raskin - kemsos media hosting
TRANSCRIPT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PELAKSANAAN DAN USULAN
PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN
RAPAT KOORDINASI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
JAKARTA, 3 APRIL 2013
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KERANGKA PAPARAN
• Latar Belakang: Pentingnya Raskin dan Tantangan
Pelaksanaan
• Upaya Penyempurnaan Program Raskin
• Hasil Pemantauan & Evaluasi Upaya Penyempurnaan
Program Raskin
• Program Raskin 2013: Isu dan Tantangan
• Usulan Rekomendasi Penyempurnaan Program
Raskin
1
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LATAR BELAKANG: PENTINGNYA RASKIN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LATAR BELAKANG: BERAS ADALAH KOMPONEN UTAMA DALAM GARIS KEMISKINAN
3
Sumber: BPS, Diolah dari Susenas
Proporsi / Bobot (%)
Indeks
Harga
Konsumen
Garis
Kemiskinan
Beras 5 29
Bahan makanan lain 15 28
Makanan jadi & rokok 17 8
Perumahan 26 17
Pakaian 7 4
Kesehatan 4 3
Pendidikan 7 4
Transportasi 19 7
Total 100 100
� Beras merupakan
29% komponen
konsumsi
masyarakat miskin
� Makanan sekitar
65% komponen
konsumsi
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
0
25
50
75
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pe
rse
nta
seP
en
eri
ma
Ba
ntu
an
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Raskin
Sumber: Susenas 2009
Daerah
Pentargetan
Efektif
LATAR BELAKANG: MASIH TERJADI KETIDAKTEPATANSASARAN PENERIMA RASKIN
4
• Desil 7-10 (40%) penduduk
Indonesia dengan status sosial
ekonomi teratas juga menerima
Raskin
• 50% penduduk Indonesia pada Desil
7 menerima Raskin
• Sekitar 12.5% penduduk terkaya
juga menerima Raskin
• Akibatnya, setiap rumah tangga
hanya menerima rata-rata sekitar
5 Kg beras
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Indikator
Keberhasilan
Pedoman
Umum
SMERU Susenas/ WB TNP2K (2011)
Tepat sasaran RTM
(Q1 & Q2)
Sumbar: tepat
Jatim: merata
Sultra: merata/bergilir
Q1-Q2: 53%
Q3-Q5: 47%
Missing rice: 30%
(Susenas 2006)
Banyak rumah
tangga tidak miskin
juga menerima.
Missing rice: 12%
(Susenas 2011)
Tepat jumlah 10-20 Kg
(saat ini
15 Kg)
Sumbar: 10 Kg
Jatim: 4-7 Kg
Sultra: 4-10 Kg
4 Kg (2004, 2007),
5 Kg (2010)
Rata2: 5,75 Kg;
Semarang: 2,5 Kg
Deli Serdang: 8,9 Kg
Tepat harga
(Rp/kg)
1.000 / 1.600 Sumbar: 1.200-1.300
Jatim: 1.000
Sultra: 1.000-1.440
1.160 (2004)
1.225 (2005)
1.253 (2006)
Rata2: 2.122;
Deli Serdang: 1.586
Barito Kuala: 2.863
Tepat waktu Setiap bulan Sumbar: setiap bulan
Jatim: setiap bulan
Sultra: setiap 1-4 bulan
5 x setahun 1-4 bulan sekali
5
TANTANGAN : TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, DAN TEPAT WAKTU
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA
PPLS 2011
6
Tujuan: menurunkan inclusion
dan exclusion error
Pre-List
Rumah Tangga
(Berdasarkan
peta kemiskinan
yang berasal dari
data Sensus
Penduduk 2010)
Data individual dari
program lain
Konsultasi dengan Rumah
Tangga Miskin
Penyisiran
+
+
+
Daftar awal
Rumah Tangga
Disurvei pada
PPLS 2011
Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga
6
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU
Pengumpulan Data
(PPLS 2011)
BPS
Analisis Data &
Pengembangan
Model PMT
TNP2K
Basis Data
Terpadu
Perbaikan Metodologi:
� Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs.
