akselerasi transformasi perkebunan€¦ · b. laporan manajemen 15 b. management report 1. laporan...

AkselerasiTransformasiPerkebunanAnnual Report 2018

Daftar IsiTable of Contents

A. IKHTISAR KINERJA 8A. PERFORMANCE HIGHLIGHT

1. Ikhtisar Keuangan 121. Financial Highlight

B. LAPORAN MANAJEMEN 15B. MANAGEMENT REPORT

1. Laporan Dewan Komisaris 171. Board of Commissioners Report

2. Profil Dewan Komisaris 312. Board of Commissioners Profile 3. Laporan Direksi 373. Board of Directors Report

4. Profil Direksi 474. Board of Directors Profile

C. PROFIL PERUSAHAAN 55C. COMPANY PROFILE

1. Identitas Perusahaan 561. Corporate Identity

2. Sejarah Singkat Perusahaan 572. Corporate Brief History

3. Jejak Langkah Perusahaan 603. Corporate Millstones

4. Kegiatan Usaha 624. Business Activity

5. Produk 635. Product

6. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 666. Vision, Mission, and Corporate Culture

7. Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan 677. Statement Regarding Corporate Culture

8. Paradigma Bisnis Perseroan 688. Cosporate Business Paradigm

10. Struktur Organisasi 7010. Organizational Structure

10. Daftar Nama Pejabat Senior 7311. Senior Executive Name List

12. Kronologis Penerbitan dan/atau pencatatan Efek Lainnya 7612. Chronology of Issuance and / or listing of Other Securities

13. Struktur Group Perusahaan 7713. Corporete Group Structure

14. Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 7814. Information on Subsidiaries and Associates

15. Wilayah Operasi dan Pengembangan 8215. Operations Areas and Development

16. Alamat Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 8416. Address of Subsidiaries and Associate Entities

17. Sumber Daya Manusia 8617. Human Resources

18. Teknologi Informasi 9218. Information Technology

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 97D. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Tinjauan Umum 981. Overview

2. Tinjauan Industri 1012. Industry Overview

3. Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 1043. Overview of Operations by Business Segment

4. Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif 1304. Comprehensive Financial Performance Analysis

5. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1425. Consolidated Statements of Financial Position

6. Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang 1566. Ability to Pay Debt and Collectibility of Receivables

7. Struktur Modal 1587. Capital Structure

8. Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 1598. Material Bonds for Capital Goods Investment

Daftar IsiTable of Contents

10. Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 160

10. Material Information and Facts that Occur After the Date of the Accountant’s Report

11. Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi 16011. Business Prospects, Industrial Conditions and Economic Conditions

12. Aspek Pemasaran 17012. Marketing Aspects

13. Kebijakan Dividen 17113. Dividend Policy

14. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) 171

14. Employee or Management Share Ownership Program of the Company (ESOP / MSOP)

15. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 17215. Realization of the Use of Funds from Public Offering

16. Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal 173

16. Material Information Regarding Investment, Expansion, Business Merger / Consolidation, Acquisition or Debt / Capital Restructuring

17. Infomasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 177

17. Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated Parties

18. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan 177

18. Changes in Legislation and Impacts on Company Performance

19. Perubahan Kebijakan Akuntansi 17819. Changes in Accounting Policies

20. Informasi Kelangsungan Usaha 17920. Business Continuity Information

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN 181E. CORPORATE GOVERNANCE

1. Tata Kelola Perusahaan 1821. Corporate Governance

2. Struktur Tata Kelola Perusahaan 1892. Corporate Governance Structure

3. Penilaian Tata kelola Perusahaan 1903. Assessment of Corporate Governance

4. Rapat Umum Pemegang Saham 1924. General Meeting of Shareholders

5. Dewan Komisaris 1965. Board of Commissioners

6. Direksi 2136. Board of Directors

7. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan DIreksi 2307. Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

8. Informasi Pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi 2318. Information on Board of Commissioners and Directors Meeting

9. Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali 2349. Information Regarding Major and Controlling Shareholders

10. Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Direksi 23510. Affiliation of Directors, Board of Commissioners and Board of Directors

13. Keberaman Komposisi 23613. Accuracy of Composition

14. Komite Audit 23714. Audit Committee

15. Komite Nominasi dan Remunerasi 24415. Nomination and Remuneration Committee

16. Komite Pemantauan Risiko 24616. Risk Monitoring Committee

17. Sekretaris Perusahaan 25117. Corporate Secretary

18. Audit Internal 25418. Internal Audit

19. Sistem Pengendalian Internal 26219. Sistem Pengendalian Internal

20. Akuntan Publik 26320. Public Accountant

21. Manajemen Risiko 26421. Risk Management

22. Kode Etik 26622. Code of Ethics

23. Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System) 26923. Reporting and Violation System (Whistleblowing System)

F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 271F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Sosial Perusahaan dan Kemasyarakatan 2721. Corporate Social and Community

2. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan 2752. Social Responsibility for the Environment

3. Tanggung Jawab kepada Konsumen 2773. Responsibility to Consumers

4. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja 2794. Employment, Health and Safety

5. Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun Buku 2018 282

5. Statement of Responsibility for the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Book Year 2018

01Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

10

Ringkasan Kinerja 2018Performance Highlights 2018

11

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

12

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

Tabel Laporan Laba Rugi (Rp)

Tabel Laporan Posisi Keuangan (Rp)

Table of Statement of Income (Rp)

Table of Statement of Financial Position (Rp)

2018 2017 2016

Aset Lancar

Aset Tidak Lancar

Total Aset

Kewajiban Lancar

Kewajiban Tidak Lancar

Total Kewajiban

Keterangan: angka restated

Ekuitas

Total Kewajiban dan Ekuitas

14.082.453.614.000 14.806.363.859.000

98.642.061.262.000 96.123.768.011.000

112.724.514.877.000 110.930.131.871.000

23.467.725.674.000 21.604.435.008.000

42.622.804.199.000 42.297.324.550.000

66.090.529.873.000 63.901.759.558.000

46.633.985.004.000 47.028.372.313.000

112.724.514.877.000 110.930.131.871.000

14.087.164.441.000

106.331.130.708.000

120.418.295.149.000

24.473.904.521.000

42.451.269.262.000

66.925.173.783.000

53.493.121.366.000

-0 --

120.418.295.149.000

2018 2017 2016

Penjualan Rp 32.842.657.434.976 Rp 35.198.499.765.015 Rp 33.897.159.706.678

Beban Pokok Penjualan Rp 24.143.328.487.098 Rp 24.265.387.271.280 Rp 25.354.998.688.687

Laba Kotor Rp 8.639.598.302.949 Rp 10.892.357.727.250 Rp 8.542.161.017.991

Laba Sebelum Pajak Rp 802.024.768.742 Rp 1.419.568.163.003 Rp -1.038.437.767.970

Beban Pajak Rp 520.585.557.344 Rp 1.050.155.767.835 Rp 698.834.693.928

Laba Bersih Tahun Berjalan Rp 281.439.211.398 Rp 369.412.395.168 Rp -1.737.272.461.898


Laba Komperhensif tahun berjalan Rp 6.889.999.951.125 Rp -391.601.050.141 Rp -2.432.361.876.020

Laba Per Lembar saham Rp 8.263 Rp 10.846 Rp 32.085

13

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tabel Laporan Arus Kas (Rp)

Tabel Laporan Rasio Keuangan

Table of Cash Flow Statement (Rp)

Table of Financial Ratio Statement

2018 2017 2016


Arus Kas Operasional

Arus Kas Investasi

Arus Kas Pendanaan

4.385.825.460.000 5.267.937.168.000 2.974.641.838.000

-4.613.472.268.000 -3.618.277.323.000 -4.979.507.490.000

-1.117.208.117.000 -1.916.959.965.000 1.926.582.047.000

2018 2017 2016

Current Ratio

73,51% 68,94% 74,80%

0,86% 1,05% -5,13%

57,56% 60,01% 68,53%

Debt to Equity Ratio 125,11% 141,72% 135,88%

02Laporan ManajemenManagement Report

17

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Laporan Dewan KomisarisReport of the Board of Commissioners

“Kinerja Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sepanjang 2018 relatif stabil. Hal ini tergambar dari realisasi pendapatan sebesar Rp32,84 triliun, laba bersih setelah PPh sebesar Rp281,43 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2017, kondisi keuangan cukup menggembirakan walaupun harga jual komoditi berada di bawah RKAP. Sementara itu total aset mencapai Rp120,48 triliun, naik 6,82% dibandingkan 2017. Total liabilitas mencapai Rp67,002 triliun, naik 1,22% dibandingkan Rp66,19 triliun pada 2017. Total ekuitas mencapai Rp53,48 triliun, naik 14,7%% dibandingkan Rp46,6 triliun pada 2017.”

“The performance of Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) throughout 2018 is relatively stable. This is illustrated in the realized revenue of Rp5.63 trillion, net profit after income tax of Rp1.27 trillion. Compared with 2017, financial condition is quite encouraging although the commodity selling price is below RKAP. Meanwhile, total asset is Rp55.31 trillion, increases by 8.83% compared with 2017. Total liability is Rp14.14 trillion, increases by 23% compared with Rp11.5 trillion in 2017. Total equity is Rp41. 16 trillion, increases by 4.5% compared with Rp39.4 trillion in 2017.”

Arif Satria

President CommissionerKomisaris Utama

18

PENGANTAR INTRODUCTIONDewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan PTPN III (Persero) yang telah berupaya keras untuk mencapai berbagai indikator kinerja operasional dan keuangan, sebagai bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan Tata Kelola Bisnis Terbaik” dan Misi perusahaan yaitu:

(1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2) Penghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil” terbaik bagi para investor, (5) Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7) Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (Persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara. Tahun 2018, PTPN III (Persero) mampu membukukan pendapatan sebesar Rp32,84 triliun, laba operasi sebesar Rp1,99 triliun dan laba bersih sebelum PPh sebesar Rp802 miliar.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris mengungkapkan kinerja maupun pencapaian yang diperoleh dalam menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pengurusan Perseroan dan pemberian nasihat bagi Direksi.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami melaporkan hasil pengawasan yang kami lakukan sepanjang tahun 2018. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atas perolehan kinerja pada tahun 2018, walaupun belum sepenuhnya memenuhi target-target RKAP.

Gambaran kondisi makro ekonomi Indonesia pada akhirnya tergambar dari kinerja dunia usaha secara keseluruhan. Namun demikian, seiring dengan komitmen pemerintah serta berbagai inisiatif dan insentif yang dijalankan pemerintah dan otoritas, secara bertahap mulai terjadi perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi seperti penurunan tingkat suku bunga, tingkat inflasi yang semakin terkendali, penyerapan anggaran negara,

The Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and all employees of PTPN III (Persero) who have worked hard to reach various operational and financial performance indicators as an integral part of the company’s efforts to reach the company’s vision which is “Becoming a World-class Agribusiness Company with Excellent Performance and Performing the Best Business Management” and Company Missions which are:

(1) Developing plantation-based downstream industry sustainably, (2) Producing quality products for customers, (3) Treating employees as strategic assets and developing them optimally, (4) Making the Company the selection which provides the best yields for investors, (5) Making the Company the most attractive for business partnership, (6) Motivating employees to actively participate in community development, and (7) Performing all environmentally friendly Company activities.

As the Parent Company of Holding Perkebunan Nusantara, it’s necessary to have strong commitment and extra initiative from the management and all employees of PTPN III (Persero) to be able to produce healthy, strong, growing, and sustainable operational and financial performances to set an example for all entities which join Holding Perkebunan Nusantara. In 2018, PTPN III (Persero) is able to record revenue of Rp32.86 trillion, operational profit of Rp1.99 trillion and net profit before Income Tax of Rp802 billion.

Through this Annual Report, the Board of Commissioners discloses the performance and achievements gained in performing its function of supervising the management of the Company and advising the Board of Directors.

The honorable Shareholders and Stakeholders,

By thanking God Almighty, allow us to report the result of our supervision throughout 2018. We would like to express our gratitude for the dedication, hard work of all management levels and employees of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) for the performance achievement in 2018, although it hasn’t fully met the targets of RKAP.

Indonesia’ macroeconomic condition is eventually described by the performance of the overall business world. However, with government’s commitment and various initiatives and incentives given by the government and authorities, slowly there are improvements in some macroeconomic indicators, such as lower interest rate, increasingly under control inflation rate, absorption of state budget, increasingly massive infrastructure development, which are expected to bing and encourage economic growth rate in the next years and at the same time increase the confidence of market actors.

19

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

pembangunan infrastruktur yang makin masif, diharapkan mampu membawa dan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

Kami meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi pasti akan membawa perbaikan pada berbagai indikator makro ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong laju produksi, laju pertumbuhan sektor riil dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan dan pelaku usaha termasuk Perseroan.

Keyakinan kami tersebut di atas kiranya juga menjadi keyakinan dan motivasi manajemen dalam menjalankan pengurusan perseroan dalam upaya mencapai visi, misi, dan strategi yang telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi, pada tahun 2018 Perseroan berhasil menorehkan kinerja yang cukup membanggakan.

Kami meyakini pula, pencapaian kinerja pada tahun 2018 akan menjadi fondasi bagi manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam upaya meraih kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

We believe that various initiative and incentives from the government slowly but surely will bring improvements to various macroeconomic indicators which in turn will increase production rate, real sector growth rate and eventually impact the performance of the company and business actors, including the Company.

Our belief above also could be the belief and motivation of the management in running the management of the company in order to reach the developed vision, missions, and strategies. Alhamdulillah amid various economic challenges and dynamics, in 2018 the Company has manage to give excellent performance.

We also believe that the performance achievement in 2018 will be a foundation for the management and all employees in the Company to reach better performance in the coming years.

20

PENILAIAN ATAS KINERJA ASSESSMENT OF PERFORMANCE

Sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, sepanjang tahun 2018 kami telah melakukan berbagai upaya yang terkait dengan pengawasan atas pengurusan Perseroan. Kaitannya dengan tugas tersebut, kami juga melakukan penilaian atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2018.

Tahun 2018 kondisi perekonomian Indonesia ditandai dengan pertumbuhan sebesar 5,17%, sebuah capaian yang lebih baik dari raihan tahun 2017 yaitu sebesar 5,07%. Raihan pertumbuhan ekonomi tersebut secara umum berdampak positif bagi perekonomian nasional walaupun belum sepenuhnya berdampak positif terhadap terhadap kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Menurut penilaian kami, Direksi telah berupaya ekstra keras untuk mencapai target-target kinerja seperti yang telah ditetapkan pada RKAP 2018. Di tengah kondisi perekonomian dunia dan domestik yang relatif masih mengalami perlambatan ditambah

In accordance with the functions of the Board of Commissioners which are performing supervision and advising the Board of Directors in running the management of the Company, throughout 2018 we’ve made various efforts related to supervision on the management of the Company. Related to the tasks, we have also performed assessment on the performance of the Board of Directors throughout 2018.

In 2018, Indonesia’s economic condition is characterized by a 5.17% growth, a better achievement than in 2017, which was 5.07%. The economic growth achievement generally has positive impacts on the national economy, although hasn’t fully have positive impacts on the performance of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

In our opinion, the Board of Directors has made extra efforts to reach the performance targets of RKAP 2018. Amid world and domestic economic conditions which are still relatively slow, plus global uncertainty due to trade war between the United

21

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

dengan ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebagai rakasasa ekonomi dunia, kami memahami dengan kondisi tersebut.

Direksi mengalami berbagai tantangan dan kendala dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan di awal tahun 2018. Yang terpenting, berbagai program kerja dan inisiatif yang telah dilaksanakan Direksi merupakan basis bagi upaya perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tergambar dari realisasi pendapatan sebesar Rp32,842 triliun, laba bersih sebelum PPh sebesar Rp802 miliar. Sementara itu total aset mencapai Rp120,5 triliun meningkat 6,82% dari tahun 2017.

Total liabilitas mencapai Rp67,00 triliun, 1,22% dibandingkan realisasi 2017. Total ekuitas mencapai Rp53,5 triliun, meningkat 14,76% dibandingkan 2017.

States and China and the global economic giants, we understand the condition.

The Board of Directors faces various challenges and obstacles to reach the targets set in early 2018. Most importantly, various work programs and initiatives performed by the Board of Directors are the basis for efforts of improvement and better performance achievements in the coming years.

The performance of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is described by the realized revenue of Rp32,846 trillion, net profit after income tax of Rp802 billion. Meanwhile, total asset reaches Rp120.5 trillion which increases by 6.82% from 2017.

Total liability reaches Rp67.00 trillion, 1.22% compared with 2017 realization. Total equity reaches Rp53.5 trillion, which increases by 14.76% compared with 2017.

In further detail, the performance of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is evident

22

Secara lebih detail, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek produksi dan keuangan sebagai berikut:

in he following performances of production and financial aspects:

Kinerja ProduksiKomoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi produksi tahun 2018 masih dibawah RKAP.

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 19,57 ton/ha atau 97,41% dari 20,09 ton/ha sebagaimana target RKAP 2018. Namun masih tumbuh 8,90% dari 17,97 ton/ha periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan produktivitas Minyak Sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 4,45 ton/ha atau 97,37% dari 4,57 ton/ha target RKAP 2018. Volume itu tumbuh 13,48% dari 3,92 ton/ha total produktivitas periode sama tahun sebelumnya.

Salah satu faktor pengambat produktivitas yaitu tingginya curah hujan yang mengakibatkan terhambatnya proses Panen Angkut Olah (PAO). Selain itu, terdapat kendala berupa Masih beberapa areal yang pemeliharaannya belum sesuai dengan kultur teknis terutama tunasan sehingga berpotensi mempersulit proses panen.

Untuk komoditas karet, pencapaian total produksi karet kering realisasi Tahun 2018 sebesar 167.977 ton atau mencapai 71,65% dari 234.444 ton, target dalam RKAP. Volume itupun turun sekitar 7,1% dari 182.412 ton realisasi periode sebelumnya.

Pencapaian produktivitas Karet Kering realisasi Tahun 2018 sebesar 1.157 kg/ha atau mencapai 89,01% dari RKAP yang dianggarakan sebesar 1.300 kg/ha. Volume itu 2,28% di bawah realisasi periode sebelumnya, sebesar 1.184 kg/ha.

Faktor penyebab penurunan produksi dan produktivitas itu antara lain munculnya serangan penyakit Collectroticum, Fusicoccum dan Odium yang menyebabkan gugur daun. Ke depan, manajemen harus merencanakan pelaksanaan pengobatan penyakit gugur daun serangan Colletrotichum, Fusicoccum dan Oidium yang telah dianggarkan pada RKO 2018.

Produktivitas Tebu per hektar secara total sebesar 66,32 ton/ha atau mencapai 88,44% dari RKAP

yang dianggarkan sebesar 74,99 ton/ha. Volume itu menurun 3% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 68,90 ton/ha.

Produktivitas Teh Tahun 2018 hanya tercapai 1.468 kg kering/ha atau 66,56% terhadap RKAP 2018, dan turun sekitar 10% terhadap periode yang sama tahun

Production PerformanceThe commodities of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) are: palm oil, rubber, sugar cane, coffee, tea, cocoa and their downstream products. Overall, the achievement of realized production of 2018 is still below RKAP.

The productivity achievement of realized TBS palm oil in 2018 is 19.57 tons/ha or 97.41% of 20.09 tons/ha as targeted by RKAP 2018. However, it’s still 8.90% higher than the 17.97 tons/ha of the same period of the same year.

Meanwhile, the realized productivity of Palm Oil in 2018 is 4.45 tons/ha or 97.37% of 4.57 tons/ha of RKAP 2018 target. The volume grows by 13.48% from 3.92 tons/ha of total productivity of the same period of the same year.

One of the inhibiting factors of productivity is high rainfall which slows the process of Harvest Transport Processing (PAO). Moreover, there is an obstacle of some areas whose maintenance hasn’t fully met the technical culture, especially budding, thus potentially making harvesting process difficult.

For rubber commodity, total realized dried rubber production achievement in 2018 is 167.977 tons or 71.65% of 234.444 tons, target in RKAP. The volume declines by 7.1% from 182.412 tons of the realization of the previous period.

The realized dried rubber productivity achievement in 2018 is 1.157 kg/ha or 89.01% from RKAP which is budgeted to be 1.300 kg/ha. The volume is 2.28% below the realization of the previous period, which was 1.184 kg/ha.

Factors causing reduced production and productivity include attacks of Collectroticum, Fusicoccum and Odium which cause leaf fall. In the future, the management must plan treatment of leaf fall disease caused by Colletrotichum, Fusicoccum and Oidium which has been budgeted for RKO 2018.

Total productivity of sugar cane per hectare is 66.32 tons/ha or up to 88.44% of RKAP which is budgeted to be 74.99 ton/ha. The volume declines by 3% from the realization of the same period of the same year which was 68.90 tons/ha.

Tea productivity in 2018 is only 1.468 kg dry/ha or 66.56% of RKAP 2018, and declines by 10% compared with the same period in 2017. Overall, there are some factors causing suboptimal production and productivity achievements of tea which are production stagnation with clean pruning and leaf addition treatments.

23

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

2017. Secara keseluruhan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas Teh yaitu terjadi stagnasi produksi dengan adanya perlakuan pangkasan bersih dan penambahan daun.

Pemeliharaan yang diharapkan agar keragaman tanaman menjadi lebih baik, sehat dan potensi produksi meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Namun hal ini, perlu pengawalan yang serius agar waktu panen tidak semakin mundur atau gagal terutama dalam penerapan kultur teknis yang tepat, ketersediaan tenaga kerja, alat dan bahan penunjang.

Produktivitas Kopi Arabika Tahun 2018 sebesar 395 kg/ha atau 99,07% terhadap RKAP 2018. Namun volume itu meningkat 48,96% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Sedangkan untuk jenis Kopi Robusta, tingkat produktivitas sebesar 600 kg/ha atau 82,58% terhadap RKAP 2018 namun meningkat 18,81% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Luas areal tanaman kopi robusta PTPN Tahun 2018 adalah 6.241,20 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 5.073,79 ha (81,30%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 496,94 ha (7,96%), dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 670,47 ha (10,74%).

Sedangkan luas areal tanaman Kopi Arabika PTPN Tahun 2018 adalah 6.688,64 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 5.595,80 ha (83,66%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 742,52 ha (11,10%), dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 350,32 ha (5,24%).

Maintenance is expected so that plant diversity is better, healthy and has increased potential production in quality and quantity. However, it requires serious supervision so that harvest time isn’t delayed or failed, especially in implementing accurate technical culture, availability of labor, equipment and supporting materials.

The productivity of arabica coffee in 2018 is 395 kg/ha or 99.07% of RKAP 2018. However, the volume increases by 48.96% from the realization of the same period in 2017.

Meanwhile, for robusta coffee, the productivity level is 600 kg/ha or 82.58% of RKAP 2018 but increases by 18.81% from the realization of the same period in 2017.

Total area of robusta coffee of PTPN in 2018 is 6,241.20 ha with producing plants (TM) covering 5,073.79 ha (81.30%), non-producing plants (TBM) 496.94 ha (7.96%), and current year plants (TU/TK/TB) 670.47 ha (10.74%).

Meanwhile the area of arabica coffee of PTPN in 2018 is 6,688.64 ha with producing plants (TM) covering 5,595.80 ha (83.66%), non-producing plants (TBM) 742.52 ha (11.10%), and current year plants (TU/TK/TB) 350.32 ha (5.24%).

24

Kinerja PenjualanBeragam faktor mempengaruhi kinerja penjualan perseroan. Sejauh ini, PTPN Group mengandalkan penjualan beragam komoditas untuk mendapatkan pendapatan perseroan.

Komoditas unggulan seperti sawit serta karet masih mendominasi. Namn secara keseluruhan jika ditilik dari nilai penjualan yang diterima, penjualan semua komoditi masih dibawah nilai yang ditargetkan seiring belum tercapainya kuota penjualan yang dipatok RKAP 2018.

Kontribusi porsi penjualan realisasi Tahun 2018 didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 59% dari total penjualan. Komoditi karet memberikan kontribusi 12% dilanjutkan oleh komoditi tebu memberikan kontribusi 15% dari total penjualan. Komoditi teh memberikan kontribusi 3% dari total penjualan dan pendapatan sektor lain/cucu perusahaan sebesar 11%.

Sales PerformanceVarious factors affect the sales performance of the company. So far, PTPN Group relies on the sales of various commodities to gain revenue of the company.

Leading commodities such as palm oil and rubber are still dominating. However, overall, in terms of received sales value, the sales of all commodities are still below the target value as the sale quota set by RKAP 2018 hasn’t been reached.

The contribution of realized sales portion in 2018 is dominated by palm oil with 59% of total sales. Rubber contributes 12%, followed by sugar cane which contributes 15% of total sales. Tea contributes 3% of total sales and revenues of other sectors/indirect subsidiaries contribute 11%.

Kinerja KeuanganRealisasi Tahun 2018 perusahaan secara konsolidasi membukukan laba senilai Rp281 miliar. Laba ini masih di bawah kinerja yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1,85 triliun. Kinerja ini juga masih di bawah capaian laba bersih pada tahun sebelumnya sebesar Rp369, 4 miliar.

Secara komoditi, laba sebelum pajak, komoditi kelapa sawit sampai realisasi Tahun 2018 masih memberikan kontribusi laba sebesar Rp 1,6 triliun, dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018 dengan laba sebesar Rp 2,42 triliun.

Komoditi karet memberikan kontribusi laba Rp154,06 miliar di atas RKAP Tahun 2018 dengan rugi Rp 143,24 miliar, serta meningkan jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp59,09 miliar.

Sedangkan komoditi teh memberikan kontribusi kerugian Rp14,79 miliar, dengan target pengurangan kerugian pada RKAP 2018 sebesar Rp84,37 miliar. Pada 2017, komoditi ini menyumbang kerugian sebesar Rp344,61 miliar.

Komoditi tebu memberikan kerugian sebesar Rp 940,66 miliar, atau mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018 dengan laba Rp111,89 miliar dan realisasi tahun sebelumnya dengan rugi Rp526,16 miliar.

Anak perusahaan yang mengalami kerugian pada 2018 terdiri dari PTPN I, VII, IX, XI, XIII, dan XIV. Sedangkan yang memberikan kontribusi laba terdiri dari PTPN II, PTPN III (Persero), PTPN IV, V, VI, VIII, X, XII, dan Entitas Asosiasi.

Financial PerformanceThe consolidated realization of 2018 of the company is a record of profit of Rp281 billion. The profit is still below the performance budgeted in RKAP 2018 which is Rp1.85 trillion. The performance is also still below the net profit in the previous year which was Rp369.4 billion.

By commodity, the profit before tax of palm oil up to the realization of 2018 still contributes Rp1.6 trillion compared with RKAP 2018 with a profit of Rp2.42 trillion.

Rubber contributes a profit of Rp154.06 billion above RKAP 2018 with a loss of Rp143.24 billion, and increases compared with the realization in the previous year which was Rp59.09 billion.

Meanwhile, tea contributes a loss of Rp14.79 billion, with loss reduction target in RKAP 2018 in the amount of Rp84.37 billion. In 2017, the commodity contributed a loss of Rp344.61 billion.

Sugar cane contributes a loss of Rp940.66 billion, or reduced performance compared with RKAP 2018 with a profit of Rp111.89 billion and realization of the previous year with a loss of Rp526.16 billion.

Subsidiaries which have a loss in 2018 are PTPN I, VII, IX, XI, XIII, and XIV. While those which contribute profit are PTPN II, PTPN III (Persero), PTPN IV, V, VI, VIII, X, XII, and Associated Entities.

To continue to support corporate sustainability, both producing plants and non-producing plants must be priorities. Specifically, regular fertilization application is the main priority.

25

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Guna tetap mendukung kesinambungan perusahaan, pemeliharaan baik tanaman menghasilkan maupun tanaman belum menghasilkan harus tetap menjadi prioritas, khusus aplikasi pemupukan yang tetap menjadi prioritas utama.

Keberlangsungan perusahaan juga sangat tergantung dari penyelesaian sertifikasi HGU, oleh karenanya penyelesaian sertifikasi HGU harus menjadi prioritas.

Sebagai langkah maju, terhadap pabrik-pabrik pengolahan yang masih idle capacity yang menyebabkan pada rendahnya utilitas pabrik, agar dioptimalisasi dengan melakukan pembelian bahan baku dari pihak III, namun harus dilakukan secara profesional dan benar-benar menguntungkan perusahaan.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan baik dari aspek operasional, bisnis, dan keuangan, termasuk juga berbagai aspek yang akan mendorong peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan antara lain pengendalian internal, manajemen risiko secara terpadu, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), pengelolaan hubungan induk dan anak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Corporate sustainability also strongly depends on the completion of HGU certification, so that the completion of HGU certification must be a priority.

To move forward, processing factories which are still in idle capacity, which leads to low utility of factories, should be optimized by purchasing materials for third party, but it should be performed professionally and fully benefits the company.

In the future, the Board of Commissioners hopes the Board of Directors could improve the performance of the Company in terms of operational, business, and financial aspects, as well as various aspect which will encourage improved sustainable competitive advantage, including internal control, integrated risk management, Good Corporate Governance (GCG), management of relation of parent company and subsidiaries consistent with applicable provisions.

26

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS

Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan dengan perubahan lingkungan bisnis yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada ketahanan daya saing secara berkelanjutan.

Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut untuk melakukan serangkaian inisiatif yang terencana dan sistematik guna meraih perbaikan yang signifikan menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional dan keuangan.

Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang Saham.

RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2019. Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun 2019 telah mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transformasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan.

Intinya, program transformasi yang tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Today, the entire company, including Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), faces changes of the business environment which is characterized by fierce competition which impacts sustainable competitive endurance.

To face the challenge, the management is required to perform a series of planned and systematic initiatives to gain significant improvement toward significant advantages to impact improved operation and finances.

The future business prospect of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is illustrated in the Company Work Plan and Budget (RKAP) 2019, which is a description of Company Long-term Plan (RJPP) and vision and missions of the Company. The preparation process of RKAP 2018 has gone through input and discussion with the Board of Commissioners and considers inputs/aspirations of the Shareholders.

RKAP of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has received approval from the Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2019. The Board of Commissioners deems RKAP 2019 has reflected the business prospect of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in line with the dynamics and business development and business ran by the Company and transformation programs of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in the next few years.

Essentially, the transformation programs which are currently running and continue to run are the programs and initiatives of the Company as a holding which is run in planned, systematic, and continuous manner consistent with the vision, mission, and strategies set by Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

27

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris dalam kapasitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi PTPN III (Persero). Dengan penerapan GCG, perseroan memiliki fondasi untuk menjaga kualitas kinerja operasional, kinerja keuangan dan kemampuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan pemegang saham (shareholders) dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Mengacu kepada regulasi yang ada dari Kementerian BUMN serta regulasi turunan dari Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi PTPN III (Persero) berkomitmen untuk menjalankan pengurusan dan pengawasan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis.

Dewan komisaris sepenuhnya mendukung komitmen dan program kerja yang dilaksanakan Direksi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis termasuk mendukung upaya-upaya agar GCG berjalan secara efektif seperti upaya menghindari benturan kepentingan, penerapan pelaporan LHKPN, pelaporan dugaan pelaporan pelanggaran (WBS) dan lain-lain.

Dewan Komisaris mendukung seluruh upaya manajemen untuk meningkatkan infrastruktur penerapan GCG termasuk melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh jajaran insan PTPN III (Persero) dan pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners in the capacity of supervisory and advisory functions is fully aware of the importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for PTPN III (Persero). By implementing GCG, the company has a foundation to maintain the quality of operational performance, financial performance and ability to maintain and protect the interests of shareholders and all stakeholders.

In reference to the existing regulations from the Ministry of SOE and derived regulations from the Company, Board of Commissioners and Board of Directors, PTPN III (Persero) is committed to run the management and supervision by referring to the principles of Good Corporate Governance and Business Ethics.

The Board of Commissioners fully supports the commitment and work programs performed by the Board of Directors related to the implementation of the principles of Good Corporate Governance and Business Ethics, including supporting efforts for GCG to run effectively, such as efforts to avoid clash of interest, implementation of LHKPN reporting, alleged violation reporting (WBS) and so on.

The Board of Commissioners support all efforts by the management to improve the infrastructures of GCG implementation, including performing socialization and internalization of GCG to all levels of employees of PTPN III (Persero) and stakeholders.

28

PENERAPAN WBS WBS IMPLEMENTATION

PENILAIAN KOMITE KOMISARIS ASSESSMENT OF COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. Whistleblowing System (WBS) yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

Dewan Komisaris tentu saja berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran (WBS).

Kami meyakini sistem WBS merupakan infrastruktur penting dalam penerapan dan penegakan GCG perusahaan, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehinggameningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kami juga berharap semoga ke depan sistem peneglolaan WBS dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.

Whistleblowing System (WBS) is a GCG implementation infrastructure which facilitates the reports from external and internal parties of the company on various violation allegations. Effective Whistleblowing System (WBS) will encourage the formation of corporate culture based on GCG principles and ethical business implementation. The system facilitates all parties, whether leaders, employees or external parties related with the Company to report alleged violation.

The Board of Commissioners is committed to building and supervising the company by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), including implementing function and mechanisms of alleged violation reporting (WBS).

We believe that WBS is an important infrastructure in the implementation and enforcement of the company’s GCG, including building healthy, strong, and clean corporate culture which improves the image and reputation of the company. We also hope that in the future, WBS management system can be improved through increasingly planned, sophisticated, and integrated information technology system.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai organ yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan serta pemberian nasihat bagi Direksi, Dewan Komisaris membentuk 3 organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Menurut penilaian kami seluruh anggota komite telah berperan aktif menjalankan tugasnya sesuai karakteristik masing-masing komite. Seluruh komite bekerja mengacu kepada charter komite dan rencana kerja yang telah direncanakan termasuk tugas-tugas yang diberikan Dewan Komisaris.

Ke depan kami harapkan ke 3 komite dapat meningkatkan kontribusinya sehingga berdampak pada peningkatan pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

In order to perform its functions as an organ which supervises the management of the Company and advises the Board of Directors, the Board of Commissioners forms 3 supporting organs which are Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

According to our assessment, all members of the committee have played an active role in performing their tasks consistent with the characteristics of each committee. All committees work in reference to the committee charter and work plan which has been planned, including tasks assigned by the Board of Commissioners.

In the future, we hope the three committees can improve their contribution, thus impacting the improved performance achievement of the Board of Commissioners.

29

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

CHANGE OF COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Throughout 2018, there have been changes on the composition of the Board of Commissioners. Therefore, the composition of the Board of Commissioners per 31 December 2018 is as follows:

Susunan Komisaris

Arif SatriaKOMISARIS UTAMA

Muhammad Syakir

KOMISARIS

Arie Yuriwin

KOMISARIS

Bambang Hendroyono

KOMISARIS

Deddy Fauzi Elhakim

KOMISARIS

Susunan Komisaris

30

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

APPRECIATION OF STAKEHOLDERS

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Holding Perkebunan Nusantara. Kepada Direksi dan seluruh pegawai PTPN III (Persero), kami menyampaikan penghargaan yang setingginya-tingginya atas keuletan, semangat, kerja keras dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama melaksanakan dan memastikan terselenggaranya operasional perusahaan secara proper dan prudent.

Bagi para pelanggan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk kepercayaan yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi eskpektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit.

Penghargaan juga kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengajak kepada semua jajaran PTPN III (Persero) untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, saling bahu membahu, dan bergandeng tangan seraya menjaga kekompakan di antara kita, semua kesulitan dan tantangan yang berat Insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik.

Semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa tercipta di masa yang akan datang.

Atas Nama Dewan Komisaris,

On the behalf of the Board of Commissioners, we’d like to give our appreciation to the shareholders who have given their confidence and support to Holding Perkebunan Nusantara. To the Board of Directors and all employees of PTPN III (Persero), we give our highest appreciation for the tenacity, spirit, hard work and commitment, both individually and collectively, in performing and ensuring proper and prudent operation of the company.

To the customers, we’d like to give our sincerest gratitude for the confidence which has been given and we hope to keep improving our services to fulfill the expectations of the service users. To our business partners, we’d like to express our gratitude for the continuous support in good times and bad times.

We also give our appreciations to other shareholders.

In closing, the Board of Commissioners invites all levels of PTPN III (Persero) to remain optimistic in facing future challenges. We believe that with good cooperation, mutual help, and hand in hand while maintaining our solidarity, Insya Allah we will tackle all difficulties and heavy challenges.

We hope that harmonious relation and cooperation among Stakeholders will always exist in the future.

On the behalf of the Board of Commissioners,

Arif Satria


31

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Arif Satria


Profil Dewan KomisarisProfile of the Board of Commissioners

Warga Negara Indonesia, Lahir di Pekalongan, 17 September 1971. Menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu-Ilmu Ekonomi Pertanian di IPB pada 1995. Gelar Master diraih dalam bidang Sosiologi Pedesaan di IPB pada 1999. Pada 2006, mendapatkan gelar Doktoral dari Department of Marine Social Science, Kagoshima University, Jepang.

Memiliki karir di dunia akademisi dan penelitian terkait sektor pertanian dan kelautan. Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Kelautan Indonesia (2013-2017), hingga kini menjabat sebagai Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2012-sekarang). Dalam karir sebagai akademisi, Arif menjabat sebagai Rektor IPB (2017-2022). Sebelumnya, menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB (2014-2017).

Berbagai penghargaan yang pernah diperoleh yaitu The First Winner of the JIFRS Yamamoto Prize on Yamamoto Award for the Best Paper at Aconference of International Institute for Fisheries Economicsa and Trade (IIFET) pada tahun 2008. Selain itu, Anugrah Kekayaan Intelektual Luar Biasa. Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional RI pada tahun 2009, Satyalencana 10 tahun pada tahun 2013.

Masih aktif melakukan berbagai penelitian. Community Conservation Research Network Project (2012-2018), Evaluasi Kegiatan I-CATCH (Indonesia Climate Adaption Tools for Coastal Habitat) (2015). Produktif menulis buku, di antaranya Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2015), Politik Kelautan dan Perikanan (2015), Politik Sumberdaya Alam (2016), Managing Coastal and Inland Water: Pre-Existing Aquatic Management System in South East Asia, terbitan Springer, London (2010).

Indonesian Citizen, born in Pekalongan, 17 September 1971. Completes undergraduate study in Agricultural Economic Sciences in IPB in 1995. Receives Master’s degree in Rural Sociology from IPB in 1999. In 2006, received Doctoral degree from the Department of Marine Social Science, Kagoshima University, Japan.

He has career in academic and research related to agricultural and marine sectors. He has served as a Member of Indonesian Marine Board (2013-2017), and now serves as an Advisor of the Minister of Maritime Affairs and Fishery of RI (2012-present).

In his career as an academician, Arif served as the Rector of IPB (2017-2022). Previously, he served as the Dean of the Faculty of Human Ecology of IPB (2014-2017).

He has received various awards, including The First Winner of the JIFRS Yamamoto Prize on Yamamoto Award for the Best Paper at Conference of International Institute for Fisheries Economics and Trade (IIFET) in 2008. He also received Extraordinary Intellectual Property Award, Award from the Minister of National Education of RI in 2009, 10 years Satyalencana in 2013.

