yang direncanakan

pengembangannya untuk mendukung Rencana

Induk Pelabuhan Aceh, yaitu : Pembangunan Ruas

Jalan lingkar kota Banda Aceh atau Banda Aceh

Jurnal Teknik Sipil



- 153

Outer Ring Road (BORR), Pembangunan Jalan Tol

Banda Aceh – Batas Sumut, Pembangunan Jalan Sp.

BORR - Lamtamot Highway Complementer,

Peningkatan Jalan kabupaten Seulimum - Krueng

Raya, Pembangunan Jalan Jantho – Batas Pidie,

Pembangunan Jalan Batas Aceh Besar – Keumala,

Pembangunan Jalan Geumpang – Batas Aceh

Tengah, Pembangunan Jalan Batas Pidie – Pameu,

Pembangunan Jalan Meureudu - Batas Pidie,

Pembangunan Jalan Batas Pidie Jaya – Lutung,

Peningkatan Jalan Ie Mirah – Lama Muda –

Lembah Sabil, Pembangunan Jalan Cot Girek -

Batas Bener Meriah, Pembangunan Jalan Batas

Aceh Utara - Samar Kilang, Jalan Sp.Alur Pinang -

Sp. Jernih - Batas Aceh Tamiang.

Analisis Multi Kriteria (AMK) Terhadap ke

2 Alternatif

Responden memberikan penilaian tiap-tiap

kriteria yang dibandingkan, dimana kepentingan

antar kriteria berbeda-beda sesuai dengan persepsi

dari responden. Persentase kriteria penialaian

diakumulasikan dan diubah menjadi persentase

masing-masing kriteria penilaian dari para

responden. Distribusi pemilihan kriteria penilaian

hasil penilaian koresponden dapat dilihat pada

Gambar 5 berikut ini :

Gambar 5. Persentase Pemilihan Kriteria oleh

Responden

Skoring Prioritas Alternatif Penanganan

Berdasarkan hasil penilaian penentuan

prioritas pengembangan jaringan jalan didapatkan

tingkat kepentingan yang paling menentukan dalam

pengambilan keputusan. Kriteria paling penting

menurut responden untuk penentuan prioritas

pengembangan jaringan jalan adalah efektifitas

dalam mendukung pengembangan wilayah (44,9%),

jadi responden menganggap bahwa efektifitas

dalam mendukung pengembangan wilayah

merupakan alasan utama mengapa ruas jalan

tersebut perlu dikembangkan, karena selain untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat, pembangunan

jalan juga harus mendukung pengembangan

wilayah yang dilaluinya. Selanjutnya yang menjadi

pertimbangan responden adalah kriteria pemerataan

aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah dengan

bobot sebesar 23,6%, dimana indeks aksebilitas dan

mobilitas merupakan hal yang menjadi

pertimbangan dalam menetukan pengembangan

jaringan jalan, selanjutnya kriteria keterpaduan

hirarki sistem jaringan jalan (17,3%) dimana

pengembangan jaringan jalan yang akan

diprioritaskan untuk mendukung Rencana Induk

Pelabuhan (RIP) Aceh harus memperhatikan fungsi

jalan, kelas jalan dan juga status jalan. dan

kemudian yang menjadi pilihan terakhir adalah

kriteria keterpaduan antar moda transportasi dengan

bobot sebesar 14,2%.

Hasil analisis multi kriteria dari 4 (empat)

kriteria terpilih dapat ditentukan prioritas untuk

setiap alternatif. Penentuan prioritas alternatif

didasarkan pada intensitas kepentingan setiap

kriteria terhadap setiap varibel alternatif. Hasil

rekapitulasi analisis penilaian mengindikasikan

bahwa alternatif 2 (Do Something) yaitu

Jurnal Teknik Sipil



pengembangan jaringan jalan (pembangunan jalan

baru dan peningkatan status ruas jalan) lebih

dominan dibandingkan alternative 1 (Do Nothing)

yaitu pemeliharaan jalan eksisting dalam

mendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil dari

Analisis Multi Kriteria (AMK) terlihat

intensitas kepentingan kriteria terhadapalternatif

pengembangan sebagai berikut :

1. Kriteria keterpaduan hirarki sistem jaringan

jalan (hierarchical integration) untuk alternatif 2

sebesar 11,463 lebih dominan dibandingkan

alternatif 1 sebesar 6,591.

2. Kriteria keterpaduan antar moda transportasi

(multi-modal aspect) untuk alternatif 2 sebesar

7,657 lebih dominan dibandingkan alternatif 1

sebesar 7,520.

3. Kriteria pemerataan aksessibilitas dan

koneksitas antar daerah (accessibility

/connectivity) untuk alternatif 2 sebesar 16,505

lebih dominan dibandingkan alternatif 1 sebesar

15,484.

4. Kriteria efektifitas dalam mendukung

pengembangan wilayah (regional development)

untuk alternatif 2 sebesar 22,977 lebih dominan

dibandingkan alternatif 1 sebesar 21,343.

Bobot dari masing-masing kriteria terpilih

untuk masing-masing alternatif dapat dilihat pada

Gambar 6.

Dari Hasil rekapitulasi analisis penilaian

mengindikasikan bahwa alternatif 2 (Do

Something) yaitu pengembangan jaringan jalan

(pembangunan jalan baru dan peningkatan status

ruas jalan ) dalam mendukung Rencana Induk

Pelabuhan (RIP) Aceh mempunyai bobot

kepentingan dan jumlah intensitas lebih tinggi yaitu

sebesar 58,602 bila dibandingkan dengan alternatif

1 (Do Nothing) sebesar 50,937. Hasil Rekapitulasi

Penilaian dan Scoring tiap alternatif Pengembangan

Jaringan Jalan dengan menggunakan Analis Multi

Kriteria (AMK) dapat dilihat pada Tabel. 4.