29% pada tahun 2008)
� Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point
� Pelibatan Komunitas Miskin
� Variabel yang dikumpulkan lebih banyak � Prediksi
rumah tangga miskin lebih baik
� Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT)
77
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN
• Melibatkan 120.000 pencacah.
• Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun kelapangan untuk melakukan pendataan.
• Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga denganstatus kesejahteraan terendah (door to door dan bukansampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkaninformasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat denganstatus kesejahteraan, seperti: kondisi rumah, kepemilikanaset, dll.
• Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolahmenjadi basis data terpadu. Kementerian yang mempunyaiprogram bantuan sosial dapat memperoleh data RTS dengan menyampaikan kriteria eligibilitas.
88
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Dengan menggunakan informasi dari PPLS, indeks konsumsi rumah tangga dihitungdengan:
Index = f (household & regional characteristics)
• Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlahanggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.
• Selanjutnya, rumah tangga dapat dirangkingberdasarkan indeks tersebut.
• Formula yang digunakan untuk masing-masingkabupaten/kota tidak sama.
9
BASIS DATA TERPADUPEMODELAN PMT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CAKUPAN BASIS DATA TERPADU
10
Garis Kemiskinan
80% Garis Kemiskinan
125% Garis Kemiskinan
Sangat
Miskin
Miskin
Hampir
Miskin/
Rentan
5%
11,66%
30 %
40 %Basis Data Terpadu berisikan daftar nama
dan alamat 40% penduduk Indonesia
dengan status sosial ekonomi terendah
10
25 % Cakupan Raskin 2013
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
11
Jamkesmas
Subsidi
Siswa
Miskin
Program
Keluarga
Harapan
Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial
Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial
Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah
Daerah penyelenggara Program
Kriteria diterapkan kepada
Basis Data Terpadu
Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga sasaran
masing-masing program
Raskin
Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga
11
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UPAYA PENYEMPURNAANPROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Pemutakhiran pagu Raskin tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
� Agar mencerminkan situasi terkini.
2. Pemutakhiran nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin.
� Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis
Data Terpadu hasil PPLS 2011 dan dikirimkan oleh Kemenko Kesra ke
Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Perbaikan sosialisasi mengenai daftar nama dan alamat rumah
tangga penerima Raskin (2012)
� Pengiriman materi sosialisasi ke kab/kota dan desa.
� Pengumuman Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin di setiap titik bagi
(desa/ kel).
� Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta RT terpilih.
Sosialisasi dilakukan melalui Rakor Raskin, Surat Menkokesra, dan melibatkan
Timkor Raskin Pusat & Daerah
1313
PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)
RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM RASKIN (RTS – PM)
14
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERBAIKAN SOSIALISASI MELALUI PENGGUNAAN KARTU
SECARA BERTAHAP
PERBAIKAN SOSIALISASI MELALUI PENGGUNAAN KARTU
SECARA BERTAHAP
BULOG
Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi Raskin menerima
& memeriksa kualitas beras di TD serta
mendistribusikan Raskin di Titik Bagi.
RTS mengambil Raskin di Titik Distribusi/
Titik Bagi dengan menunjukkan Kartu
Raskin.
Nama RTS-PM Raskin ditempel di Kantor
Desa/Kelurahan.
Menyalurkan Raskin berdasarkan SPA
ke Titik Distribusi yang disepakati.
Pemkab/Pemkot
Menerbitkan Surat Perintah Alokasi
(SPA) Raskin berdasarkan pagu yang
ditetapkan Unit Penetapan Sasaran
untuk tiap Kel/Desa.