He still actively performs various researches, such as Community Conservation Research Network Project (2012-2018), I-CATCH (Indonesia Climate Adaption Tools for Coastal Habitat) Activity Evaluation (2015). He writes various books, including Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2015), Politik Kelautan dan Perikanan (2015), Politik Sumberdaya Alam (2016), Managing Coastal and Inland Water: Pre-Existing Aquatic Management System in South East Asia published by Springer, London (2010).

32

Arie Yuriwin

CommissionerKomisaris

Warga Negara Indonesia, Lahir di Semarang, 25 Mei 1960. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di UGM pada 1985. Meraih gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Moestopo Beragama pada 2004.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementeria ATR/BPN (2016-sekarang). Kepala Kantor Wilayah Provinsi DIY BPN (2012-2016), Plt. Direktur Landreforom BPN (2009-2011).

Penghargaan yang pernah didapat Satyalencana Karya Satya 30 Tahun (2016) dari Presiden RI. Piala Citra Pelayanan Publik (2009) dari Presiden RI.

Saat ini aktif dalam Pengurus Pusat Kagama menjabat sebagai Wakil Bendahara (2013-sekarang).

Indonesian Citizen, born in Semarang, 25 May 1960. Receives the degree of Bachelor of Law in UGM in 1985. Receives Master’s degree in Administrative Sciences in Universitas Moestopo Beragama in 2004.

He currently serves as the Director General of Land Procurement, Ministry of ATR/BPN (2016-present). Head of Regional Office DIY Province of BPN (2012-2016), Plt. Director of Landreforom of BPN (2009-2011).

He has received 30 years Satyalencana Karya Satya (2016) from Indonesian President. Piala Citra Pelayanan Publik (2009) from Indonesian President.

Today, he actively joins the Central Administrator of Kagama as the Deputy Treasurer (2013-present).

33

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Dedy Fauzi E


Warga Negara Indonesia, Lahir di Garut, 20 Februari 1959, Menyandang Pangkat Irjen Pol, dan menjabat sebagai SAHLISOSEK KAPOLRI. Menamatkan pendidikan AKABRI 1982, PTIK 1986, SESKO AU 1997, dan SESPATI X 2006.

Pernah menjabat sebagai Wadir Poludara Babinkam Polri. Dirpoludara Baharkam Polri. Tanda Jasa yang pernah didapat Bintang Bhayangkara Pratama serta Satya Lencana.

Indonesian Citizen, born in Garut, 20 February 1999, Has the rank of Irjen Pol, and serves as SAHLISOSEK KAPOLRI. Competes education in AKABRI in 1982, PTIK in 1986, SESKO AU in 1997, and SESPATI X in 2006.

He has serves as the Deputy Director of Poludara Babinkam Polri. Dirpoludara Baharkam Polri. The honors he has received are National Police Meritorous Service Star and Satya Lencana.

34

M Syakir


Warga Negara Indonesia, Lahir di Watampone, 17 November 1958. Memperoleh Sarjana Bidang Pertanian dari UNHAS, Sulawesi Selatan (1983), Pascasarjana S2 IPB (1990), dan Pascasarjana S3 IPB (2005).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Ketua Tim Pengembangan Perkebunan Tanjung Bingan, Belitung (1998-2001), Wakil Ketua Pelaksana Tim Penyedia Bahan Bakar Nabati Kementan, (2014) Sekretaris II Tim Percepatan Penyedaiaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (ESDM).

Indonesian Citizen, born in Watampone, 17 November 1958. Receives Bachelor in Agriculture from UNHAS, South Sulawesi (1983), Graduate Degree from IPB (1990), and Postgraduate Degree from IPB (2005).

He has work experience as the Leader of Plantation Development Team of Tanjung Bingan, Belitung (1998-2001), Vice Chief Executive of Biofuel Provision Team of the Ministry of Agriculture, (2014) Secretary II of Biofuel Provision and Utilization Acceleration Team (ESDM).

35

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Bambang Hendroyono


Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Pinang, Kotip, 30 September 1964. Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan/Teknologi Hasil Hutan di IPB pada 1987. S2 di Manajemen Pemasaran STIE IPWI Jakarta pada 1997, S3 diraih pada bidang Ilmu Administrasi di Univ. Brawijaya pada 2016.

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemen LHK (2015-sekarang). Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan KLHK (2012-2015).

Meraih Penghargaan Kehormatan/Satyalancana Wira Karya karena berjasa dalam upaya mendukung reformasi birokrasi dari Presiden RI (2017). Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Sistem Informasi Legalitas Kayu dari Menpan RB (2018).

Indonesian Citizen, born in Tanjung Pinang, Kotip, 30 September 1964. Receives the degree of Bachelor in Forestry/Forest Product Technology in IPB in 1987. Master’s degree in Marketing Management in STIE IPWI Jakarta in 1997, Doctoral degree in Administrative Sciences in Univ. Brawijaya in 2016.

He currently serves as the Secretary General of the Ministry of LHK (2015-present). He has serves as the Director General of Forestry Business Development of KLHK (2012-2015).

He has received Honorary Award/Satyalancana Wira Karya for supporting the bureaucratic reformation of the President of RI (2017), Top 99 Public Service Innovations, Wood Legality Information System from The Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2018).

36

PENGANTARDIREKTUR UTAMA

INTRODUCTION OF THE PRESIDENT DIRECTOR

“Laporan Tahunan tidak hanya kewajiban yang dipersyaratkan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media strategis dalam mengungkapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (well-governed company).”

“Annual Report is not only an obligation required in order to hold General Meeting of Shareholders (GMS), including disclosure of operational and financial performances (well-managed company), but also a strategic media in disclosing good corporate governance, including risk management and social and environmental responsibilities (well-governed company).”

Dolly P Pulungan

President DirectorDirektur Utama

37

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Laporan Dewan DireksiReport of the Board of Directors

Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan PTPN III (Persero) yang telah berupaya keras untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan baik operasional, keuangan maupun kinerja grup, sebagai bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan Tata Kelola Bisnis Terbaik”.

Visi besar itu kemudian secara bertahap diterjemahkan dalam RKAP tahunan. Tentu saja dibutuhkan kerja ekstra dan kerja cerdas sehingga visi besar tersebut dapat diwujudkan secara riil secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.

Sebagai Holding Perkebunan, PTPN III (Persero) berada di garda terdepan dalam rangka mendorong perbaikan kinerja operasional, kinerja keuangan termasuk citra dan reputasi grup ditengah dinamika dan tantangan transformasi Holding Perkebunan menuju grup usaha yang sehat, kuat, berkinerja lebih baik serta memiliki fondasi untuk memiliki citra dan reputasi cemerlang.

Bagi Direksi, Laporan Tahunan tidak hanya merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media strategis dalam mengungkapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (well governed company).

The Board of Directors highly appreciates the Shareholders, Board of Commissioners and all employees of PTPN III (Persero) who have worked hard to reach the established performance indicators, whether operational, financial or performance of the group, as an integral part of the company’s efforts to reach the vision of the company which is “Becoming a World-class Agribusiness Company with Excellent Performance and Performing the Best Business Management”.

The vision is then gradually translated into Annual RKAP. It requires extra work and smart work to realize the vision in a planned, systemic, and sustainable manner.

As a Holding Perkebunan, PTPN III (Persero) is on the frontline in encouraging the improvement of operational performance, financial performance, including the image and reputation of the group, amid dynamics and challenges of the transformation of the Holding Perkebunan into a group which is healthy, strong, and better performing and has foundation to have stellar image and reputation.

To the Board of Directors, Annual Report is not only an obligation required in order to hold General Meeting of Shareholders (GMS), including disclosure of operational and financial performances (well-managed company), but also a strategic media in disclosing good corporate governance, including risk management and social and environmental responsibilities (well governed company).

38

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Mengawali laporan ini perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian yang telah diperoleh pada tahun 2018. Pencapaian dan kinerja tahun 2018 merupakan fondasi bagi pencapaian selanjutnya di tahun 2019.

Melalui Laporan Tahunan ini, Direksi sesuai dengan fungsinya mengungkapkan fungsi pengurusan perseroan yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2018. Pengungkapan infomasi dalam laporan tahunan ini diharapkan menjadi pintu transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga mampu menghadirkan kesaling percayaan dan dorongan untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan.

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2018 mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 yaitu sebesar 5,07%.

Tingkat inflasi pada tahun 2018 berada pada prosentase perubahan tahunan sebesar 3,13% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,61%.

Sementara itu, cadangan devisa mengalami penurunan menjadi US$120,7 miliar, pada Desember 2017 total cadangan devisa masih mencapai US$130,20 miliar.

Kinerja makro ekonomi pada 2018 masih dibayangi pelambatan perekonomian global. Paling kentara yaitu ditunjukkan dengan penurunan harga komoditas, seperti harga minyak WTI sebesar 26,2%, Brent 20,8%, Batu bara 7,2%, dan Logam sebesar 2,4%.

Penurunan harga global itupun juga dialami komoditas lain seperti komoditas pangan CPO. Harga CPO sepanjang 2018 telah mengalami penurunan, paling sedikit 4,87%.

Pengaruh perekonomian global juga mengikuti tensi perang dagang raksasa ekonomi China dan Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah sepanjang tahun lalu mengikuti irama perang dagang tersebut, yang ditutup sebesar Rp14.481 per dolar AS, dengan rata-rata mencapai Rp14.247 per dolar AS.

Stagnasi kondisi makro ekonomi nasional secara umum bisa diredam manajemen PTPN, sehingga jika dibandingkan dengan capaian 2017, kinerja tahun ini masih menghasilkan beberapa poin positif.

Direksi mengajak semua insan PTPN III (Persero) untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di segala lini untuk menjawab perbaikan makro ekonomi nasional melalui kerja keras dan inovasi di berbagai

Dear Shareholders and Stakeholders, To begin this report, allow us to say thanks to God Almighty for the achievements gained in 2018. The achievement and performance of 2018 are the foundation for future achievements in 2019.

Through this Annual Report, the Board of Directors in accordance with their function discloses the company management function performed throughout fiscal year 2018. We hope that the information disclosure in this report will be a door of transparency and accountability of the management to the shareholders and all stakeholders, thus inducing mutual trust and encouragement to improve the image and reputation of the company.

The national economic condition in 2018 improves compared with the condition in 2017. In 2018, Indonesia manages to record an economic growth of 5.17%, higher than the achievement in 2017 which was 5.07%.

The rate of inflation in 2018 is at the annual percentage of change of 3.13%, which is lower than 2017, which was 3.61%.

Meanwhile, foreign exchange reserve lowers to US$120.7 billion; on December 2017 total foreign exchange reserve was US$130.20 billion.

The macro economic performance in 2018 is still affected by slowing global economy. This is most evident in reduced prices of commodities, such as price of WTI oil which declines by 26.2%, Brent 20.8%, coal 7.2%, and metal 2.4%.

Reduced global price is also experience by other commodities, such as COP food commodity. CPO price throughout 2018 has lowered at least by 4.87%.

The effects of global economy are also influenced by the tension of the trade war between economic giants, China and the United States of America. The exchange rate of rupiah throughout the previous year is affected by the trade war and closed at Rp14.481 per US dollar, with the average value of Rp14.247 per US dollar.

The stagnation of national macroeconomic condition in general can be declines by the management of PTPN, so compared with the 2017 achievement; the performance this year still yields several positive points.

The Board of Directors invites all employees of PTPN III (Persero) to improve the performance of all lines together to improve national macro economy through hard work and innovation in various business lines, thus leading to improvement in the future.

We believe that with the existing potential and support of all stakeholders, PTPN III (Persero) is able to optimize the utilization of resources owned

39

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

ANALISIS KINERJA 2018 ANALYSIS OF 2018 PERFORMANCE

Saat ini Holding Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao serta produk hilirnya masing-masing. Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa sawit seluas 576.734 ha, sedangkan areal tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas 53.053 ha.

Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara.

Tahun 2018, kinerja Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sepanjang 2018 relatif stabil. Hal ini tergambar dari realisasi pendapatan sebesar Rp5,63 triliun, laba bersih setelah PPh sebesar Rp1,27 triliun, yang melampaui RKAP.

Sedangkan Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)) mampu membukukan pendapatan sebesar Rp32,84 triliun, laba operasi sebesar Rp1,99 triliun dan laba bersih sebelum PPh sebesar Rp802 miliar.

Sementara itu total aset mencapai Rp120,5 triliun meningkat 6,82% dari tahun 2017.

Total liabilitas mencapai Rp67,00 triliun, 1,22% dibandingkan realisasi 2017. Total ekuitas mencapai Rp53,5 triliun, meningkat 14,76% dibandingkan 2017.

Secara lebih detil, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek produksi dan keuangan sebagai berikut:

Dari sisi kinerja produksi, komoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi produksi tahun 2018 masih di bawah RKAP.

Today, Holding Perkebunan covers palm oil, rubber, sugar cane, tea, coffee, tobacco and cocoa plantation subsidiaries, and their downstream products. The overall plant area of the Holding is dominated by palm oil which is 552,888 ha, while rubber plant area is 154,737 ha, tea concession area 30,279 ha and sugar cane area is 53,946 ha.

As the Parent Company of Holding Perkebunan Nusantara, it’s necessary to have strong commitment and extra initiative from the management and all employees of PTPN III (Persero) to be able to produce healthy, strong, growing, and sustainable operational and financial performances to set an example for all entities which join Holding Perkebunan Nusantara.

Throughout 2018, the performance of Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is relatively stable. This is indicated by the realized revenue of Rp5.63 trillion, net profit before Income Tax of Rp1.27 trillion, which exceeds RKAP.

Meanwhile, the performance of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is able to record revenue of Rp32.86 trillion, operation profit of Rp1.99 trillion and net profit before Income Tax of Rp802 billion.

Meanwhile, total asset is Rp120.5 trillion, which increases by 6.82% from 2017.

Total liability is Rp67.00 trillion, 1.22% higher than the realization in 2017. Total equity is Rp53.5 trillion, which increases by 14.76% than 2017.

In further detail, the performance of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is evident in the following performances of production and financial aspects:

In terms of production performance, the commodities of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) consist of: palm oil, rubber, sugar cane, coffee, tea, cocoa and their downstream products. Overall, the achievement of production realization of 2018 is below RKAP.

lini bisnis sehingga akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Kami meyakini, dengan potensi yang ada dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin PTPN III (Persero) mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan layanan yang berdaya saing kuat dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.

by the Company to produce service with strong competitiveness and be able to compete with other competitors.

40

Untuk komoditas karet, pencapaian total produksi karet kering realisasi Tahun 2018 sebesar 167.977 ton atau mencapai 71,65% dari 234.444 ton, target dalam RKAP. Volume itupun turun sekitar 7,1% dari 182.412 ton realisasi periode sebelumnya.

Pencapaian produktivitas karet kering realisasi Tahun 2018 sebesar 1.157 kg/ha atau mencapai 89,01% dari RKAP yang dianggarakan sebesar 1.300 kg/ha. Volume itu 2,28% di bawah realisasi periode sebelumnya, sebesar 1.184 kg/ha.

Faktor penyebab penurunan produksi dan produktivitas itu antara lain munculnya serangan penyakit Collectroticum, Fusicoccum dan Odium yang menyebabkan gugur daun. Ke depan, manajemen harus merencanakan pelaksanaan pengobatan penyakit gugur daun serangan Colletrotichum, Fusicoccum dan Oidium yang telah dianggarkan pada RKO 2018.

Produktivitas Tebu per hektar secara total sebesar 66,32 ton/ha atau mencapai 88,45% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 74,99 ton/ha. Volume itu menurun 3,74% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 68,90 ton/ha.

Produktivitas teh Tahun 2018 hanya tercapai 1.468 kg kering/ha atau 66,56% terhadap RKAP 2018, dan turun sekitar 10% terhadap periode yang sama tahun

For rubber commodity, total realized dried rubber production achievement in 2018 is 167,977 tons or 71.65% of 234,444 tons, target in RKAP. The volume declines by 7.1% from 182,412 tons of the realization of the previous period.

The realized dried rubber productivity achievement in 2018 is 1,157 kg/ha or 89.01% from RKAP which is budgeted to be 1,300 kg/ha. The volume is 2.28% below the realization of the previous period, which was 1,184 kg/ha.

Factors causing reduced production and productivity include attacks of Collectroticum, Fusicoccum and Odium which cause leaf fall. In the future, the management must plan treatment of leaf fall disease caused by Colletrotichum, Fusicoccum and Oidium which has been budgeted for RKO 2018.


Tea productivity in 2018 is only 1.468 kg dry/ha or 66.56% of RKAP 2018, and declines by 10% compared with the same period in 2017. Overall, there are some factors causing suboptimal production and productivity achievements of tea

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 19,57 ton/ha atau 97,41% dari 20,09 ton/ha sebagaimana target RKAP 2018. Namun masih tumbuh 8,90% dari 17,97 ton/ha periode yang sama tahun sebelumnya.

Salah satu faktor pengambat produktivitas yaitu tingginya curah hujan yang mengakibatkan terhambatnya proses Panen Angkut Olah (PAO). Selain itu, terdapat kendala berupa Masih beberapa areal yang pemeliharaannya belum sesuai dengan kultur teknis terutama tunasan sehingga berpotensi mempersulit proses panen.

The productivity achievement of realized TBS palm oil in 2018 is 19.57 tons/ha or 97.41% of 20.09 tons/ha as targeted by RKAP 2018. However, it’s still 8.90% higher than the 17.97 tons/ha of the same period of the same year.

One of the inhibiting factors of productivity is high rainfall which slows the process of Harvest Transport Processing (PAO). Moreover, there is an obstacle of some areas whose maintenance hasn’t fully met the technical culture, especially budding, thus potentially making harvesting process difficult.

41

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

2017. Secara keseluruhan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas teh yaitu terjadi stagnasi produksi dengan adanya perlakuan pangkasan bersih dan penambahan daun.

Produktivitas kopi arabika Tahun 2018 sebesar 395 kg/ha atau 99,07% terhadap RKAP 2018. Namun volume itu meningkat 48,96% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Sedangkan untuk jenis kopi robusta, tingkat produktivitas sebesar 600 kg/ha atau 82,58% terhadap RKAP 2018 namun meningkat 18,81% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.


Sedangkan luas areal tanaman kopi arabika PTPN Tahun 2018 adalah 6.688,64 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 5.595,80 ha (83,66%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 742,52 ha (11,10%), dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 350,32 ha (5,24%).

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi Tahun 2018 perusahaan secara konsolidasi membukukan laba senilai Rp281 miliar. Laba ini masih di bawah kinerja yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1,85 triliun. Kinerja ini juga masih di bawah capaian laba bersih pada tahun sebelumnya sebesar Rp369, 4 miliar.

Kontribusi laba bersih berasal dari PTPN III sebesar Rp1,3 triliun, PTPN VIII sebesar Rp 799 milyar, PTPN IV sebesar Rp 496 milyar, PTPN V sebesar Rp 208 milyar, PTPN X sebesar Rp 113 milyar, PTPN II sebesar Rp 79 milyar, PTPN VI sebesar Rp 75 milyar, PTPN XII sebesar Rp 52 milyar.

Sebaliknya terjadi kerugian yang dialami PTPN I sebesar Rp124 milyar, PTPN VII sebesar Rp 555 milyar, PTPN IX sebesar Rp 396 milyar, PTPN XI sebesar Rp 135 milyar, PTPN XIII sebesar Rp 884 milyar, PTPN XIV sebesar Rp 254 milyar.

Berbagai pencapaian kinerja PTPN III (Persero) dari tahun ke tahun merupakan bagian untuk mencapai misi perusahaan yaitu: (1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2) Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil” terbaik bagi para investor, (5) Kerja keras dan kerja cerdas menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7) Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

which are production stagnation with clean pruning and leaf addition treatments.

The productivity of arabica coffee in 2018 is 395 kg/ha or 99.07% of RKAP 2018. However, the volume increases by 48.96% from the realization of the same period in 2017.

Meanwhile, for robusta coffee, the productivity level is 600 kg/ha or 82.58% of RKAP 2018 but increases by 18.81% from the realization of the same period in 2017.

Total area of robusta coffee of PTPN in 2018 is 6,241.20 ha with producing plants (TM) covering 5,073.79 ha (81.30%), non-producing plants (TBM) 496.94 ha (7.96%), and current year plants (TU/TK/TB) 670.47 ha (10.74%).

Meanwhile the area of arabica coffee of PTPN in 2018 is 6,688.64 ha with producing plants (TM) covering 5,595.80 ha (83.66%), non-producing plants (TBM) 742.52 ha (11.10%), and current year plants (TU/TK/TB) 350.32 ha (5.24%).

In terms of financial performance, the consolidated realization of 2018 of the company is a record of profit of Rp281 billion. The profit is still below the performance budgeted in RKAP 2018 which is Rp1.85 trillion. The performance is also still below the net profit in the previous year which was Rp369.4 billion.

The net profit contribution of PTPN III is Rp1.3 trillion, PTPN VIII Rp799 billion, PTPN IV Rp496 billion, PTPN V Rp208 billion, PTPN X Rp113 billion, PTPN II Rp79 billion, PTPN VI Rp75 billion, PTPN XII Rp52 billion.

Conversely, PTPN I experiences a loss of Rp124 billion, PTPN VII Rp555 billion, PTPN IX Rp396 billion, PTPN XI Rp135 billion, PTPN XIII Rp884 billion, PTPN XIV Rp254 billion.

Various performance achievements of PTPN III (Persero) from year to year is a part to reach the missions of the company, which are: (1) Developing plantation-based downstream industry sustainably, (2) Producing quality products for customers, (3) Treating employees as strategic assets and developing them optimally, (4) Making the Company the selection which provides the best yields for investors, (5) Making the Company the most attractive for business partnership, (6) Motivating employees to actively participate in community development, and (7) Performing all environmentally friendly Company activities.

42

KENDALA PENCAPAIAN KINERJA

OBSTACLE OF PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bisnis komoditas seperti Kelapa Sawit, Karet, Tebu, Teh, Kopi, dan Kakao serta produk hilirnya masing-masing tentu saja kinerja produksi dan operasional sangat menentukan kinerja selanjutnya.

Kinerja produksi menyangkut kondisi yang terkait dengan komiditi termasuk iklim dan cuaca yang berdampak kepada pencapaian produksi. Kinerja produksi juga ditentukan optimalisasi sistem permesinan yang akan menentukan tingkat optimalisasi produksi.

Selain tingkat optimalisasi yang terkait dengan produksi, aspek lain yang menjadi kendala adalah terkait dengan penjualan. Untuk meraih tingkat penjualan optimal, tentu dipengaruhi aspek permintaan terhadap komoditas baik lokal maupun internasional.

Aspek lain adalah sumber daya manusia di semua areal baik perkebunan, produksi, dan penjualan. Manajemen berupaya untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang optimal sehingga mampu menghadirkan efisiensi di semua area yang membutuhkan ketrampilan dan kompetensi manusia.

Ke depan, manajemen terus melakukan mitigasi risiko yang berdampak pada terciptanya sistem operasi/produksi yang efisien, bernilai tambah serta mampu menghasilkan tingkat operasi yang kompetitif bagi kemajuan usaha.

As a company operating in the business of commodities such as palm oil, rubber, sugar cane, tea, coffee, and cocoa and their downstream products, production and operational performance strongly determine the future performance.

Production performance is related to conditions connected to commodities, including climate and weather, which impact production achievement. Production performance is also determined by optimization of machinery system which will determine the level of production optimization.

Beside optimization level related to production, another inhibiting aspect is related to sales. To reach optimal level of sales, local and international demands for commodities are strongly affecting.

Another aspect is human resources in all aspects, i.e. planation, production, and sales. The management attempts perform optimal human resources management to produce efficiency in all areas which require human skill and competency.

In the future, the management continues to perform risk mitigation which results in the creation of efficient operation/production system, value-added and ability to produce competitive operating rate for the advancement of the business.

43

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECTManajemen menyadari sepenuhnya bahwa Grup Usaha Holding Perkebunan menghadapi tantangan internal sekaligus eksternal. Dari sisi internal semua entitas usaha berhadapan dengan persoalan manajerial termasuk persoalan keuangan yang harus diselesaikan, dari sisi eksternal semua entitas usaha berhadapan perubahan lingkungan bisnis yang ikut mendera ketahanan dalam dinamika persaingan usaha.

Persoalan yang dihadapi sebagian entitas adalah persoalan kewajiban keuangan masa lalu yang terus membebani kinerja usaha. Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan dengan perubahan lingkungan bisnis yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada ketahanan daya saing secara berkelanjutan.

Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut untuk melakukan serangkaian inisiatif dan program kerja yang terencana dan sistematik guna meraih perbaikan yang signifikan menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional dan keuangan.

Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan.

Proses penyusunan RKAP tahun 2019 telah melalui masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang Saham.

RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2019. Menurut Direksi bahwa RKAP tahun 2019 telah mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transfromasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan. Intinya, program transformasi yang tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

The management is fully aware that Holding Perkebunan Business Group faces both internal and external challenges. Internally, all business entities face managerial issues, including financial issue, which must be resolved. Externally, all business entities face changes on business environment which also affect defense in business competition dynamics.

The issue faced by some entities is the issue of past financial obligations which continue to burden the business performance. Today, the entire company, including Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), faces changes of the business environment which is characterized by fierce competition which impacts sustainable competitive endurance.

To face the challenge, the management is required to perform a series of planned and systematic initiatives to gain significant improvement toward significant advantages to impact improved operation and finances.

The future business prospect of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is illustrated in the Company Work Plan and Budget (RKAP) 2019, which is a description of Company Long-term Plan (RJPP) and vision and missions of the Company.

The preparation process of RKAP 2018 has gone through input and discussion with the Board of Commissioners and considers inputs/aspirations of the Shareholders.

RKAP of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has received approval from the Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2019. The Board of Commissioners deems RKAP 2019 has reflected the business prospect of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in line with the dynamics and business development and business ran by the Company and transformation programs of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in the next few years. Essentially, the transformation programs which are currently running and continue to run are the programs and initiatives of the Company as a holding which is run in planned, systematic, and continuous manner consistent with the vision, mission, and strategies set by Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

44

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Manajemen PTPN III (Persero) sepenuhnya menyadari betapa pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG bagi pencapaian kinerja Perseroan. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan stakeholders maupun shareholders.

Selain itu, bagi Perseroan, GCG merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga PTPN III (Persero) dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. PTPN III (Persero) berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG, sepanjang tahun 2018 Direksi sesuai dengan fungsinya menjalankan pengurusan perseroan secara proper dan prudence. Hal tersebut dilakukan agar pencapaian kinerja operasional dan keuangan disertai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF).

Kami meyakini, sebagai bagian dari Holding Perkebunan kami memiliki panduan dan benchmark bagi penerapan GCG sesuai dengan tuntutan regulasi dan praktik-praktik terbaik sehingga ke depan PTPN III (Persero) tidak hanya comply dengan regulasi penerapan GCG namun lebih dari itu akan tumbuh menjadi Good Corporate Citizen, yaitu perusahaan yang diakui dan diterima oleh lingkungan sekitar dan seluruh pemangku kepentingan.

The management of PTPN III (Persero) is fully aware of the importance of the implementation of Good Corporate Governance or GCG to the performance achievement of the Company. GCG is important because it’s essentially designed to protect the interests of the stakeholders and shareholders.

Moreover, for the Company, GCG is an important pillar for sustainable competitive advantage. Consistent implementation of GCG will strengthen the competitive position of the company, maximize company value, manage resources and risks more efficiently and effectively, which will eventually reinforce the confidence of shareholders and stakeholders, so that PTPN III (Persero) can operate and grow sustainable in the long term. PTPN III (Persero) is fully committed to performing GCG across organizational ranks and levels based on various provisions and requirements related to the implementation of GCG.

As a form of commitment to GCG implementation, throughout 2018 the Board of Directors in accordance with their functions performs the management of the company properly and with prudence. This is so that the achievements of operational and financial performance are accompanied by the implementation of Good Corporate Governance principles, which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness (TARIF).

We believe that as a part of Holding Perkebunan, we have the guide and benchmark for the implementation of GCG consistent with the demands of regulations and best practices, so that in the future PTPN III (Persero) doesn’t only comply with the regulations of GCG implementation, but also grow into a Good Corporate Citizen, which is a company recognized and accepted by the surrounding community and all stakeholders.

45

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGE OF COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perubahan atas komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Throughout 2018, there are several changes on the composition of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors per 31 December 2018, is as follows:

Susunan DireksiSusunan Direksi

Dolly P. PulunganDIREKTUR UTAMA

SegerBudiarjo

DIREKTURSDM & UMUM

Ahmad HaslanSaragih

DIREKTURTANAMANTAHUNAN

M. Cholidi I KadekLaksana

DIREKTURTANAMANSEMUSIM

DIREKTURPEMASARAN

MuhammadYudayat

DIREKTURKEUANGAN

46

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

APPRECIATION OF STAKEHOLDERS

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi seiring berjalannya proses transformasi dan restrukturisasi grup Holding Perkebunan. Dibutuhkan komitmen dan daya inisiatif lebih untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi baik operasional, keuangan dan berbagai persoalan manajerial lainnya.

Pada akhirnya, kami menyadari perbaikan dan pencapaian tidak bisa berhenti sampai disini dan semangat transformasi akan terus dijalankan hingga perwujudan visi dan misi Perusahaan tercapai sehingga memberi kontribusi yang baik bagi negara.

Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh karyawan yang telah mengabdikan dirinya di area-area operasi Perusahaan maupun yang ada di kantor pusat. Secara khusus Direksi juga

berterima kasih kepada klien, kreditor, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan

Atasnama Direksi,

We realize that there are still many challenges to face in the transformation and restructuring process of Holding Perkebunan group. Extra commitment and initiative are required to find solutions for various problems faced, whether operational, financial or other managerial problems.

In the end, we realize that improvement and achievement can’t stop here and the spirit of transformation will continue until the vision and missions of the Company are realized, thus giving positive contributions to the state.

The Board of Directors gives the highest appreciation for the hard work of all employees who have dedicated themselves in the operational areas of the Company and the head office. In particular, the Board of Directors also thanks the clients, creditors, shareholders, Board of Commissioners, business partners for their trust and support

On the Behalf of the Board of Directors,

Dolly P Pulungan


47

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Profil DireksiProfile of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 25 Oktober 1963. Jebolan Sarjana Ekonomi UPN Surabaya. Gelar Doktoral ditamatkan di S3 Universitas Diponegoro, Semarang.

Saat ini, Dolly menjabat sebagai Direktur Utama PTPN III (Persero). Mengawali karir menjadi Group Head di BPPN sejak 1998-2008, Dolly mulai menduduki jabatan strategis di BUMN perkebunan ketika menjabat Direktur Keuangan PTPN X pada periode 2008-2014. Dolly kemudian menduduki jabatan-jabatan penting di beberapa BUMN diantaranya Direktur Utama PTPN XI pada 2015-2017, Direktur Utama PT Berdikasi (persero) dan PT Garam (persero) pada 2017. Dolly kemudian menjabat DIrektur Utama PTPN VII sebelum menjadi Direktur Utama PTPN III.

Indonesian Citizen, born in Surabaya on 25 October 1963. He receives the degree of Bachelor of Economy from UPN Surabaya. He receives Doctoral degree in Universitas Diponegoro, Semarang.

Today, Dolly serves as the President Director of PTPN III (Persero). He started his career as the Group Head in BPPN in 1998-2008. Dolly started to occupy strategic positions in plantation SOEs as the Director of Finances of PTPN X in 2008-2014 periods. Dolly then occupied important positions in several SOEs, including President Director of PTPN XI in 2015-2017, President Director of PT Berdikasi (Persero) and PT Garam (Persero) in 2017. Dolly then serves as the President Director of PTPN VII before becoming the President Director of PTPN III.

Dolly P. Pulungan


48

Jatmiko K Santosa

Director of FinancesDirektur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Lahir di Blitar pada 5 Juli 1971. Gelar Sarjana Akuntansi diraih di Universitas Indonesia.

Jatmiko sudah lama berkarir di bidang keuangan. Sempat menjabat sebagai CEO PT Fortius Investment Asia, kemudian dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Fortius Investment Asia (2007-2011).

Sebelum berkarir di PTPN III (Persero), Jatmiko juga dipercaya sebagai Direktur Keuangan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, dan Direktur Strategi & Keuangan (Wadirut) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2017-2018).

Indonesian Citizen. Born in Blitar on 5 July 1971. He receives the degree of Bachelor of Accounting in Universitas Indonesia.

Jatmiko has a long career in finances. He served as a CEO of PT Fortius Investment Asia, and then entrusted to be the President Commissioner of PT Fortius Investment Asia (2007-2011).

Before his career in PTPN III (Persero), Jatmiko was also entrusted to the Director of Finance of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, and Director of Strategy & Finances (Vice President Director) of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2017-2018).

49

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Seger Budiarjo

Director of HR and General AffairsDirektur SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia. Lahir di Banjarnegara pada 18 Juli 1967. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman.

Jabatan yang pernah diemban yaitu Komisaris PT Reasuransi International Indonesia, Komisaris PT Bukit Asam (Persero) (2012-2015). Seger kemudian mengabdi di Kementerian BUMN sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I pada 2012-2014. Karir di Kementerian BUMN berlanjut menjadi Asisten Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Asisten Deputi Bidang Data dan Teknologi Informasi sebelum menjabat sebagai Direktur Komersil PT Pupuk Kujang dan kemudian bergabung ke PTPN III (Persero) menjadi Direktur SDM dan Umum.

Indonesian Citizen. Born in Banjarnegara on 18 July 1967. He receives the degree of Bachelor of Economy from Universitas Jenderal Soedirman.

He has served as Commissioner of PT Reasuransi International Indonesia, Commissioner of PT Bukit Asam (Persero) (2012-2015). Seger then served in the Ministry of SOE as Assistant Deputy of Strategic and Manufacture Industry Business Department I in 2012-2014. His career in the Ministry of SOE continued as Assistant Deputy of Information and Public Communication Department and Assistant Deputy of Data and Information Technology Department before serving as Commercial Director of PT Pupuk Kujang and then joining PTPN III (Persero) as the Director of HR and General Affairs.

50

Ahmad Haslan Saragih

Director of Annual PlantsDirektur Tanaman Tahunan

Warga Negara Indonesia. Lulusan Institut Pertanian Bogor.

Warga Negara Indonesia. Kelahiran Tebing Tinggi, 25 September 1960. Menamatkan pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor.

Berkarir di PTPN Group sejak 1984. Diawali sebagai Asisten Afdeling di Kebun Gunung Pamela PTP IV. Kemudian sebagai Kepala Bagian Pemasaran PTPN III-Medan (1998). Direktur Pemasaran PTPN III (2001). Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PTPN IV (2006). Jabatan terakhir sebagai Direktur Utama PTPN IV (2016) sebelum menjadi Direktur Tanaman Tahunan PTPN III.

Indonesian Citizen born in Tebing Tinggi Sumatera Utara on 25 September 1960. The Institut Pertanian Bogor graduates started his career in PTPN Group in 1984.

He started as Assistant Afdeling in Gunung Pamela Plantation of PTP IV. Then, he served as the Head of Marketing Department of PTPN III-Medan (1998), Director of Marketing of PTPN III (2001), Director of Planningg and Business Development of PTPN IV (2006). His last position was President Director of PTPN IV (2016) before becoming Director of Annual Plans of PTPN III.

51

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

I Kadek Kertha Laksana

Marketing DirectorDirektur Pemasaran

Warga Negara Indonesia. Pria kelahiran Denpasar, 12 November 1967 itu mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari ITS. Sedangkan gelar Magister diraih dari Universitas Airlangga, Surabaya.

I Kadek lama berkarir di Petrokimia Gresik dengan jabatan awal sebagai Kabag Distribusi & Pergudangan Wilayah I Petrokimia Gresik. Beberapa jabatan penting yang pernah diembanna di Petrokimia Gresik diantaranya Kadep Distribusi Wilayah II Petrokimia Gresik, Manager Distribusi Wilayah II Petrokimia Gresik, General Manager Pemasaran Petrokimia Gresik sebelum mengemban jabatan terakhir di Petrokimia Gresik sebagai General Manager Pemasaran & Logistik (2016-2018) untuk kemudian bergabung dengan PTPN III sebagai Direktur Pemasaran.

Indonesian Citizen. Born in Denpasar, 12 November 1967, he receives the degree of Bachelor of Industrial Engineering from ITS. He receives Master’s degree from Universitas Airlangga, Surabaya.

I Kadek lama had a career Petrokimia Gresik with the initial position as the Head of Distribution & Warehousing Section of Region I of Petrokimia Gresik. Some important positions he occupied in Petrokimia Gresik are Head of Distribution Department of Region II of Petrokimia Gresik, Distribution Manager of Region II of Petrokimia Gresik, General Manager of Marketing of Petrokimia Gresik before serving his last position in Petrokimia Gresik as General Manager of Marketing & Logistics (2016-2018) to then joined PTPN III as Director of Marketing.

52

M Cholidi

Director of Seasonal PlantsDirektur Tanaman Semusim

Warga Negara Indonesia. Lahir di Banyuwangi pada 19 Maret 1964. Merupakan Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Cholidi lama berkarir di BUMN perkebunan dengan menduduki beberapa jabatan penting diantaranya Kepala Bagian Tanaman Pabrik Gula (PG) Watoetoelis milik PTPN X. karir di PTPN X kemudian berlanjut menjadi Kepala Bidang Budidaya Kantor Direksi PTPN X, sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan PTPN X. Cholidi kemudian mengemban jabatan di PTPN XI sebagai Direktur SDM dan Umum lalu kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PTPN XI sebelum berkarya di PTPN III menjadi Direktur Tanaman Semusim.

Indonesian Citizen. Born in Banyuwangi on 19 March 1964. He receives the degree of Bachelor of Agriculture from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Cholidi has a long career plantation SOE by occupying some important positions, including Head of Plant Department of Watoetoelis Sugar Factory (PG) owned by PTPN X. working in PTPN X then being the Head of Cultivation Department of the Office of Board of Directors PTPN X, before being Company Secretary of PTPN X. Cholidi then served in PTPN XI as Director of HR & General Affairs then appointed to be President Director of PTPN XI before working in PTPN III as Director of Seasonal Plants.

53

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

03ProfilPerusahaanCompany Profile

56

“Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal menjadi fokus utama jangka pendek holding perkebunan guna memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industri yang berkelanjutan.”

Nama/ Name : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Kantor Holding/ Holding Office : Gedung Agro Plaza, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1,

Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Tlp/ Phone : (021) 2918 3300Fax/ Fax : (021) 520 3003

Kantor Operasional/ Operational Office : Jl. Sei Batanghari No. 2, MedanTlp/ Phone : (061) 845 2244, 845 3100Fax/ Fax : (061) 8455177, 8454728

Bidang Usaha/ Business Field : Agrobisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan KaretStatus Perusahaan/ Company Status : Badan Usaha Milik NegaraKepemilikan Saham/ Share Ownership : Negara Republik Indonesia 100%Surel/ Email : [email protected] Web/ Website : www.holding-perkebunan.com

Dasar Hukum Pendirian/ Legal Basis of Establishment : Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1996Tanggal Pendirian/ Date of Establishment : 11 Maret 1996Modal Dasar/ Authorized Capital : Rp66.000.000.000.000Modal Disetor/ Paid-up Capital : 34.059.877 lembar saham atau Rp34.059.877.000.000

“Optimal increase of production and productivity of plantation plants is the short-term main focus of the plantation holding to strengthen the foundation of sustainable bio-industry agricultural system.”

