ANGGARAN

DASAR HUKUM

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan

PERMENDESA No. 5 Tahun 2015Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

ANGGARAN

Sumber Dana APBN Total Anggaran sebesar 20 Triliun Total Desa sebanyak + 74.000 Anggaran Rata-rata per Desa sebesar + 270 Juta Alokasi dana :

- Fisik & Belanja Modal 70%- Operasional Desa 30%

Dana sudah turun bulan April 2015

ALUR DANA

PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 37 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

ILUSTRASI PENYALURAN DANA DESA

PUSAT

KAB/KOTA DESA PRODUSEN/SUPPLIER

DANA DESA dari PUSATturun ke KAB / KOTA (estimasi April 2015)

Sosialisasi PenggunaanDana Desa oleh Kab /

Kota kepada DESA

Pengajuan kebutuhan DESA sesuai Prosedur

dan Aturan yang berlaku

• Desa membuat PERDES

• Penggunaan DANA DESA sesuai PERBUP/PERKOT

• KAB/KOTA menginventarisir pengajuan kebutuhan DESA• KAB/KOTA mengeluarkan PERBUP/PERKOT mengenai penggunaan

DANA DESA sesuai pengajuan DESA• Pencairan DANA DESA dari KAB/KOTA ke DESA

Kesempatan memperkenalkan

produk kepada desa

BPMD = Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

PERUNTUKAN DANA DESA (1)PP No 43 Tahun 2014

kewenangan berdasarkan hak asal usul

Pasal 33 point a

a. sistem organisasi masyarakat adat;b. pembinaan kelembagaan masyarakat;c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

kewenangan lokal berskala Desa

Pasal 33 point b

a. pengelolaan tambatan perahu;b. pengelolaan pasar Desa;c. pengelolaan tempat pemandian umum;d. pengelolaan jaringan irigasi;e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;i. pengelolaan embung Desa;j. pengelolaan air minum berskala Desa; dank. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.Pasal 34 ayat 2

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Pasal 34 ayat 3

PERMENDES No. 5 Tahun 2015

d. pengelolaan tanah kas Desa; dane. pengembangan peran masyarakat Desa.Pasal 34 ayat 1

Pasal 52 Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diaksesoleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Penjelasan Pasal 52 Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman,

radio komunitas, dan media informasi lainnya.

PERUNTUKAN DANA DESA (2)PERMENDES No. 5 Tahun 2015

pemenuhan kebutuhan

dasarPasal 5 point a

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; danc. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.Pasal 6

pembangunan sarana dan

prasarana DesaPasal 5 point b

a. mendukung kedaulatan pangan;b. mendukung kedaulatan energi;c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dand. mendukung pariwisata dan industri.Pasal 7e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;h. pembangunan energi baru dan terbarukan;i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

danm. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.Pasal 8

PERUNTUKAN DANA DESA (3)PERMENDES No. 5 Tahun 2015

pengembangan potensi ekonomi

lokalPasal 5 point c

a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;g. pengembangan benih lokal;h. pengembangan ternak secara kolektif;i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;k. pengelolaan padang gembala;l. pengembangan Desa Wisata; danm. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.Pasal 9

pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara

berkelanjutanPasal 5 point d

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:Zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang

(chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.c. rumput laut;d. hutan milik Desa; dane. pengelolaan sampah.Pasal 10

PRODUK KAMI

Media Informasi Monografi Buku Ensiklopedi Desa Buku Perpustakaan Buku PAUD

MEDIA INFORMASI MONOGRAFI

Sesuai dengan : Peraturan Pemerintah No

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 52 (plus Penjelasan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa Dan Kelurahan

BUKU ENSIKLOPEDI DESA

Sesuai dengan : Peraturan Pemerintah No

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 Point 2h.

BUKU PERPUSTAKAAN

Sesuai dengan : Peraturan Pemerintah No

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 Point 2h.

BUKU PAUD

Sesuai dengan : PERMENDESA No. 5 Tahun

2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 6 point c.

DASAR HUKUM PRODUK

DASAR HUKUM PRODUKPP 60 Tahun 2014PP 43 Tahun 2014 Pasal 52 (plus penjelasan)Permendagri 13 Tahun 2012

Media Informasi Monografi

PP 60 Tahun 2014PP 43 Tahun 2014 Pasal 34 Point 2h

Buku Ensiklopedia DesaBuku Perpustakaan Desa

PP 60 Tahun 2014Permendes 5 Tahun 2015 Pasal 6 Point c

Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)