PT Pos
PT Pos mengirimkan
Kartu ke RT Sasaran
RTS membawa kartu ke
Titik Distribusi/Titik Bagi
masing-masing
Pre-printed nama/
informasi RTS
15
Basis Data Terpadu Mengeluarkan pagu + data “by name by
address” RTS Penerima Raskin.
1515
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CONTOH KARTU RASKIN
16
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 1
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. SUMATERA
UTARA
Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli
2. KEP. BANGKA
BELITUNG
Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan,
Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang
3. JAWA TIMUR Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
4. BALI Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang
Asem, Buleleng, Kota Denpasar
5. NUSA TENGGARA
TIMUR
Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata,
Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao,
Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo,
Manggarai Timur, Sabu Raijua, Kupang, Kota Kupang
6. KALIMANTAN
SELATAN
Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin
7. SULAWESI
TENGGARA
Buton, Muna, Bombana, Wakatobi, Kota Bau-Bau
17
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU
2. SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG
3. LAMPUNG LAMPUNG TENGAH
4. LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG
5. JAWA TENGAH PEMALANG
6. JAWA TENGAH WONOGIRI
18
WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 2
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4. Mekanisme Pemutakhiran RTS-PM:
Pemutakhiran dalam batas pagu yang sudah ditetapkan.
� Dapat dilakukan langsung oleh desa/kelurahan.
� Alasan penggantian RTS-PM:
(i) Pindah alamat ke luar desa/kelurahan,
(ii) Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal),
(iii) Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau
(iv) Kaya.
� Formulir (FRP) dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan
– Pertama kalinya nama penerima dapat diubah secara resmi oleh
Musyawarah Desa.
– Beberapa desa (namun masih sangat sedikit) membuat rekap penggantian
secara lengkap:
• FRP yang telah diterima dan diproses untuk pemutakhiran data
berasal dari: 5.749 desa/kelurahan di 164 kabupaten/kota, 32
provinsi.
1919
PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20
FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21
FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Adanya mekanisme Musyawarah Kecamatan
(Muscam):
– Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada
prinsipnya tidak dapat direlokasi ke
Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam
yang dilakukan atas permintaan 2 (dua)
Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut
Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan
perubahan Pagu Raskin di masing-masing
Desa/Kelurahan.
PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN RTS-PM
RASKIN TAHUN 2013: MUSYAWARAH DESA & KECAMATAN
22
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN & EVALUASIUPAYA PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEMPURNAAN
RASKIN
24
1. Pemantauan media nasional dan daerah tentang pelaksanaan
Raskin.
2. Pemantauan melalui surat Pemda.
3. Pemantauan penyempurnaan pelaksanaan Raskin di 22
kab/kota, di 11 Provinsi, mewawancarai 3.300 Rumah Tangga,
perangkat desa dan Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota.
– Mengumpulkan data sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Hasil pengumpulan
data telah diterima dan dianalisis.
4. Evaluasi dampak Kartu Raskin menggunakan metode
randomized controlled treatment dilakukan di 600 desa, di 6
kab/kota, di 3 provinsi.
5. Mendisain pertanyaan baru di Susenas 2013 sebagai dasar
evaluasi tingkat nasional.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Protes masyarakat dan Pemda:
– Tidak lagi menerima Raskin menurut DPM yang baru
– Naik/turun pagu baru Raskin
– Kualitas beras
• Kemungkinan penyebab protes:
– Adanya pembiaran terhadap praktek lokal bagi rata ‘bagito’ sehingga dianggap sebagai kelaziman.
– Ketidakpercayaan Pemda dan masyarakat adanya perubahankarakteristik masyarakat (rumah tangga) setelah 3 tahun (2008-2011).
– Kekurangpahaman Pemda dan masyarakat akan penyempurnaanmetode pengumpulan data dalam PPLS 2011.