Data PerusahaanCompany Data

57

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Perseroan didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan dasar hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996.

Perseroan merupakan hasil penggabungan usaha PT. Perkebunan III, IV dan V. Ketiga PTP yang digabungkan tersebut merupakan hasil restrukturisasi dari Perseroan Perkebunan Negara (PPN), sedangkan PPN ini adalah hasil pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Agro Bisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet.

Sebagai BUMN yang berpengalaman dan beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, Perseroan dipercaya untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) di Simalungun, Sumatera Utara.

KEK Sei Mangkei telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2012 yang merujuk pada Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Sei Mangkei memiliki luas 1.933,8 ha dan dapat menyerap tenaga kerja 83.304 orang hingga tahun 2031.

The Company is established on 11 March 1996 with legal basis of establishment referring to the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 1996 dated 14 February 1996.

The Company is the result of merger of PT. Perkebunan III, IV dan V. The three merged PTPs are the results of restructuring of Perseroan Perkebunan Negara (PPN), while the PPN is the result of takeover (nationalization) of plantation companies owned by the Netherland by the Government of RI in 1958.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), hereinafter the Company, is a State-Owned Enterprise (SOE) in the field of Agrobusiness and Agroindustry of Palm Oil and Rubber.

As an experienced SOE operating in Northern Sumatera region, the Company is entrusted to manage Sei Mangkei Special Economic Zone (KEK Sei Mangkei) in Simalungun, North Sumatera.

KEK Sei Mangkei has been established by the Indonesia Government through Government Regulation No.29 of 2012 which refers to Law No. 39 of 2009 on Special Economic Zone. KEK Sei Mangkei has area of 1,933.8 ha and can absorb 83,304 employees until 2031.

In 2014, the government publishes Government Regulation No. 72 of 2014 dated 17 September

Sejarah Singkat PerusahaanBrief History of the Company

58

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III Persero) (selanjutnya disebut PP 72/2014), yang mengubah komposisi saham Pemerintah Indonesia pada Perseroan dengan mengalihkan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV.

Sehingga Perseroan memiliki 90% saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Dengan adanya penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perseroan, maka:

a. PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Perseroan menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV sekaligus menjadi induk usaha.

c. Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV masing-masing menjadi 10%.

Holding BUMN Perkebunan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi potensi sehingga dapat meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan (leverage), serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan.

2014, on the Addition of Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Perkebunan Nusantara III Persero) (hereinafter PP 72/2014), which changes the share composition of the Indonesian Government to the Company by transfer of shares of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV.

Therefore, the Company owns 90% of shares of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV. With addition of equity participation of the state into the share capital of the company, therefore:

a. PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV becomes Limited Liability which is entirely subject to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability.

b. The Company becomes a Shareholder of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV and parent business.

c. The share ownership of the Republic of Indonesia in PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV is 10% each.

Holding BUMN Perkebunan is established to consolidate potential to increase competitiveness, strengthen financing ability (leverage), as well as business efficiency and effectiveness from improved performance of company and employee welfare.

59

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Selain hal tersebut terdapat beberapa manfaat dari pembentukan Holding BUMN Perkebunan antara lain sebagai berikut:

a) Meningkatkan keunggulan kompetitif dengan skala usaha yang lebih ekonomis dan efisien

b) Mendorong tumbuhnya value creation

c) Mengalokasikan modal pada investasi yang strategis

d) Mempermudah akses sumber dana

e) Menggerakkan sektor riil

f) Meningkatkan profesionalisme di bidang agrobisnis

g) Meningkatkan PDB sektor perkebunan

h) Masing-masing PTPN Anak diarahkan menjadi perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh stake holder, sehingga tercipta etika bisnis yang sehat dan memiliki citra yang baik.

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing BUMN Perkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan (PTPN I sampai dengan PTPN XIV), yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMN Perkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Holding Perkebunan PTPN III (Persero) pada tahun 2018, dengan bantuan Konsultan Keuangan (Financial Advisory) PT Mandiri Sekuritas telah melakukan mitigasi/mapping terhadap 14 PTPN untuk melihat kemampuan masing-masing PTPN dalam menyelesaikan/membayar seluruh kewajibannya.

Beside the above, there are some benefits of establishing Holding BUMN Perkebunan, including:

a) Increasing competitive advantage with more economic and efficient business scale

b) Encouraging the growth of value creation

c) Allocating capital in strategic investment

d) Easing access of source of fund

e) Driving the real sector

f) Improving professionalism in agrobusiness

g) Increasing GDP of plantation sector

h) Directing each Subsidiary PTPN to be public companies whose shares are owned by stakeholders, thus creating healthy business ethics and good image.

The establishment of Holding BUMN Perkebunan is expected to solve problems faced by each Plantation SOE with integration and synergy among Plantation SOEs (PTPN I to PTPN XIV), spread in nearly all regions of Indonesia, and increased efficiency with growing economic scale, so that the performance of Plantation SOES is expected to improve drastically.

To reach the objective, Holding Perkebunan PTPN III (Persero) in 2018, with the help of the Financial Advisory of PT Mandiri Sekuritas, has performed mitigation/mapping on 14 PTPNs to see the ability of each PTPN in settling/paying all of their liabilities.

60

Jejak LangkahJejak Langkah

Penggabungan BUMN perkebunan berdasarkan wilayah kerja meliputi PTP III, PTP IV, dan PTP V menjadi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Merger of plantation SOEs by work area, covering PTP III, PTP IV, and PTP V, into PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

1996

Mendapatkan pendanaan obligasi I dan II dari pasar modal masing-masing sebesar Rp150 miliar dan Rp175 miliar untuk peremajaan tanaman dan rekondisi pabrik serta pendanaan.

Obtaining obligation funding I and II from capital market in the amounts of Rp150 billion and Rp175 billion for plant rejuvenation and factory reconditioning, as well as financing.

2003

Penerapan awal Program Transformasi Bisnis (PTB) secara korporat

Early corporate implementation of Business Transformation Program (PTB)

2004

• Pelaksanaan replanting perkebunan kelapa sawit dan karet pada skala besar (lebih besar dari 50.000 ha).

• Peningkatan efisiensi dan efektivitas pabrik pengolahan sawit dan karet secara menyeluruh.

• Replanting of palm oil and rubber plantations in large scale (over 50.000 ha).

• Increased efficiency and effectiveness of palm oil and rubber factory comprehensively.

2005

Pembangunan tahap I infrastruktur KEK Sei Mangkei seluas 46 ha

Development of stage I of 46 ha of KEK Sei Mangkei infrastructure

Groundbreaking penetapan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan industri berbasis sawit

Groundbreaking establishment of KEK Sei Mangkei as palm oil-based industry zone

2008

• Pembangunan PKS kapasitas 45 ton/jam• Pembangunan PLTBS kapasitas 2 x 3.5 MW• Pembangunan PKO kapasitas 400 ton/hari

• Development of PKS with a capacity of 45 tons/hour

• Development of PLTBS with a capacity of 2 x 3.5 MW

• Development of PKO with a capacity of 400 tons/day

2009

Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan perkebunan sawit dan karet antara PTPN I dengan Perseroan

Operational Cooperation (KSO) of palm oil and rubber plantation management between PTPN I and the Company

2010

• Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berdasarkan PP No.29/2012

• Pengusulan Perseroan sebagai induk BUMN perkebunan

• Establishment of Special Economic Zone (KEK) Sei Mangkei based on PP No.29/2012

• Proposal of the Company as the parent plantation SOE

2012

• Pembangunan tahap II infrastruktur KEK Sei Mangkei menjadi seluas 104 ha.

• Groundbreaking KEK Sei Mangkei sebagai bagian dari program MP3EI, yang mewakili Koridor I Ekonomi Sumatera.

• With a capacity of stage II of 104 ha of KEK Sei Mangkei infrastructure

• Groundbreaking KEK Sei Mangkei as a part of MP3EI program, which represents Corridor I Sumatera Economy

2011

2007

61

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Perseroan menjadi perusahaan induk (holding) bagi PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.

Setelah implementasi PP 72/2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan.

After the implementation of PP 72/2014 dated 17 September 2014, on the Addition of Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company.

The Company becomes the parent company (holding) for PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII and XIV.

Penetapan Perseroan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No.188.45/193/ BPPD/2013.

Establishment of the Company as Development Enterprise and Manager of KEK Sei Mangkei based on the Decree of Regent of Simalungun No.188.45/193/ BPPD/2013.

2013

• Perubahan Struktur Organisasi sejalan dengan penetapan Perseroan sebagai induk (holding) dimana dibentuk struktur organisasi yang khusus mengelola anak perusahaan di bidang produksi, keuangan, sumber daya manusia dan pengembangan

• Peresmian Operasional KEK Sei Mangkei oleh Presiden Jokowi sekaligus Groundbreaking pembangunan Pabrik Minyak Goreng

• Penghargaan KEK Sei Mangkei sebagai Kawasan Industri Baru dengan perkembangan terbaik, inisiasi oleh BUMN

• Change of Organizational Structure in line with the establishment of the Company as the parent (holding) which forms special organizational structure to manage subsidiaries in production, finances, human resources and development

• Inauguration of the Operation of KEK Sei Mangkei by President Jokowi and Groundbreaking construction of Frying Oil Factory

• Award for KEK Sei Mangkei as New Industrial Zone with the best development, initiation by SOE

2015

Penambahan modal disetor yang berasal dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 Keputusan menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor: S-153/MBU/02/2016 sejumlah Rp3.150.000.000.000,00 (tiga triliun seratus lima puluh miliar rupiah).

Addition of paid-up capital from Equity Participation of the State based on Government Regulation Number 135 of 2015 dated 28 December 2015, Decree of Minister of SOE as GMS of the Company Number: S-153/MBU/02/2016 in the amount of Rp3.150.000.000.000,00 (three trillion one hundred fifty billion rupiah).

2016

Melakukan ujicoba pengembangan IT berupa Vcube. Ujicoba ini untuk memudahkan komunikasi antar PTPN dan Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) diimplementasikan Unified Communications berbasis web.

Trial of IT development of Vcube. The trial is to ease communication between PTPN and Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) by implementing web-based Unified Communications.

2017

2014

62

Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perkebunan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;

2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;

3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain;

4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro industri;

5. Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

• Trading house, real estate, pergudangan, pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rest area, rumahsakit, pendidikan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana/prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusatper belanjaan/mall, pupuk, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri;

• Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;

• Pengelolaan Kawasan Industri.

Based on the latest amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company, the intention and objective of the Company is performing business in agrobusiness and agroindustry, as well as optimizing utilization of plantation resources to produce high quality and highly competitive goods/services to obtain/search for profit to increase the value of the company by implementing the principles of good corporate governance.

To reach the intention and objective, the Company performs the following main activities:

1. Cultivation of plants includes opening and managing lands, nursery, planting, maintenance and harvesting crops, as well as other activities related to the plant cultivation;

2. Production includes crop processing on one’s own and by any other party into semi-finished goods and or finished goods, as well as derivative products;

3. Trade includes organizing marketing activities of various production results and organizing other trade activities related to the business activities of the Company, whether one’s own production results and any other party’s production;

4. Development of businesses in plantation, agro tourism, agro business, and agro industry;

5. Beside the main business activities above, the Company may perform business activities in order to optimize the utilization of existing resources for:

• Trading house, real estate, warehousing, tourism, resort, sport and recreation, rest area, hospital, research education, telecommunication and energy resources facilities, rental service and enterprising of facilities/infrastructures owned by the Company, freeway (toll road), shopping center/mall, fertilizer, consultation service in agrobusiness and agroindustry;

• Management of Special Economic Zone;

• Management of Industrial Zone.

Kegiatan UsahaBusiness Activity

63

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Perseroan merupakan induk usaha BUMN Perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang mencakup perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Tebu, Kopi, Teh, dan Kakao.

Pada 2018, secara operasional, Holding Perkebunan menggarap areal yang direalisasi, untuk produk Kelapa Sawit seluas 459.643 ha, areal Karet seluas 116.014 ha areal Teh seluas 30.280 ha, dan areal Tebu sendiri seluas 53.941 ha.

The Company is the parent Plantation SOE in plantation, processing and marketing of plantation yields which include palm oil, rubber, sugar cane, coffee, tea, and cocoa plantations.

In 2018, operationally, Holding Perkebunan cultivates 459,643 ha for palm oil, 116,014 ha for rubber, 30,280 ha for tea, and 53,946 ha for sugar cane.

Luas Areal RealisasiRealization Area

ProdukProduct

64

Komoditas PerkebunanPlantation Commodities

65

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

66

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional khususnya subsector perkebunan serta meningkatkan keuntungan melalui prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham.

The Company is established with the intention and objective to implement policies and government programs by giving contributions to national economy and development, especially plantation subsector, and increasing profit through the principles of healthy Company based on increasing value-added for the state as the shareholders.

Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik

Becoming a world-class agribusiness company with excellent performance and performing the best business management

Visi Vision

Misi Mission

1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.

2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.

3. Memberlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal.

4. Menjadikan Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor.

5. Menjadikan Perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.

6. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas.

7. Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan lingkungan.

1. Developing plantation-based downstream industry sustainably.

2. Producing quality products for customers.

3. Treating employees as strategic assets and developing them optimally.

4. Making the Company the selection which provides the best yields for investors.

5. Making the Company the most attractive for business partnership.

6. Motivating employees to actively participate in community development.

7. Performing all environmentally friendly Company activities.

Visi, Misi, dan Budaya PerusahaanCompany Vision, Mission, and Culture

67

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Budaya Perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Target Perusahaan. Dalam melaksanakan proses pengembangan mencapai visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.”

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan usaha Perseroan dituntut untuk menjalankan nilai-nilai Perusahaan dengan penuh tanggung jawab, nilai-nilai Perseroan adalah sebagai berikut:

Company Culture plans an important role in managing the human resources of the Company in order to realize the Vision, Missions and Target of the Company in performing the development process to achieve the vision of the Company “Becoming a world-class agribusiness company with excellent performance and performing the best business management.”

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has values as the company’s commitment to realize the vision and missions based on global standard and implementation of Good Corporate Governance. All elements involved in the business activities of the Company are expected to perform the values of the Company responsibly. The values of the Company are as follows:

Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik

Being proactive, initiating and evaluating every existing risk.

Memperlihatkan gairah keunggulan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal

Showing passion for excellence, working hard for maximum result

Mengutamakan kerja sama tim, agar mampu menghasilkan sinergi bagi perusahaan

Prioritizing team work to be able to produce synergy for the company

Menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi metoda dan produk baru.

Appreciating creativity and producing new method and product innovations.

Bertanggung jawab kepada keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan

Being responsible to the decisions made and actions taken

Proactivity Proactivity

Excellence Excellence

Team Work Team Work

Innovation Innovation

Responsibility Responsibility

Pernyataan Mengenai Budaya PerusahaanPernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

68

Menatap masa depan, Holding Perkebunan selalu memiliki rasa optimistis. Paradigma tersebut selaras dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap arah kebijakannya, berikut paradigma bisnis Perseroan:

1. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan metoda dan kinerja adalah suatu keharusan.

2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan persaingan.

3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan, dan kebhinekaan.

5. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (human capital) dan intelektual yang dibutuhkan perusahaan.

6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan menjadi panutan.

7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerja.

8. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis.

9. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif.

10. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat.

11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab.

12. Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Palcement) dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku

Informasi Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Kronologis Pencatatan Saham Berdasarkan anggaran Dasar Perusahaan, saham

With an eye on the future, Holding Perkebunan is always optimistic. The paradigm is in line with all stakeholders in all of the policies. The business paradigms of the Company are as follows:

1. Change, improvement, and enhancement of methods and performance are a necessity.

2. Customer satisfaction is the main priority to enhance competitiveness.

3. Every business activity must produce value added for the company.

4. Development of egalitarian industrial relation based on openness, equality, and diversity.

5. Development of integrated human resources to build the human and intellectual capital required by the company.

6. Leadership which effectively builds influence through ability to share knowledge, develop good relations, and be a role model.

7. Award to employees based on competency and performance.

8. Operational effectiveness must be supported by simple and dynamic organizational structure.

9. Utilization of technology as a means to improve work productivity and competitive advantage.

10. Business decision is made based on accurate facts and data.

11. Every task and operation of the company is performed responsively, completely, with quality, and responsibly.

12. All company activities must be oriented to improvement of quality and environment.

Chronology of Stock Listing (Including Private Placement) and/or Stock Listing from Initial Publishing to the End of Fiscal Year

Information of Stock Ownership by Employees or Management Chronology of Stock Listing based on the Articles of Association of the Company, 100% of the shares of the Company is owned by the Indonesian Government.

The details of Addition of Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the

Paradigma Bisnis PerseroanBusiness Paradigms of the Company

69

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Perusahaan sebanyak 100% sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Rincian Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan senilai Rp30.738.578.194.542, penyertaan kepada beberapa PTPN anak perusahaan, yaitu sebagai berikut:Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Placement) dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum pernah melakukan pencatatan saham pada bursa efek manapun. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku.

Company in the amount of Rp30.738.578.194.542, participation into several subsidiary PTPNs, are as follows:

Details of the Value of Addition in the State Capital of the Republic of Indonesia to the Company’s Capital Stock worth Rp30,738,578,194,542, investments in several PTPN subsidiaries, as follows: Chronology of the Listing of Shares (Including Private Placement) and / or Listing of Shares from the Initial Issuance to the End of Issuance until the End of Issuance Fiscal Year until the end of the reporting period, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has never recorded any shares on any stock exchange. Accordingly, this report does not include information related to the chronology of listing of shares, number of shares, nominal value and bid price from the beginning of listing until the end of the financial year.

No Nama Entitas Presentase Kepemilikan Total Kepemilikan

1 PT Perkebunan Nusantara I 76.00% 268.820.748.900

2 PT Perkebunan Nusantara II 90.00% 199.415.700.000

3 PT Perkebunan Nusantara IV 90.00% 9.883.758.000.000

4 PT Perkebunan Nusantara V 90.00% 4.663.237.849.200

5 PT Perkebunan Nusantara VI 90.00% 1.023.824.700.000

6 PT Perkebunan Nusantara VII 90.00% 3.666.938.400.000

7 PT Perkebunan Nusantara VIII 86.83% 2.085.232.973.400

8 PT Perkebunan Nusantara IX 90.00% 1.508.500.800.000

9 PT Perkebunan Nusantara X 90.00% 2.557.118.700.000

10 PT Perkebunan Nusantara XI 90.00% 1.228.806.000.000

11 PT Perkebunan Nusantara XII 90.00% 1.519.782.924.942

12 PT Perkebunan Nusantara XIII 90.00% 1.574.034.694.200

13 PT Perkebunan NusantaraXIV 90.00% 559.106.703.900

70

Struktur OrganisasiOrganization Structure

71

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

72

Daftar Pejabat SeniorDaftar Pejabat Senior

SUHENDRI

AHMAD DIPONEGORO

ARIF BUDIMAN

ADI FITRIA

ADI SANTOSO

MUHAMMAD M. UTOMO

AHMAD G. HARAHAP

AFFAN SAFIQ

PUTU SUKARMEN

SEVP

KEPALA DIVISI

SEVP Koordinator

SPI

Pemasaran Produk Komoditi dan Retail

SEVP Produksi

Sekretariat Perusahaan

Pengendalian Operasi dan Bisnis

SEVP SDM & Umum

Pengembangan

Budidaya Tanaman Semusim

SEVP Coordinator

SPI

Commodity and Retail Product Marketing

SEVP Production

Corporate Secretary

Business & Operational Control

SEVP Human Resources

Development

Cultivation of Seasonals

73

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

AMALIA NASUTIONSUDARMA BHAKTI L.

TONI PARLAGUTAN H. GANDA WIADMAJA

YUDHI CAHYADI

KEPALA DIVISI

SDMBudidaya Tanaman Tahunan

Teknologi Informasi Hukum

Pengadaan dan UmumHuman ResourcesAnnual Crop Cultivation

Information Technology Legal

Procurement and General

74

TIO HANDOKO

ANASTASYA INDRIYANI

SYAHRIADI SIREGAR

EKA ASMARAHADI P.

DARMANSYAH SIREGAR

IRWAN HIDAYAT

IDHAM HARYADI

KEPALA BAGIAN

Manajemen Sistem dan Sustainability

Pengembangan dan Transformasi Bisnis

Keuangan

Tanaman

Kepala Bagian Teknologi

Teknik

Project Manager ERP

System Management and Sustainability

Business Development and Transformation

Finance

Plant

Head of Technology

Engineering

ERP Project Manager

75

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

ALWIN ABDI KAMAL F. PAKPAHAN

TENGKU RIENEL DONNY AMRIL

UNANG KOESWORO

JUNAIDI

Komersil SDM

Umum Akuntansi

PKBL

Sekretariat

Commercial Human Resources

General Accounting

PKBL

Secretariat

76

Kronologis Penerbitan dan/atau pencatatan Efek LainnyaChronology of Publication and/or Listing of Other Securities

Tabel Struktur Group PerusahaanTable of Structure of Company Group

PTPN I PTPN VII PTPN XI

PTPN II PTPN VIII PTPN XII

PTPN IV PTPN IX PTPN XIII

PTPN V PTPN X PTPN XIV

PTPN VI

PTPN III (PERSERO)

77

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Selama tahun 2018 Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga belum pernah melakukan pencatatan Efek lain. Dengan demikian Laoran ini tidak menyertakan informasi mengenai nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat Efek dimaksud.

Throughout 2018, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) also has never performed listing of other Securities. Therefore, this report doesn’t include information on name of security, publication year, due date, offer value and rank of the security.

PT INDUSTRI KARETNUSANTARA

PT INDUSTRI NABATILESTARI

PT RISET PERKEBUNANNUSANTARA

PT ESWNUSANTARA TIGA

PT SARANA AGRONUSANTARA

PT PERKEBUNANMITRA OGAN

JIC Wood Co. Ltd. PT BIO INDUSTRINUSANTARA

PT TIGA MUTIARANUSANTARA

PT SRI PAMELAMEDIKA NUSANTARA

PT KHARISMA PEMASARANBERSAMA NUSANTARA

PT BURSABERJANGKA JAKARTA

PT KAWASANINDUSTRI NUSANTARA

78

PT Perkebunan Nusantara I

Bidang Usaha: Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

Business Field: Rubber and Palm Oil Plantation

Business Field: Tea and Palm Oil Plantation

Business Field: Rubber, Palm Oil, and Tea Plantation, and Cow Farm

Business Field: Rubber, Palm Oil, Tobacco and Sugar Plantation


Business Field: Rubber, Palm Oil, Sugar, and Tea Plantation

PT Perkebunan Nusantara VI

Bidang Usaha: Perkebunan Karet, Kelapa Sawit, Teh, dan Peternakan Sapi

PT Perkebunan Nusantara IV

Bidang Usaha: Perkebunan Teh dan Kelapa Sawit

PT Perkebunan Nusantara II

Bidang Usaha: Perkebunan Karet, Kelapa Sawit, Tembakau dan Gula

PT Perkebunan Nusantara VII

Bidang Usaha: Perkebunan Karet, Kelapa Sawit, Gula, dan Teh

PT Perkebunan Nusantara V

Bidang Usaha : Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

Informasi Entitas Anak dan Entitas AsosiasiInformation on Subsidiaries and Associate Entities

PTPN III (Persero) 76%

Pemerintah RI 24%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%

79

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Business Field: Rubber, Quinine, Tea, Various Plants and Palm Oil Plantation

Business Field: Tobacco, Ethanol, Sack, Sugar, and Various Plants Plantation

Business Field: Rubber, Tea, Coffee, Cocoa, Various Plants, and Wood Plantation

Business Field: Rubber, Sugar, Tea, Coffee, and Wood Plantation, Agrotourism, and downstream industry.

Business Field: Sugar Plantation, Sack, Alcohol, and Thread


PT Perkebunan Nusantara VIII

Bidang Usaha : Perkebunan Karet, Kina, Teh, aneka tanaman dan Kelapa Sawit

PT Perkebunan Nusantara IX

Bidang Usaha: Perkebunan Karet, Gula, Teh, Kopi, Kayu, Wisata Agro, dan industry hilir.

PT Perkebunan Nusantara X

Bidang Usaha: Perkebunan Tembakau, Ethanol, Karung, Gula, dan aneka tanaman

PT Perkebunan Nusantara XII

Bidang Usaha: Perkebunan Karet, The, Kopi, Kakao, Aneka Tanaman, dan Kayu

PT Perkebunan Nusantara XI

Bidang Usaha: Perkebunan Gula, Karung, Alkohol, dan Benang

PT Perkebunan Nusantara XIII

Bidang Usaha : Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

PTPN III (Persero) 86,83%

Pemerintah RI 13,17% PTPN III (Persero) 90%

Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%


Pemerintah RI 10%

80

PT Sarana Agro Nusantara

Jasa Pompa, Ekspedisi, dan Sewa Tangki

PT Tiga Mutiara Nusantara

Industri Furniture Part berbahan baku kayu karet

PT Bio Industri Nusantara

Industri Pupuk, Konsultan, dan Perdagangan

PT Perkebunan Mitra Ogan

Industri Karet Pertanian dan Industri Perdagangan

PT Perkebunan Nusantara XIV

Perkebunan Karet, Kakao, Kelapa dan Kelapa Sawit

PT Sri Pamela Medika Nusantara

Rumah Sakit, Pelayanan Medis dan Kesehatan

PT Industri Karet Nusantara

Industri Karet

PT Industri Nabati Lestari

Industri Turunan Kelapa Sawit

PT ESW Nusantara Tiga

Industri Pengolahan Serbuk Batang Kelapa Sawit

JIC Wood Company Limited

Industri Panel Wood dari Serbuk Kelapa Sawit


Pemerintah RI 10%


Jaya Bakti 0,02%


PTPN IV 23,86%

Kopkar Nusa Tiga 2,03%


PTPN IV 50,08%

Kopkar Nusa Tiga 10,00%


PTPN IV 25%

PTPN VII 25%

PTPN VIII 25%


PTPN IV 20%

Kopkar Nusa Tiga 20%


Ahmad Gusmar Hrp 0,01%


Jaycorp Berhad 51%


PT RNI (Persero) 73,58%


Rinaldi 0,01%

Rubber, Cocoa, Coconut and Palm Oil Plantation

Hospital, Medical and Health Services

Palm Oil Bark Powder Processing Industry

Pumping, Expedition, and Tank Rental Service

Rubber Wood Furniture Part Industry

Rubber Industry

Palm oil Derivative Industry

Industry of Panel Wood from Palm Oil Powder

Fertilizer Industry, Consultant, and Trade

Agricultural Rubber Industry and Trading Industry

81

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PT Bursa Berjangka Jakarta

Komoditi Bursa Berjangka

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara

Jasa Pemasaran dan Logistik Perkebunan

PT Riset Perkebunan Nusantara

Jasa Penelitian Pertanian dan Konsultan

PTPN I 7,14%

PTPN II 7,14%


PTPN IV 7,14%

PTPN V 7,14%

PTPN VI 7,14%

PTPN VII 7,14%

PTPN VIII 7,14%

PTPN IX 7,14%

PTPN X 7,14%

PTPN XI 7,14%

PTPN XII 7,14%

PTPN XIII 7,14%

PTPN XIV 6,10%

PT RNI (Persero) 0,04%


PT Asia Nusa Prima 3,45%

PT Askap Futures 3,45%

PT Bakrie Indofutures Nusantara PT Bina Karya Prima

3,45%

PT Bina Serasi Mitra Sejati 3,45%

PT Binasarana Jalatama 3,45%

PT Danareksa (Persero) 3,45%

PT Dewa Arjuna Putra 3,45%

PT Gunung Lintong 3,45%

PT Hanson Agrotama Industri 3,45%

PT Himar Corporation 3,45%

PT Indokom Citrapersada 3,45%

PT Indonesia Futures & Options 3,45%

PT Ivo Mas Tunggal 3,45%

PT Karya Prajona Nelayan 3,45%

PT Manggala Batama Perdana 3,45%

PT Menacom 3,45%

PT Multicontinental 3,45%

PT Panca Nabati Prakarsa 3,45%

PT Parasawita 3,45%

PT Perantara Dagang Kontaktan PT Perkebunan Minanga Ogan

3,45%

PT Permata Hijau Sawit 3,45%

PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk 3,45%

PT Repindo Raya 3,45%

PT Sariwiguna Sejahtera 3,45%

PT Solid Gold Berjangka 3,45%

PT Valbury Asia Futures 3,45%

PTPN I 1,1%

PTPN II 2,2%


PTPN IV 13,0%

PTPN V 10,8%

PTPN VI 7,6%

PTPN VII 11,9%

PTPN VIII 6,5%

PTPN IX 7,6%

PTPN X 6,5%

PTPN XI 3,3%

PTPN XII 6,5%

PTPN XIII 8,7%

PTPN XIV 0,1%

PT RPN 0,1%

Plantation Marketing and Logistic Service

Agricultural Research and Consultant Service

Futures Exchange

82

Wilayah Operasi dan PengembanganOperation and Development Regions

PTPN I Langsa

PTPN IV Medan

PTPN IIIMedan

PTPN IIMedan

PTPN VPekanbaru

PTPN XIIIPontianak

PTPN VIJambi

PTPN VIIBandar Lampung

PTPN VIIIBandung PTPN IX

Semarang

PTPN XSurabaya

PTPN XIISurabaya

PTPN XISurabaya

83

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PTPN XIVMakassar

84

Alamat Entitas Anak dan Entitas AsosiasiAddress of Subsidiaries and Associate Entities

PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Jl. Kebun Baru Kota Langsa (24451)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II

Jl. Tanjung Morawa Km 16,5 Medan (20362)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Jl. Sei Batang Hari No. 2 Medan (20122)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan (20151)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V

Jl. Rambutan No. 43 Pekan Baru (28294)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI

Jl. Lingkar Barat Km 10 Kota Baru Jambi (36128)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung (35141)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Jl. Sidang Sirna No. 4 Bandung Jawa Barat (40153)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

Jl. Ronggo Warsito No. 164 Surakarta (57131)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11 Surabaya Jawa Timur (60175)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Jl. Merak No. 1 Surabaya Jawa Timur (60175)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur (60175)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII

Jl. Sultan Abdurrahman No. 11 Pontianak Kalimantan Barat (28294)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV

Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76 Makasar Sulawesi Selatan (90232)

85

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Entitas AsosiasiAssociate Entity

PT BURSA BERJANGKA JAKARTA

Annex Gedung Bank Dagang Negara Lantai 2, Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta

Telp. 021 - 39832735 Fax. 021 - 39832730 Website: www.bbj-jfx.com

PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA

Jl. Taman Cut Mutiah No.11 Jakarta 10330

Telp. 021 – 3106685, 3907554 Fax. 021 – 31935091 Website: www.kpbptpn.co.id

PT RUMAH SAKIT SRI PAMELA

Jl. Jend. Sudirman no. 299 Tebing Tinggi

Telp. 061 - 62121845 Fax. 061 - 62123789

PT INDUSTRI NABATI LESTARI

Jl. Besar Bandar Tongah, Desa Sei Mangkei, Kec Bosar Maligas Kab. Simalungun

PT BIO INDUSTRI NUSANTARA

Jl. Ir. H. Juanda No. 107 Bandung - 40132

Telp. 022 - 2530580 Fax. 022 - 2530591 E-mail: [email protected] Website: www.bionusa.com

PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Jl. Salak No. 1A Bogor 16151 Telp. 0251 – 333382, 333088, 333089 Fax. 0251 – 315985

PT ESW NUSANTARA TIGA

Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan – 20122

PT SARANA AGRO NUSANTARA

Jl. R.A. Kartini No. 23 Medan - 20152

Telp. 061 - 4524432, 4576213 Fax. 061 - 4518654 Website: www.pt-san.co.id

JIC WOOD COMPANY LIMITED

5/f Pico Tower, 66 Gloucentre Road Wan Chai, Hongkong

PT TIGA MUTIARA NUSANTARA

Jl. Iskandar Muda No.115 Medan - 20112, Sumatera Utara-Indonesia

Telp. 061 - 4524833, 4524834 Fax. 061 – 4521668

PT PERKEBUNAN MITRA OGAN

Jl. Kolonel H. Barlian Km. 9, Palembang -30152

Telp. 0711 - 415351, 417911 Fax. 0711 - 415521, 415379

86

Sumber Daya ManusiaHuman Resources

Investasi tak ternilai suatu korporat kini adalah sumber daya manusia yang andal. SDM andal akan menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha dalam jangka panjang.

Hal inipun disadari PTPN III selaku Holding Perkebunan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Secara statistic, SDM untuk seluruh strata sebanyak 21.436 orang atau 96,62% dari RKAP dan terjadi penambahan 0,37% dari tahun 2017. Sedangkan yang berada di kantor Holding Jakarta untuk seluruh strate sebanyak 138 orang.

Seiring perkembangan perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyesuaikan pengelolaan dan pengembangan pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan terkini dunia bisnis. Kami telah memetakan kualitas dan keahlian penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah hingga jangka Panjang perusahaan.

The invaluable investment of a corporate today is reliable human resources. Reliable HR will maintain business continuity and development in the long term.

PTPN III as Holding Perkebunan also realizes this. The Company is always committed to improve the quality and competitiveness of HR is the whole business process to be able to drive the improvement of operational performance and sustainable competitive advantage.

Statistically, HR in all levels is 21,436 people or 96.62% of RKAP and there is 0.37% increase from 2017. Meanwhile, the Jakarta Holding office, the entire levels have 138 people.

As the company grows, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adjusts worker management and development to be able to fulfill the latest demands of the business world. We have mapped important qualities and skills required to reach medium-term to long-term strategic objectives of the Company.

Tabel Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Strata GolonganTable of Workers of Each Organizational Level

STRATAGOLONGAN

JumlahIA IB IC ID IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD

I 28.415 31.223 4.991 987 819 641 90 3 - - - - - - - - 67.169

II 265 3.350 13.696 7.486 2.735 1.330 421 236 - - - - - - - - 29.699

III 146 1.039 1.375 2.735 3.085 2.093 1.413 853 133 154 - - - - - - 11.635

IV - 1 16 3.085 16 17 12 13 1.960 1.359 540 477 11 11 3 5 4.449

V - - - 16 - - - - 1 36 214 187 502 260 8 - 1.208

VI - - - - - - - - - 1 17 22 95 88 192 97 512

VII - - - - - - - - - - - - - - 10 16 26

Jumlah 28.826 35.793 20.078 9.825 6.655 4.081 1.936 1.195 2.094 1.550 771 686 608 359 213 118 114.698

% 25,13% 31,21% 17,51% 8,57% 5,80% 3,56% 1,69% 0,96% 1,83% 1,35% 0,67% 0,60% 0,53% 0,31% 0,19% 0,10% 100,00%

87

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tabel dan Diagram Batang Pekerja Berdasarkan Sebaran Kelompok UsiaTable and Bar Chart of Workers by Age Group Distribution

Diagram Batang Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Strata GolonganBar Chart of Employee Demographic by Rank Level

STRATAUSIA

Jumlah<26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

I 1.817 4.610 7.845 10.988 12.017 15.576 14.307 67.169

II 30 178 839 3.245 6.653 10.122 8.632 29.699

III 10 96 276 587 1.771 3.784 5.111 11.635

IV 98 540 90 524 394 751 1.241 4.440

V - 1 74 192 240 313 388 1.208

VI - - 2 24 77 132 277 512

VII - - - - 2 4 20 26

Jumlah 1.955 5.425 9.945 15.560 21.154 30.682 29.976 114.698

% 1,70% 4,73% 8,67% 13,57% 18,44% 26,75% 26,13% 100,00%

<262%

26-305%

31-359%

36-4013%

41-4518%

46-5027%

51-5526%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IA IB IC ID IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD

GOLONGAN

VII

VI

V

IV

III

II

I

88

Tabel Pekerja dan Diagram Batang untuk Masing-masing Tingkat PendidikanTable of Workers and Bar Chart by Education Level

STRATAPENDIDIKAN

JumlahSD SLTP SLTA D1-D3 S1 S2 S3

I 33.373 12.984 19.744 299 761 8 - 67.169

II 6.088 5.057 17.313 371 861 9 - 29.699

III 963 1.463 7.733 457 998 21 - 11.635

IV 43 15 1.146 250 2.848 146 1 4.449

V - - 53 76 927 152 - 1.208

VI - - 7 23 382 99 1 512

VII - - - - 18 8 - 26

Jumlah 40.467 19.519 45.996 1.476 6.795 443 2 114.698

% 35,28% 17,02% 40,10% 1,29% 5,92% 0,39% 0,00% 100,00%

SD SLTP SLTA D1-D3 S1 S2 S335% 17% 40% 1% 6% 0,5% 0,01%

89

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis KelaminTotal Employees by Gender

Selain itu, guna meningkatkan kompetensi karyawan dan mengoptimalkan potensi SDM, Perseroan telah menyusun program pelatihan. Program tersebut terdiri dari kursus, seminar, workshop, studi banding, dan lain-lain.

Pada 2018, pelatihan ini dilakukan sebanyak 9 program, dengan jumlah peserta mencapai 7.976 orang. Program inipun memenuhi tuntutan dan tantangan masa kini dan masa mendatang.

Moreover, to improve employee competency and optimize HR potentials, the Company has prepared training programs. The programs consist of courses, seminar, workshops, comparative studies, etc.

In 2018, 9 training programs are performed with up to 7,976 participants. The programs met present and future demands and challenges.