Gambar 6. Grafik Rekapitulasi Hasil Analisis Variabel Penilaian.

Jurnal Teknik Sipil



- 155

Tabel. 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Multi Kriteria

NO. KRITERIA BOBOT VARIABLE

NILAI

REALISASI (%) ALT. 1 (Do

Nothing)

ALT. 2 (Do

Something) ALT. 1 ALT. 2

1 2 3 4 6 7 8 = (3 x 6) 9 = (3 x 7)

1 Efektifitas dalam

mendukung

pengembangan

wilayah

0.438 a. Menghubungkan Kota

Jenjang I, II, III.

26.34 28.62 11.834 12.855

b. Menghubungkan kawasan

strategis Propinsi

17.03 18.40 7.652 8.265

c. Menghubungkan kawasan

lainnya

4.13

4.13

1.857 1.857

JUMLAH 47.69 47.51 51.15 21.343

2 Keterpaduan

hirarki sistem

jaringan jalan

0.171 a. Fungsi Jalan (A, K, L) 11.94 32.06 2.067 5.552

b. Kelas Jalan (I, II, IIIA,

IIIB)

17.67 21.45 3.059 3.714

c. Status Jalan (N, P, K) 8.46 12.69 1.464 2.197

JUMLAH 38.29 38.06 66.20 6.591

3 Pemerataan

aksesibilitas dan

konektifitas antar

wilayah

0.242 a. Sumbangan Terhadap

indeks aksesibilitas (%)

29.77 36.67 7.020 8.645

b. Sumbangan Terhadap

indeks Mobilitas (%)

35.90 33.33 8.464 7.859

JUMLAH 60.85 65.67 70.00 15.484

4 Keterpaduan

antar moda trans-

portasi

0.149 a. Jumlah Truk yang melalui

rute

37.26

44.17

5.285 6.265

b. Menghubungkn

Pelabuhan, Bandara dan

Terminal

15.75 9.81 2.235 1.392

JUMLAH 53.983 53.015 53.983 7.520

1.000

50.937 58.602

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dan menyusun

Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi

Untuk Mendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP)

Aceh Dengan Metode Analisis Multi Kriteria, maka

diperoleh beberapa kesimpulan penting dari

penelitian ini, yaitu :

1. Kriteria paling penting menurut responden

untuk penentuan prioritas pengembangan

2. jaringan jalan adalah pada kriteria Efektifitas

dalam mendukung pengembangan kawasan

andalan (regional development) sebesar

44,9 %, kriteria Pemerataan aksesibilitas dan

konektivitas antar daerah

(accessibility/connectifity) sebesar 23,6%,

kriteria Keterpaduan hirarki sistem jaringan

jalan (hierarchical integration) dengan

persentase sebesar 17,3 %, dan penilaian untuk

kriteria Keterpaduan antar moda transportasi

(multi-modal aspect) sebesar 14,2 %.

2. Berdasarkan hasil analisis, Nilai intensitas

seluruh kepentingan yang dipertimbangkan

terhadap alternatif 1 (Do Nothing) adalah

50,937 dan untuk alternatif 2 (Do Something)

adalah 58,602.

3. Nilai intensitas kepentingan alternatif 2 (Do

Something) lebih tinggi dibandingkan

alternatif 1 (Do Nothing), sehingga alternatif 2

tersebut merupakan alternatif yang

diprioritaskan dalam pengembangan sistem

jaringan jalan provinsi untuk mendukung

Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh.

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan ru-

Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala


- 156

musan kesimpulan penelitian, maka ada be-

berapa saran penting dari hasil penelitian ini

yaitu :

1. Diharapkan adanya studi yang dilakukan

dengan menggunakan metode lain dan

kriteria-kriteria lainnya sehingga didapat-

kan hasil yang saling melengkapi antara sa-

tu dengan yang lainnya.

2. Perlunya dilakukan studi terhadap lokasi

prioritas pelabuhan yang dijadikan pilihan

dalam hal ini perninjauan kembali terhadap

kriteria-kriteria yang dipakai sehingga pri-

oritas pengembangan pelabuhan juga dapat

diketahui.

3. Diperlukan adanya studi mengenai alter-

natif lain misalnya pengembangan potensi

moda transportasi lain (antar moda) untuk

mendukung Rencana Induk Pelabuhan

(RIP) Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anonim, 2016, Aceh dalam Angka, Badan

Pusat Statistik.

Black, J.A. 1981, Urban Transport Planning:

Theory and Practice, London, Cromm

Helm.

Magribi, M., 1999, Geografi Transportasi,

Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Sumaatmadja, N. (1988). Studi Geografi, Suatu

Pendekatan & Analisa Keruangan.

Bandung : Alumni

Saaty, T.L1993, Pengambilan Keputusan Bagi

Para Pemimpin, Pustaka Binaman

Pressindo, Jakarta.

Tamin, O.Z., 2008 Perencanaan, Permodelan,

dan Rekayasa Transportasi : Teori,

Contoh Soal dan Aplikasi, Institut

Teknologi Bandung, Bandung.

Tam, Maggie. C.Y., dan V.M. Rao Tummala,

(2001). An Application of The AHP in

Vendor Selection of a Telecomunication

System. International Journal of Manage-

ment Science, 29, 171-182. Omega.

studi pengembangan jaringan jalan pendukung …

Documents