HASIL PEMANTAUAN MEDIA MASSA DAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
25
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Sampai dengan Desember 2012 telah diterima 170 surat /surat tembusan dari pemerintah daerah kepada Sekretariat TNP2K dan/atau Kemenko Kesra:
– 35 surat dari tingkat provinsi
– 104 surat dari tingkat kabupaten/kota
– 8 surat dari tingkat kecamatan
– 28 surat dari tingkat desa/kelurahan
• Hal yang disampaikan dalam surat:
– Pagu yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya:
• Permintaan disamakan dengan pagu terdahulu, atau dinaikkan jumlahnya, atau disamakan dengan jumlah rumah tangga terdata dalam PPLS 2011
• Kriteria penetapan pagu
• Permintaan atau laporan realokasi pagu antarwilayah
– Data RTS-PM:
• Kekurangakuratan data
• Kriteria penetapan RTS-PM
– Pemekaran wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan)
– Laporan pelaksanaan Raskin
– Rencana kunjungan/permintaan narasumber untuk memperoleh informasi lebih lanjut
SURAT DARI PEMERINTAH DAERAH
26
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Terjadi kenaikan jumlah Raskin yang diterima oleh rumah tangga,
sementara rata-rata harga yang dibayarkan menunjukkan
penurunan.
� Efek di wilayah kartu lebih terlihat.
2. Titik bagi bervariasi (dusun, RW, atau RT) � praktek bagi rata masih
banyak terjadi.
3. Sosialisasi DPM (dan Kartu) perlu diperbaiki, banyak RTS-PM tidak
mengetahui soal DPM atau melihat DPM dipasang:
� DPM dipasang di Kantor Desa/Kelurahan.
4. Meskipun demikian, kepala desa/lurah tetap menggunakan DPM
sebagai legitimasi untuk menyalurkan Raskin kepada yang
seharusnya menerima, dan mengatakan kepada masyarakat yang
protes bahwa ini adalah keputusan pemerintah pusat.
27
HASIL STUDI PEMANTAUAN DI 22 KAB/KOTA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RATA-RATA JUMLAH BERAS YANG DITERIMA RTS-PM
MENGALAMI PENINGKATAN
• Dibandingkan data SUSENAS 2011, terjadi peningkatan jumlah beras yang diterima RT di
daerah kartu maupun non-kartu sebesar 2kg (lebih dari 20%).
• Rata-rata jumlah beras yang diterima di daerah kartu lebih tinggi (9-11 kg) dibanding di
daerah non-kartu (7-9 kg). Di daerah kartu, kenaikan pembelian Raskin masih terus terjadi
sementara efek di daerah non-kartu terlihat tidak berlanjut.
• Indikasi yang sama terlihat dari studi RCT 600 desa, dengan peningkatan sebesar 18% di
daerah intervensi (dibandingkan daerah kontrol).
28
0
2
4
6
8
10
12
SUS '11 Nas SUS '11 kab
terpilih
Juli Agustus September Oktober November Desember
7.2
8.8 9.310.6 10.3 10.4 10.7 10.8
6.6 7.08.0 8.2 8.7 8.3
7.2
JUMLAH KG BERAS YG DITERIMA RTS
Kartu Non-Kartu
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 29
RATA-RATA HARGA BERAS DI DAERAH KARTU YANG
DIBAYAR RTS-PM MENGALAMI PENURUNAN
• Dibandingkan data awal dari SUSENAS, harga beras Raskin yang dibayar oleh RT di daerah
kartu mengalami penurunan meski sedikit. Sementara harga yang dibayar di daerah non-
kartu tidak banyak berubah.
• Rata-rata harga beras yang dibayarkan di daerah kartu lebih rendah (Rp1.700-1.900/kg)
dibanding di daerah Non-kartu (Rp2.000-Rp2.100).