StrataJenis Kelamin

JumlahLaki-laki Perempuan

I 55.912 11.257 67.169

II 26.744 2.955 29.699

III 10.266 1.369 11.635

Karyawan Pelaksana 92.922 15.581 108.503

IV 4.073 376 4.449

V 1.091 117 1.208

VI 482 30 512

VII 26 - 26

Karyawan Pimpinan 5.672 523 6.195

Jumlah 98.594 16.104 114.698

Laki-laki86%

Perempuan14%

90

Nama Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Penyelenggara Jumlah Peserta

1 Coaching II Executive Development Program Level 2 19 Januari 2018 PPM Manajemen 172 Sharing Session PEDP Batch IV dan V PTPN Group 14 Februari 2018 LPP Yogyakarta 473 Training of Trainer Agent of Change JTI 13 Februari 2018 LPP Yogyakarta 324 Sertifikasi Uji Kompetensi Humas 27-28 Februari 2018 FH BUMN 15 Professional Management Project 05-08 Maret 2018 PT Accoladia Tri Vesta 26 CIA Review Course 05-14 Maret 2018 EA Indonesia 17 The 4th Indonesia HR Director Summit 14 Maret 2018 PT Intipesan Pariwara 18 Sharing Session PEDP Batch IV dan V PTPN Group 15 Maret 2018 LPP Yogyakarta 489 Assessment Assessor Certification 19-23 Maret 2018 PPM Manajemen 110 Executive Development Program Level 3 19-23 Maret 2018 PPM Manajemen 1711 Workshop Remunerasi 23 Maret 2018 Korn Ferry 112 Leadership Forum (Dr. Paul Walsh) 26 Maret 2018 GML Performance 2013 Accelerated Development Program Batch I 02-04 April 2018 Asia Leader 2414 Professional Management Project 02-05 April 2018 PT Accoladia Tri Vesta 215 Accelerated Development Program Batch II 09-11 April 2018 Asia Leader 23

16 Cobit 5 Foundation Certified 10-12 April 2018 PT ATD Solution Indonesia 2

17 Coaching I Executive Development Program Level 3 12-13 April 2018 PPM Manajemen 1818 Sharing Session PEDP Batch VII, IX, X PTPN Group 18 April 2019 LPP Yogyakarta 6719 Filling Management 18-19 April 2018 PPM Manajemen 2

20 Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Result 25-27 Arpil 2018 Dunamis 9

21 Plantation Executive Development Program Batch XI 16-29 April 2018 LPP Yogyakarta 2422 Assessment Assessor Certification 23-27 April 2018 PPM Manajemen 1

23 Implementing Governance, Risk Management and Compliance 26-27 April 2018 CRMS Indonesia 1

24 Tegaf 9.1 (Level 1 dan 2) 30 April, 02-04 Mei 2018 PT ATD Solution Indonesia 3

25 Workshop Peningkatan Mutu Ketenagakerjaan 08-09 Mei 2018 Pusat Pengkajian dan Pengembangan 2

26 Coaching II Executive Development Program Level 3 21-22 Mei 2018 PPM Manajemen 17

27 Workshop Contract Drafting & Sharing Session 31 Mei - 01 Juni 2018 Indonesian Training & Consulting Services 1

28 Workshop Nasional Keuangan Dua Hari 05-06 Juni 2018Lembaga Tim Investigasi Pidana Korupsi

1

29 Pelatihan ISO 31000 Seri 1: Fundamental ERM dan Dual 02-06 Juli 2018 CRMS Indonesia 1

30 Plantation Executive Development Program Batch XII 02-15 Juli 2018 LPP Yogyakarta 24

31 Advanced Leadership Program *Transforming Vision into Action: Value, Strategy and Integrity 04-06 Juli 2018 Executive Center for

Global Leadership 1

32 Training & Certification CHRO dan CRSO 07-08 Juli 2018 Sahabat Karir Institute 333 Plantation Executive Development Program XIII 16-29 Juli 2018 LPP Yogyakarta 24

34 National Anti Fraud Conference (NAFC) 2018 19-20 Juli 2018Association of Certified Fraud Examiners

1

35 Training International Plant Protection Workshop 31 Juli - 01 Agustus 2018 Pusat Unggulan IPTEK 136 Plantation Executive Development Program XIV 30 Juli - 12 Agustus 2018 LPP Yogyakarta 24

37 Plantation Executive Development Program XV 27 Agustus - 09 September 2018 LPP Yogyakarta 24

38 In House Training Assesor Preparation Course KPKU 27-28 Agustus 2018 Forum Ekselen BUMN 2639 IIA Indonesia National Conference 2018 28-29 Agustus 2018 IIA Indonesia 1

Daftar Pelatihan Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2018List of Trainings of Holding Division of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in 2018

91

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Di sisi lain, sesuai peraturan, Perusahaan tetap memberikan cuti tahunan, cuti panjang, biaya pindah, pakaian dinas, bantuan anak sekolah, iuran pensiun, santunan sosial, asuransi dan jaminan sosial tenaga kerja. Selama 2018, realisasi biaya kesejahteraan itu mencapai Rp202,03 miliar.

On the other hand, consistent with the rules, the Company continues to give annual leave, sabbatical leave, moving cost, official clothes, education aid, pension contribution, social benefits, insurance and labor social security. Throughout 2018, the realized welfare cost reaches Rp202.03 billion.

Nama Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Penyelenggara Jumlah Peserta

40 Pelatihan ISO 31000 Seri 1: Fundamental ERM dan Dual 03-07 September 2018 CRMS Indonesia 1

41 Training Permasalahan Kepailitan & KPKU dan Implementasi 13-14 September 2018 SH Consultant 2

42 Plantation Executive Development Program XVI 17-30 September 2018 LPP Yogyakarta 24

43 International Seminar 2018 *Preparing Indonesia Ready for 20-21 September 2018 BUMN Track 3

44 Training Public Relations for Secretary and Personal Assistant 26-27 September 2018 Indonesia Secretary

Training (IST) Center 1

45 Training Culture Specialist Certification Program 26-28 September 2018 ACT Consulting 1

46 Plantation Executive Development Program Batch XVII 01-14 Oktober 2018 LPP Yogyakarta 24

47 Training IIPOC Palmex 2018 09-11 Oktober 2018 IIPOC Palmex 4

48 Training & Certification Certified Human Capital Manager 23-27 Oktober 2018 Sahabat Karir Institute 1

49 Workshop Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 25 Oktober 2018 Human Capital BUMN 2

50 Seminar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 25-26 Oktober 2018 Lembaga Informasi Peraturan publik 2

51 Training Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) II

27 Oktober - 24 November 2018

Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2

52 Sharing Session PEDP Batch XI, XII dan XIII 31 Oktober 2018 LPP Yogyakarta53 Workshop Strategi Penyusunan KPI 09 November 2018 Human Capital BUMN 2

54 Workshop Optimising Asset Management Through Maintenance 12-16 November 2018 PT SKF Industrial

Indonesia 16

55 Advanced Secretary Program 15-16 November 2018 HRD Spot 156 Personality Development for Secretary 22-23 November 2018 Sekretaris PRO 1

57 Sharing Session IV FHCI Makassar 22-24 November 2018 Forum Human Capital Indonesia (FHCI) 3

58 Workshop Aspek hukum Peran dan Fungsi BUMN 29-30 November 2018 Indonesian Training & Consulting Services 1

59 Workshop Public Relation 30 November 2018 Human Capital BUMN 1

60 Training Understanding Forex & Derivative Forex 04-05 Desember 2018 BNI Corporate University 4

61 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SPBUN PTPN Group Batch I 05-07 Desember 2018 LPP Yogyakarta 36

62 Workshop Peningkatan Kinerja Tanaman Semusim 12-13 Desember 2018 LPP Yogyakarta 180

63 Seminar The 13th Indonesia HR Expo, Conference and Exhibition 12-13 Desember 2018 PT Intipesan Pariwara 2

64 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SPBUN PTPN Group Batch II 11-13 Desember 2018 LPP Yogyakarta 36

65 Personality Development for Secretary 13-14 Desember 2018 Sekretaris PRO 1

66 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SPBUN PTPN Group Batch III 18-20 Desember 2018 LPP Yogyakarta 36

67 Sharing Session PEDP Batch XIV dan XV 20 Desember 2018 LPP Yogyakarta 39

TOTAL PESERTA 941

92

Teknologi InformasiInformation TechnologyDivisi Teknologi Informasi di Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) berperan dalam standarisasi proses bisnis yang ada di seluruh PTPN melalui implementasi Teknologi Informasi.

Selain itu Divisi Teknologi Informasi juga berperan dalam menilai inovasi teknologi baru, ujicoba dan analisa untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sesuai dengan program kerja Holding, dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, akurasi dan kecepatan sistem informasi akuntansi/manajemen, maka Manajemen telah menetapakan inisiatif strategis di Bidang Teknologi Informasi yaitu implementasi Enterprise Resource Planning, E-Procurement, Sistem Informasi Geografis, Supervisory Control and

Data Acquisition (SCADA), Integrated Procurement System (IPS) dan penerapan Unified Communications.

Seluruh sistem informasi tersebut juga diharapkan dapat membantu top management dalam percepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

The Information Technology Division in Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) plays a role in standardization of existing business processes across PTPN through implementation of Information Technology.

Moreover, the Information Technology Division also plays a part in assessing new technological innovations, trials and analysis to get technology which suits the needs of the company.

In accordance with the work program of the Holding, in order to improve the implementation of the principles of Good Corporate Governance, accuracy and speed in accounting/management information system, the Management as implemented strategic initiatives in Information Technology, which are Enterprise Resource Planning, E-Procurement, Geographic Information System, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Integrated Procurement System (IPS) and Unified Communications.

The whole information system is also expected to help the top management in accelerating the strategic decision making of the company.

Sampai dengan akhir tahun 2018 seluruh PTPN telah melaksanakan implementasi ERP di seluruh PTPN.

Adapun PTPN yang telah melaksanakan implementasi ERP secara Big Bang (all module) adalah PTPN III, IV, V, VI, IX, XI, XII, dan PTPN yang sedang melaksanakan implementasi ERP secara modular adalah PTPN I, II, VII, VIII, XIII, XIV.

Sesuai dengan Addendum IV Perjanjian Kerja Sama antara implementor dengan PTPN pada Juli 2019 seluruh PTPN telah mengimplementasikan seluruh modul-modul ERP. Untuk modul-modul Front End manajemen berupaya untuk melakukan percepatan penyelesaian baik di Tanaman Tahunan maupun Tanaman Semusim dengan melakukan ujicoba untuk mengukur reliabilitas dan stabilitas modul front end.

Untuk tanaman semusim pada musim giling tahun 2018 ini modul front end untuk komoditi tanaman semusim telah digunakan di PTPN VII, IX, XI, XIV.

As of the end of 2018, all PTPNs have performed ERP implementation across all PTPNs.

The PTPNs which have implemented ERP by Big Bang (all module) are PTPN III, IV, V, VI, IX, XI, XII, and PTPNs which currently implement ERP modularly are PTPN I, II, VII, VIII, XIII, XIV.

In accordance with Addendum IV of Cooperation Agreement between implementer and PTPN on July 2019, all PTPNs have implemented all ERP modules. For Front End modules, the management tries to accelerate completion of both Annual Plants and Seasonal Plants by performing trials to measure the reliability and stability of the Front End modules.

For seasonal plants in milling season of 2018, the Front End modules for seasonal plants have been used in PTPN VII, IX, XI, XIV.

1. Enterprise Resource Planning (ERP) 1. Enterprise Resource Planning

(ERP)

93

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

E-Procurement yang diterapkan di PTPN Group sejak September 2016 adalah aplikasi pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh seluruh PTPN dalam melaksanakan pembelian barang ataupun jasa (E-Tendering).

Penerapan E-Procurement telah memberikan efisiensi dan efektifitas serta pencapaian penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkup pengadaan barang dan jasa PTPN Group.

Sebagai langkah menciptakan Supply Chain Management yang baik untuk dapat meraih Cost Leadership, telah diinisiasi proses penerapan solusi yang memiliki cakupan proses bisnis lebih luas, terintegrasi dan interaktif.

Solusi tersebut diberi nama Integrated Procurement System (IPS). Sampai dengan akhir tahun 2019 proses pengadaan Integrated Procurement System (IPS) telah

selesai dengan penunjukan vendor yang melaksanakan pengembangan Integrated Procurement System tersebut. Serta pekerjaan kick off Integrated Procurement System telah dilaksanakan pada akhir tahun.

E-Procurement implemented in PTPN Group since September 2016 is a goods and service procurement applications used by all PTPNs in purchasing goods or service (E-Tendering).

The implementation of E-Procurement has given efficiency and effectiveness, as well as achieving the implementation of the principles of Good Corporate Governance in goods and service procurement of PTPN Group.

To create good Supply Chain Management to achieve Cost Leadership, solution implementation which has broader, integrated and interactive business process has been initiated.

The solution is called Integrated Procurement System (IPS). As of the end of 2019, the procurement of Integrated Procurement System (IPS) is completed by appointing vendors who develop the Integrated Procurement System. The kickoff of Integrated Procurement System has been performed at the end of the year.

Sistem Informasi Geografis adalah Sistem Informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan) untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis dalam sebuah database.

Melalui aplikasi ini manajemen dapat melakukan investigasi, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan dan analisa terhadap lokasi tertentu dari unit usaha di PTPN.

Inisiatif Sistem Informasi Geografis telah dimulai pada tahun 2018 dengan melakukan Inventarisasi Area PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaannya (PTPN Group) yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Progress Implementasi Inventarisasi Area PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaannya (PTPN Group) sampai dengan akhir tahun 2018 adalah vendor telah menyelesaikan 2 dari 5 laporan yang akan disampaikan.

Geographic Information System is a special information system which manages data which has spatial information (spatial reference) to develop, store, manage and display information with geographic reference in a database.

Through this application, the management can perform investigation, resources management, development planning and analysis on certain location of certain business unit in PTPN.

Geographic Information System initiative starts in 2018 by inventorying the areas of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Subsidiaries (PTPN Group) by a third party.

The progress of the implementation of inventory of areas of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Subsidiaries (PTPN Group) as of the end of 2018 is the vendor has completed 2 of 5 reports to be presented.

2. E-Procurement 2. E-Procurement

3.SistemInformasiGeografis 3. Geographic Information System

94

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) adalah sistem kendali industry berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses. Dalam industri perkebunan dan pengolahan-nya SCADA dapat mengontrol proses end to end dari mulai penerimaan bahan baku sampai dengan hasil jadi.

Implementasi SCADA pada tahun 2017 terkendala biaya implementasi yang tinggi. Untuk itu ke depan Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III merencanakan untuk menggunakan teknologi yang biayanya lebih murah yaitu Single Board Computer dengan ruang lingkup implementasi monitoring hasil jadi di tangki timbun (Tank Control) dan dashboard yang dapat diakses melalui website. Untuk tahun 2018 direncanakan akan diimplementasikan di pilot project yaitu PTPN III dan PTPN IV.

Saat ini Divisi Teknologi Informasi sedang melakukan inventarisasi seluruh PTPN yang menggunakan SCADA. Sebagai upaya dalam peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan direncanakan ke depannya SCADA akan diintegrasikan dengan SAP.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is a computer-based industry control to control a process. In the plantation industry and its processing, SCADA can control the end to end process from receiving raw material to end result.

The implementation of SCADA in 2017 was inhibited by high implementation cost. Therefore, in the future, Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III plans to use lower-cost technology, which is Single Board Computer which covers implementation of monitoring of end result in storage tank (Tank Control) and dashboard which can be accessed through the web. In 2018, its planned to be implemented in pilot project in PTPN III and PTPN IV.

Today, the Information Technology Division is inventorying all PTPNs which use SCADA. In an effort to improve control and monitoring functions, in the future, SCADA is planned to be integrated with SAP.

Sesuai dengan Master Plan TI dan Tata Kelola TI tahun 2018 - 2022 yang telah disusun, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap proses procurement agar memiliki fitur yang lebih lengkap, terintegrasi dan mendukung pencapaian efisiensi biaya dan efektifitas kerja sesuai dengan Target Operation Model serta pemenuhan standarisasi katalog di PTPN.

PTPN Group akan menerapkan solusi Integrated Procurement System PTPN (IPS PTPN) yang memiliki cakupan proses bisnis lebih luas, terintegrasi dan interaktif, meliputi:

a) Sistem Manajemen Material Master dan Service Master

b) Sistem Manajemen Vendor, Manajemen Kontrak dan E-Tendering

c) Sistem E-Catalogue dan E-Purchasing

d) Sistem E-lnvoice dan E-Payment

e) Sistem Dashboard, KPI dan Support System

In accordance with IT Master Plan TI and IT Management in 2018 - 2022 which has been prepared, the procurement process should be refined to have more complete, integrated and supporting features to achieve cost efficiency and work effectiveness consistent with Target Operation Model and to fulfill standardization of catalogue in PTPN.

PTPN Group will implement Integrated Procurement System PTPN (IPS PTPN) solution which has broader, integrated and interactive business process scope:

a) Master Material and Master Service Management System

b) Vendor Management, Contract Management and E-Tendering System

c) E-Catalogue and E-Purchasing System

d) E-lnvoice and E-Payment System

e) Dashboard System, KPI and Support System

4. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

4. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

5. Integrated Procurement System

5. Integrated Procurement System

95

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Untuk memudahkan komunikasi antar PTPN dan Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) diimplementasikan Unified Communications berbasis web.

Unified Communications yang sudah diujicoba selama tahun 2017 adalah VCube, kendala selama ujicoba adalah keterbatasan bandwidth dan perangkat yang tidak standar.

Dalam rangka peningkatan kualitas dari implementasi Unified Communications maka Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) akan melakukan standarisasi perangkat dan bandwidth minimum serta mempersiapkan perangkat lunak selain VCube yaitu Zoom sebagai backup apabila ada kendala dengan aplikasi VCube.

Utilitas penggunaan VCube dan Zoom sebagai Unified Communications mulai naik dengan intensitas penggunaan 3-4 kali seminggu. Ke depannya manajemen telah menetapkan pada tahun 2019 intensitas penggunaan Unified Communications ini dapat lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan komunikasi di lingkungan PTPN Group.

Divisi Teknologi Informasi juga berencana untuk melakukan implementasi domain controller untuk memudahkan dalam pengelolaan administrasi user di lingkungan Holding dan seluruh PTPN.

Tujuan dari penggunaan domain controller adalah memudahkan user dalam proses

login beragam aplikasi yang saat ini ada di PTPN dan Holding dengan username dan password yang sama dan memudahkan admin dalam pengelolaan hak akses yang terpusat.

To ease communication between PTPN and Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero), web-based Unified Communications is implemented.

The Unified Communications which has been tested throughout 2017 is VCube. The obstacles during the trial are limited bandwidth and non-standard equipment.

In order to improve the quality of the implementation of Unified Communications, Holding Perkebunan Nusantara – PTPN III (Persero) will standardize minimum equipment and bandwidth and prepare software beside VCube, which is Zoom, as a backup in case of problem with VCube application.

The usage of VCube and Zoom as Unified Communications rises with usage intensity of 3-4 times a week. In the future, the management has established that in 2019 the intensity of the usage of Unified Communications can be increased for coordination and communication in PTPN Group.

The Information Technology Division also plans to implement domain controller to ease management of user administration in the Holding and all PTPNs.

The purpose of using domain controller is easing users in the login process of various existing application in PTPN and Holding using the same username and password and easing admin in managing centralized access rights.

6.UnifiedCommunications 6.UnifiedCommunications

Pelaksanaan implementasi IPS akan mencakup kegiatan standarisasi, cleansing dan migrasi kurang lebih 70.000 material/service sebagai faktor kunci sukses keberhasilan integrasi dengan modul MM ERP SAP dan mencapai kemudahan pelaksanaan, monitoring dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.

Implementasi IPS diperkirakan membutuhkan waktu 8 (delapan) bulan dengan rilis (Go Live) modul/sub sistem parsial bertahap. Pengembangan sistem ini telah dimulai pada akhir tahun 2018 dan direncanakan selesai pada Juli 2019

The implementation of IPS will cover standardization, cleansing and migration of more or less 70.000 materials/services as the key factors of successful integration with MM ERP SAP module and having ease of implementation, monitoring and control of goods and service procurement.

The implementation of IPS is expected to require 8 (eight) months with gradual release (Go Live) of module/subsystem. The system development has started at the end of 2018 and is planned to be completed on July 2019.

96

“Hard efforts and sacrifice are endeavors toward future success”

“Upaya keras dan pengorbanan merupakan ikhtiar mencapai kesuksesan di masa mendatang”

97

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

04Analisis dan Pembahasan ManajemenManagement Analysis and Discussion

98

Tinjauan UmumGeneral Review

Perekonomian Indonesia pada 2018 mencatatkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Total pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 5,17% pada 2018, lebih tinggi dibandingkan 5,07% pada tahun sebelumnya. Tren tersebut merupakan paling positif dibandingkan sejak 2014. Di sisi lain, angka pertumbuhan inipun dikategorikan lebih baik di tengah himpitan kondisi perekonomian global yang lesu. Banyak kebijakan menyukseskan perbaikan perekonomian pada 2018. Kondisi inipun diharapkan terus terjaga hingga masa mendatang.

Berdasarkan sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya tumbuh cukup tinggi sebesar 9,08%. Namun, secara struktur, andil yang cukup besar masih disumbang oleh industri yang hanya tumbuh 4,25%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 10,79%.

Meski demikian, realisasi 5,17% ini masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Selain itu, pertumbuhan ekspor juga masih di bawah pertumbuhan PDB yakni sebesar 4,33%.

Pada 2018, diwarnai beragam gejolak global. Paling penting yang perlu dicatat terjadi perlambatan Ekonomi Dunia pada 2018 yang terefleksikan dari

In 2018, Indonesian economy records improvement from the previous year. Total growth of Gross Domestic Product (GDP) is 5.17% in 2018, higher than 5.07% in the previous year. The trend is the most positive since 2014. On the other hand, the growth rate is categorized as better amid sluggish global economy. Various policies lead to improved economy in 2018. This condition is expected to be maintained in the future.

In terms of production, other service business field grows by 9.08%. However, structurally, rather large contribution is still given by industry which only grows by 4.25%. In terms of expense, growth is driven by all components, with the highest growth reached by Non-Profit Household Agency (LNPRT) by 10.79%.

However, the 5.17% realization is still below the government target of 5.2%. Moreover, export growth is also still below GDP, which is 4.33%.

2018 is characterized by various global dynamics. Most importantly, there is slowing World Economy in 2018 which is reflected by worsening macro-economic data, especially in the main commodity consumer countries in Asia.

99

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

data-data ekonomi makro yang memburuk, utamanya di negara- negara konsumen komoditas utama di Asia.

Sebagai catatan, Perekonomian China tercatat tumbuh sebesar 6,5% secara tahunan (YoY) di kuartal III-2018, lebih rendah dari ekspektasi yang sebesar 6,6% YoY. Capaian ini merupakan yang terendah sejak 2009 silam.

Kemudian, Manufacturing PMI China hingga bulan Desember 2018 turun selama 4 bulan berturut-turut. Teranyar di bulan Desember, indeks ini diumumkan sebesar 49,4. Angka di bawah 50 menunjukkan pelaku industri di Beijing kini cenderung pesimis.

Tidak hanya itu, laba bersih dari perusahaan-perusahaan industri di China juga diumumkan turun 1,8% YoY pada bulan November, menjadi 594,8 miliar yuan (Rp 1.254 triliun), ini menandai penurunan pertama sejak Desember 2015. Hal serupa juga terjadi di Jepang, malah lebih parah. Perekonomian Negeri Sakura terkontraksi alias minus hingga 2,5% YoY di kuartal III-2018, terrburuk sejak kuartal II-2014.

Perekonomian yang merosot menyebabkan daya konsumsi China melemah. Sebagai gambaran adalah turunnya penjualan mobil di China. Penjualan mobil

For the record, China’s economy records 6.5% annual growth (YoY) in the third quarter of 2018, lower than the expected 6.6% YoY. The achievement is the lowest since 2009.

Further, China’s Manufacturing PMI as of December 2018 lowers for 4 months consecutively. Most recently on December, the index is announced to be 49.4. The number below 50 shows that industry an actor in Beijing today tends to be pessimistic.

Furthermore, the net profit of industrial companies in China is also announced to lower by 1.8% YoY on November, to 594.8 billion yuan (Rp1.254 trillion), marking the first decline since December 2015. Similar thing happens in Japan and it’s even worse. Japan’s economy contracts or is minus to 2.5% YoY in the third quarter of 2018, the worst since the second quarter of 2014.

Declining economy weakens China’s consumption power. For example, declining car sales in China. Car sales in China lowers on November 2018. Industry data shows that 2.55 million vehicles are sold on November, 13.9% (yoy) decline according to China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

In the first 11 months of 2018, sales lower by 1.7% (yoy) to 25.42 million. Meanwhile, output declines

100

di Cina menurun pada November 2018. Data industri menunjukkan, sebanyak 2,55 juta kendaraan terjual pada November, turun 13,9% (yoy) menurut China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Dalam 11 bulan pertama tahun 2018, penjualan turun 1,7% (yoy) menjadi 25,42 juta. Sementara output turun 2,6% menjadi 25,33 juta. Berdasarkan data lainnya dari China Passenger Car Association (CPCA), penjualan mobil turun 6% menjadi 22,7 juta unit di 2018.

Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, jumlah penjualan mobil di China yang merupakan pasar terbesar penjualan otomotif mengalami penurunan. Di mana melambatnya pertumbuhan penjualan terjadi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang telah memukul kinerja produsen mobil di seluruh dunia. Momentum yang memberatkan laju perekonomian juga bersumber dari sentimen perang dagang antara USA dan China. Konflik ini sebagian besar didorong oleh penerapan bea masuk oleh AS, yang kemudian dibalas China dengan kebijakan sejenis. Per bulan Oktober 2018 lalu, total nilai produk buatan China yang terkena bea masuk AS mencapai US$ 250 miliar. Mayoritas merupakan komponen setengah jadi (intermediate), utamanya sektor elektronik dan sejenis mesin.

Sebagai balasan, China menjadikan produk otomotif dan pertanian USA sebagai target utama bea masuknya, yang merupakan barang-barang paling banyak diimpor oleh China. Total nilai produk buatan USA yang menjadi korban adalah US$ 110 miliar.

Produk pertanian USA yang paling terdampak dari tarif balasan China adalah kedelai. Komoditas ini mendapatkan bea impor ekstra dari China sebesar 25%, berlaku pada akhir bulan Agustus 2018. Sebagai catatan, harga minyak kedelai kontrak acuan di Chicago Board of Trade (CBoT) anjlok hingga 16% lebih di sepanjang tahun 2018. Setidaknya, dinamika nasional maupun global akan berdampak pada laju kinerja perusahaan. Pelambatan perekonomian yang disusul dengan massifnya aksi perang dagang dua raksasa ekonomi, akan berimbas pada perekonomian negara berkembang, begitupun terhadap laju kinerja produksi dan konsumsi.

by 2.6% to 25.33 million. Based on another data from China Passenger Car Association (CPCA), car sales declines by 6% to 22.7 million units in 2018.

For the first time in 20 years, car sales in China, which is the biggest market of automotive sales, declines. Slowing sales growth happens amid China’s slowing economic growth, affecting the performance of car producers across the world. The momentum which impacts economic growth also comes from the sentiment of trade war between USA and China. The conflict is largely driven by the implementation of import duty by the US, which is then retaliated by China with similar policy. Per October 2018, total value of Chinese products subject to import duty by the US is US$ 250 billion. The majority of them are intermediate components, especially electronic sector and machine types.

As a response, China makes USA automotive and agricultural products the main target of import duty, as they’re the most imported goods by China. The total value of USA products affected is US$ 110 billion.

The USA agricultural product most affected by China’s retaliation tariff is soy. The commodity is charged with extra 25% import duty from China, which applies since the end of August 2018. For the record, the price of reference contract soy oil in Chicago Board of Trade (CBoT) drops by over 16% throughout 2018. At least the national and global dynamics will impact the performance rate of the company. Slowing economy followed by massive trade war between two economic giants will impact the economy of developing countries, as well as production and consumption rates.

101

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tinjauan IndustriIndustrial Review

Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai andil besar dalam perekonomian nasional, khususnya terhadap peningkatan devisa adalah kelapa sawit. Sepanjang 2018, kondisi yang melingkupi komoditas sawit kerapkali diterpa sentiment negative yang membuat harga cenderung fluktuatif.

Dari segi produksi, industri kelapa sawit nasional membukukan angka 47,44 juta ton sepanjang 2018. Angka tersebut mencakup crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Adapun, khusus untuk produksi CPO tahun lalu tercatat sebanyak 43 juta ton, naik 12,5% daripada 2017.

Kondisi pasar global yang tidak menentu akibat perang dagang. Ketiga, hambatan perdagangan di sejumlah kawasan tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan India. Keempat, tekanan kampanye negatif yang makin masif. Kelima, penguatan pasar domestik dan implementasi kebijakan biodiesel yang belum memuaskan.

Penyerapan biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B20 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72%

One of the plantation commodities which have great role in the national economy, especially increase of foreign exchange, is palm oil. Throughout 2018, the condition around palm oil is often affected by negative sentiment which tends to make the price fluctuate.

In terms of production, national palm oil industry records 47.44 million tons throughout 2018. It includes crude palm oil (CPO) and palm kernel oil (PKO). Specifically, CPO production of the previous year is 43 million tons, 12.5% higher than 2017.

Uncertain global market condition due to trade war. Third, trade barriers in some export destinations, such as the European Union and India. Fourth, pressure of increasingly massive negative campaign. Fifth, strengthening domestic market and unsatisfying implementation of biodiesel policy.

National biodiesel absorption through mandatory B20 program reaches 3.8 million tons or increases by 72% from 2017 which was only 2.2 million ton. As a result, the national absorption reaches 13.4 million

102

dibandingkan dengan 2017 yang hanya 2,2 juta ton. Alhasil serapan dalam negeri mencapai 13,4 juta ton yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan konsumen tertinggi di dunia melewati India.

Selain itu, kendati kinerja hulu dan serapan dalam negeri membaik, sumbangan sawit terhadap devisa menyusut karena harga rata-rata CPO pada 2018 US$595,5 per metrik ton menurun daripada 2017 yang reratanya US$714,3 per metrik ton.

Ekspor meningkat secara volume tapi turun dari segi harga, karena harga dunia turun setahun. Nilai sumbangan devisa minyak sawit 2018 mencapai US$20,54 milliar turun 11% dibandingkan dengan 2017 yang sampai US$22,97 milliar.

Dari sisi volume ekspor, secara keseluruhan mencapai 34,71 juta ton pada 2018. Volume tersebut meningkat 8% dibandingkan 32,18 juta ton pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan signifikan memang disumbang komoditas turunan biodiesel, yang meningkat hingga Sembilan kali lipat volume ekspor pada tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, untuk produk CPO, ekspor mengalami penurunan dari 7,16 juta ton pada 2017, menjadi 6,65 jut ton pada 2018.

Tujuan ekspor CPO dan produk turunannya mengalami peningkatan ke negara tujuan seperti China, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara Afrika, dan Amerika Serikat. Pda 2018, China menyerap sebesar 4,41 juta ton volume ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia.

Peningkatan volume ekspor juga terjadi ke Bangladesh, yang secara volume meningkat 16%, serta ke negara-negara Afrika sebesar 13%, Pakistran 12%, Amerika Serikat sebesar 3%. Namun demikian, terjadi penurunan daya serap eskpor CPO dan turunannya ke beberapa wilayah seperti negara-negara Timur Tengah sebesar 9%, Uni Eropa minus 5%, dan paling besar ke India turun 12%.

Sepanjang 2018, harga rata-rata CPO tercatat US$595,5 per metrik ton. Besaran harga itu turun 17% dibandingkan US$714,3 per metrik ton, penurunan ini cukup signifikan dikarenakan melimpahnya setok minyak nabati dunia termasuk minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia.

Saat ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) telah menjadi holding BUMN perkebunan dengan menjadi pemegang 90% saham PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Holding Perkebunan ini mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa sawit seluas 576.6734 ha, sedangkan areal tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas 53.053 ha.

tons, making Indonesia the highest producing and consuming country in the world above India.

Furthermore, although upstream performance and national absorption improve, the contribution of palm oil to foreign exchange declines because the average price of CPO in 2018 is US$595.5 per metric ton, lower than 2017 which averaged at US$714.3 per metric ton.

Export volume increases, but the price declines because the world price lowers all year. The value of foreign exchange contribution of palm oil in 2018 is US$20.54 billion, 11% lower than 2017, which was US$22.97 billion.

Overall export volume reaches 34.71 million tons in 2018. The volume increases by 8% compared with 32.18 million tons in the previous year.

Significant growth is contributed by derivative commodities of biodiesel, which increase nine folds from the export volume in the previous year. However, CPO product export lowers from 7.16 million tons in 2017 to 6.65 million tons in 2018.

The export of CPO and the derivative products increases to destination countries such as China, Bangladesh, Pakistan, and African countries, and the United States. In 2018, China absorbs 4.41 million tons of export of CPO and its derivatives from Indonesia.

Increased export volume also happens to Bangladesh, which increases by 16%, and to African countries by 13%, Pakistan 12%, United States 3%. However, there is declining absorption of the export of CPO and its derivatives to some regions, such as Middle Eastern countries by 9%, European Union by minus 5%, and to India by 12%.

Throughout 2018, the average CPO price is US$595.5 per metric ton. The prices declines by 17% compared with US$714.3 per metric ton. This decline is quite significant due to the abundance of the world’s vegetable oil stock, including palm oil from Indonesia and Malaysia.

Today, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) becomes SOE plantation holding by owning 90% of the shares of PTPN I, II, IV to XIV. The Holding Perkebunan includes plantation subsidiaries of palm oil, rubber, sugar cane, tea, coffee, and cocoa, and their downstream products.

The area of the Holding is dominated by palm oil concession by 576,6734 ha, while rubber concession area is 157,743 ha, tea concession area is 30,402 ha and sugar cane area is 53,053 ha.

The contribution of realized sales of 2018 is dominated by palm oil commodity by 59% of total sales. Rubber contributes 12%, followed by sugar cane which contributes 15% of total sales.

103

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Kontribusi porsi penjualan realisasi Tahun 2018 didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 59% dari total penjualan. Komoditi karet memberikan kontribusi 12% dilanjutkan oleh komoditi tebu memberikan kontribusi 15% dari total penjualan.

Komoditi teh memberikan kontribusi 3% dari total penjualan dan pendapatan sektor lain/cucu perusahaan sebesar 11%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan semua komoditi masih dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang dianggarkan, berikut gambaran diagram terkait kontribusi segmen usaha tersebut:

Tea contributes 3% of total sales and the revenue of other sectors/associated entities contributes 11%. In terms of received sales value, the sales of all commodities are still below the budgeted values because the budgeted sales volumes aren’t reached. Below is the diagram of the contributions of the business segments:

SawitPalm Oil

TehTea

TebuSugar cane

KaretRubber

Lain-lainOthers

59%3%15% 12%11%

Komposisi PenjualanComposition of Sales

104

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

PTPN III Holding merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perusahaan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Produk utama Perusahaan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet. Areal keseluruhan Holding terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 576.673 ha, sedangkan areal tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha, areal tebu sendiri seluas 53.053 ha, areal tanaman kopi seluas 13.085 ha serta areal tanaman kakao seluas 5.782 ha.

PTPN III Holding is a parent company in plantation, processing, and marketing of plantation products. The business activities include cultivation and processing of palm oil, rubber, sugar cane, tea, coffee, and cocoa, and their downstream products.

The main products of the Company are Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel and rubber downstream products. Total area of the Holding consists of 576,673 ha of concession area of palm oil, 157,743 ha of concession area of rubber, 30,402 ha of concession area of tea, 53,053 ha of sugar cane area, 13,085 ha of coffee area and 5,782 ha of cocoa area.

Luas Areal Kelapa SawitAreal tanaman kelapa sawit realisasi Tahun 2018 seluas 552.888,45 ha yang terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 459.643,18 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 56.383,30 ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU) /Tanaman Tahun Ini (TTI) 12.696,18 ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 24.165,79 ha. Total tanaman kelapa sawit diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Palm Oil AreaThe realized palm oil Area in 2018 is 552,888.45 ham, consisting of Producing Plants (TM) covering 459,643.18 ha, Non-producing Plants (TBM) 56,383.30 ha, New Plants (TB)/Repeat Plants (TU) /Current Year Plants (TTI) 12,696.18 ha and Non-productive Plants covering 24.165,79 ha. Total palm oil area is described in the table below.

SEGMEN KELAPA SAWIT

Tabel 1. Areal Tanaman Kelapa Sawit (Ha)Table 1. Areal of Palm Oil (Ha)

PALM OIL SEGMENT

Operational Review per Business Segment

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Pencapaian

(3:4) (3:2)

TM 469.339,32 459.643,18 456.406,07 100,71 97,93

TBM 54.957,51 56.383,30 60.665,21 92,94 102,59

TU/TK/TB/TTI 7.340,50 12.696,18 28.853,10 44,00 172,96

ATP/TTAD 47.959,68 24.165,79 35.245,18 68,56 50,39

Jumlah Areal Tanaman 579.597,01 552.888,45 581.169,56 95,13 95,39

105

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Produksi Kelapa SawitPencapaian total produksi TBS realisasi Tahun 2018 sebesar 11.123.995 ton atau 84,45% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 13.172.327 ton dan 101,85% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10.921.742 ton. Grafik pencapaian total produksi TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini.

Produksi TBS Total

Produksi Minyak Sawit Total

Palm Oil ProductionTotal realized TBS production of 2018 is 11,123,995 tons or 84.45% of RKAP which is budgeted to be 13,172,327 tons and 101.85% of the realization of the same period of the previous year, which was 10,921,742 tons. The graph of total TBS production of PTPN is presented below.

Pencapaian total produksi Minyak Sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 2.448.868 ton atau 5,30% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 2.870.816 ton dan 106,05% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.309.253 ton. Grafik pencapaian produksi minyak sawit total dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Total realized palm oil production of 2018 is 2,448,868 tons or 5.30% of RKAP which is budgetted to be 2,870,816 tons and 106.05% of the realization of the same period of the previous year, which was 2,309,253 ton. The graph of total palm oil production is presented below.

Total TBS production

Total Palm Oil Production

423.

808

495.

660

2.45

4.89

0

2.57

5.04

0

2.41

6.71

0

532.

751

551.

913

284.

552

1.04

2.55

0

143.

870

435.

436

535.

234

2.53

7.08

0

2.48

9.61

0

2.63

7.73

0

622.

928

641.

823

331.

170

699.

080

193.

902 59

6.88

2

624.

338

2.62

9.55

0

2.78

1.15

0

2.75

1.78

0

581.

900

930.

446

418.

316

1.65

4.36

0

203.

604

PTPN I PTPN I I PTPN I II PTPN IV PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN XI II PTPN XIV

TON

Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018

88.5

93

106.

042

532.

700

561.

685

488.

609

118.

328

110.

323

57.6

33

218.

757

26.5

44

91.7

99

117.

982

569.

964

571.

280

541.

790

132.

228

122.

854

67.6

88 19

7.52

6

35.7

57

128.

651

143.

482

586.

945

642.

179

557.

632

125.

126

191.

182

90.3

15

365.

568

39.7

36


TON


106

Di sisi lain, Pencapaian total produksi Inti Sawit (kernel) realisasi Tahun 2018 sebesar 446.901 ton atau 81,04% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 576.164 ton dan 106,39% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 438.859 ton. Pencapaian total produksi Inti Sawit (kernel) PTPN dapat dilihat pada grafik.

On the other hand, total realized palm kernel production of 2018 is 446,901 tons or 81.04% of RKAP which is budgeted to be 576,164 tons and 106.39% of the realization of the same period of the previous year, which was 438,859 tons. Total palm kernel production of PTPN is presented in the graph.

Produktivitas Kelapa SawitPencapaian produktivitas TBS Kelapa Sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 19,57 ton/ha atau 97,41% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 20,09 ton/ha dan 108,90% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,97 ton/ha. Grafik pencapaian produktivitas TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini

Palm Oil ProductivityThe productivity achievement of realized TBS palm oil in 2018 is 19.57 tons/ha or 97.41% of 20.09 tons/ha as targeted by RKAP 2018. However, it’s still 8.90% higher than the 17.97 tons/ha of the same period of the same year. The graph of TBS productivity achievement of PTPN is presented below.

13,7

8

11,6

1

24,3

0

20,3

7

19,2

1

18,6

1

14,1

5

12,5

9

11,5

2

5,02

13,2

5

13,2

1

25,2

0

20,9

0

21,5

2

22,6

0

16,6

5

14,9

3

12,4

1

6,64

15,4

4

15,4

5

24,0

0

21,3

3

21,0

0

22,5

5

16,9

5

16,5

0

16,5

4

8,16


Ton/

ha


Produktivitas TBS (ton/ha)TBS productivity (tons / ha)

19.7

14

16.3

17,0

0

98.0

63,0

0

100.

668

109.

066

18.4

90

23.2

04

9.56

2

39.2

04

4.57

1 20.4

33

18.5

95

101.

744

115.

105

120.