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
SUS '11 Nas SUS '11 kab
terpilih
Juli Agustus September Oktober November Desember
2,044 1,919
1,797 1,802 1,835 1,821 1,784 1,725
2,081 2,089 2,074 2,028 1,990 2,032 2,047
Rp yg dibayarkan RTS per KGKartu Non-Kartu
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kartu Non Kartu
Lainnya
Diantar langsung ke rumah
Rumah salah satu penduduk
Rumah Kelompok Masyarakat
LPD
rumah kepala dusun/RT/RW
rumah kepala desa/lurah
Toko/warung desa
Kantor desa/Kelurahan
BANYAK KEPUTUSAN PEMBAGIAN RASKIN DIAMBIL DI TITIK BAGI
• Titik bagi di dusun, RW atau RT �
banyak diambil keputusan seperti
bagi rata, pemotongan beras,
tambahan biaya dan lain-lain,
membuat variasi yang besar dalam
penyaluran Raskin
• Meski demikian, titik bagi di Dusun,
RT atau RW dianggap
menguntungkan bagi RTS-PM karena
mengurangi biaya transportasi untuk
pengambilan beras.
• Bagi kelurahan/desa, sistem tersebut
membebaskan mereka dari
keharusan memiliki tempat
penyimpanan yang besar untuk
menyimpan Raskin yang datang serta
menghindari terganggunya kegiatan
pelayanan masyarakat
Di mana Raskin dibagikan?
30
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31
STUDI EKSPERIMEN RASKIN: SOSIALISASI YANG LEBIH
INTENSIF SEMAKIN MENINGKATKAN JUMLAH KG BERAS YANG
DITERIMA/DIBELI RTS-PM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrol Sosialisasi Standar Sosialisasi Intensif
Kg
Kategori
Jumlah Kg Beras yang diterima RTS-PM
� Kartu sebagai mekanisme perbaikan targeting harus diikuti dengan
sosialisasi yang lebih baik.
Eksperimen dilakukan oleh J-Pal Poverty Action Lab MIT bersama-sama TNP2K.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 32
SANGAT SEDIKIT RUMAH TANGGA YANG MENDENGAR
INFORMASI SOAL DPM
• Kurangnya sosialisasi membuat
pemahaman tentang DPM dan kartu
beragam. Akibatnya pendapat
masyarakat tentang DPM beragam.
Ada yang setuju (dengan perbaikan),
ada yang menganggap tidak berguna.
• Yang tidak setuju: alasan utama adalah
tidak tepatnya penerima yang ada di
daftar.
• Untuk mengurangi protes masyarakat,
elit desa menekankan bahwa DPM
adalah “ditentukan dari pusat”.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Poster DPM tidak selalu dilihat oleh RTS-PM.
• Kepala Desa memilih untuk tidak memasang DPM karena khawatir
menimbulkan keresahan di pihak masyarakat. Ada anggapan DPM bersifat
final.
• Penggantian RT dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
• Mekanisme Musyawarah Desa masih belum dapat dijamin kualitas
pelaksanaannya dan hasilnya karena kurangnya pengawasan.
• Kurangnya waktu untuk verifikasi data dalam DPM. Tim Raskin daerah
menghendaki agar ada waktu antara distribusi DPM dan distribusi kartu, agar
ada waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi nama dalam DPM.
• Kepala Desa paling sering menggunakan alasan “Data ini dikirim dari Pusat”
untuk menjelaskan kepada pihak yang tidak mendapatkan Raskin (konsisten
dengan studi pemantauan).
33
DPM DAN MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM RASKIN 2013:ISU DAN TANTANGAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PELAKSANAAN RASKIN DI TAHUN 2013
Tantangan pelaksanaan Raskin di tahun 2013:
1. Pagu Raskin dalam hubungannya dengan
kemiskinan
2. Isu kelembagaan
�Dasar hukum terkait program Raskin
�Penunjukan Kemensos sebagai KPA Program
Raskin
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TINGKAT KEMISKINAN & PAGU RASKIN 2013
36
15.42
14.1513.33 12.86
11.96 11.66
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tin
gk
at
Ke
mis
kin
an
(%
)
Tingkat Kemiskinan Nasional
*) UU No.19/2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ANGGARAN PROGRAM RASKIN
Rincian 2012 2013 2014**
RTS-PM 17.488.007 15.530.897 12.424.718
Alokasi per RTS-PM/bulan (kg) 15 15 15
Durasi (bulan) 14 12 12
Kuantum (juta ton) 3,67 2,80 2,24
Subsidi Harga Raskin (Rp/kg) 5.698 6.151 6.151*
a. Harga Pembelian Beras Bulog
(Rp/kg)
7.298 7.751 7.751*
b. Harga jual Raskin 1.600 1.600 1.600*
Total Anggaran (Rp. Triliun) 20,93 17,20 13,76
Catatan: * asumsi HPB sama dengan 2013; **: rencana semula
37
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari
PPLS 2011.
• Pemutakhiran berdasarkan FRP yang diterima Set.
TNP2K s/d 31 Desember 2012 telah diakomodasi
– Pindah
– Seluruh ART Meninggal
• Tidak diperlukan lagi verifikasi ataupun pemutakhiran,
karena masyarakat desa dapat mengubah RTS-PM
Raskin sesuai dengan persepsi yang berkembang dan
ditetapkan di Musyawarah Desa & Musyawarah
Kecamatan.
PAGU RASKIN 2013
38
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN (1)
1. Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-50/M.Ekon/10/2010
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menko Perekonomian
No. Kep-11/M.Ekon/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi
Pangan Pokok � berlaku sampai Desember 2012, SK baru sedang
dalam proses penyusunan:
• Mengatur pembentukan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan
Pokok (Tim Koordinasi) dengan Ketua Menko Perekonomian
• Tim bertugas :
1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan stabilisasi
pemenuhan kebutuhan dan harga pangan pokok beras,
gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging
ayam, dan telur ayam.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan stabilisasi pemenuhan
kebutuhan dan harga pangan pokok beras, dan lain-lain.
39
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
– TNP2K bertugas:
• Memperbaiki penetapan sasaran dan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Klaster 1).
– Dibentuk Kelompok Kerja Pengendali Klaster 1, diketuai oleh
Sekretaris Eksekutif TNP2K.
40
3. Keputusan Menko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi
Raskin Pusat:
• Mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan
sekretariat Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Pusat
• Menetapkan biaya untuk mendukung Tikor Raskin Pusat
dibebankan pada anggaran operasional RaskinPerum Bulog
dan/atau APBN
ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN (2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kemenko Kesra
Kemenko Perekonomian
Kemensos
Kemendagri
Kemenkeu
ANGGOTABappenas
Kementan
BPS
BPKP
Perum BULOG
STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT
PENGARAH
Ketua: Kemenko Kesra
Wakil Ketua I, Bidang Kebijakan Perencanaan: Bappenas
Wakil Ketua II, Bidang Kebijakan Anggaran: Kemenkeu
Wakil Ketua III, Bidang Pelaksanaan & Distribusi: Perum BULOG
Wakil Ketua IV, Bidang Fasilitasi, Monev & Pengaduan: Kemendagri
Wakil Ketua V, Bidang Pengendalian & Pelaporan: BPKP
PELAKSANA
Ketua: Kemenko Kesra
Anggota:
Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensos, Bappenas, BPS,
BPKP, Perum BULOG
SEKRETARIAT
41
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KELEMBAGAAN PROGRAM RASKIN
YANG BERLAKU SAAT INI
Tugas Tim Koordinasi Raskin Pusat
• Melakukan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
• Menerima pengaduan masyarakat
• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menko Kesra baiksecara berkala maupun sewaktu-waktu.
42
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan
Penyaluran Beras oleh Pemerintah, mengatur antara lain:
– Menetapkan kualitas dan harga beras untuk Program Raskin.