841

21.2

45

26.2

00

10.6

38

10.6

38

27.1

12

28.6

12

28.0

95

110.

184

124.

900

128.

168

21.4

02

41.8

71

16.2

33

68.7

52

7.94

7


TON


Produksi Inti Sawit TotalTotal Palm Kernel Production

107

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Pencapaian produktivitas Inti Sawit sebesar 0,82 ton/ha atau mencapai 93,18% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 0,88 ton/ha dan 115,30% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,71 ton/ha. Pencapaian produktivitas inti sawit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Produktivitas Minyak Sawit (ton/ha)Palm Oil Productivity (ton / ha)

3,00

2,56

5,30

4,49

4,31

4,18

2,84

2,68

2,41

0,92

2,89

2,91

5,68

4,76

4,88

4,83

3,19

3,15

4,17

1,23

3,55

3,55

5,44

5,01

4,72

4,85

3,56

3,75

3,84

1,43


Ton/

ha


The Palm Kernel productivity is 0.82 ton/ha or 93.18% or RKAP which is budgeted to be 0.88 ton/ha and 115.30% of the same period of the previous year, which was 0.71 ton/ha. The Palm Kernel productivity achievement is presented in the graph below.

Pencapaian produktivitas Minyak Sawit realisasi Tahun 2018 sebesar 4,45 ton/ha atau 97,37% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 4,57 ton/ha dan 113,48% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3,92 ton/ha. Grafik pencapaian produktivitas Minyak Sawit PTPN dapat dilihat di bawah ini.

The realized Palm Oil productivity achievement of 2018 is 4.45 tons/ha or 97.37% of RKAP which is budgeted to be 4.57 tons/ha and 113.48% of the same period of the previous year, which was 3.92 tons/ha. The graph of Palm Oil productivity achievement of PTPN is presented below.

Produktivitas Inti Sawit (ton/ha)Palm Kernel Productivity (ton / ha)

0,66

0,39

0,97

0,80

0,84

0,63

0,59

0,44

0,43

0,17

0,46

0,44

1,01

0,97

0,93

0,77

0,66

0,50

0,57

0,19

0,77

0,70

1,00

0,97

0,92

0,83

0,76

0,66

0,74

0,29


Ton/

ha


108

Beberapa penyebab terhadap pencapaian kinerja oleh masing-masing PTPN komoditi kelapa sawit antara lain:

1. Masih adanya jalan panen/produksi yang tidak setiap saat dapat dilalui di areal Tanaman Menghasilkan (TM). Hal ini mempengaruhi usaha untuk meraih produksi yang ada secara optimal.

2. Tingginya curah hujan yang mengakibatkan terhambatnya proses Panen Angkut Olah (PAO).

3. Masih terdapat beberapa areal yang pemeliharaannya belum sesuai dengan kultur teknis terutama tunasan sehingga berpotensi mempersulit proses panen.

4. Belum tersedianya fasilitas perumahan, air, listrik, pasar, sekolah, bus sekolah, turut berdampak kepada tingginya turnover pemanen yang menjadi permasalahan dalam penggalian produksi.

5. Kesulitan pendanaan dalam hal pembelian TBS pihak III untuk memenuhi kapasitas pabrik.

6. Akibat pabrik sering mengalami kerusakan sehingga terjadi antrian panjang (stagnasi pabrik) berakibat angkutan TBS dari kebun ke pabrik tidak maksimal.

7. Tanaman tua renta dan populasi yang tidak standard berpengaruh terhadap penurunan Produksi.

Some factors causing the performance achievement of each palm oil commodity PTPN are:

1. Some harvest/production roads can’t always be passed in the Producing Plants (TM) areas. It affects the efforts to reach optimal production.

2. High rainfall slows the process of Harvest Transport Processing (PAO).

3. Some areas’ maintenance hasn’t fully met the technical culture, especially budding, thus potentially making harvesting process difficult.

4. The lack of housing, water, electricity, market, school, school bus facilities results in high turnover of harvesters which becomes a problem in cultivating production.

5. Difficulty in financing in purchasing third party’s TBS to meet factory capacity.

6. Frequent problem in factories causing long queue (factory stagnation), leading to suboptimal TBS transport from plantations to factories.

7. Old plants and substandard population lead to reduced Production.

PenjualanRealisasi nilai penjualan CPO realisasi Tahun 2018 senilai Rp 17.139.594 juta atau lebih rendah dari nilai yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 sebesar Rp 23.030.080 juta yang disebabkan oleh capaian volume penjualan hanya sebesar 80,06% dari RKAP Tahun 2018.

Disamping itu, realisasi nilai penjualan mengalami penurunan 10,13% dibandingan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 19.070.591 juta yang disebabkan oleh penurunan harga jual CPO sebesar 12,34% dari tahun sebelumnya.

SalesThe realized CPO sales value of 2018 is Rp17,139,594 million or lower than the value budgeted in RKAP of 2018 which is Rp23,030,080 million due to sales volume achievement which is only 80.06% of RKAP of 2018.

Moreover, the realized sales value declines by 10.13% compared with the realization of the same period of the previous year, which was Rp19,070,591 million due to declining CPO selling price by 12.34% from the previous year.

Keterangan Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Perbandingan (%)

(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 10.070.501.000.000 17.130.504.000.000 23.030.080.000.000 80,87 74,42

Volume (Ton) 2.298.298 2.355.479 2.943.544 102,53 80,06

Harga (Rp/Kg) 8.298 7.273 7.824 87,66 92,96

109

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

732.

386,

00

877.

272,

00

4.44

3.29

0,00

4.65

7.21

9,00

4.04

3.47

6,00

1.06

2.01

2,00

846.

731,

00

488.

504,

00

1.70

6.68

2,00

213.

020,

00

677.

204,

00

867.

052,

00

4.16

0.06

9,00

4.35

4.02

0,00

3.91

2.50

9,00

926.

349,

00

691.

304,

00

457.

869,

00

859.

825,

00

233.

394,

00

1.01

6.34

3,00

1.13

3.50

6,00

4.63

6.22

7,00

5.58

1.02

7,00

4.40

5.22

2,00

988.

495,

00

1.47

2.10

4,00

713.

491,

00 2.

785.

645,

00

298.

019,

00


RpJu

ta


Nilai Penjualan CPO (Juta Rp)

Volume Penjualan CPO (Ton)

Harga Jual CPO

CPO Sales Value (Million Rp)

CPO Sales Volume (Tonnes)

CPO Selling Price

88.2

58,0

0

106.

007,

00

530.

086,

00

548.

991,

00

483.

495,

00

126.

302,

00

105.

530,

00

60.0

00,0

0

223.

126,

00

26.5

03,0

0

92.2

49,0

0

117.

913,

00

563.

493,

00

597.

118,

00

526.

654,

00

127.

113,

00

104.

672,

00

66.3

34,0

0

126.

630,

00

34.3

02,0

0

128.

651,

00

143.

482,

00

586.

864,

00

708.

996,

00

557.

623,

00

125.

126,

00

191.

182,

00

90.3

15,0

0

371.

568,

00

39.7

36,0

0 PTPN I PTPN I I PTPN I II PTPN IV PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN XI II PTPN XIV

TON


8.29

8

8.27

6

8.38

2

8.48

3

8.36

3

8.40

9

8.02

4

8.14

2

7.64

9

8.03

8

7.34

1

7.35

3

7.38

3

7.29

2

7.42

9

7.28

8

6.60

4

6.90

3

6.79

0

6.80

4 7.90

0

7.90

0

7.90

0

7.87

2

7.90

0

7.90

0

7.70

0

7.90

0

7.49

7

7.50

0


RpJu

ta


110

19.8

77

16.1

09

38.0

03

20.1

55

1.42

5 9.45

0

39.1

35

5.57

4

20.5

29

17.6

83

17.5

33

20.3

73

2.45

0 11.5

15

18.1

82

4.25

0

28.6

12

28.0

95

47.8

05

21.5

02

2.71

8 16.2

33

69.7

49

7.94

7

PTPN I PTPN I I PTPN IV PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN XI II PTPN XIV

Ton

CPO



(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 921.344.000.000 552.573.000.000 1.274.447.000.000 59,97 43,36

Volume (Ton) 149.728 112.538 222.561 75,16 50,56

Harga (Rp/Kg) 6.153 4.910 5.726 79,79 85,75

Realisasi nilai penjualan Inti Sawit realisasi Tahun 2018 senilai Rp 552.573 juta atau lebih rendah dari nilai yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 dan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit ini disebabkan tidak tercapainya volume penjualan meskipun harga jual kernel mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan RKAP.

The realized Palm Kernel sales value of 2018 is Rp 552,573 million or lower than the value budgeted in RKAP of 2018 and the same period of the previous year. The deficit is caused by unachieved sales volume although the selling price of kernel significantly increases compared with RKAP.

140.

973

111.

770

237.

357

136.

576

5.64

7 51.8

08

211.

322

25.8

90 11

7.09

3

98.5

89

79.2

10

101.

297

8.77

2

45.2

28

85.1

69

17.0

86

170.

241

167.

166

281.

217

127.

342

9.08

0

96.5

84

387.

054

35.7

62

PTPN I PTPN I I PTPN IV PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN XI II PTPN XIV

RpJu

ta


Nilai Penjualan Kernel

Volume Penjualan Kernel (Rp Juta)

Kernel Sales Value

Kernel Sales Volume (Rp Million)

111

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Faktor – faktor yang mempengaruhi harga CPO dan turunannya:

1. Kenaikan Tarif Impor CPO ke India. Pada 1 Maret 2018, India menaikkan tarif impor CPO dari 30% menjadi 44%. Tidak hanya itu, tarif impor produk turunan minyak sawit juga dikerek naik dari 40% menjadi 54%.

2. Uni Eropa Tidak Menginginkan CPO Dihitung Sebagai Biofuel. Mulai tahun 2021 mendatang, Parlemen Uni Eropa menyetujui agar kontribusi biofuel yang dihasilkan dari CPO menjadi nihil (0%) dalam perhitungan konsumsi energi bruto sumber energi terbarukan di berbagai negara anggota UE.

3. Sentimen Perang Dagang Antara USA dengan China. Isu ini menjadi salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan pada tahun ini. Konflik ini sebagian besar didorong oleh penerapan bea masuk oleh AS, yang kemudian dibalas China dengan kebijakan sejenis.

4. Anjloknya Harga CPO Global. Sebagai catatan, posisi jumlah stok Malaysia dan Indonesia, selaku dua produsen utama CPO dunia, terus mengalami peningkatan pada tahun ini. Di mana Malaysian Palm Oil Board (MPOB) merilis bahwa stok CPO Malaysia naik 10,5% secara bulanan (MtM) ke level 3,01 juta ton pada bulan November lalu.

The factors affecting the prices of CPO and the derivatives:

1. Increased CPO Import Tariff to India. On 1 March 2018, India increases CPO import tariff from 30% to 44%. Moreover, the import tariff of palm oil derivative products also rises from 40% to 54%.

2. European Union Doesn’t Want CPO to be calculated as Biofuel. Starting from 2021, European Union Parliament agrees that biofuel contribution produced from CPO becomes zero (0%) in the calculation of gross energy consumption of renewable energy sources in various EU member countries.

3. Sentiment of Trade War between USA and China. This is one of the most talked about issues this year. This conflict is primarily driven by the implementation of import duty by the US, which is then retaliated by China with similar policy.

4. Falling Global CPO Selling Price. For the record, the positions of total stocks of Malaysia and Indonesia as the two main producers of the world’s CPO keep rising this year. Malaysian Palm Oil Board (MPOB) releases that the CPO stock of Malaysia rises by 10.5% every month (MtM) to the level of 3.01 million tons last November.

6.93

8

6.24

6

6.77

6

3.96

3

5.48

2

5.49

9

4.64

5 5.57

5

4.51

8

4.97

2

3.58

0

3.92

8 4.68

4

4.02

0

5.95

0

5.88

3

5.95

0

3.34

1

5.95

0

5.54

9

4.50

0

PTPN I I PTPN IV PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN XI II PTPN XIV

Rp/K

g


Harga Jual Kernel (Rp/kg)Kernel Selling Price (Rp / kg)

112

SEGMEN KARET RUBBER SEGMENTLuas Areal KaretAreal tanaman karet realisasi Tahun 2018 seluas 154.737,70 ha yang terdiri dari Tanaman Menghasilkan karet seluas 116.014,46 ha, Tanaman belum menghasilkan seluas 19.870,62 ha, Tanaman Baru (TB) /Tanaman Ulang (TU) /Tanaman Tahun Ini (TTI) 2.200,88 ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 16.651,74 ha. Total areal tanaman karet diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Rubber AreaThe realized rubber Area in 2018 is 154,737.70 ha, consisting of Producing Plants covering 116,014.46 ha, Non-producing Plants 19,870.62 ha, New Plants (TB) / Repeat Plants (TU) / Current Year Plants (TTI) 2,200.88 ha and Non-productive Plants 16,651.74 ha. Total area of rubber area is described in the table below.

Pencapaian total produksi karet kering realisasi Tahun 2018 sebesar 167.977 ton atau mencapai 71,65% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 234.444 ton dan 92,09% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 182.412 ton. Grafik pencapaian total produksi karet kering PTPN dapat di lihat dibawah ini.

Total realized dried rubber production of 2018 is 167,977 tons or 71.65% from RKAP which is budgeted to be 234,444 tons and 92.09% of the realization of the same period of the previous year, which was 182,412 tons. The graph of total dried rubber production of PTPN is presented below.

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Perbandingan (%)

(3:4) (3:2)

TM 108.237,94 116.014,46 115.998,52 100,01 107,18

TBM 31.819,74 19.870,62 19.984,67 99,43 62,45

TU/TK/TB/TTI 293,81 2.200,88 2.200,88 100,00 749,08

ATP/TTAD 130197,25 16.651,74 13.876,74 120,00 126,18

Jumlah Areal Tanaman 153.548,74 154.737,70 152.060,81 101,76 100,77

Tabel 1. Areal Tanaman Karet (Ha)Table 1. Rubber Area (Ha)

Produksi Karet Kering TotalTotal Dried Rubber Production

-

38.2

40

8.65

8

5.98

2

48.3

57

15.7

83

25.4

44

81

41.4

15

8.07

8

4.65

1

53.3

08

13.3

99

24.8

97

77

42.9

72

11.7

20

6.77

4

79.1

19

20.5

05

26.6

95

PTPN I PTPN I II PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN IX

TON


113

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Produktivitas KaretPencapaian produktivitas karet kering realisasi Tahun 2018 sebesar 1.157 kg/ha atau mencapai 89,01% dari RKAP yang dianggarakan sebesar 1.300 kg/ha dan 97,72% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnmya sebesar 1.184 kg/ha. Grafik pencapaian produktivitas karet kering PTPN dapat dilihat di bawah ini.

Rubber ProductivityThe realized dried rubber productivity achievement in 2018 is 1.157 kg/ha or 89.01% from RKAP which is budgeted to be 1.300 kg/ha. The volume is 2.28% below the realization of the previous period, which was 1.184 kg/ha. The graph of dried rubber productivity achievement of PTPN is presented below.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas karet:

1. Adanya serangan penyakit Collectroticum, Fusicoccum dan Odium yang menyebabkan gugur daun.

2. Faktor tingginya curah hujan dan hari hujan sampai dengan Desember 2018 yang didominasi hujan pagi dan sore sebesar 107 Hari Hujan dan curah hujan 1.855 mm sehingga proses penyadapan terganggu dan pembentukan kompo tidak maksimal.

3. Kehadiran penderes non karyawan masih di bawah rencana akibat pengaruh rendahnya potensi pokok dan prestasi penderes dibawah 10 kg KK serta persaingan harga denganmkomoditi kelapa sawit di sekitar lingkungan.

The factors affecting rubber production and productivity are:

1. Attacks of Collectroticum, Fusicoccum and Odium which cause leaf fall.

2. High rainfall and rainy days up to December 2018 which are dominated morning and afternoon rain with 107 Rain Days and rainfall 1,855 mm, disturbing tapping process and making compost formation suboptimal.

3. Non-employee tappers are below the plan due to low main potential and achievement of tappers below 10 kg KK as well as price competition with palm oil commodities in the surrounding area.

4. The height of tapping panels’ area > 5 meter and area maintenance is no longer performed, making production cultivation difficult.

Produktivitas Karet KeringDried Rubber Productivity

0,00

1546

,07

972,

34

0,00

1220

,10

753,

67

1335

,62

1339

,16

656,

40

591,

34

810,

00

1519

,09

756,

48

0,00

1283

,74

636,

47

1353

,34

1269

,92

633,

00

516,

75

770,

00

1579

,98

983,

50

0,00

1450

,93

957,

72

1451

,05

1301

,19

797,

57

591,

18

PTPN I PTPN I II PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN IX PTPN XI I PTPN XI II PTPN XIV

Kg K

erin

g/H

a


114

Penjualan KaretRealisasi penjualan karet Tahun 2018 senilai Rp 3.809.482 juta berada dibawah nilai yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 senilai Rp 5.001.242 juta dan realisasi nilai penjualan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 4.160.248 juta.

Tercapainya nilai penjualan dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebabkan realisasi harga jual mengalami penurunan dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018 dan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rubber SalesThe realized rubber sales value of 2018 is Rp3,809,482 million, the value budgeted in RKAP of 2018 which is Rp5,001,242 million and realized sales value of the same period of the previous year, which was Rp4,160,248 million.

Sales value is reached compared with the same period of the previous year is caused by lower realized selling price compared with RKAP of 2018 and the same period of the previous year.

4. Ketinggian panel sadap yang telah mencapai > 5 meter dan sudah tidak dilaksanakan pemeliharaan areal sehingga mempersulit penggalian produksi.

5. Production Recovery belum bisa maksimal dan aplikasi stimulansia tidak bisa dilaksanakan akibat kondisi tanaman yang belum siap pasca gugur daun dan cuaca panas yang ektrim mempengaruhi kondisi fisiologis tanaman dan kelembapan tanah yang berdampak pada produksi karet.

6. Realisasi mutu RSS 1 mencapai 78,97% atau 96,69% terhadap RKAP.

5. Production Recovery can’t be maximal and the application of stimulants can’t be performed because the plants aren’t ready after leaf fall and because extreme hot weather affects the physiological condition of the plants and soil humidity, impacting rubber production.

6. Realized quality of RSS 1 is 78.97% or 96.69% of RKAP.


(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 4.160.248.000.000 3.809.482.000.000 5.001.242.000.000 91,57 76,17

Volume (Ton) 171,924 187,722 231,797 109,19 80,99

Harga (Rp/Kg) 24.198 20.293 21.576 83,86 94,06

115

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Nilai Penjualan Karet

Volume Penjualan Karet

Harga Jual Karet

Value of Rubber Sales

Rubber Sales Volume

Harga Jual Karet

- 6.61

2

913.

491

177.

338

134.

780

986.

164

435.

617

630.

283

383.

854

467.

907

1.36

1

3.55

3

879.

542

174.

332

90.1

16

1.10

7.03

3

293.

020 53

6.30

7

317.

761

381.

924

24.5

33

1.22

2

-

949.

344

237.

056

134.

337

1.63

4.19

0

470.

408

610.

512

342.

869

586.

506

34.7

98

PTPN I PTPN I I PTPN I II PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN IX PTPN XI I PTPN XI II PTPN XIV

RpJu

ta


0 541

3601

4

7579

5846

4409

8

1625

0

2464

7

1450

2

2141

5

80 343

4229

7

8784

4717

5577

5

1368

6 2543

5

1507

5

2022

4

1304

77 0

4281

6

1170

3

6774

7911

9

2050

5

2669

5

1507

9 2727

2

1757


TON


0

1222

2

2536

5

2339

9

2305

5

2236

3

2680

7

2557

2

2646

9

2184

9

1699

7

1034

8

2079

4

1984

7

1910

3

1984

8

2141

0

2108

5

2107

8

1888

5

1880

7

1586

5

0

2217

3

2025

6

1983

1

2065

5 2294

1

2287

0

2273

8

2150

6

1980

5


Rp/K

g


116

Faktor yang mempengaruhi harga jual karet:

1. Perlambatan Ekonomi Dunia di Tahun 2018, kondisi ini terefleksikan dari data-data ekonomi makro yang memburuk, utamanya di negara negara konsumen komoditas utama di Asia.

2. Anjloknya Harga Minyak Mentah Global. Sepanjang tahun 2018, harga minyak mentah jenis Brent mengalami koreksi di kisaran 19% secara point-to-point. Sedangkan di periode yang sama, harga minyak mentah light sweet (WTI) juga mengalami pelemahan di kisaran 24%. Adapun pelemahan tahunan ini merupakan yang terparah sejak tahun 2015.

3. Turunnya Penjualan Mobil Di China. Penjualan mobil di China menurun pada November 2018. Data industri menunjukkan, sebanyak 2,55 juta kendaraan terjual pada November, turun 13,9% (yoy) menurut China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

4. Gagalnya Program Skema AETS oleh ITRC di Awal Tahun 2018. Dalam pertemuan yang digelar di Bangkok, Thailand pada 22 Desember 2017, ketiga negara produsen karet sepakat untuk memangkas volume ekspor karet sebesar 350.000 ton melalui kerangka Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) atau pembatasan ekspor karet sampai dengan Maret 2018. Namun, upaya tersebut gagal mengerek harga karet secara signifikan.

5. Turunnya Ekspor Karet Indonesia Sepanjang 2018. Hal itu terjadi di tengah produksi yang naik, ekspor karet asal Indonesia justru mengalami penurunan sepanjang 2018 dibandingkan dengan 2017. Dimana sepanjang 2018, produksi karet naik menjadi 3,77 juta ton dari 3,62 juta ton pada 2017.

6. Kehadiran banyak spekulan. Seringkali terjadi ketidakakuratan dalam hal ini yang akhirnya menciptakan kesan seolah-olah suplai karet di tingkat global berlebihan/oversupply. Tata cara perdagangan (trading syle) komoditas karet di tingkat internasional yang akhirnya cenderung seringkali tidak mencerminkan harga sebenarnya, akhirnya dari sinilah spekulan mengambil alih.

The factors affecting the selling price of rubber:

1. Slowing World Economy in 2018, the condition is reflected by worsening macroeconomic data, especially in the main commodity consumer countries in Asia.

2. Falling Global Crude Oil Price. Throughout 2018, Brent crude oil price is corrected around 19% point-to-point. In the same period, light sweet crude oil (WTI) price also weakens around 24%. The annual weakening is the worst since 2015.

3. Falling Car Sales in China. Car sales in China drop on November 2018. The industry data shows that 2.55 million vehicles are sold on November, a 13.9% (yoy) decline according to China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

4. Failed AETS Scheme Program by ITRC in early 2018. In the meeting in Bangkok, Thailand on 22 December 2017, three rubber producing countries agree to cut rubber export volume by 350,000 tons through Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) or rubber export limitation until March 2018. However, the effort fails to increase rubber price significantly.

5. Declining Indonesia’s Rubber Export throughout 2018. Amid increasing production, Indonesia’s rubber export lowers throughout 2018 compared with 2017. Throughout 2018, rubber production rises to 3.77 million tons from 3.62 million tons in 2017.

6. Many emerging speculators. Inaccuracies often happen. In this case, it creates an impression that there is oversupply in global rubber supply. In the end, the trading style of rubber at the international level tends to not reflect the actual price. Here is where the speculators take over.

117

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

SEGMEN TANAMAN LAINNYA

Tabel 3. Areal Tebu (Ha)

Tebu Digiling

Table 3. Sugarcane Area (Ha)

Milled Sugar Cane

OTHER PLANT SEGMENTS

Luas Areal TebuLuas lahan tebu tebang secara total realisasi Tahun 2018 seluas 174.949,8 ha atau mencapai 12,02% di bawah RKAP yang dianggarkan seluas 200.235,61 ha dan 0,35% di bawah realisasi periode yang sama tahun sebelumnya seluas 176.785,47 ha.

Sugar Cane AreaTotal realized cut sugar cane area in 2018 is 176,158.76 ha or 12.02% below RKAP which is budgeted to be 200,235.61 ha and 0.35% below the realization of the same period of the previous year, which was 176,785.47 ha.

Produksi dan ProduktivitasTebu digiling secara total sebanyak 11.603.528 ton atau mencapai 77,28% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 15.015.263 ton dan 95,27% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12.180.243 ton.

Production and ProductivityTotal milled sugar cane is 11,603,528 tons or 77.28% of RKAP which is budgeted to be 15,015,263 tons and 95.27% of the realization of the same period of the previous year, which was 12,180,243 ton.

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Pencapaian (%)

(3:2) (3:4)

Tebu Sendiri 53.053,57 53.746,27 60.892,23 101,68 88,59

Tebu Rakyat 123.731,91 122.212,49 139.343,38 98,77 87,71

Total 176.785,47 176.158,76 200.235,61 99,65 87,98

190.

838

1.65

1.66

4

839.

157

433.

410

4.22

2.11

4

311.

115

3124

00

1.51

5.96

7

748.

641

4.10

9.21

4

4.06

2.54

9

257.

407

4413

69

1.93

6.48

2

997.

155

4.95

1.85

0

5.08

4.99

8

700.

407

PTPN I I PTPN VII PTPN IX PTPN X PTPN XI PTPN XI I

TON


118

Realisasi rendemen secara total realisasi adalah 7,49%, atau mencapai 96,46% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 7,77% dan 105,73% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,09%.

Total realized yield is 7.49%, or 96.46% of RKAP which is budgeted to be 7.77% and 105.73 of the realization of the same period of the previous year, which was 7.09%.

Produktivitas tebu per hektar secara total sebesar 66,32 ton/ha atau mencapai 88,44% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 74,99 ton/ha dan 96,26% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 68,90 ton/ha.


Produktivitas Tebu

Rendemen

Sugar Cane Productivity

Yield

42,3

3

72,2

6

59,1

1

75,2

8

71,4

2

70,0

8

44,7

8

49,5

4

68,3

8

61,6

6 71,9

4

68,6

9

60,7

4

43,1

8

70,0

0

74,7

8

65,4

5 77,6

3

77,7

2

81,5

7

60,2

2

PTPN I I PTPN VII PTPN IX PTPN X PTPN XI PTPN XI I PTPN XIV

TON

/HA


5,08

5,94

6,21

7,93

7,23

4,01

5,50

6,16

6,56

8,14

7,78

6,66

6,50

7,28

7,18

8,01

8,05

7,00


%


119

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Produksi tetes secara total realisasi sebesar 564.999 ton atau mencapai 81,12% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 696.473 ton dan 92,32% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 612.013 ton.

Total realized molasses production is 564,999 tons or 81.12% of RKAP which is budgeted to be 696,473 tons and 92.32% of the realization of the same period of the previous year, which was 612,013 tons.

Produksi gula secara total realisasi sebesar 869.800 ton atau mencapai 74,37% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 1.169.599 ton dan 101,04% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 860.881 ton.

Total realized sugar production is 869,800 tons or 74.37% of RKAP which is budgeted to be 1,169,599 tons and 101.04% of the realization of the same period of the previous year, which was 860,881 tons.

9.58

2,00

98.3

43,0

0

51.6

23,0

0

432.

410,

00

306.

277,

00

11.1

39,0

0

41.5

07,0

0

17.0

23,0

0

93.6

05,0

0

47.7

15,0

0

335.

203,

00

317.

042,

00

17.2

04,0

0

42.0

08,0

0

28.7

30,0

0

141.

337,

00

71.7

84,0

0

397.

341,

00

410.

383,

00

49.1

76,0

0

70.8

48,0

0


TON


Produksi Gula

Produksi Tetes

Sugar Production

Molasses Production

8.98

0

93.3

41

42.3

54

217.

889

192.

494

26.6

69

16.6

62 72

.320

36.2

75

206.

988

188.

375

13.6

53

22.0

68 77

.459

44.8

72

247.

592

228.

825

35.0

20


TON


120

Kapasitas giling mengindikasikan rata–rata jumlah tebu digiling tiap harinya, kinerja kapasitas giling inklusif realisasi Tahun 2018 sebesar 93.150 TCD atau mencapai 78,44% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 118.760 TCD, dan 90,04% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 103.452 TCD.

Milling capacity indicates the daily average milled sugar cane. The performance of realized inclusive milling capacity of 2018 is 93,150 TCD or 78.44% of RKAP which is budgeted to be 118,760 TCD, and 90.04% of the realization of the same period of the previous year, which was 103,452 TCD.

Adapun beberapa penyebab tidak tercapainya produksi tebu dan gula disebabkan oleh :

1. Komposisi varietas masak awal untuk ditebang pada awal giling jumlahnya sangat sedikit (<15% dari kebutuhan kapasitas giling) sehingga kekurangan tersebut digantikan oleh varietas lain yang belum masak (BZ 148).

2. Kualitas BBT belum MBS sehingga potensi rendemen belum optimal dan proses pengolahan gula membutuhkan tambahan energi dan waktu olah.

3. Downtime machine tinggi sehingga menyebabkan losses dalam pabrik meningkat.

4. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP).

5. Idle capacity pada beberapa PG.

Some factors causing unachieved sugar cane and sugar productions are:

1. The composition of initial mature varieties to cut in early milling is very small (<15% of milling capacity needs) so that the shortage is replaced by another non-mature variety (BZ 148).

2. The quality of BBT isn’t MBS, so the yield potential is suboptimal and the sugar processing process requires more energy and time.

3. High machine downtime causes increased losses in factories.

4. Lack of supervision on the implementation of Standard Operating Procedure (SOP).

5. Idle capacity in some PGs.

Penjualan Gula dan TetesRealisasi nilai penjualan tetes realisasi Tahun 2018 di atas RKAP, namun dan di bawah periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan tetes terealisasi 511.793 ton atau 107,73% dari RKAP sebesar 475.049 ton dan 92,53% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 553.121 ton.

Di samping itu, realisasi harga jual gula sebesar Rp 1.470,-/kg berada 101,38% dari harga yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp 1.450,-/kg dan 94,36% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1.558,-/kg.

Sugar and Molasses SalesRealized molasses sales value of 2018 is above RKAP, but it’s below the same period of the previous year. Realized molasses sales volume is 511,793 tons or 107.73% of RKAP which is 475,049 tons and 92.53% of the realization of the same period of the previous year, which was 553,121 tons.

Furthermore, realized sugar selling price is Rp1,470,-/kg which is 101.38% of the price budgeted in RKAP which is Rp1,450,-/kg and 94.36% of the realization of the same period of the previous year, which was Rp1,558,-/kg.

1.96

0 8.52

9

10.2

77

36.4

70

38.0

08

3.14

3

5.06

5

2.02

6 8.45

9

7.97

4

33.8

75

33.1

63

2.55

6

5.09

8

3.50

0

11.5

48

11.8

00

38.5

00

39.7

32

5.58

0

8.10

0


TCD


Kapasitas Giling InklusifInclusive Milling Capacity

121

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

7104

8011

2

2900

8

1404

43

2306

35

3397

8

1327

6

6428

2

3328

1

1351

72

2203

04

9097

3638

0

1962

4 6240

9

2080

2

1076

82

2277

52

0

3677

9


Ton

Tete

s



(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 861.751.000.000 752.354.000.000 688.810.000.000 87,31 109,23

Volume (Ton) 553.121 511.793 475.049 92,53 107,73

Harga (Rp/Kg) 1.558 1.470 1.450 94,36 101,38

1447

4

9432

6

4491

8

2272

96

3897

97

5178

4

2600

9

6529

3

5364

1

2139

63

3435

50

1286

1

3703

7

2551

1 8113

2

3120

4

1615

24

3416

28

0 4781

2


RpJu

ta


Nilai Penjualan Tetes

Volume Penjualan Tetes

Harga Jual Tetes

Molasses Sales Value

Molasses Sales Volume

Molasses Selling Price

2038

1177

1548

1618

1690

1565

1959

1016

1612

1583

1559

1414

1018

1300

1300 15

00

1500

1500

0

1300


Rp/K

g Te

tes


122

Realisasi nilai penjualan gula realisasi Tahun 2018 di bawah RKAP dan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan realisasi volume penjualan terealisasi 445.587 ton atau 57,80% di bawah RKAP dan berada di bawah 1,66% dari volume periode yang sama tahun lalu sebesar 453.106 ton. Di samping itu, realisasi harga jual gula sebesar Rp 9.240,-/kg berada 96,86% dari harga yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp 9.539,-/kg dan 96,71% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 9.554,-/kg.

Realized sugar selling value of 2018 is below RKAP and the same period of the previous year. It’s because the realized sales volume is 445,587 tons or 57.80% below RKAP and 1.66% lower than the volume the same period of the previous year, which was 453,106 tons. Furthermore, realized sugar selling price is Rp 9,240,- /kg which is 96.86% of the price budgeted in RKAP which is Rp9,539,-/kg and 96.71% of the realization of the same period of the previous year, which was Rp9,554,-/kg.


(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 4.328.993.000.000 4.117.081.000.000 7.354.048.000.000 95,10 55,98

Volume (Ton) 453.106 445.587 770.912 98,34 57,80

Harga (Rp/Kg) 9.554 9.240 9.539 96,71 96,86

Nilai Penjualan Gula

Volume Penjualan Gula

Sugar Sales Value

Sugar Sales Volume

6481

9 5725

70

1673

95

1302

239

1864

889

3021

7

1392

63 8274

55

2784

89

1264

274

1195

122

1223

09

2901

70

2384

86

1137

216

3275

10

1340

376

3710

851

0

5996

09


RpJu

ta


6541

6123

6

1731

1

1366

13 1953

16

3165

1403

1 8412

9

3024

3

1388

33

1337

20

1397

5

3065

5

2498

6

1172

39

2347

5

1410

92

3900

03

0

6311

7


Ton

Gul

a


123

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Harga Jual GulaSugar Selling Price

9909

9350

9670

9532

954899

25

9836

9208

9106

8937

8752 94

66

9545

9700

9500

9500

9515

0

9500


Rp/K

g


Hal-hal yang mempengaruhi harga gula:

1. Jumlah Pasokan Yang Cukup Melimpah di Pasar Global. Harga gula tertekan oleh jumlah pasokan global yang cukup banyak, dengan para pelaku pasar memprediksikan adanya prospek kenaikan produksi dari India. Di mana produksi tersebut diperkirakan akan melampaui Brasil sebagai produsen utama gula dunia.

2. Kondisi Supply Gula Domestik yang cenderung Oversupply. Harga gula tertekan oleh jumlah pasokan domestic yang terkesan oversupply, di mana hingga akhir masa giling nanti, kemungkinan stok bisa mencapai 1 juta ton dan menyebabkan overstock.

3. Fakta Harga Eceran Gula Indonesia Yang Terlalu Mahal. Mengutip data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, harga eceran gula di Indonesia lebih mahal 2,4 hingga 3,4 kali lipat dibandingkan harga gula dunia sepanjang Januari 2017- November 2018.

4. Fakta Kebijakan Impor Gula Indonesia. Berdasarkan data negara-negara pengimpor gula utama dunia sepanjang 2017/2018. Hasilnya, Indonesia duduk di urutan pertama dengan mengimpor sekitar 4,45 juta metrik ton gula selama periode tersebut.

The factors affecting sugar price are:

1. Rather Abundant Amount of Supply in the Global Market. Sugar price is pressured by rather abundant amount of global supply with many market players predicting the prospect of increased production from India. The production is expected to exceed Brazil as the main sugar producer in the world.

2. Domestic Sugar Supply Tends to be Oversupply. Sugar price is pressured by domestic supply which seems to be in oversupply, in which until the end of the milling period, the stock could reach 1 million tons and lead to overstock.

3. Fact that Indonesia’s Sugar Retail Price is Too Expensive. According to the data of the World Bank and Central Bureau of Statistics, the sugar retail price in Indonesia is 2.4 to 3.4 times more expensive than the world’s sugar price on January 2017- November 2018.

4. Fact of Indonesia’s Sugar Import Policy. Based on data of the main sugar importing countries in the world throughout 2017/2018. As a result, Indonesia ranks first by importing around 4.45 million metric ton of sugar during the period.

124

Luas Areal Teh, Kopi, dan KakaoAreal Teh seluas 30.279,69 ha di PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, dan XII dimana areal terluas berada di PTPN VIII seluas 19.342,14 ha. Total areal tanaman kopi seluas 13.204,03 ha berada di PTPN VI, VIII, IX, dan XII dengan areal terluas berada di PTPN XII seluas 10.958,98 ha, sedangkan komoditi kakao hanya dimiliki oleh PTPN XII seluas 5.958,23 ha.

Tea, Coffee, and Cocoa AreaTea area is 30,279.69 ha in PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, and XII in which the biggest area is in PTPN VIII, which is 19,342.14 ha. Total coffee area is 13,204.03 ha in PTPN VI, VIII, IX, and XII in which the biggest area is in PTPN XII, which is 10,958.98 ha, while cocoa is only owned by PTPN XII, which is 5.958,23 ha.

Produksi dan Produktivitas TehLuas areal tanaman teh PTPN Group Tahun 2018 adalah 30.279,69 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 29.563,81 ha (97,64%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 407,61 ha (1,35%) dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 308,27 ha (1,02%). Produksi teh kering kebun sendiri Tahun 2018 hanya tercapai 43.393 ton atau 66,56% terhadap RKAP 2018 dan 90,03% terhadap periode yang sama tahun 2017. Produktivitas teh Tahun 2018 hanya tercapai 1.468 kg kering/ha atau 66,56% terhadap RKAP 2018 dan 89,97% terhadap periode yang sama tahun 2017.

Tea Production and ProductivityTea area of PTPN Group in 2018 is 30,279.69 ha with producing plants (TM) covering 29,563.81 ha (97.64%), non-producing plants (TBM) 407.61 ha (1.35%) and current year plant (TU/TK/TB) 308.27 ha (1.02%). Dried tea production of own plantation in 2018 is only 43,393 tons or 66.56% of RKAP 2018 and 90.03% of the same period in 2017. Tea productivity of 2018 is only 1,468 kg dry/ha or 66.56% of RKAP 2018 and 89.97% of the same period in 2017.

Tabel 4. Areal Tanaman Teh, Kopi, Kakao (Ha)Table 4. Tea, Coffee, Cocoa Area (Ha)


(3:4) (3:2)Teh 30.382,46 30.279,69 30.314,25 99,89 99,66Kopi Robusta 6.097,77 6.274,61 6.274,61 100,00 102,90Kopi Arabika 6.954,92 6.292,42 6.929,42 100,00 99,63Kakao Edel 2.116,78 2.219,66 2.219,66 100,00 104,86Kakao Bulk 4.250,85 3.738,57 3.738,57 100,00 87,95


(3:4) (3:2)Areal TM (ha) 29.546 29.564 29.564 100,00 100,06

Produksi Basah (ton)

- Kebun Sendiri 215.360 195.016 294.495 66,22 90,55

- Pembelian Pihak ke-3 4.571 4.374 5.699 76,75 95,69

- ATP/Lancuran 3.495 2.171 4.910 44,21 62,10

Jumlah Produksi Basah 223.427 201.560 305.103 66,06 90,21

Produksi Kering (ton)

- Kebun Sendiri 48.200 43.393 65.191 66,56 90,03

- Pembelian Pihak ke-3 969 944 1.221 77,36 97,43

- ATP/Lancuran 782 519 1.116 46,47 66,29

Jumlah Produksi Kering 49.951 44.856 67.528 66,43 89,80

Produktivitas (kg/ha) 1.631 1.468 2.205 66,56 89,97

Rendemen (%)

- Kebun Sendiri 22,38 22,25 22,14 100,52 99,42

- Pembelian Pihak ke-3 21,20 21,58 21,42 100,79 101,82

- ATP/Lancuran 22,38 23,89 22,73 105,11 106,74

Rata-rata Rendemen 22,36 22,25 22,13 100,55 99,54

125

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Kendala yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas teh masih tetap pada masalah:

1. Pelaksanaan pemupukan s.d. Desember 2018 hanya 63,50% terhadap terhadap RKAP 2018 dengan rata-rata dosis pupuk 100 kg N/ha dengan 6,82% N ratio, sehingga berpengaruh signifikan terhadap tidak tercapainya produksi.

2. Terjadi stagnasi produksi dengan adanya perlakuan pangkasan bersih dan penambahan daun pemeliharaan yang diharapkan agar keragaan tanaman menjadi lebih baik, sehat dan potensi produksi meningkat baik kualitas maupun kuantitas.

3. Pemeliharaan tanaman tidak tepat waktu dikarenakan ketersedian kebutuhan bahan kimia seperti herbisida, pestisida dan alat kerja terlambat.

4. Pengendalian iklim mikro melalui penataan dan pemeliharaan pohon pelindung belum optimal.

5. Dalam upaya penambahan penggunaan mesin petik belum didukung dengan pengetahuan teknis dan pola panen yang tepat sesuai dengan kondisi keragaan tanamannya dalam mencapai produksi optimal dan berkelanjutan sehingga berpotensi besar terjadinya losis produksi.

6. Tidak disiplinnya tenaga panen sehingga masih ditemukannya pelaksanaan panen tandes sehingga bahan baku pucuk kasar dan lambat dalam proses recovery tanaman.

The obstacles causing suboptimal tea production and productivity are still:

1. Fertilization as of December 2018 is only 63.50% of RKAP 2018 with average fertilizer dosage of 100 kg N/ha with 6.82% N ratio, thus significantly affecting unachieved production.

2. Product stagnation due to clean cut treatment and addition of maintenance leaf which is expected to improve plant diversity and make them healthy and improve product potentials in terms of quality and quantity.

3. Untimely plant maintenance due to late availability of chemicals, such as herbicide, pesticide and work equipment.

4. Suboptimal micro climate control through protecting tree organization and maintenance.

5. Addition of harvesting engine usage isn’t supported by technical knowledge and appropriate harvesting patterns in accordance with plant diversity in reaching optimal and sustainable production so there is great potential for production loss.

6. Undisciplined harvesters lead to poor harvesting so that tip materials are rough and late in plant recovery process.

Di sisi lain, teh kering dari pembelian bahan baku pada pihak ke-3 Tahun 2018 hanya tercapai 944 ton atau 77,36% terhadap RKAP 2018 dan 97,43% terhadap periode yang sama 2017 sedangkan penggalian produksi di TMTP atau lancuran tercapai 519 ton atau 46,47% terhadap RKAP 2018 dan 66,29% terhadap periode yang sama 2017 sehingga total pencapaian produksi kering sebesar 44.856 ton atau 66,43% terhadap RKAP 2018 dan 89,80% terhadap periode yang sama 2017.

Ketidaktercapaian produksi eks-pembelian pihak ke-3 di PTPN IV disebabkan karena tanaman di TW IV 2017 tidak dilakukan pemupukan, sedangkan di PTPN VI disebabkan karena perlakuan pangkas bersih pada tanaman menghasilkan namun pertumbuhannya belum dapat dicapai sesuai dengan sasaran RKAP 2018 yang telah disusun.

Realisasi nilai penjualan teh realisasi Tahun 2018 senilai Rp 977.619 juta masih di bawah nilai yang dianggarkan dalam RKAP yaitu Rp 1.458.332 juta dan berada diatas realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 930.098 juta.

Hal ini disebabkan oleh harga jual yang berada di atas dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi volume penjualan teh realisasi Tahun 2018 sebesar 45.898 ton atau hanya mencapai 70,89% dari

On the other hand, dried tea from material purchase from third party in 2018 is only 944 tons or 77.36% of RKAP 2018 and 97.43% of the same period in 2017 while production cultivation in TMTP is 519 tons or 46.47% of RKAP 2018 and 66.29% of the same period in 2017 so that total dried production achievement is 44,856 tons or 66.43% of RKAP 2018 and 89.80% of the same period in 2017.

Unachieved production of ex-purchase of third party in PTPN IV happens because plants in TW IV 2017 aren’t fertilized, while in PTPN VI it’s due to clean cut treatment on producing plants, but the growth hasn’t met the prepared target of RKAP 2018.

Realized tea sales value of 2018 is Rp977,619 million which is still below the value budgeted in RKAP which is Rp1,458,332 million and above the realization of the same period of the previous year, which was Rp930,098 million.

This is because the selling price is above the same period of the previous year. Realized tea sales volume of 2018 is 45,898 ton or only 70.89% of the budgeted volume in RKAP which is 64,749 tons and below 2.94% compared with the sales volume of the previous year, which was 47,290 tons.

126

7.96

1

2.88

2

3.11

0

30.2

28

1.16

4

1.94

4 7.90

0

4.78

9

2.21

2

27.3

24

1.69

8

1.97

4 10.1

00

7.15

6

3.45

6

40.2

79

1.00

2

2.75

6

PTPN IV PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPN IX PTPN XI I

TON


157.

932

56.3

99

52.7

85

594.

374

26.2

60

42.3

49

167.

726

101.

550

41.1

75

587.

085

32.0

30

48.0

53

220.

274

155.

121

65.0

64

918.

791

37.5

88

61.4

93


RpJu

ta


19.8

39

19.5

69

16.9

73

19.6

63

22.5

60

21.7

81

21.2

31

21.2

03

18.6

13

21.4

86

18.8

63

24.3

40

21.8

09

21.6

78

18.8

26

22.8

11 37

.513

22.3

12


Rp/K

g


volume yang dianggarkan dalam RKAP yaitu sebesar 64.749 ton dan di bawah 2,94% jika dibandingkan dengan volume penjualan tahun lalu yang mencapai 47.290 ton.

Dari sisi harga jual, realisasi harga jual realisasi Tahun 2018 senilai Rp 21.300,-/kg masih di bawah harga jual yang dianggarkan yaitu Rp 22.523,-/kg dan berada diatas periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 19.668,-/kg.

In terms of selling price, realized selling price of 2018 is Rp21,300,- /kg which is still below the budgeted selling price of Rp22,523,-/kg and above the same period of the previous year, which was Rp19,668,-/kg.

Keterangan Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Perbandingan (%)(3:2) (3:4)

Nilai (Rp) 930.098.000.000 977.619.000.000 1.458.332.000.000 105,11 67,04Volume (Ton) 47.289 45.898 64.749 97,06 70,89Harga (Rp/Kg) 19.668 21.300 22.523 108,29 97,57

Nilai Penjualan Teh

Volume Penjualan Teh

Harga Jual Teh

Tea Sales Value

Tea Sales Volume

Tea Selling Price

127

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Produksi dan Produktivitas KopiLuas areal tanaman kopi arabika PTPN Tahun 2018 adalah 6.688,64 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 5.595,80 ha (83,66%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 742,52 ha (11,10%), dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 350,32 ha (5,24%).

Produksi kopi arabika Tahun 2018 sebesar 2.209 ton atau 96,24% terhadap RKAP 2018 namun 143,63% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017 dan produktivitas kopi arabika Tahun 2018 sebesar 395 kg/ha atau 99,07% terhadap RKAP 2018 namun 148,96% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.


Produksi kopi robusta Tahun 2018 sebesar 3.045 ton atau 82,48% terhadap RKAP 2018 dan 132,46% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017 dan produktivitas kopi robusta Tahun 2018 sebesar 600 kg/ha atau 82,58% terhadap RKAP 2018 namun 118,81% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Coffee Production and ProductivityArabica coffee area of PTPN in 2018 is 6,688.64 ha with producing plants (TM) covering 5,595.80 ha (83.66%), non-producing plants (TBM) 742.52 ha (11.10%), and current year plants (TU/TK/TB) 350.32 ha (5.24%).

Arabica coffee production of 2018 is 2,209 tons or 96,24% of RKAP 2018 but 143.63% of the realization of the same period in 2017 and arabica coffee productivity of 2018 is 395 kg/ha or 99.07% of RKAP 2018 but 148.96% of the realization of the same period in 2017.

Robusta coffee area of PTPN in 2018 is 6,241.20 ha with producing plants (TM) covering 5,073.79 ha (81.30%), non-producing plants (TBM) 496.94 ha (7.96%), and current year plants (TU/TK/TB) 670.47 ha (10.74%).

Robusta coffee production of 2018 is 3,045 tons or 82.48% of RKAP 2018 and 132.46% of the realization of the same period in 2017 and robusta coffee productivity of 2018 is 600 kg/ha or 82.58% of RKAP 2018 but 118.81% of the realization of the same period in 2017.


(3:4) (3:2)Kopi Arabika

Areal TM (Ha) 5.804 5.596 5.760 97.15 96,42

Produksi Basah (ton) 9.201 13.285 14.187 93,64 144,38

Produksi Kering (ton) 1.538 2.209 2.296 96,24 143,63

Produktivitas (kg/ha) 265 395 399 99,07 148,96

Rendemen (%) 16,72 16,63 16,18 102,78 99,48

Kopi Robusta

Areal TM (Ha) 4.551 5.074 5.080 99,88 111,49




Rendemen (%) 21,15 21,44 21,00 102,11 101,37

128

Produksi dan Produktivitas KakaoLuas areal tanaman Kakao Edel PTPN Tahun 2018 adalah 2.323,10 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 1.467,52 ha (63,17%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 218,45 ha (9,40%), tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 230,25 ha (9,91%) dan TTAD seluas 406,88 ha (17,51%).

Produksi Kakao Edel Tahun 2018 tercapai 313 ton atau 36,25% terhadap RKAP 2018 namun 110,76% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017 dan produktivitas Kakao Edel Tahun 2018 sebesar 213 kg/ha atau 36,90% terhadap RKAP 2018 namun 103,60% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Luas areal tanaman Kakao Bulk PTPN Tahun 2018 adalah 3.775,07 ha dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 3.699,17 ha (97,99%), tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 39,90 ha (1,06%) dan tanaman tahun ini (TU/TK/TB) seluas 39,90 ha (0,95%).

Produksi Kakao Bulk Tahun 2018 tercapai 1.356 ton atau 46,72% terhadap RKAP 2018 namun 117,80% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017 dan produktivitas Kakao Bulk Tahun 2018 sebesar 366 kg/ha atau 46,20% terhadap RKAP 2018 dan 127,07% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2017.

Ketidaktercapaian produksi dan produktivitas tersebut terhadap RKAP 2018 disebabkan oleh perlakuan kultur teknis tidak dilaksanakan secara optimal (termasuk pemupukan tidak sesuai RKAP), adanya serangan hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit buah busuk, serangan VSD secara sporadis saat musim hujan berkepanjangan dan kerontokan bunga karena curah hujan tinggi di Semester I.

Cocoa Production and ProductivityEdel Cocoa area of PTPN in 2018 is 2,323.10 ha with producing plants (TM) covering 1,467.52 ha (63.17%), non-producing plants (TBM) 218.45 ha (9.40%), current year plants (TU/TK/TB) 230.25 ha (9.91%) and TTAD 406.88 ha (17.51%).

Edel Cocoa production of 2018 is 313 tons or 36.25% of RKAP 2018 but 110.76% of the realization of the same period in 2017 and Edel Cocoa productivity of 2018 is 213 kg/ha or 36.90% of RKAP 2018 but 103.60% of the realization of the same period in 2017.

Cocoa Bulk area of PTPN in 2018 is 3,775.07 ha with producing plants (TM) covering 3,699.17 ha (97.99%), non-producing plants (TBM) 39.90 ha (1.06%) and current year plants (TU/TK/TB) 39.90 ha (0.95%).

Cocoa Bulk production of 2018 is 1,356 tons or 46.72% of RKAP 2018 but 117.80% of the realization of the same period in 2017 and Cocoa Bulk productivity of 2018 is 366 kg/ha or 46.20% of RKAP 2018 and 127.07% of the realization of the same period in 2017.

Unachieved production and productivity of RKAP 2018 is caused by suboptimal implementation of technical culture (including fertilization which isn’t consistent with RKAP), cocoa fruit borer (PBK) and rotting fruit disease attacks, sporadic VSD attack during prolonged rainy season and flower fall due to high rainfall in Semester I.


(3:4) (3:2)Kakao Edel

Areal TM (Ha) 1.373 1.468 1.494 98,23 106,91

Produksi Basah (ton) 822 893 2.575 34,70 108,75

Produksi Kering (ton) 282 313 863 36,25 110,76


Rendemen (%) 34,36 34,99 33,50 104.45 101,84

Kakao Bulk

Areal TM (Ha) 3.990 3.699 3.659 101,11 92,71




Rendemen (%) 32,17 33,13 32,99 100,44 102,99

129

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

130

Analisis Kinerja Keuangan KomprehensifComprehensive Financial Performance Analysis

Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan melalui Laporan Auditor Nomor: 00052//2.1265/AU.1/01/0561-1/1/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, dan memperoleh opini “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PTPN III dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,” sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Dalam tahun berjalan, Entitas telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018.

The comprehensive financial performance analysis is made based on information gained from Consolidated Financial Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) for 31 December 2018 and 2017 period (presented again) which has been audited by Public Accounting Firm Imelda & Partners through Auditor Report Number: 00052//2.1265/AU.1/01/0561-1/1/VI/2019 dated 27 June 2019, and receives the opinion “Unqualified in all material matters, the consolidated financial position of PTPN III and the subsidiaries on 31 December 2018, as well as financial performance and consolidated cash flow for the year ending on that date,” consistent with the Financial Accounting Standard in Indonesia.

Understanding on the financial review description still considers the description in the note of Consolidated Financial Report as inseparable part of this Annual Report. In the current year, the Entity has implemented new and revised financial accounting standard (“SAK”) and interpretation of financial accounting standard (“ISAK”) released by the Board of Financial Accounting Standard of Institute of Indonesia Chartered Accountants, which are considered relevant to its operational activities and affect the consolidated financial report of 31 December 2018.

131

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

Realisasi Tahun 2018 perusahaan secara konsolidasi membukukan laba senilai Rp281,43 milyar. Laba ini masih di bawah kinerja yang dianggarkan dalam RKAP Tahun 2018 yaitu dengan laba sebesar Rp 1,854 triliun.

Secara komoditi, laba sebelum pajak, komoditi kelapa sawit sampai realisasi Tahun 2018 masih memberikan kontribusi laba sebesar Rp 1,621 triliun, dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018 dengan laba sebesar Rp 2,42 triliun dan mengalami penunuran kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan laba Rp 2,238 triliun.

Komoditi karet memberikan kontribusi laba Rp154,06 miliar di atas RKAP Tahun 2018 dengan rugi Rp 143,24 milyar dan berada di atas realisasi tahun sebelumnya dengan laba Rp 59,09 milyar. Komoditi teh memberikan kontribusi kerugian Rp 14,79 milyar di atas RKAP Tahun 2018 dengan rugi Rp 84,37 milyar dan berada di atas realisasi tahun sebelumnya dengan rugi Rp 344,61 milyar.

Komoditi tebu memberikan kerugian sebesar Rp 940,66 milyar atau mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018 dengan laba Rp 111,89 milyar dan realisasi tahun sebelumnya dengan rugi Rp 526,16 milyar.

Realized consolidation of 2018 of the company records a profit of Rp281.43 billion. The profit is still below the performance budgeted in RKAP 2018 which is Rp1.854 trillion.

By commodity, profit before tax, palm oil until realization of 2018 still contributes a profit of Rp1.621 trillion, compared with RKAP 2018 with a profit of Rp2.42 trillion and has reduced performance compared with the previous year with a profit of Rp2.238 trillion.

Rubber contributes a profit of Rp154.06 billion above RKAP 2018 with a loss of Rp143.24 billion and is above the realization of the previous year with a profit of Rp59.09 billion. Tea contributes a loss of Rp14.79 billion above RKAP 2018 with a loss of Rp84.37 billion and is above the realization of the previous year with a loss of Rp344.61 billion.

Sugar cane contributes a loss of Rp940.66 billion or has reduced performance compared with RKAP 2018 with a profit of Rp111.89 billion and the realization of the previous year with a loss of Rp526.16 billion.

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018

Pendapatan Penjualan 35.198.500 32.842.657 49.261.915

Beban Pokok Penjualan (BPP) 24.265.387 24.143.328 35.835.977

Laba Kotor 10.933.112 8.699.329 13.425.939

Beban Usaha & Operasi Lain 9.513.544 7.897.304 10.888.193

Laba Sebelum Pajak 1.419.568 802.025 2.537.745

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 369.412 281.439 1.854.853

Laba (Rugi) Komprehensif (391.601) 6.890.000 1.854.583

132

Laba Rugi Per Komoditas

Laba Rugi Setelah Pajak Per PTPN

Secara umum komoditi masih mengalami kerugian kecuali Kelapa Sawit, Karet, dan lain lain. Kerugian tersebut rata-rata berada di atas RKAP Tahun 2018.

Sedangkan Anak Perusahaan yang emngalami kerugian pada tahun 2018 terdiri dari PTPN I, VII, IX, XI, XIII, dan XIV, sedangkan hyang memberikan kontribusi laba terdiri dari PTPN II, PTPN III (Persero), (Entitas Sendiri), PTPN IV, V, VI, VIII, X, XII, dan Entitas Asosiasi.

Kontribusi porsi penjualan realisasi Tahun 2018 didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 59% dari total penjualan. Komoditi karet memberikan kontribusi 12% dilanjutkan oleh komoditi tebu memberikan kontribusi 15% dari total penjualan.

In general, the commodities experience loss, except for Palm oil, Rubber, and others. The loss is on average above RKAP 2018.

Subsidiaries which experiences loss in 2018 are PTPN I, VII, IX, XI, XIII, and XIV, while those which contribute profit are PTPN II, PTPN III (Persero), (Own Entity), PTPN IV, V, VI, VIII, X, XII, and Associated Entities.

The contribution of realized sales portion of 2018 is dominated by palm oil with 59% of total sales. Rubber contributes 12%, followed by sugar cane which contributes 15% of total sales.

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Kenaikan (Penurunan)

(3-2) (3-4)Sawit 2.238.076.000.000 1.621.330.000.000 2.420.944.000.000 (616.746.000.000) (799.614.000.000)

Karet 57.094.000.000 154.056.000.000 (143.244.000.000) 96.962.000.000 297.300.000.000

Teh (344.609.000.000) (14.799.000.000) (84.370.000.000) 329.810.000.000 69.572.000.000

Tebu (526.164.000.000) (940.661.000.000) 111.898.000.000 (414.498.000.000) (1.052.559.000.000)

Kopi (13.954.000.000) (17.878.000.000) 16.369.000.000 (3.924.000.000) (34.248.000.000)

Tembakau (64.275.000.000) (8.948.000.000) 618.000.000 55.326.000.000 (9.566.000.000)

Kakao (35.945.000.000) (13.594.000.000) 17.122.000.000 22.351.000.000 (30.716.000.000)

Lain-lain* 109.344.000.000 22.519.000.000 198.409.000.000 (86.825.000.000) (175.889.000.000)

Konsilidasi 1.419.568.000.000 802.025.000.000 2.537.745.000.000 (617.543.000.000) (1.735.721.000.000)

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Kenaikan (Penurunan)

(3-2) (3-4)PTPN 1 (6.386) (123.698) 18.303 (117.312) (142.001)

PTPN 2 1.229.464 78.958 46.280 (1.150.506) 32.678

PTPN 3 (31.327) 1.266.743 795.526 1.298.070 471.217

PTPN 4 742.861 495.862 571.858 (246.998) (75.995)

PTPN 5 201.745 208.108 201.705 6.362 6.402

PTPN 6 134.185 75.060 137.964 (59.125) (62.904)

PTPN 7 (180.365) (555.113) 16.118 (374.748) (571.231)

PTPN 8 (252.146) 799.309 7.718 1.051.455 791.591

PTPN 9 (399.352) (395.566) 15.668 3.787 (411.233)

PTPN 10 64.746 113.236 104.615 48.491 8.621

PTPN 11 31.426 (135.416) 38.671 (166.842) (174.087)

PTPN 12 3.210 52.149 9.928 48.939 42.221

PTPN 13 (544.449) (884.212) 37.747 (339.763) (921.959)

PTPN 14 (77.807) (253.667) 71.115 (175.860) (324.782)

Konsilidasi 369.412 281.439 1.854.583 (87.973) (1.573.144)

*anak perusahaan, aneka tanaman, produk hilir, dll

Income and Loss Per Commodity

Profit and Loss After Tax Per PTPN

133

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

RINCIAN PENDAPATAN

RINCIAN BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham. Beban Pendapatan adalah beban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp122,058 milyar atau 0,50% dibandingkan periode 2017. Pada 2018, total beban pokok pendapatan sebesar Rp24,14 triliun, sedangkan pada 2017 mencapai Rp24,265 triliun.

Terjadinya penurunan realisasi beban pokok pendapatan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 terutama karena turunnya beban pokok produksi.

Expense is reduced economic benefit during an accounting period in the form of outflow or lack of asset or liability which causes reduced equities which are not related to distribution to shareholders. Cost of Revenues is expense incurred from main activities of the company as stated in the Articles of Association of the company.

Cost of Revenues in 2018 declines by Rp122,058 billion or 0.50% compared with 2017 period. In 2018, total cost of revenues is Rp24.14 trillion, while in 2017 it was Rp24,265 trillion.

Reduced realized cost of revenues in 2018 compared with 2017 is primary due to reduced cost of production.

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 Total Perubahan %Perubahan

Total Biaya Produksi 24.273.319.356.001 24.120.715.843.000 152.603.513.001 0,63

Persediaan barang awal 3.132.737.911.611 3.277.409.339.891 -144.671.428.280 -4,41

Persediaan barang akhir 3.262.728.780.514 3.132.737.911.611 129.990.868.903 4,15

Total Beban Pokok Pendapatan 24.143.328.487.098 24.265.387.271.280 -122.058.784.182 -0,50

Uraian Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

Berdasarkan komoditas

Penjualan:

• Kelapa sawit 20.406.174.039.024 22.524.318.511.719

• Karet 3.965.169.622.616 4.229.868.442.226

• Lainnya 7.277.839.961.403 7.429.897.924.469

Lainnya 1.193.473.811.933 1.014.414.886.601

Jumlah 32.842.657.434.976 35.198.499.765.015

Komoditi teh memberikan kontribusi 3% dari total penjualan dan pendapatan sektor lain/cucu perusahaan sebesar 11%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan semua komoditi masih dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang dianggarkan.

Tea contributes 3% of total sales and the revenue of other sectors/associated entities is 11%. In terms of received sales value, the sales of all commodities are still below the budgeted values due to unachieved budgeted sales volume.

Income Details

Rincian Beban Pokok Pendapatan

134

Beban Pokok Penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan sampai barang diserahkan kepada pembeli. BPP FOB Komoditi realisasi Tahun 2018 hampir seluruhnya di atas RKAP Tahun 2018 (kecuali komoditi CPO, karet, teh).

Sedangkan pada komoditi tebu (gula), beban pokok penjualan FOB masih di atas anggaran di sebabkan luasan areal tebu yang ditebang masih di bawah luasan areal yang dianggarkan dan periode yang sama tahun sebelumnya.

Cost of Goods Sold is overall cost expended until goods are handed to buyers. Realized BPP FOB of commodities in 2018 is almost entirely above RKAP 2018 (except CPO, rubber, tea).

Meanwhile, for sugar cane (sugar), cost of goods sold FOB is still above the budget because the area of cut sugar cane is still below the budgeted area and the same period of the previous year.

Pada tahu 2018 Perseroan mampu membukukan Laba Kotor sebesar Rp8,639 triliun, menurun sebesar Rp2,25 triliun atau 20,68% dibandingkan dengan tahun 2017.

Penyebabnya, karena selain pendapatan mengalami penurunan, terdapat kenaikan atas kerugian perubahan nilai aset biologis. Di sisi lain, Perseroan mampu melakukan efisiensi pada Beban Pokok Pendapatan.

In 2018, the Company is able to record Gross Profit of Rp8,639 trillion, lower by Rp2.25 trillion or 20.68% from 2017.

This is because beside reduced revenue, there is increased loss on change of value of biological assets. On the other hand, the Company is able to perform efficiency on Cost of Revenues.

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 Total Perubahan % Perubahan

Pendapatan Bersih 32.842.657.434.976 35.198.499.765.015 -2.355.842.330.039 -6,69

Beban Pokok Pendapatan -24.143.328.487.098 -24.265.387.271.280 122.058.784.182 -0,50

Kerugian Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis -59.730.644.929 -40.754.766.485 -18.975.878.444 46,56

Laba Kotor 8.639.598.302.949 10.892.357.727.250 -2.252.759.424.301 -20,68

LABA KOTOR GROSS PROFIT

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018Kenaikan (%)

(3:4) (3:2)CPO 16.929.580.000.000 15.614.356.000.000 20.614.807.000.000 75,74 92,23

Kemel 1.003.773.000.000 698.025.000.000 1.220.777.000.000 57,18 69,54

Karet 4.103.154.000.000 3.655.427.000.000 5.144.486.000.000 71,06 89,09

Teh 1.274.707.000.000 992.418.000.000 1.542.702.000.000 64,33 77,85

Gula 4.967.258.000.000 5.099.553.000.000 7.219.584.000.000 70,64 102,66

Tetes 772.186.000.000 725.327.000.000 669.223.000.000 108,38 93,93

Tabel 14. Beban Pokok Penjualan FOB (Rp)Table 14. FOB Cost of Goods Sold (Rp)

135

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Beban Pemasaran dan Penjualan adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendukung penjualan. Pada tahun 2018 tercatat total Beban Pemasaran dan Penjualan sebesar Rp602,61 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp13,88 miliar atau 2,35% dari beban tahun 2017 yaitu sebesar Rp588,73 miliar.

Kenaikan terbesar terjadi pada komponen beban jasa keagenan yaitu sebesar Rp6,66 miliar atau lebih dari lima kali lipat dibandingkan total beban jasa keagenan pada 2017.

Di sisi lain, beban pengangkutan ke pelabuhan masih merupakan komponen biaya paling besar dari total beban pemasaran dan penjualan. Pada 2018, beban pengangkutan itu mencapai Rp475,85 miliar, atau sebesar 78,96% dari total beban pemasaran dan penjualan.

Marketing and Sales Expense is expense spent by company to support sales. In 2018, it’s recorded that total Marketing and Sales Expense is Rp602.61 billion, increases by Rp13.88 billion or 2.35% of the expense of 2017, which was Rp588.73 billion.

The biggest increase happens to agency service expense, which is Rp6.66 billion or over five times total agency service expense in 2017.

On the other hand, transport to harbor expense is still the biggest component of total marketing and sales expense. In 2018, the transportation expense reaches Rp475.85 billion or 78.96% of total marketing and sales expense.

RINCIAN BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

RINCIAN BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN


Pengangkutan ke Pelabuhan 475.851.853.330 470.788.343.108 5.063.510.222 1,08

Gudang dan penyimpanan 15.634.113.403 12.479.323.378 3.154.790.025 25,28

Transportasi 15.049.248.128 12.752.759.830 2.296.488.298 18,01

Gaji dan tunjangan sosial 10.289.899.997 9.209.869.073 1.080.030.924 11,73

Jasa Keagenan 7.963.148.273 1.302.840.907 6.660.307.366 511,21

Klaim minyak sawit dan intisawit 5.147.117.981 7.739.554.179 -2.592.436.198 -33,50

Pemasaran dan promosi 5.027.221.900 27.342.935.349 -22.315.713.449 -81,61

Penyusutan 1.924.496.911 1.849.898.169 74.598.742 4,03

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)

65.726.336.444 45.265.352.379 20.460.984.065 45,20

Total 602.613.436.367 588.730.876.372 13.882.559.995 2,36

136

RINCIAN BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSE DETAILS


Imbalan Kerja 1.807.801.947.143 1.711.054.143.351 96.747.803.792 5,65

Gaji, upah, dan tunjangan lainnya 1.691.231.483.202 1.630.637.304.331 60.594.178.871 3,72

Bonus dan tantiem 921.585.478.669 1.232.670.705.396 -311.085.226.727 -25,24

Perjalanan 417.060.125.375 374.914.602.368 42.145.523.007 11,24

Penyusutan dan amortisasi 193.360.590.649 135.751.972.968 57.608.617.681 42,44

Keamanan 144.235.399.660 123.265.835.868 20.969.563.792 17,01

Konsultan 113.829.055.958 93.316.745.269 20.512.310.689 21,98

Pendidikan, pembinaan, dan latihan 93.149.383.149 95.991.054.083 -2.841.670.934 -2,96

Pemeliharaan dan perbaikan 91.254.077.797 94.032.284.455 -2.778.206.658 -2,95

Kantor, gedung, dan mess 71.385.037.937 70.544.909.116 840.128.821 1,19

Alat tulis kantor 67.981.932.930 62.562.029.533 5.419.903.397 8,66

Pajak dan retribusi 61.381.418.829 64.427.649.741 -3.046.230.912 -4,73

Dewan komisaris 56.545.985.577 45.518.858.329 11.027.127.248 24,23

Penanggungjawab sosial perusahaan dan sumbangan 54.955.794.914 52.207.009.676 2.748.785.238 5,27

Listrik dan penerangan 48.034.178.189 40.039.032.002 7.995.146.187 19,97

Pensiun 33.182.663.549 332.187.105.246 -299.004.441.697 -90,01

Kantor penghubung dan perwakilan 29.755.775.781 32.607.705.315 -2.851.929.534 -8,75

Telepon, faksimili, teleks, dan pos 29.716.858.975 24.884.458.239 4.832.400.736 19,42

Poliklinik, amdal, sistem keselamatan 23.727.495.861 22.335.406.160 1.392.089.701 6,23

Penelitian dan pengembangan 22.463.175.291 23.977.863.383 -1.514.688.092 -6,32

Asuransi 19.683.812.273 19.421.397.187 262.415.086 1,35

Program pensiun sukarela 12.658.570.833 17.333.255.548 -4.674.684.715 -26,97

Penanggulangan limbah 11.962.736.061 7.889.399.120 4.073.336.941 51,63

Lain-lain 41.526.867.740 103.887.788.837 -62.360.921.097 -60,03

Jumlah 6.058.469.846.342 6.411.458.515.521 -352.988.669.179 -5,51

Beban Umum dan Administrasi adalah beban yang timbul akibat kegiatan di bidang umum dan administrasi. Beban Administrasi dan Umum pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp6,05 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp352,98 miliar atau 5,5% dibandingkan beban tahun 2017 yaitu sebesar Rp6,411 triliun.

Komponen beban administrasi dan umum yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2018 adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Perubahan biaya itu mencapai Rp57,6 miliar dari Rp135,75 miliar pada 2017, menjadi Rp193,36 miliar pada 2018. Sedangkan komponen biaya yang berhasil ditekan secara signifikan yaitu biaya bonus dan tantiem, sebesar Rp311,08 miliar.

General and Administrative Expense is expense which arises due to activity in general and administrative field. General and Administrative Expense in 2018 is recorded to be Rp6.05 trillion, lower by Rp352.98 billion or 5.5% compared with the expense of 2017, which was Rp6.411 trillion.

The component of administrative and general expense which has the biggest increase in 2018 is depreciation and amortization expense. The change of expenses is up to Rp57.6 billion from Rp135.75 billion in 2017 to Rp193.36 billion in 2018. Meanwhile, the expense component which can be significantly reduced is bonus and tantiem expense by Rp311.08 billion.

137

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

RINCIAN PENDAPATAN OPERASI LAIN

OTHER OPERATING INCOME DETAILS

Pada tahun 2018 Perseroan membukukan pendapatan operasional lain sebesar Rp2,68 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,75 triliun atau 190,01% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp924,93 miliar.

Komponen pendapatan operasional lain yang mengalami penurunan terbesar pada tahun 2018 adalah pendapatan dari dividen yaitu sebesar Rp12 miliar atau 22,85%, dari sebesar Rp52,5 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp40,5 miliar pada tahun 2018.

In 2018, the Company records other operational revenue of Rp2.68 trillion, increases by Rp1.75 trillion or 190.01% compared with 2017, which was Rp924.93 billion.

The component of other operational revenue which has the biggest decline in 2018 is revenue from dividend which is Rp12 billion or 22.85%, from Rp52.5 billion in 2017 to Rp40.5 billion in 2018.


Kenaikan Nilai wajar roperti investasi 1.714.887.175.063 193.969.329.941 1.520.917.845.122 784,10

Keuntungan pelepasan aset tidak produktif 242.665.619.090 82.025.925.344 160.639.693.746 195,84

Non Komoditi 93.777.534.923 93.676.142.885 101.392.038 0,11

Sewa properti investasi 65.223.834.109 46.435.725.011 18.788.109.098 40,46

Denda dan klaim 44.318.295.525 39.356.137.843 4.962.157.682 12,61

Dividen 40.500.000.000 52.500.000.000 -12.000.000.000 -22,86

Pemulihan penurunan nilai

Piutan lain lain 35.990.112.495 1.853.429.905 34.136.682.590 1841,81

Persediaan 7.562.097.952 412.607.620 7.149.490.332 1732,76

Piutan usaha 5.796.097.995 2.992.218.677 2.803.879.318 93,71

Aset lancar lainnya 2.175.918.973 6.181.230.993 -4.005.312.020 -64,80

Piutang plasma 1.166.415.038 1.084.149.703 82.265.335 7,59

Penerimaan penjualan sertifikat Roundtable of sustainable palm oil (RSPO)

27.928.579.390 10.161.402.538 17.767.176.852 174,85

Penjualan produk sampingan 26.784.724.044 11.924.028.299 14.860.695.745 124,63

Penjualan waste 18.683.379.202 14.825.122.771 3.858.256.431 26,03

Jasa titip olah 15.516.989.443 8.870.704.831 6.646.284.612 74,92

Penjualan barang afkir atau bekas 12.176.675.830 7.636.823.894 4.539.851.936 59,45

Lain-lain 327.313.732.271 351.027.936.177 -23.714.203.906 -6,76

Jumlah 2.682.467.181.343 924.932.916.432 1.757.534.264.911 190,02

138

RINCIAN BEBAN OPERASI LAIN OTHER OPERATING EXPENSE DETAILS

Beban operasional lain pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,172 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp15,822 miliar atau 1,36% % dibandingkan dengan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,15 triliun.

Komponen beban operasional lain yang mengalami kenaikan terbesar adalah beban akibat penarikan dan penjualan aset tetap yaitu sebesar Rp172,68 miliar, dari sebesar Rp3,05 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp175,73 miliar pada tahun 2018.

Other operational expense in 2018 is recorded to be Rp1,172 trillion, increases by Rp15,822 billion or 1.36% % compared with 2017, which was Rp1.15 trillion.

The component of other operational expenses which has the biggest increase is expense due to withdrawal and sales of fixed asset which is Rp172.68 billion, from Rp3.05 billion in 2017 to Rp175.73 billion in 2018.


Penurunan Nilai

Aset tanaman produktif 236.898.038.186 221.266.478.226 15.631.559.960 7,06

Persediaan 78.271.706.200 10.969.157.277 67.302.548.923 613,56

Piutang Plasma 54.285.783.737 10.564.618.487 43.721.165.250 413,85

Aset Tetap 38.544.809.543 6.332.143.332 32.212.666.211 508,72

Piutan usaha dan lain-lain 30.878.391.919 17.209.980.359 13.668.411.560 79,42

Investasi pada entitas asosiasi 7.621.265.713 - 7.621.265.713 100,00

Aset tidak lancar lainnya 1.437.546.002 1.519.279.220 -81.733.218 -5,38

Pembibitan - 4.304.731.239 -4.304.731.239 -100,00

Aset lancar lainnya - 41.813.800 -41.813.800 -100,00

Penarikan dan penjualan aset tetap 175.734.138.184 3.053.604.477 172.680.533.707 5654,97

Denda pajak 100.710.995.596 75.149.337.327 25.561.658.269 34,01

Penyusutan dan amortisasi 90.045.658.475 68.158.932.007 21.886.726.468 32,11

Penarikan dan penjualan aset tanaman produktif 67.427.865.893 23.373.301.538 44.054.564.355 188,48

Biaya operasional pabrik yang tidak mengolah 43.884.685.192 14.162.664.775 29.722.020.417 209,86

Produksi sampingan 31.964.056.455 24.327.297.873 7.636.758.582 31,39

Kerugian selisi nilai wajar properti investasi - 275.668.724.286 -275.668.724.286 -100,00

Lain-lain 214.882.414.751 400.662.929.861 -185.780.515.110 -46,37

Jumlah 1.172.587.355.846 1.156.764.994.084 15.822.361.762 1,37

139

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

LABA USAHA OPERATING PROFIT

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PROFIT (LOSS) BEFORE TAX

Kemampuan Perseroan membukukan Laba Usaha pada tahun 2018 menurun yaitu sebesar Rp224,86 miliar, atau 6,018%, dari perolehan laba usaha sebesar Rp3,73 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp3,511 triliun.

Faktor utama yang menyebabkan penurunan laba usaha tersebut terutama penurunan laba kotor dan kenaikan beban operasional dalam jumlah yang cukup signifikan.

The Company’s ability to record Operating Profit in 2018 declines by Rp224.86 billion or 6.018%, from operating profit of Rp3.73 trillion in 2017 to Rp3.511 trillion.

The main factor causing reduced operating profit is significantly reduced gross profit and increased operating expense.

Pada 2018, perseroan mampu menghasilkan Laba mencapai Rp802,02 miliar, menurun sebesar Rp617,54 miliar, atau setara 43,5% dibandingkan Rp1,41 triliun laba sebelum pajak pada 2017.

Penurunan itu, disebabkan menurunnya laba usaha perseroan dan pendapatan keuangan. Sedangkan dari sisi beban keuangan, terjadi kenaikan sebesar 13,5%.

In 2018, the company is able to produce profit of Rp802,02 billion, lower by Rp617.54 billion or equal to 43.5% compared with Rp1.41 trillion of profit before tax in 2017.

The decline is caused by reduced operating profit of the company and financial revenue. In terms of financial expense, there is a 13.5% increase.


Laba Kotor 8.699.328.947.878 10.933.112.493.733 -2.233.783.545.855 -20,43

Keuntungan (kerugian perubahan nilai wajar aset biologis

-59.730.644.926 -40.754.766.484 -18.975.878.442 46,56

Beban Pemasaran dan Penjualan -602.613.436.367 -588.730.876.373 -13.882.559.994 2,36

Beban umum dan administrasi -6.058.469.846.341 -6.411.458.515.521 352.988.669.180 -5,51

Pendapatan operasi lainnya 2.740.431.827.796 951.527.510.557 1.788.904.317.239 188,00

Beban operasi lainnya -1.230.551.387.299 -1.183.359.588.209 -47.191.799.090 3,99

Pajak final atas pendapatan operasi lain - - - -

Bagian laba/(rugi) entitas asosiasi 22.886.122.509 75.814.627.219 -52.928.504.710 -69,81

Laba Usaha 3.511.281.583.250 3.736.150.884.922 -224.869.301.672 -6,02

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 Total Perubahan Perubahan (%)

Laba Usaha 3.511.281.583.250 3.736.150.884.922 -224.869.301.672 -6,02

Pendapatan Keuangan 242.102.369.024 282.984.245.557 -40.881.876.533 -14,45

Pajak Final - - - -

Beban Keuangan -2.951.359.183.527 -2.599.566.967.479 -351.792.216.048 13,53

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 802.024.768.747 1.419.568.163.000 -617.543.394.253 -43,50

140

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (Rp)

LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN (Rp)

Beban Pajak Penghasilan (final) pada tahun 2018 adalah sebesar Rp520,58 miliar, berkurang sebesar Rp529,57 miliar atau setara 50% dibandingkan Rp1,050 triliun pada 2017.