– Menginstruksikan pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh
Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog
– Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri
– Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran bersubsidi bagi kelompok
masyarakat berpendapatan rendah
– Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
(CBP)
43
5. Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan,
Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah:
– Mengatur tentang penunjukan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos selaku KPA.
– Menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan dan menyalurkan Raskin.
ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN (3)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (1)
• Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan,
Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah.
• KPA: Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian Sosial.
• Tugas dan tanggung jawab KPA:
– Program secara umum:
• Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Raskin.
• Melakukan verifikasi administrasi penyaluran Raskin sebagai dasar
pembayaran kepada Perum BULOG.
• Bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Raskin.
• Bersama KemenKeu, dapat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai
dengan kewenangannya.
44
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Tugas dan tanggung jawab KPA:
– Mengait pada Keuangan Negara:
• Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan, KPA mengusulkan penyediaan dana
pelaksanaan Raskin kepada Ditjen Anggaran.
• Wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
belanja Raskin kepada Ditjen Anggaran, meliputi :
Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
• Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45
ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
USULAN REKOMENDASIPENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Menyempurnakan Tim Koordinasi Raskin Pusat, ditetapkan oleh
Menko Kesra.
� Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Tim Pengarah yang
bertugas menetapkan kebijakan umum tentang pelaksanaan
Raskin dan Tim Pelaksana yang bertugas mengendalikan
pelaksanaan Raskin.
� Pembagian tugas yang lebih jelas
2. Pagu Raskin tahun 2012 adalah 17,5 juta RTS-PM, tahun 2013
menjadi 15,5 juta RTS-PM, tahun 2014 direncanakan turun
menjadi 12,4 juta RTS-PM.
� Usulan tetap 15,5 juta RTS-PM?
� Antisipasi kondisi ekonomi.
� Kepraktisan, kartu dan DPM dapat digunakan 2 tahun.
3. Kementerian Sosial menyelesaikan Petunjuk Teknis dan tata
cara verifikasi administrasi dokumen dalam rangka pembayaran
kepada Perum BULOG.
47
MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(1)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4. Melanjutkan upaya penyempurnaan pelaksanaan Raskin:
a) Melalui pemasangan Daftar Penerima Manfaat di Titik Bagi.
b) Melalui sosialisasi intensif menggunakan fasilitator.
c) Melanjutkan dan memperluas cakupan Kartu Raskin.
5. Tidak diperlukan verifikasi pendataan RTS.
� Sudah tersedia mekanisme penggantian RTS-PM.
� Berpotensi menimbulkan kebingungan.
� Dibutuhkan biaya yang besar, mengingat PPLS akan
dilaksanakan kembali pada tahun 2014.
6. Memperkuat mekanisme penggantian RTS-PM melalui
Musdes/Muskel.
� Kemensos dapat mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK).
� Dukungan Kemendagri.
48
MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
7. Dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk:
a. Menyempurnakan mekanisme penyaluran dari
Titik Distribusi ke Titik Bagi.
�Pemerintah Daerah mengharapkan adanya payung hukum untuk dapat menganggarkan biaya operasional dan transportasi lokal.
� Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Raskin utamanya terkait ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, dan ketepatan waktu penyaluran.
b. Membentuk Tim Koordinasi Raskin Daerah
dengan format yang sama.
c. Mendorong Pemda untuk menyusun Juklak dan
Juknis.
49
MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(3)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
d. Dukungan mekanisme pemutakhiran informasi
daerah yang mengalami pemekaran kecamatan dan
desa/kelurahan setelah pelaksanaan PPLS 2011.
�Masing-masing pemerintah kabupaten/kota
setempat dapat berkoordinasi dengan
kecamatan dan desa/kelurahan untuk
melakukan penyesuaian alamat RTS-PM dalam
data dengan alamat terbaru sesudah pemekaran
wilayah.
50
MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(4)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKIAN
TERIMA KASIH