Income Tax Expense (final) in 2018 is Rp520.58 billion, lower by Rp529.57 billion or equal to 50% compared with Rp1.050 trillion in 2017.

Pada tahun 2018 Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp281,44 miliar, menurun sebesar Rp87,97 miliar atau 24% dibandingkan Rp369,41 miliar pada tahun 2017.

In 2018, the Company records Current Year Profit of Rp281.44 billion, lower by Rp87.97 billion or 24% compared with Rp369.41 billion in 2017.


Beban Pajak Kini

Perusahaan 229.187.514.622 363.697.942.500 (134.510.427.878) -36,98

Entitas Anak 412.673.123.472 471.430.188.785 (58.757.065.313) -12,46

Penyesuaian Perusahaan (30.974.087.486) - (30.974.087.486) 100,00

Penyesuaian Entitas Anak 1.572.808.250 1.594.365.265 (21.557.015) -1,35

Jumlah 612.459.358.858 836.722.496.550 (224.263.137.692) -26,80

Pajak Tangguhan

Perusahaan 20.646.484.425 36.115.289.070 (15.468.804.645) -42,83

Entitas Anak (112.520.285.939) 114.988.063.119 (227.508.349.058) -197,85

Penyesuaian Entitas Anak - 62.329.919.096 (62.329.919.096) -100,00

Jumlah (91.873.801.514) 213.433.271.285 (305.307.072.799) -143,05

Jumlah Beban Pajak Penghasilan 520.585.557.344 1.050.155.767.835 (529.570.210.491) -50,43


Laba Sebelum Beban Pajak 802,024,768,747 1,419,568,163,000 (617,543,394,253) (44)

Beban Pajak Penghasilan 520,585,557,345 1,050,155,767,837 (529,570,210,492) (50)

Laba Tahun Berjalan 281,439,211,402 369,412,395,163 (87,973,183,761) (24)


Pemilik entitas induk 330,454,775,302 457,062,952,528 (126,608,177,226) (28)

Kepentingan Non Pengendali (49,015,563,900) (87,650,557,365) 38,634,993,465 (44)

INCOME TAX EXPENSE

CURRENT YEAR PROFIT (LOSS)

ATTRIBUTABLE PROFIT (LOSS) (Rp)

141

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (Rp)

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN (Rp)

Pada tahun 2018 Perseroan mencatat Laba Komprehensif sebesar Rp6,889 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp7,28 triliun dibandingkan rugi komprehensif yang didera perseroan pada 2017 sebesar Rp391,6 miliar.

Penyebab perubahan drastis itu karena adanya keuntungan aktuaria yang terjadi pada 2018, serta keuntungan revaluasi aset.

In 2018, the Company records Comprehensive Profit of Rp6.889 trillion, which increases by Rp7.28 trillion compares with the comprehensive loss of the company in 2017 in the amount of Rp391.6 billion.

The cause of the drastic change is actuarial profit in 2018, as well as asset revaluation profit.


Laba Tahun Berjalan 281,439,211,402 369,412,395,163 (87,973,183,761) (24)

Pendapatan(beban) Komprehensif Lainnya

Keuntungan (kerugian) dari revaluasi aset 4,853,995,399,242 174,792,442,300 4,679,202,956,942 2,677

Keuntungan (kerugian) aktuaria 2,267,832,030,555 (1,235,067,701,718) 3,502,899,732,273 (284)

Laba Penyesuaian liabilitas keuangan, neto (1,295,329,239) (1,494,003,582) 198,674,343 (13)

Bagian Penghasilan komprehensif (189,651,989) 32,199,758,535 (32,389,410,524) (101)

Pajak atas pendapatan kompreshensif (511,635,376,346) 267,702,934,156 (779,338,310,502) (291)

Aset Keuangan tersedia untuk dijual (146,332,500) 853,125,000 (999,457,500) (117)

Total Pendapatan Komprehensif Lain 6,608,560,739,723 (761,013,445,309) 7,369,574,185,032 (968)

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 6,889,999,951,125 (391,601,050,146) 7,281,601,001,271 (1,859)


Pemilik entitas induk 6,265,537,804,790 (229,466,596,785) 6,495,004,401,575 (2,830)

Kepentingan Non Pengendali 624,462,146,335 (162,134,453,361) 786,596,599,696 (485)

CURRENT YEAR COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) (Rp)

ATTRIBUTABLE COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) (Rp)

142

Laporan Posisi Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial Position Report

ASET (Rp) ASSET (Rp)

ASET LANCAR (Rp) CURRENT ASSETS (Rp)


Aset Lancar 14.087.164.000.000 14.082.454.000.000 4.710.000.000 0

Aset Tetap 96.346.127.000.000 90.512.044.000.000 5.834.083.000.000 6

Aset Tidak Lancar 9.985.004.000.000 8.130.017.000.000 1.854.987.000.000 23

Jumlah Aset 120.418.295.000.000 112.724.515.000.000 7.693.780.000.000 7

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan mencatat jumlah total Aset sebesar Rp120,41 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp7,69 triliun atau 7% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp112,72 triliun.

Peningkatan jumlah aset tersebut terutama karena peningkatan jumlah aset tetap yaitu sebesar Rp5,83 triliun atau 6%, yaitu dari sebesar Rp90,51 triliun pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp96,34 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.

Asset is resource controlled by company as a result of past even and from which economic benefit in the future is predicted to be received by the company. On 31 December 2018, the Company records total Asset of Rp120.41 trillion, increases by Rp7.69 trillion or 7% compared with 31 December 2017, which was Rp112.72 trillion.

Increased asset is primarily due to increased amount of fixed asset by Rp5.83 trillion or 6%, from Rp90.51 trillion on 31 December 2017 to Rp96.34 trillion on 31 December 2017.


Kas dan Setara kas 2,204,479,346,668 3,545,974,554,476 (1,341,495,207,808) (38)

Piutang usaha

Pihak Berelasi 231,250,792,055 167,944,426,255 63,306,365,800 38

Pihak ketiga 1,004,607,468,508 445,537,997,467 559,069,471,041 125

Piutang lain-lain

Pihak Berelasi 340,302,951,091 317,153,713,773 23,149,237,318 7

Pihak ketiga 342,480,460,108 207,770,894,614 134,709,565,494 65

Piutang Plasma 250,968,841,799 80,426,105,626 170,542,736,173 212

Persediaan 4,914,473,915,278 4,472,832,749,070 441,641,166,208 10

Aset Biologis 544,012,552,858 594,955,228,481 (50,942,675,623) (9)

Pajak dibayar di muka 1,620,637,163,127 1,123,066,913,076 497,570,250,051 44

Kas yang dibatasi penggunaannya 2,230,499,419,766 2,851,188,683,561 (620,689,263,795) (22)

Aset Keuangan Lainnya 1,320,000,000 1,485,000,000 (165,000,000) (11)

Aset Lancar lainnya 402,131,529,672 274,117,347,757 128,014,181,915 47

Jumlah Aset Lancar 14,087,164,440,930 14,082,453,614,156 4,710,826,774 0

143

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

KAS DAN SETARA KAS (Rp)

CASH AND CASH EQUIVALENT (Rp)

Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diharapkan dapat direalisasikan melalui penjualan atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan ; dimiliki untuk tujuan diperdagangkan ; direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Jumlah Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14,087 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,71 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 14,082 triliun.

Kenaikan jumlah aset lancar Perseroan tersebut terutama karena adanya peningkatan piutang pihak ketiga Rp559,06 miliar.

Current Asset which asset which meets classification, expected to be able to be realized through sales or used in normal operating cycle of company; owned to be traded; realized within 12 months after reporting period; cash or cash equivalent, unless the asset is restricted in its exchange or use to complete liability at least 12 months after the reporting period.

Total Current Asset of the Company on 31 December 2018 is Rp14.087 trillion, increases by Rp4.71 billion compared with 31 December 2017, which was Rp14.082 trillion.

The increase of total current asset of the Company is primarily due to increased third party receivable by Rp559,06 billion.

Jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2,2 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,34 triliun atau 38%, jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 3,54 triliun.

Penurunan kas dan setara kas yang terbesar berasal dari komponen deposito, baik yang berada di pihak berelasi maupun pihak ketiga. Untuk deposita pada pihak ketiga penurunan terjadi hingga 80%, yaitu dari sebesar Rp 124,52 miliar, menjadi Rp24,43 miliar.

Seluruh kas telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tanaia Tbk (AJI), PT Asuransi Bosowa, dan PT Jasa Raharja Putera, terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertangungan masing-masing sebesar Rp520,73 miliar, dan Rp705,42 miliar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggunan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami grup.

Total recorded Cash and Cash Equivalent on 31 December 2018 is Rp2.2 trillion, lower by Rp1.34 trillion or 38% compared with 31 December 2017, which was Rp3.54 trillion.

The biggest decline of cash and cash equivalent comes from deposit, both in related party and third party. Deposit in third party lower by up to 80%, from Rp 124.52 billion to Rp24.43 billion.

The entire cash has been insured to PT Asuransi Jasa Tanaia Tbk (AJI), PT Asuransi Bosowa, and PT Jasa Raharja Putera, against the risk of loss with the value of coverage of each being Rp520.73 billion, and Rp705.42 billion. The management believes that total insurance coverage is enough to coverage the possibility of loss against risk which could be experienced by the group.


Kas-Rupiah 10,555,058,549 20,117,776,375 (9,562,717,826) (48)

Bank

Pihak Berelasi dengan Pemerintah 1,383,792,828,084 1,962,319,249,009 (578,526,420,925) (29)

Pihak Ketiga 83,625,403,623 120,842,618,523 (37,217,214,900) (31)

Deposito

Pihak Berelasi dengan Pemerintah 702,066,083,810 1,318,169,910,568 (616,103,826,758) (47)

Pihak ketiga 24,439,972,602 124,525,000,000 (100,085,027,398) (80)

Jumlah 2,204,479,346,668 3,545,974,554,475 (1,341,495,207,807) (38)

144

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (Rp)

RESTRICTED CASH (Rp)

Jumlah Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 2,30 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp635,13 miliar atau 22% dibandingkan jumlah kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 2,93 triliun.

Penurunan jumlah kas yang dibatasi penggunaannya terbesar berasal dari komponen Giro yang berada di bank entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp8,32 miliar atau 83%, yaitu dari sebesar Rp9,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2018.

Kas yang dibatasi penggunaannya tersebut ditempatkan sebagai penempatan Modal Pemegang Saham dan Pemerintah, jaminan atas surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Total recorded Restricted Cash on 31 December 2018 is Rp2,30 trillion, lower by Rp635.13 billion or 22% compared with total restricted cash on 31 December 2017, which was Rp2.93 trillion.

The biggest decline of total restricted cash comes from Current Account in Government-related entity bank, which is Rp8.32 billion or 83%, from Rp9.8 billion on 31 December 2017 to Rp1.66 billion of 31 December 2018.

The restricted cash is placed as participation of Shareholder and Government Capital, collateral for documented domestic credit (SKBDN), short-term and long-term bank loan.


Bank

Entitas Berelasi dengan pemerintah 1,105,705,019,766 1,144,326,137,338 (38,621,117,572) (3)

Giro

Entitas Berelasi dengan pemerintah 1,662,000,000 9,882,823,223 (8,220,823,223) (83)

Deposito Berjangka

Entitas Berelasi dengan pemerintah 1,154,270,350,897 1,736,596,016,253 (582,325,665,356) (34)

Pihak ketiga 40,551,554,000 46,519,154,000 (5,967,600,000) (13)

Total 2,302,188,924,663 2,937,324,130,814 (635,135,206,151) (22)

145

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PIUTANG USAHA (Rp) ACCOUNT RECEIVABLE (Rp)

Pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat Piutang Usaha (net) sebesar Rp1,23 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp622,37 miliar, dibandingkan jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 613,48 miliar.

Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 20178 tercatat sebesar Rp 165,4 miliar, mengalami peningkatan sebesar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp154,3 miliar.

Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah piutang yang berumur lebih dari 3 tahun. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Piutang usaha di beberapa Entitas Anak digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

On 31 December 2018, recorded Account Receivable (net) is Rp1.23 trillion, increases by Rp622.37 billion, compared with total account receivables on 31 December 2017, which was Rp613.48 billion.

Total allowance for impairment loss of account receivable value on 31 December 20178 is recorded to be Rp165.4 billion, increased compared with 31 December 2017, which was Rp154.3 billion.

The increase happens due to increase in the amount of receivables over 3 years old. The management believes that the allowance for impairment loss is sufficient to cover possible loss from uncollected account receivables.

Account receivables in some Subsidiaries are used as collateral of short-term and long-term bank loan.


Pihak ketiga 1,141,162,060,310 569,842,629,541 571,319,430,769 100

Pihak pihak berelasi 260,111,351,568 197,879,217,386 62,232,134,182 31

Jumlah 1,401,273,411,878 767,721,846,927 633,551,564,951 83

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai

Pihak Ketiga (136,554,591,802) (124,304,632,074) (12,249,959,728) 10

Pihak Berelasi (28,860,559,513) (29,934,791,131) 1,074,231,618 (4)

Jumlah Piutang Bersih 1,235,858,260,563 613,482,423,722 622,375,836,841 101

146

PIUTANG LAIN LAIN (Rp) OTHER RECEIVABLES (Rp)

PERSEDIAAN STOCK

Pada tanggal 31 Desember 2018 Piutang Lain-lain (Net) tercatat sebesar Rp682,78 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp157,85 miliar atau 30% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp524,92 miliar.

Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 126,9 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6,77 miliar, dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 118,1 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut

On 31 December 2018, Other Receivables (Net) is recorded to be Rp682.78 billion, increases by Rp157.85 billion or 30% compared with 31 December 2017, which was Rp524.92 billion.

Total allowance for impairment loss of other receivables on 31 December 2018 is recorded to be Rp126.9 billion, increases by Rp6.77 billion, compared with 31 December 2017, which was Rp118.1 billion.

The management believes that the allowance for impairment loss is sufficient to cover possible loss from uncollected other receivables.

Jumlah persediaan (sebelum dikurangi Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan) pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4,91 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp441,64 miliar atau 10% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4,47 triliun.

Sedangkan jumlah penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp110,85 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp40,15 miliar atau 176% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp40,15 miliar.

Peningkatan jumlah persediaan terbesar berasal dari komponen persediaan barang jadi karet yaitu sebesar Rp 161,46 miliar atau 64,94%, yaitu dari sebesar Rp 248,61 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 410,07 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Total stock (before being subtracted by Allowance for obsolescence and decline in stock market value) on 31 December 2018 is Rp4.91 trillion, increases by Rp441.64 billion or 10% compared with 31 December 2017, which was Rp4.47 trillion.

Meanwhile, total allowance for obsolescence and decline in stock market value on 31 December 2018 is recorded to be Rp110.85 billion, declines by Rp40.15 billion or 176% compared with 31 December 2017, which was Rp40.15 billion.

The biggest increase of total stock comes from rubber finished goods stock which is Rp161.46 billion or 64.94%, from Rp248.61 billion on 31 December 2016 to Rp410.07 billion on 31 December 2017.

The biggest stock component on 31 December 2018 is finished goods, which is 3.13 trillion.


Pihak ketiga 455,922,758,329 307,120,501,652 148,802,256,677 48

Pihak pihak berelasi 353,838,493,077 335,907,786,996 17,930,706,081 5

Jumlah

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai

Pihak Ketiga (113,442,298,221) (99,349,607,038) (14,092,691,183) 14

Pihak Berelasi (13,535,541,986) (18,754,073,223) 5,218,531,237 (28)

Jumlah Piutang Lain Lain Bersih 682,783,411,199 524,924,608,387 157,858,802,812 30

147

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN


Barang Jadi 3,131,712,776,288 2,911,736,163,590 219,976,612,698 8

Bahan pembantu dan suku cadang 1,326,529,388,227 999,014,536,251 327,514,851,976 33

Bahan baku 210,675,676,777 128,733,551,412 81,942,125,365 64

Perlengkapan pabrik 132,878,759,772 153,835,932,656 (20,957,172,884) (14)

Barang dalam proses 131,016,004,226 221,001,748,021 (89,985,743,795) (41)

Tebu 56,103,362,286 66,708,641,385 (10,605,279,099) (16)

Tanaman semusim 23,201,973,163 18,288,370,958 4,913,602,205 27

Bahan dasar karet 10,826,401,109 10,828,569,469 (2,168,360) (0)

TBS 2,388,111,140 2,839,584,791 (451,473,651) (16)

Jumlah 5,025,332,452,988 4,512,987,098,533 512,345,354,455 11

Penyisihan penurunan nilai (110,858,537,711) (40,154,349,463) (70,704,188,248) 176

Persediaan bersih 4,914,473,915,277 4,472,832,749,070 441,641,166,207 10

Komponen persediaan terbesar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah barang jadi yaitu sebesar 3,13 triliun.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai persediaan. Persediaan diasuransikan kepada AJT, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Bakti Bhayangkara, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Asuransi Tri Pakarta terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masingmasing sebesar Rp 5.451.774.297.735 dan Rp4.688.644.993.620 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

The management believes that the allowance above is sufficient to cover possible loss from stock value decline. The stock is insured to AJT, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Bakti Bhayangkara, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera and PT Asuransi Tri Pakarta against risk of fire and other risk in a certain policy package with value of coverage of each being Rp5,451,774,297,735 and Rp4,688,644,993,620 for years ending 31 December 2018 and 2017.

The management believes that the total insurance coverage is sufficient to cover possible loss from risks which may be experienced by the Group.

148

ASET LANCAR LAIN (Rp) OTHER CURRENT ASSETS (Rp)

Pada tanggal 31 Desember 2018 total aset lancar lain (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) terrcatat sebesar Rp 406,68 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp324,16 miliar atau 44% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp730,84 miliar.

Penurunan terbesar berasal dari komponen beban tanggungan yaitu sebesar Rp403,55 miliar, dari dari sebesar Rp500,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp96,53 miliar pada tanggal 31 Desember 2018.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 4,58 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2,17 miliar atau 32% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 6,72 miliar.

Manajeman berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian dari tidak terpulihkannya aset lancar lainnya.

On 31 December 2018, total other current assets (before being subtracted by reserve for impairment loss) is recorded to be Rp406.68 billion, declines by Rp324.16 billion or 44% compared with 31 December 2017, which was Rp730.84 billion.

The biggest decline comes from dependency expense, which is Rp403.55 billion, from Rp500.08 billion on 31 December 2017 to Rp96.53 billion on 31 December 2018.

Reserve for impairment loss on 31 December 2018 is recorded to be Rp4.58 billion, declines by Rp2.17 billion or 32% compared with 31 December 2017, which was Rp6.72 billion.

The management believes that the total reserve for impairment loss is sufficient to cover loss from unrecovered other current assets.


Uang Muka 175,142,379,869 144,543,398,158 30,598,981,711 21

Beban Tanggungan 96,530,723,338 500,084,277,808 (403,553,554,470) (81)

Biaya dibayar di muka 132,282,436,794 81,879,431,380 50,403,005,414 62

Lain lain 2,724,467,032 4,334,636,745 (1,610,169,713) (37)

Jumlah 406,680,007,033 730,841,744,091 (324,161,737,058) (44)

Cadangan Kerugian penurunan (4,548,477,361) (6,724,396,334) 2,175,918,973 (32)

Jumlah Aset Lancar Lain lain bersih 402,131,529,672 724,117,347,757 (321,985,818,085) (44)

149

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

ASET TIDAK LANCAR (Rp) ASSETS ARE NOT CURRENT (Rp)

Aset yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset lancar digolongkan sebagai aset tidak lancar. Jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp106,33 triliun, meningkat sebesar Rp7,68 triliun atau sekitar 8% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 98,64 triliun.

Komponen Aset Tidak Lancar yang mengalami peningkatan tertinggi adalah property investasi yaitu sebesar Rp 2,17 triliun atau 83 %, dari sebesar Rp2,62 triliun pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 4,8 triliun pada tanggal 31 Desember 2018.

Asset which doesn’t meet classification as current asset is categorized as non-current asset. Total Non-current Asset on 31 December 2018 is Rp106.33 trillion, increases by Rp7.68 trillion or around 8% compared with 31 December 2017, which was Rp98.64 trillion.

The Non-current Asset component which has the highest increase is investment property by Rp2.17 trillion or 83 %, from Rp2.62 trillion on 31 December 2017 to Rp4.8 trillion on 31 December 2018.


Piutang Jangka Panjang

Pihak ketiga - -

Pihak pihak berelasi - 5,569,026 (5,569,026) (100)

Investasi pada entitas asosiasi 396,382,296,068 383,061,842,368 13,320,453,700 3

Aset Pajak Tangguhan 1,977,944,446,931 2,277,002,675,988 (299,058,229,057) (13)

Tanaman Perkebunan

Tanaman Semusim 1,362,093,562,807 1,302,059,374,207 60,034,188,600 5

Tanaman kayu 315,336,960,160 290,401,933,653 24,935,026,507 9

Tanaman menghasilkan 25,355,676,370,419 23,776,002,084,599 1,579,674,285,820 7

Tanaman belum menghasilkan 7,756,976,134,812 9,171,403,084,388 (1,414,426,949,576) (15)

Aset Tetap 61,556,043,962,186 55,972,177,699,261 5,583,866,262,925 10

Beban tangguhan hak atas tanah 404,473,717,164 423,817,928,433 (19,344,211,269) (5)

Pembibitan 179,329,078,566 185,968,709,388 (6,639,630,822) (4)

Aset tidak lancar lainnya 570,833,487,722 582,497,944,532 (11,664,456,810) (2)

Properti Investasi 4,802,482,167,425 2,627,693,243,393 2,174,788,924,032 83

Tagihan pajak penghasilan 875,450,652,890 868,685,145,058 6,765,507,832 1

Aset biologis tidak lancar 48,801,823,188 48,327,799,421 474,023,767 1

Piutang plasma dan KPPA 657,616,543,173 646,820,781,352 10,795,761,821 2

Kas yang dibatasi penggunaannya 71,689,504,897 86,135,447,253 (14,445,942,356) (17)

Total Aset Tidak Lancar 106,331,130,708,408 98,642,061,262,320 7,689,069,446,088 8

150

INVESTASI SAHAM STOCK INVESTMENT

Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets

Nilai investasi saham neto pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp396,38 miliar, mengalami Rp13,32 miliar, atau setara 3% dibandingkan Rp383,06 miliar pada 2017.

Investasi saham yang dicatat dengan metode biaya perolehan, tidak ada perubahan. Pada Desember 2018, nilai investasi saham dengan metode biaya perolehan sebesar Rp31,63 miliar.

Sedangkan investasi saham dengan metode ekuitas secara bersih mengalami kenaikan menjadi Rp364, 74 miliar, dibandingkan Rp351,42 miliar pada 2017. Kenaikan itu senilai Rp13,3 miliar atau setara 4%.

Di sisi lain, seiring dengan nilai investasi saham yang bertambah, maka pencadangan nilai kerugian penurunan nilai juga dinaikan. Dari Rp44,5 miliar pada 2017, menjadi Rp52,1 miliar.

Net stock investment value on 31 December 2018 is recorded to be Rp396.38 billion, increases by Rp13.32 billion or 3% compared with Rp383.06 billion in 2017.

Stock investment recorded by cost method has no change. On December 2018, stock investment value with cost method is Rp31.63 billion.

Meanwhile, stock investment with net equity method increases to Rp364.74 billion, compared with Rp351.42 billion in 2017. The increase is Rp13.3 billion or equals to 4%.

On the other hand, as stock investment value increases, allowance for impairment loss also increases from Rp44.5 billion in 2017 to Rp52.1 billion.

Aset pajak tangguhan pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp1,97 triliun. Nilai tersebut turun 13%, atau sekitar Rp299,05 miliar dibandingkan Rp2,277 triliun pada akhir 2017.

Deferred tax asset on December 2018 is recorded to be Rp1.97 trillion. It declines by 13% or around Rp299.05 billion compared with Rp2.277 trillion at the end of 2017.

URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2017 TOTAL PERUBAHAN %PERUBAHAN

Metode Ekuitas 416,893,683,838 395,951,964,428 20,941,719,410 5

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (52,149,641,869) (44,528,376,156) (7,621,265,713) 17

Metode Ekuitas-Netto 364,744,041,969 351,423,588,272 13,320,453,697 4

Metode Biaya Perolehan 32,067,111,503 32,067,111,503 - -

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (428,857,407) (428,857,407) - -

Metode Biaya Perolehan-Netto 31,638,254,096 31,638,254,096 - -

Investasi Saham Netto 396,382,296,065 383,061,842,368 13,320,453,697 3


Aset Pajak Tangguhan 1,977,944,446,931

2,277,002,675,988

(299,058,229,057) (13)

151

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

TANAMAN PERKEBUNAN PLANTATION PLANT


Tanaman Semusim 1,362,093,562,807 1,302,059,374,207 60,034,188,600 5

Tanaman Kayu 315,336,960,160 290,401,933,653 24,935,026,507 9

Tanaman Menghasilkan 25,355,676,370,419 23,776,002,084,599 1,579,674,285,820 7

Tanaman belum menghasilkan 7,756,976,134,812 9,171,403,084,388 (1,414,426,949,576) (15)

Total Tanaman Perkebunan 34,790,083,028,198 34,539,866,476,847 250,216,551,351 1

Total nilai aset tanaman perkebunan yang dimiliki perseroan pada 31 Desember 2018, tercatat sebesar Rp34,79 miliar, terdiri dari tanaman semusim, tanaman kayu, tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

Nilai aset itu mengalami kenaikan sebesar 1%, dibandingkan Rp34,53 triliun, atau terdapat kenaikan sebesar Rp250,21 miliar.

Secara keseluruhan, nilai tanaman kayu merupakan jenis yang mengalami kenaikan paling besar, yaitu setara 9%. Total nilai aset perkebunan tanaman kayu pada 31 Desember 2018, sebesar Rp315,33 miliar.

Sedangkan nilai aset perkebunan paling besar, yakni jenis tanaman menghasilkan, yaitu sebesar Rp25,35 triliun. Tanaman menghasilkan mengalami kenaikan nilai 7% dibandingkan Rp23,77 triliun pada 2017.

Total plantation plant asset value of the company on 31 December 2018 is recorded to be Rp34.79 billion, consisting of seasonal plants, woody plants, producing plants and non-producing plants.

The asset value increases by 1% compared with Rp34.53 trillion, or increases by Rp250.21 billion.

Overall, woody plant value has the biggest increase, which is equal to 9%. Total woody plant plantation asset on 31 December 2018 is Rp31.33 billion.

Meanwhile, the biggest plantation asset value is producing plants, which is Rp25.35 trillion. Producing plants increases in value by 7% compared with Rp23.77 trillion in 2017.

152

Aset Tetap Fixed Assets

Pada 31 Desember 2018, total aset tetap bersih mencapai Rp61,55 triliun, meningkat 10% dibandingkan Rp55,97 triliun pada periode tahun sebelumnya. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp5,58 triliun dari 2017 hingga 2018.

Komponen yang meningkat paling besar yaitu nilai aset dalam penyelesaian. Pada Desember 2018, total aset tetap dalam penyelesaian mencapai Rp4,2 triliun, naik sebesar Rp1,32 triliun atau meningkat sebesar 46% dibandingkan Rp2,90 triliun pada 2017.

Komponen paling besar dalam total nilai aset tetap yaitu Tanah sebesar Rp42,7 triliun, serta aset tetap lain lain sebesar Rp30,08 triliun.

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset tetap. Kelompok Usaha melakukan penilaian kembali hak atas tanah untuk tujuan akuntansi. Surplus revaluasi aset tetap Kelompok Usaha dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain dan kepentingan nonpengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.

On 31 December 2018, total net fixed asset is Rp61.55 trillion, increases by 10% compared with Rp55.97 trillion in the previous year period. It means there is around Rp5.58 trillion increases from 2017 to 2018.

The component with the biggest increase is asset in settlement value. On December 2018, total fixed asset in settlement reaches Rp4.2 trillion, increases by Rp1.32 trillion or 46% compared with Rp2.90 trillion in 2017.

The biggest component in total fixed asset value is Land, which is Rp42.7 trillion and other fixed assets, which is Rp30.08 trillion.

The management believes that the impairment above is sufficient to cover possible loss from fixed asset impairment. The Business group revalues land rights for accounting purposes. Surplus of revaluation of fixed asset of the Business Group is recorded as other comprehensive incomes and non-controlling interest in consolidated financial position report.

Certain fixed asset is used as collateral for short-term bank loan and long-term loan.


KEPEMILIKAN LANGSUNG

a. Tanah 42,784,182,730,905 38,367,818,364,168 4,416,364,366,737 12

b. Bangunan dan prasarana 10,517,169,581,624 10,054,836,154,687 462,333,426,937 5

c. Mesin dan peralatan pabrik 21,131,068,505,171 19,946,122,653,427 1,184,945,851,744 6

d. Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya 1,211,208,192,782 1,107,119,755,993 104,088,436,789 9

e. Peralatan pertanian dan kantor 1,917,081,369,470 1,858,454,831,627 58,626,537,843 3

g. Instalasi pembibitan 182,610,873,124 186,512,215,937 (3,901,342,813) (2)

h. Aset agrowisata 14,593,994,927 14,599,662,012 (5,667,085) (0)

i. Aset tetap lain-lain 30,083,008,030 29,712,346,052 370,661,978 1

ASET DALAM PENYELESAIAN 4,237,879,026,302 2,908,869,526,442 1,329,009,499,860 46

ASET SEWA PEMBIAYAAN 38,991,240,786 37,106,366,366 1,884,874,420 5

Total nilai tercatat 82,064,868,523,121 74,511,151,876,711 7,553,716,646,410 10

AKUMULASI PENYUSUTAN (20,343,560,066,744) (18,412,102,036,209) (1,931,458,030,535) 10

RUGI PENURUNAN NILAI (165,264,494,191) (126,872,141,242) (38,392,352,949) 30

TOTAL ASET TETAP BERSIH 61,556,043,962,186 55,972,177,699,260 5,583,866,262,926 10

153

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Aset Tak Berwujud (Rp) Intangible Assets (Rp)

Pembibitan (Rp) Nurseries (Rp)

Pada Desember 2018, tercatat nilai bersih aset terwujud sebesar Rp404,47 miliar. Nilai tersebut menurun sebesar Rp19,34 miliar dari Rp423,81 miliar pada 2017. Setidaknya terjadi penurunan sekitar 5%, dikarenakan adanya kenaikan akumulasi amortisasi.

On December 2018, the recorded net value of tangible asset is Rp404.47 billion. The value declines by Rp19.34 billion from Rp423.81 billion in 2017. There is at least around 5% decline due to increased accumulated amortization.

Total persediaan bibit pada 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp179,32 miliar. Nilai tersebut menurun 4% atau sebesar Rp6,63 miliar dibandingkan Rp179,32 miliar pada periode tahun sebelumnya.

Persediaan bibit merupakan biaya kegiatan pembibitan kelapa sawit, karet dan tanaman produktif lainnya sebelum dipindahkan ke areal lahan yang akan ditanami. Biaya ini terdiri dari biaya pengadaan kecambah, biaya pemeliharaan bibit, gaji dan upah, penelitian dan seleksi dan biaya lainnya.

Kapitalisasi penyusutan aset tetap ke pembibitan selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 210.900.132 dan nihil.

Total seed stock on 31 December 2018 is recorded to be Rp179.32 billion. The value declines by 4% or Rp6.63 billion compared with Rp179.32 billion in the previous year period.

Seed stock is nursery activity cost of palm oil, rubber and other productive plants before being moved to areas to be cultivated. The cost consists of sprout procurement cost, seed maintenance cost, salary and wage, research and selection and other costs.

Capitalizations of fixed asset depreciation throughout 2018 and 2017 are Rp210,900,132 and nil, respectively.


Beban Tangguhan Hak atas Tanah 874,497,946,534 871,146,441,475 3,351,505,059 0

Akumulasi Amortisasi (470,024,229,370) (447,328,513,042) (22,695,716,328) 5

Nilai Tercatat Bersih 404,473,717,164 423,817,928,433 (19,344,211,269) (5)


Kelapa Sawit 116,958,112,349 131,155,793,516 (14,197,681,167) (11)

Karet 26,700,519,689 21,554,015,164 5,146,504,525 24

Lainnya 35,670,446,529 37,563,631,946 (1,893,185,417) (5)

Cadangan kerugian penurunan nilai - (4,304,731,239) 4,304,731,239 (100)

179,329,078,567 185,968,709,387 (6,639,630,820) (4)

Taksiran Tagihan Pajak (Rp) Estimated Tax Invoice (Rp)

Jumlah total taksiran pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp875,45 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6,76 miliar atau 1% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp868,68 triliun.

Total estimated tax and objection to result of tax audit on 31 December 2018 is recorded to be Rp875.45 billion, increases by Rp6.76 billion or 1% compared with 31 December 2017, which was Rp868.68 trillion.


Taksiran Tagihan Pajak 875,450,652,890 868,685,145,058 6,765,507,832 1

154

Aset Tidak Lancar Lainnya (Rp) Other Non-current Assets (Rp)

Liabilitas (Rp) Liability (Rp)

Jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2018 mencapai Rp570,833 miliar, dengan jumlah akumulasi amortisasi mencapai Rp905,83 miliar dan cadangan penuruna kerugian sebesar Rp169,26 miliar. Nilai bersih aset tidak lancar lainnya tersebut berkurang Rp11,66 miliar atau setara 2% dari Rp582,49 miliar pada akhir 2017.

Total non-current asset on 31 December 2018 is Rp570.833 billion, with total accumulated amortization reaching Rp905.83 billion and reserve for impairment loss of Rp169.26 billion. Net value of other non-current assets declines by Rp11.66 billion or equal to 2% from Rp582.49 billion at the end of 2017.

Kewajiban atau liabilitas perusahaan memiliki pengertian sebagai kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Pada 31 Desember 2018, jumlah Liabilitas perseroan mencapai Rp66,92 triliun, mengalami kenaikan tipis 1% atau bertambah senilai Rp834,64 miliar dari posisi Rp66,09 yang merupakan liabilitas pada 2017.

Terjadi peningkatan sebesar 4% pada liabilitas jangka pendek, dari Rp23,46 triliun pada 2017, menjadi Rp24,47 triliun pada 2018. Secara keseluruhan liabilitas jangka panjang merupakan yang terbesar dengan nilai Rp42,25 triliun.

Company liability is defined as current obligation which occurs from past event, whose settlement is predicted to cause outflow from company resources which contain economic benefit.

On 31 December 2018, total Company Liability reaches Rp66.92 trillion, slightly increases by 1% or Rp834.64 billion from Rp66.09, which was the liability in 2017.

There is 4% increase on short-term liability from Rp23.46 trillion in 2017 to Rp24.47 trillion in 2018. Overall, long-term liability is the biggest with Rp42.25 trillion.


Aset tidak produktif 941,688,432,958 1,185,556,159,952 (243,867,726,994) (21)

Uang muka kontraktor 224,472,046,039 247,099,777,505 (22,627,731,466) (9)

Beban tangguhan 174,591,139,028 146,637,335,115 27,953,803,913 19

Uang mka pengurusan hak pengelolaan lahan 51,485,745,590 51,035,907,811 449,837,779 1

System dan software 44,533,903,115 46,620,262,525 (2,086,359,410) (4)

Tanaman Holtikultura 34,506,503,240 31,863,761,022 2,642,742,218 8

Beban KSO 32,442,529,922 32,442,529,922 - -

Prefinancing Gampong Aceh 20,865,863,204 20,865,863,204 - -

Lain lain 121,338,354,130 110,353,258,895 10,985,095,235 10

Jumlah 1,645,924,517,226 1,872,474,855,951 (226,550,338,725) (12)

Jumlah Akumulasi Amortisasi (905,830,530,468) (1,122,153,958,314) 216,323,427,846 (19)

Cadangan kerugian penurunan nilai (169,260,499,024) (167,822,953,022) (1,437,546,002) 1

Jumlah Aset Tidak Lancar Bersih 570,833,487,734 582,497,944,615 (11,664,456,881) (2)


Liabilitas Jangka Pendek 24,473,904,520,806 23,467,725,674,077 1,006,178,846,729 4

Liabilitas Jangka Panjang 42,451,269,262,424 42,622,804,198,936 (171,534,936,512) (0)

Total Liabilitas 66,925,173,783,230 66,090,529,873,013 834,643,910,217 1

155

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Ekuitas (Rp) Equity (Rp)

Arus Kas (Rp) Cash Flow (Rp)

Kepemilikan PTPN III selaku Holding Perkebunan dipunyai oleh Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2018 ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp53,49 triliun mengalami peningkatan 15% dibandingkan Rp46,63 triliun pada periode 2017. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp6,85 triliun.

PTPN III as Holding Perkebunan is owned by the Republic of Indonesia. On 31 December 2018, the equity of the Company is recorded to be Rp53.49 trillion, which increases by 15% from Rp46.63 trillion in 2017 period. It means there is Rp6.85 trillion increases.


Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham-nilai nominal Rp1.000.000 per Saham, Modal dasar-54.000.000 saham, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

34,059,877,000,000 34,059,877,000,000 - -

Komponen ekuitas lainnya (14,245,475,183,681) (14,246,272,750,881) 797,567,200 (0)

Modal Sumbangan 337,845,477,532 337,845,477,532 - -

Penghasilan komprehensif lain 37,564,184,605,335 33,214,917,279,521 4,349,267,325,814 13

Saldo laba

a. Ditentukan penggunaannya 1,603,336,878,563 1,603,336,878,563 - -

Belum Ditentukan penggunaannya (10,387,512,490,333) (12,302,326,232,988) 1,914,813,742,655 (16)

Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Induk

48,932,256,287,416 42,667,377,651,747 6,264,878,635,669 15

Kepentingan Non Pengendali 4,560,865,078,698 3,966,607,351,768 594,257,726,930 15

Total Ekuitas 53,493,121,366,114 46,633,985,003,515 6,859,136,362,599 15


Arus Kas yang digunakan untuk operasi 4,385,825,459,853 5,267,937,167,560 (882,111,707,707) (17)

Arus Kas berish untuk Investasi (4,613,472,267,775) (3,618,277,322,605) (995,194,945,170) 28

Arus kas bersih digunakan untuk pembiayaan (1,117,208,117,243) (1,916,959,965,324) 799,751,848,081 (42)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (1,344,854,925,165) (267,300,120,369) (1,077,554,804,796) 403

Dampak Netto Selisih kurs 3,359,717,357 (1,918,270,735) 5,277,988,092 275

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 3,545,974,554,476 3,815,192,945,580 (269,218,391,104) (7)

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2,204,479,346,668 3,545,974,554,476 (1,341,495,207,808) (38)

156

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas PiutangAbility to Pay Debt and Collectibility of Receivables

Terdapat rasio likuiditas dan solvabilitas guna mengukur kesehatan perusahaan dalam hal kemampuan membayar utang. Berikut rasio-rasio itu digambarkan:

RASIO LIKUIDITASRasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek, dengan membandingkan keberadaan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

There is a liquidity and solvency ratio to measure Liquidity and solvability ratios are used to measure company health in terms of ability to pay debt. The ratios are described below:

LIQUIDITY RATIOThe ratio described company’s ability to pay short-term liability by comparing current asset with short-term liability.

Nilai Aset Konsolidasi per 31 Desember 2018 mencapai 10,58% dibawah RKAP per 31 Desember 2018. Realisasi Tahun 2018 perusahaan masih membukukan Gross Profit Margin sebesar 26,49% atau di bawah RKAP Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar 27,25% dan di bawah realisasi 2017 sebesar 31,06%. Net Profit Margin sebesar 0,86% di bawah RKAP Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar 3,76%.

Consolidated Asset Value per 31 December 2018 reaches 10.58% below RKAP per 31 December 2018. The realization of 2018 still records Gross Profit Margin of 26.49% or below RKAP 2018, which is budgeted to be 27.25%, and below the realization of 2017 of 31.06%. Net Profit Margin is 0.86% below RKAP 2018, which is budgeted to be 3.76%.


Aset Lancar 14,087,164.00 14,082,454.00 4,710.00 0.03

Liabilitas Jangka Pendek 24,273,905.00 23,467,726.00 806,179.00 3.44

Rasio Likuiditas 0.58 0.60 (0.02) (3.29)

Uraian Realisasi 2017 Realisasi 2018 RKAP 2018 %Perubahan

PROFITABILITAS

Gross Profit Margin 31,06 26,49 85,28 97,19

Net Profit Margin 1,05 0,86 (18,35) 177,24

RENTABILITAS

Return On Asset 1,26 0,67 52,89 164,66

Return On Equity 1,08 0,83 (23,81) 184,82

LIKUIDITAS

Current Ratio 60,01 57,56 95,92 71,44

SOLVABILITAS

Debt Equity Ratio 59:41 56,44 88,28 86,08

157

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

KOLEKTABILITAS PIUTANG (Rp) RECEIVABLES COLLECTIBILITY (Rp)


Piutang Usaha 1,401,273,411,878 767,721,846,927 633,551,564,951 83

Penyisihan kerugian penurunan nilai (165,415,151,315) (154,239,423,205) (11,175,728,110) 7

Total Piutang Usaha 1,235,858,260,563 613,482,423,722 622,375,836,841 101

Piutang Lain-lain 809,761,251,406 643,028,288,648 166,732,962,758 26

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (126,977,840,207) (118,103,680,261) (8,874,159,946) 8

Total Piutang Lain-lain 682,783,411,199 524,924,608,387 157,858,802,812 30

Piutang Lain-lain jangka panjang -

Penyisihan Piutang Lain-lain jangka panjang -

Total Piutang Lain-lain jangka panjang -

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisinan kerugian penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang.

Account receivables and other receivables are initially recognized to be equal to fair value and then measured on amortized acquisition cost using effective interest rate method, subtracted by allowance for depreciation. If receivable is expected to be collected within one year or less (or within normal operating cycle of business if longer), the receivable is categorized as current asset. If more, the receivable is presented as non-current asset.

The Company Management believes that allowance for impairment loss of the receivables is sufficient to cover possible uncollected receivables.

158

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/hutang yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Capital structure is balance between owner’s equity usage and loan/debt which consists of short-term debt and long-term debt.

Struktur ModalCapital Structure

Uraian Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

Liabilitas Jangka Pendek 24,473,904,520,806 23,467,725,674,077

Liabilitas Jangka Panjang 42,451,269,262,424 42,622,804,198,936

Total Liabilitas 66,925,173,783,230 66,090,529,873,013

Ekuitas 53,493,121,366,114 46,633,985,003,515

Total Liabilitas dan Ekuitas 120,418,295,149,344 112,724,514,876,528

Rasio Liabilitas jangka pendek terhadap ekuitas 46 50

Rasio Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas 79 91

rasio total liabilitas terhadap ekuitas 125 142

Kebijakan Struktur Modal Capital Structure Policy

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, Kelompok Usaha dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian. berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Kelompok Usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The main objective of Business Group capital management is ensuring healthy capital ratio maintenance to support business and maximize reward for shareholders. Moreover, the Business Group is required by the Law of Limited Liability effective 16 August 2007 to contribute up to 20% of issued and fully paid-in share capital into reserve fund which may not be distributed. The external capital requirement will be considered by the Business Group in the next General Meeting of Shareholders.

The Business group manages capital structure and makes adjustment based on changes on economic condition to maintain and adjust the capital structure. The Business Group may adjust dividend payment to shareholders, capital return to shareholders or issue new shares. There is no change of objective, policy and process for years ending 31 December 2018 and 2017. The Business Group’s policy is maintaining healthy capital structure to secure access to financing at fair cost.

159

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Di tahun 2018 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

In 2018, the Company doesn’t make any material bond on capital investment.

Material Bond for Capital Investment

Perbandingan Target dan Realisasi 2018Comparison of Target and Realization of 2018Laporan Laba (Rugi)

Rp Miliar

UraianTahun 2018

Tahun 2017%Perubahan

Real RKA RKAP 2017Pendapatan 32.864 49.262 35.198 66,71 93,37

Beban Pokok Penjualan 24.230 35.836 24.237 67,61 99,97

Laba Kotor 8.634 13.426 10.961 64,31 78,77

Perubahan nilai wajar aset biologis (53) - (69) - -

Beban Usaha 6.856 8.415 6.999 78,27 94,10

Laba Usaha 1.995 5.011 3.893 39,81 51,25

Beban Bunga 2.709 2.571 2.317 105,37 116,92

Pendapatan (Beban) lain-lain 1.493 41 (237) 3.641,46 (629,96)

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi 23 57 82 40,35 28,05

Laba (Rugi) Sebelum PPh 302 2.538 1.421 31,60 56,44

Beban PPh 520 683 1.050 76,13 49,52

Laba (Rugi) Setelah PPh 282 1.855 371 15,20 76,01

Income statement

Laporan Posisi KeuanganRp Miliar

UraianTahun 2018

Tahun 2017%Perubahan

Real RKA RKAP 2017ASET

Aset Lancar 14.441 20.599 14.608 70,11 98,86

Aset Tetap 106.048 114.072 98.193 92,97 108,00Total Aset 120.489 134.671 112.301 89,47 106,82LIABILITAS & EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek 24.185 25.566 23.326 94,60 103,68

Liabilitas Jangka Panjang 42.817 54.213 42.866 78,98 99,89

Total Liabilitas 67.002 79.779 66.192 83,98 101,22Total Ekuitas 53.487 54.892 46.609 97,44 114,76Total Liabilitas & Ekuitas 120.489 134.671 112.801 89,47 106,82

Financial Position Report

160

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

There is no important event after the date of Balance, which requires adjustment and disclosure in financial report.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan AkuntanMaterial Information and Fact Happening after Date of Accountant Report

Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi EkonomiBusiness Prospect, Industrial Condition and Economic ConditionTerdapat sejumlah tren utama (mega trends) pada industri perkebunan global dan regional saat ini. Tren utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tren permintaan (demand), pasokan (supply), regulasi, produktivitas dan inovasi, serta eksternalitas.

Dari sisi permintaan contohnya, konsumen yang memiliki kemampuan ekonomi paling rendah mulai menginginkan pola ‘diet barat’ karena adanya efek globalisasi, sehingga terdapat perubahan preferensi dalam pemilihan makanan.

Sentimen lainnya yang mempengaruhi sisi permintaan yaitu Konsumen dari pasar yang sudah berkembang mencari bahan baku yang ramah lingkungan dan rantai nilai pasokan yang dapat diaudit secara transparan mulai dari asal bahan baku masing-masing produk hingga ke bahan baku primernya.

There are a number of main trends (mega trends) in the global and regional plantation industries today. The main trends can be grouped into demand, supply, regulation, productivity and innovation, and externality trends.

For example, in terms of demand, consumers who have the lowest economic ability start to want ‘Western diet’ due to globalization, thus changing food preference.

Another sentiment which affects demand is consumers from developed markets look for environmentally-friendly materials and supply value chair which can be audited transparently from raw material origins of each product to primary material.

In terms of supply, many youths leave rural areas, reducing HR, thus limiting agricultural capacity

161

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Dari sisi pasokan, Banyaknya anak muda yang meninggalkan daerah pedesaan yang mengurangi jumlah SDM sehingga akan membatasi kapasitas pertanian di negara berkembang, kecuali produktivitas ditingkatkan termasuk dengan mengoptimalkan operasional dengan menggunakan teknologi.

Sedangkan secara global, Tarif ekspor/impor memberikan dampak pada tingkat keekonomisan produk perselisihan perdagangan global akan berdampak pada perdagangan komoditas perkebunan.

Sedangkan dari sisi domestik, masih terdapat prospek positif seperti Defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh tingginya impor terutama minyak mentah dan komoditas pertanian (seperti beras, gula) dan peternakan (daging).

Defisit neraca perdagangan ini diperburuk dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Hal ini mengakibatkan semakin pentingnya peran produk perkebunan seperti minyak sawit untuk mengurangi impor minyak mentah.

Sejalan dengan tren tersebut, di tengah perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0%-5,4%.

Adapun, inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5%-4,5% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile food dan administered prices, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar Rupiah.

Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.

in developing countries, unless productivity is increased, including by optimizing operations using technology.

Globally, export/import tariff impact economic level of product. Global trade dispute will impact plantation commodity trade.

Domestically, there are positive prospects such as trade balance deficit due to high import, especially crude oil and agricultural (such as rice, sugar) and farming (meat) commodities.

The trade balance deficit is worsened by weakening exchange rate of Rupiah to US dollar. It makes the role of plantation products, such as palm oil, more important to reduce crude oil import.

In line with the trend, amid estimated weakening global economy, Indonesia’s economic growth in 2019 is estimated to increase to 5.0%-5.4%.

Meanwhile, 2019 inflation remains controlled around the targeted 2.5%-4.5% by maintaining price pressure from demands, volatile food and administered prices, inflation expectation, and stable exchange rate of Rupiah.

Current transaction deficit of 2019 will decline to around 2.5% of GDP with steps of import control and increase of export and tourism.

162

PRODUK KELAPA SAWIT PALM OIL PRODUCT

Berdasarkan kondisi historis, komoditas kelapa sawit memiliki tantangan dari segi harga yang memiliki tren menurun. Data tersebut diungkapkan BMI Fitch Solutions, Analisis PwC Strategy.

Harga CPO pada pertengahan tahun 2018 lebih rendah 59% daripada harga tertingginya yang sempat tercapai pada tahun 2011. Tren harga yang ditunjukkan dari tahun 2008 hingga 2018 pun bersifat menurun.

Meskipun secara historis harga CPO memiliki tren menurun, proyeksi harga pada periode selanjutnya memiliki tren pertumbuhan positif, yakni sekitar 2%-3% per tahun.

Forecast harga CPO secara umum memiliki tren yang cukup positif, meskipun terdapat skenario pesimis yang memprakirakan harga CPO akan terus menurun.

Kecenderungan forecast yang positif ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk faktor permintaan dan pasokan, dinamika produk substitusi, faktor regulasi sektor terkait, dan inventory yang dipengaruhi oleh eksternalitas cuaca.

Dari segi pasokan, neraca permintaan dan pasokan saat ini cenderung oversupplied. Hal ini dikarenakan stok minyak sawit Malaysia masih tinggi, sedangkan Uni Eropa semakin memperketat regulasi terkait minyak sawit.

Pada periode selanjutnya, hal yang menjadi kunci pertumbuhan permintaan untuk minyak sawit adalah penggunaan minyak sawit untuk biodiesel dan oleokimia, di mana keduanya memiliki tren pertumbuhan positif. Driver harga pada jangka panjang adalah peningkatan harga minyak sayur yang merupakan substitusi dari minyak sawit, sehingga harga minyak sawit akan lebih kompetitif.

Sedangkan driver harga untuk jangka menengah adalah peningkatan produktivitas perkebunan dan outlook positif untuk industri hilir minyak sawit.

Based on historical condition, palm oil commodity faces challenge in price which has declining trend. The data is revealed by BMI Fitch Solutions, PwC Strategy Analysis.

CPO price in mid-2018 is 59% lower than the highest price which was achieved in 2011. The price trend shown from 2008 to 2018 also declines.

Although historically, CPO price has declining, price projection in the next period has positive growth trend around 2%-3% per year.

Forecast of CPO price gnerally has rather positive trend, although there is pessimistic scenario which predicts CPO price to keep declining. The positive forecast trend is encouraged by some factors, including supply, substitution product dynamics, regulation of related sector, and inventory affected by weather externality.

In terms of supply, the current balance of demand and supply tends to be oversupplied. It’s because Malaysia’s palm oil stock is still high, while European Union tightens the regulations on palm oil.

In the next period, the key of demand of growth for palm oil is palm oil usage for biodiesel and oleochemistry, both of which have positive growth trends. The driver of price in the long term is increased price of vegetable oil which substitutes palm oil, so that palm oil price will be more competitive.

Meanwhile, the driver of price in the medium-term is increased plantation productivity and positive outlook for downstream industry of palm oil.

163

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PRODUK KARET RUBBER PRODUCTS

Secara global, karet alam mengalami masa yang sulit yang ditandai dengan penurunan harga. Hal ini diakibatkan oleh oversupply karet alam secara global dan juga keberadaan substitusi karet alam berupa karet sintetis.

Hal ini dikarenakan oleh semakin cepatnya pertumbuhan karet sintesis yang memiliki fungsi substitusi terhadap karet alam yang salah satunya didorong oleh harga minyak mentah yang rendah. Meskipun produksi karet alam diproyeksikan untuk relatif konstan, harga karet alam tidak diperkirakan untuk membaik karena adanya karet sintesis.

Dari segi permintaan, Indonesia memiliki penyerapan yang rendah terhadap produksi karet alam untuk pemakaian dalam negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia sebagai negara pengekspor karet alam. Indonesia sendiri belum banyak memproses karet alamnya menjadi ban, yang merupakan produk utama karet alam.

Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya ekspor ban Indonesia dalam konteks global (ekspor ban Indonesia hanya berkontribusi 0,5% dari keseluruhan pasar ban dunia).

Indonesia masih tertinggal dari negara kompetitor terkait produktivitas tanaman karet. Hal ini dikarenakan oleh usia tanaman yang sudah tua dan rendahnya kapabilitas pendanaan petani rakyat yang mendominasi pangsa pasar produksi karet (~85% dari total pasar).

Kebijakan dan regulasi industri karet secara umum mendukung peningkatan harga dan pengembangan industri, akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup. Salah satu kebijakan yang diusung secara regional oleh International Rubber Council yang terdiri dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia adalah pembatasan ekspor dalam usaha peningkatan harga global.

Regulasi ini mampu meningkatkan harga untuk sesaat, namun dinilai tidak dapat menstabilkan harga untuk jangka panjang karena tidak menyelesaikan masalah inventory.

Globally, natural rubber has a difficult time characterized by price reduction. It’s due to oversupply of natural rubber globally and substitution of natural rubber in the form of synthetic rubber.

This is because of the accelerating growth of synthetic rubber which serves as a substitute of natural rubber, which is partially driven by low crude oil price. Although natural rubber production is projected to be relatively constant, the price of natural rubber isn’t predicted to improve due to synthetic rubber.

In terms of demand, Indonesia has low absorption of natural rubber production for domestic use. It makes Indonesia a natural rubber exporting country. Indonesia doesn’t mainly process its natural rubber into tire, yang which is the main product of natural rubber.

This is shown by Indonesia’s low tire export in the global context (Indonesia’s tire export only contributes 0.5% of overall world tire market).

Indonesia is still lagging from competitor countries in terms of rubber productivity. It’s because of old age of plants and low financing capability of smallholder farmers which dominate the market share of rubber production (~85% of total market).

The policies and regulations of rubber industry generally support increase price and industry development, but they’re not enough. One of the policies applied regionally by the International Rubber Council which consists of Thailand, Malaysia, and Indonesia is export restriction to increase global price.

The regulation could increase price temporarily, but is deemed unable to stabilize price in the long-term because it doesn’t solve the inventory problem.

164

PRODUK TEBU DAN GULA CANE AND SUGAR PRODUCTS

Secara global, industri gula mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, dengan pertumbuhan historis ~1% per tahun dan forecast pertumbuhan ~2% per tahun.

Pertumbuhan permintaan gula secara global dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, terdapat tekanan permintaan yang dikarenakan oleh tren konsumen yang semakin sadar akan kesehatan.

Tren konsumen yang memiliki kesadaran akan kesehatan diperkirakan akan terus meningkat, sehingga menyebabkan forecast pertumbuhan permintaan gula yang tidak meningkat secara signifikan.

Secara global, rendahnya permintaan gula memiliki pengaruh terhadap harga.

Akan tetapi, penurunan harga gula secara global lebih didorong oleh tingginya tingkat inventory gula akibat adanya oversupply dalam beberapa tahun ke belakang.

Pada periode selanjutnya, harga gula diperkirakan akan semakin volatile karena pengaruh perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi gula.

Di Indonesia, pasokan gula yang berasal dari produksi domestik tidak dapat memenuhi permintaan dalam negeri. Hal ini menyebabkan tingginya impor gula di Indonesia. Adapun negara asal impor gula terbesar untuk Indonesia berasal dari Thailand, yang disusul oleh Brazil dan Australia. Pada periode selanjutnya, produksi gula di Indonesia diperkirakan terus stagnan, sementara permintaannya akan terus meningkat sehingga impor gula tidak dapat dihindari.

Globally, sugar industry has relatively low growth with historical growth of ~1% per year and growth forecast of ~2% per year.

Sugar demand growth is globally affected by population growth. However, there is demand pressure due to the trend of consumers being increasingly aware of their health.

The trend of consumers with health-awareness is predicted to continue to increase, so that sugar demand growth forecast doesn’t increase significantly.

Globally, low sugar demand affects price. However, global sugar price decline is more encouraged by high sugar inventory due to oversupply in the past years.

In the next period, sugar price is predicted to be more volatile due to global climate change which significantly affects sugar production.

In Indonesia, sugar supply from domestic product can’t fulfill national demands. This leads to high sugar import in Indonesia. The biggest sugar importing country for Indonesia is Thailand, followed by Brazil and Australia. In the next period, sugar production in Indonesia is predicted to continue to be stagnant, while the demands keep increasing, so that sugar import is unavoidable.

165

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PRODUK TEH TEA PRODUCT

Secara global, pasokan teh masih cenderung oversupply. Kondisi oversupply tersebut dikarenakan banyaknya pemain yang meningkatkan produksinya untuk menangkap peluang yang ada.

Pada periode selanjutnya, tren tersebut diproyeksikan untuk terus terjadi. Konsumsi teh diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0% per tahun sedangkan produksi teh diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,7% per tahun. Meskipun pasokan the diperkirakan akan terus tinggi, harga teh secara historis terus meningkat.

Pada periode selanjutnya, industri teh memiliki tren untuk mengintegrasikan pabrik pengolahan agar lebih dekat dengan sumbernya, yang terutama berada di emerging market, untuk memungkinkan diproduksi dengan harga yang lebih rendah.

Hal ini akan mendorong konsumsi teh karena saat ini kondisi konsumsi teh per kapita masih rendah, sedangkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan keberadaan produsen teh akan menstimulasi konsumsi tersebut dengan lebih efektif.

Di Indonesia, konsumsi teh masih cenderung rendah sedangkan produksinya cukup mumpuni. Sebagian produksi teh Indonesia kemudian menjadi komoditas ekspor.

Globally, tea supply still tends to be oversupply. The oversupply happens because many players increase their productions to seize the existing opportunities.

In the next period, the trend is projected to continue. Tea consumption is predicted to grow by 3.0% per year, while tea production is predicted to grow by 4.7% per year. Although tea supply is predicted to continue to be high, tea price historically continues to increase.

In the next period, tea industry has a trend to integrate processing factory closer to production, especially in emerging market, to enable lower cost production.

This will encourage tea consumption because currently tea consumption per capita is still low, while economic growth is quite high and the presence of tea producers will stimulate the consumption more effectively.

In Indonesia, tea consumption still tends to be low, while the production is quite strong. Some of Indonesia’s tea production then becomes export commodity.

166

PRODUK KOPI COFFEE PRODUCT

Konsumsi kopi domestik terus meningkat karena peningkatan daya beli masyarakat Indonesia, urbanisasi, dan pemasaran yang baik dengan forecast pertumbuhan sebesar 5%-6% per tahun. Akan tetapi, produktivitas kopi di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain dan harga kopi masih stagnan.

Perkembangan pasar global yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup mendorong pemerintah Indonesia memperbaiki industri kopi nasional. Pemerintah Indonesia menyusun peta jalan kopi nasional dengan fokus pada pengembangan bibit unggul, penyesuaian lokasi tanam, dan peningkatan produktivitas.

Domestic coffee consumption continues to increase due to increased purchasing power of Indonesian people, urbanization, and good marketing with growth forecast of 5%-6% per year. However, coffee productivity in Indonesia is still low compared with other countries and coffee price is still stagnant.

Global market development which turns coffee into lifestyle encourages Indonesian government to improve the national coffee industry. Indonesian government prepares national coffee roadmap by focusing on excellent seed development, planting location adjustment, and increased productivity.

167

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PRODUK KAKAO COCOA PRODUCT

Konsumsi kakao di Indonesia diproyeksikan bertumbuh sebesar 5% per tahun yang didorong oleh peningkatan daya beli, urbanisasi, dan peningkatan kapasitas giling kakao.

Secara pasokan, produksi kakao diperkirakan akan turun sebesar 11% yang dikarenakan oleh turunnya harga kakao dan konversi lahan kakao, namun diperkirakan akan membaik pada beberapa tahun mendatang.

Regulasi maupun kebijakan sempat diterapkan untuk meningkatkan iklim industri kakao Indonesia, namun usaha-usaha tersebut belum berhasil. Kakao sendiri mudah terserang hama dan penyakit, sehingga terdapat kesulitan untuk memperluas area perkebunan secara agresif.

Cocoa consumption in Indonesia is projected to grow by 5% per year, driven by increased purchasing power, urbanization, and increased cocoa milling capacity.

In terms of supply, cocoa production is predicted to decline by 11% due to declining cocoa price and cocoa land conversion, but it’s predicted to improve in several years.

Regulations and policies are implemented to improve the climate of Indonesia’s cocoa industry, but the efforts haven’t succeeded. Cocoa is easily attacked by pests and diseases, so it’s difficult to expand plantation area aggressively.

168

Aspek PemasaranMarketing aspects

Harga jual produk unggulan yaitu CPO, PKO, PKM, Inti Sawit dan Karet ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar serta daya serap pasar yang cenderung fluktuatif. Oleh sebab itu PTPN III (Persero) harus mampu menghasilkan produk bermutu dengan biaya seefisien mungkin sebagai prasyarat utama.

Produk utama PTPN III adalah Minyak Sawit (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Mill (PKM) dan Inti Sawit (Kernel) serta produk Karet Olahan seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS), Crumb Rubber (CR) dan Lateks yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dan ditujukan untuk memenuhi pasar lokal dan ekspor.

The selling prices of leading products, which are CPO, PKO, PKM, Palm Kernel and Rubber, are determined by demand and offer mechanism which is formed in the market and absorption of market which tend to fluctuate. Therefore, PTPN III (Persero) must be able to produce quality product at efficient cost as the main requirement.

The main products of PTPN III are Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Mill (PKM) and Palm Kernel and Processed Rubber products such as Ribbed Smoked Sheet (RSS), Crumb Rubber (CR) and Latex which are marketed through PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) and aimed to fulfill local and export markets.

169

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Kebijakan DividenDividend Policy

Pada Tahun 2018, Perusahaan tidak membagikan dividen kas. Hal ini berkaitan dengan perhitungan terperinci mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan. Tanpa mengurangi hak dari RUPS Perusahaan untuk menentukan keputusan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan, maka peniadaan dividen kas yang dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan.

In 2018, the Company doesn’t distribute cash dividend. It’s related to detailed calculation of the financial health level of the Company. Without reducing the rights of the Company GMS to make other decisions consistent with the provisions of the Articles of Association of the Company, the absence of cash dividend to be distributed is related to Company profit in the related fiscal year.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Employee or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP) of the Company

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum melaksanakan program kepemilikan saham untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham.

Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait stock option yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga exercise, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

As of the end of the reporting period, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) hasn’t implemented stock ownership program for employees and/or management through stock offer or stock option offer.

Therefore, this Annual Report doesn’t present any information related to stock option owned by employees and management in terms of number of shares and exercise price, period, requirement for qualified employee and/or management.

170

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran UmumRealized Use of Fund from Public Offering

Sampai dengan akhir 2018, Perusahaan belum melakukan penawaran umum saham ke publik melalui pasar modal, sehingga belum ada dana hasil penawaran umum yang dapat digunakan Perusahaan untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai:

1. Total perolehan dana;

2. Rencana penggunaan dana;

3. Rincian penggunaan dana;

4. Saldo dana; dan

5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

As of the end of 2018, the Company hasn’t performed public offering of shares to the public through capital market, so there is no fund from public offering which can be used by the Company to develop the business. Therefore, there is no information regarding:

1. Total acquisition of fund;

2. Planned use of fund;

3. Details of use of fund;

4. Fund balance; and

5. Date of GMS/RUPO approval for change of use of fund

171

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/ModalMaterial Information on Investment, Expansion, Divested Business Merger/Consolidation, Acquisition or Loan/Capital Restructuring

Realisasi investasi Tahun 2018 hanya mencapai 36,46% dibandingkan dengan RKAP meskipun mengalami peningkatan 6,44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini disebabkan internal generated fund masing masing PTPN masih sangat minim sehingga manajemen perusahaan sangat selektif terhadap pelaksanaan kegiatan investasi. Tabel Investasi dapat dilihat di bawah ini:

Realized investment of 2018 is only 36.46% compared with RKAP despite 6.44% increase compared with the same period of the previous year. The condition is caused by very low internal generated fund of each PTPN, so that the company management is very selective on investment. Table of investment is presented below:

172

KeteranganReal

s/d Desember

Sd Desember 2018 Capaian (%)

Realisasi RKAP Realisasi RKAP

1. Investasi Tanaman

Kelapa Sawit 1.111.825 1.208.262 2.262.755 108,67 53,40

Karet 677.252 432.881 599.907 63,92 72,16

Kopi 104.689 106.082 93.514 101,33 113,44

Teh 35.303 24.678 46.439 69,90 53,14

Aneka Tanaman 408.550 245.598 342.806 60,11 71,64

Total Investasi Tanaman 2.337.619 2.017.500 3.345.421 86,31 60,31

2. Investasi Non Tanaman

Bangunan Rumah 94.450 33.506 249.136 35,47 13,45

Bangunan Perusahaan 163.419 172.779 1.309.158 105,73 13,20

Mesin dan Instalasi 995.221 1.229.322 4.846.594 123,60 25,36

Jalan, Jembatan dan saluran air 164.753 216.813 841.703 131,60 25,76

Alat Pengangkutan 34.066 88.347 266.710 259,34 33,12

Inventaris Kecil 164.789 115.466 469.592 70,07 24,59

Instalasi Pembibitan 5.942 9.141 - 153,83 -

Aktiva Dalam Konstruksi 762.978 1.284.797 1.790.261 168,39 71,77

HGU/Sertifikasi 282.107 207.318 1.214.709 73,49 17,07

Sapi Pola Pembiakan 411 - - - -

Aktiva Lain-lain 75.952 33.772 502.898 44,47 6,72

Total Investasi Non Tanaman 2.744.090 3.391.262 11.490.761 123,58 29,51

Total Investasi PTPN 5.081.709 5.408.762 14.836.182 106,44 36,46

-

3. Penyertaan Anak Perusahaan

Total Investasi & Penyertaan PTPN 5.081.709 5.408.762 14.836.182 106,44 36,46

Tabel 21. InvestasiTable 21. Investment (Rp Juta)

173

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

RESTRUKTURISASI RESTRUCTURINGHolding BUMN Perkebunan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi potensi sehingga dapat meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan (leverage), serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan.

Selain hal tersebut terdapat beberapa manfaat dari pembentukan Holding BUMN Perkebunan antara lain sebagai berikut :

a) Meningkatkan keunggulan kompetitif dengan skala usaha yang lebih ekonomis dan efisien

b) Mendorong tumbuhnya value creation

c) Mengalokasikan modal pada investasi yang strategis

d) Mempermudah akses sumber dana

e) Menggerakkan sektor riil

f) Meningkatkan profesionalisme di bidang agrobisnis

g) Meningkatkan PDB sektor perkebunan

h) Masing-masing PTPN Anak diarahkan menjadi perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh stake holder, sehingga tercipta etika bisnis yang sehat dan memiliki citra yang baik.

Holding BUMN Perkebunan is established to consolidate potential to increase competitiveness, strengthen financing ability (leverage), as well as business efficiency and effectiveness from improved performance of company and employee welfare.

Beside the above, there are some benefits of establishing Holding BUMN Perkebunan, including:

a) Increasing competitive advantage with more economic and efficient business scale

b) Encouraging the growth of value creation

c) Allocating capital in strategic investment

d) Easing access of source of fund

e) Driving the real sector

f) Improving professionalism in agrobusiness

g) Increasing GDP of plantation sector

h) Directing each Subsidiary PTPN to be public companies whose shares are owned by stakeholders, thus creating healthy business ethics and good image.

Anak Perusahaan

Sumber PendanaanTotal Eksposure

Pinjaman Talangan Kredit Penerusan Dukungan HoldingNilai

Penyaluran Nilai

Pinjaman

Outstanding Pokok Plafon Penarikan Outstanding Nilai Instrumen Cash Contingent

Liabilities Total

PTPN I 361.207 229.074 452.000 452.000 355.320 100.000 LoC Pinjaman DBS 584.394 100.000 684.394

PTPN II 369.684 75.747 882.800 882.800 793.963 790.000 LoC Pinjaman BRI 869.710 790.000 1.659.710

PTPN III - - - - -

PTPN IV - - - - -

PTPN V - - - - -

PTPN VI - - - - -

PTPN VII 782.288 557.031 950.000 853.097 840.035 1.397.066 - 1.397.066

PTPN VIII 278.302 278.302 743.400 696.000 691.550 969.852 - 969.852

PTPN IX 332.936 166.936 900.000 895.176 894.176 1.061.112 - 1.061.112

PTPN X 450.000 250.000 50.000 50.000 - 600.000

- LoC Pinjaman Mandiri

- LoC UMTN PTPN X

250.000 600.000 850.000

PTPN XI 593.806 372.000 - - 372.000 - 372.000

PTPN XII 285.008 255.008 400.000 400.000 390.000 645.008 - 645.008

PTPN XIII 2.417.302 1.852.302 345.000 342.207 321.401 - 2.173.703 - 2.173.703

PTPN XIV 255.276 253.276 307.000 124.741 121.335 374.611 - 374.611

PTKPBN 104.180 104.180 - - - - 104.180 104.180

Total 6.229.989 4.393.857 5.030.200 4.695.022 4.407.779 1.490.000 - 8.801.636 1.490.000 10.291.636

Tabel 32. Pendanaan PTPN Anak dari HoldingTable 32. PTPN Subsidiary Funding from Holding

174

Tabel 33. Restrukturisasi Hutang Perbankan EksistingTable 33. Restructuring of Existing Banking Debts

PTPN Kreditur Jenis FasilitasJumlah

Keterangan(Rp Miliar)

1 PTPN VII

SINDIKASI KMK dan KI 5.076Perpanjangan Tenor sampai tahun 2028. Perubahan Angsuran Pokok. Step up Interest.

BNI KMK 300Perpanjangan Tenor sampai tahun 2027. Perubahan Jenis Fasilitas KMK. Step up Interest.

2 PTPN VIII

SINDIKASI KMK dan KI 1.444Perpanjangan Tenor sampai tahun 2028. Perubahan Angsuran Pokok. Step up Interest.

MANDIRI KMK 200Perpanjangan Tenor sampai tahun 2027. Perubahan Jenis Fasilitas KMK. Step up Interest.

3 PTPN IX BRI KMK 406Perpanjangan Tenor sampai tahun 2027. Perubahan Jenis Fasilitas KMK. Step up Interest.

4 PTPN XIII

MANDIRI

KMK dan KI

2.200 Perpanjangan Tenor (2023-2031), Penurunan Bunga 9,75-8%

BRI 455 Penyelesaian Kewajiban Hutang Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri dengan total ±Rp 2.4 Triliun melalui pinjaman dari PTPN IV dan sisanya kewajiban hutang Bank BRI dan BRI Agro dengan nilai ±Rp 605 Miliar diselesaikan melalui pinjaman dari PTPN III (Persero)

BANK SYARIAH MANDIRI 200

BRI AGRO 150

Total 10.431

175

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Infomasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak AfiliasiMaterial Transaction Information Containing Clash of Interests or Transaction with Affiliated Party

Perusahaan beserta Kelompok Usaha, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, beberapa asosiasi perusahaan perkebunan, beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas kredit modal kerja, penyewaan kendaraan dan peralatan kantor, pemberian pinjaman modal kerja kepada perusahaan afiliasi dan lain-lain.

The company and Business Group performed transactions with related parties, which are several banks controlled by the Central Government and Local Governments, several plantation company associations, several employee cooperatives and employee cooperative center in the form of current account placement, deposit and working capital credit facility, vehicle and office equipment rental, provision of working capital loan to affiliated companies, etc.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja PerusahaanChange to Legislation and Its Impact on the Performance of the CompanyPada tahun 2018 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan Kelompok Usaha PTPN III.

In 2018, there is no change to legislations which significantly affect PTPN III Business Group.

176

Perubahan Kebijakan AkuntansiAccounting Policy Change

Sehubungan dengan perkembangan revisi PSAK terkini yang mengikuti perubahan IFRS (InternationalFinancial Reporting Standards) maka telah dibentuk TIM Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN yang beranggotakan dari seluruh PTPN sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) Nomor. 3.05/SKPTS/130/2017 tentang Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN tanggal 30 November 2017 yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun COA (Chart Of Account) berbasis ERP

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN berdasarkan PSAK terkini berbasis IFRS yang selaras dan terintegrasi dengan program ERS PTPN I s.d XIV

3. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan akuntansi pekebunan yang telah diperbaharui

4. Melakukan evaluasi terhadap penerapan penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku di PTPN I s.d XIV

Tim telah melaksanakan inhouse training PSAK terkait update kebijakan perkebunan dengan narasumber dari profesional dan akademisi dalam rangka reiview Gap analysis dan pembahasan implementasi PSAK terkini, terutama terkait PSAK 69 Agrikultur (adopsi IAS 41 - Agriculture) yang sangat berpengaruh pada industri perkebunan. Implementasi PSAK 69 Agrikultur ini sudah di terapkan efektif 1 Januari 2018 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor : .05/SE/PTPN/15/2017 Perihal Kebijakan Akuntansi Agrikultur.

Related to the latest PSAK revision which follows the change of IFRS (International Financial Reporting Standards), PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team with members from all PTPNs consistent with the Decree of the Board of Directors of PTPN III (Persero) Number. 3.05/SKPTS/130/2017 on PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team dated 30 November 2017 which has the following tasks:

1. Preparing COA (Chart Of Account) based on ERP

2. Preparing and setting PTPN Plantation Accounting policy based on the latest IFRS-based PSAK in line and integrated with the ERS programs of PTPN I to XIV

3. Socializing updated planation accounting policy

4. Evaluating the implementation of accounting policy applied in PTPN I to XIV

The team has performed in-house training of PSAK related to the update of plantation policy with sources from the professionals and academicians to review Gap analysis and discuss the implementation of the latest PSAK, especially related to PSAK 69 Agriculture (adoption of IAS 41 - Agriculture) which significantly affects the plantation industry. The implementation of PSAK 69 Agriculture is effective 1 January 2018 with the issuance of Circular Number: .05/SE/PTPN/15/2017 on Agricultural Accounting Policy.

.

177

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Informasi Kelangsungan UsahaBusiness Continuity Information

ASUMSI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY ASSUMPTION

Sampai dengan tahun 2018, PTPN III tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

As of 2018, PTPN III doesn’t have anything which significantly affects the business continuity in the short-term and long-term.

Peluang usaha komoditi perkebunan di masa yang akan datang akan semakin baik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian baik regional maupun global, harga jual komoditi perkebunan diharapkan akan semakin baik dan produksi juga mengalami peningkatan.

Dalam rangka mengamankan kelangsungan usaha, Perusahaan senantiasa melakukan kajian risiko dan mitigasi secara berkala terhadap aspek-aspek strategis dengan baik. Selain memantau risiko utama tersebut, Perusahaan juga memantau berbagai risiko dengan kategori kritikal dan ekstrem di bidang operasional, SDM, lingkungan maupun aspek lainnya, diikuti upaya mitigasi.

Selain itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan produksi, diantaranya dengan melakukan pengendalian proses pada Stasiun Sterilizer, Stasiun Press dan Stasiun Klarifikasi sehingga lossis pada Buah Ikut Tandan Kosong (BITK), serabut press dan drab akhir dapat diminimalisir, menggunakan stimulansia untuk meningkatkan produksi tanaman karet, terutama mengoptimalkan produksi TM karet tua yang akan didongkel dan melakukan klaste isasi guna optimalisasi kapasitas giling tebu.

Di samping itu, Perusahaan juga berupaya untuk senantiasa meningkatkan mutu dari produk-produk yang dihasilkan seperti meningkatkan kualitas BBT (Bahan Baku Tebu) yang MBS (manis, bersih dan segar) melalui penyesuaian jadual tebang berdasarkan kondisi real yang ada dilapangan serta perlakuan ekstra untuk mendapatkan mutu tebu yang optimal.

The business opportunities of planation commodities in the future will be better as regional and global economic conditions improve, so that the selling prices of plantation commodities are expected to increase and production also increases.

In order to secure business continuity, the Company always performs risk assessment an mitigation regularly on strategic aspects well. Besides monitoring the main risks, the Company also monitors various risks with critical and extreme category in operational, HR, environmental and other aspects, followed by mitigation efforts.

Furthermore, the Company attempts to always optimize production, including by controlling process at Sterilizer Station, Press Station and Clarification Station so that the losses on Empty Bunch (BITK), press fiber and final drab can be minimized, using stimulants to improve rubber production, especially optimizing old rubber TM production to be removed and clustering to optimize sugar cane milling capacity.

Moreover, the Company also attempts to always improve the quality of products, such as improving the quality of BBT (Sugar Cane Raw Material) which is MBS (sweet, clean and fresh) through adjustment of cutting schedule based on real condition in the field and extra treatment to get optimal sugar cane quality.

178

“To achieve efficient and effective management system to realize value for shareholders for Holding perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) the Company consistently implements GCG, which is defined as mindset and work pattern applied on all levels of the company to improve transparency and accountability.”

“Guna mencapai sistem manajemen yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku kepentingan Bagi Holding perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) maka Perseroan konsisten menerapkan GCG yang didefinisikan sebagai pola pikir dan pola kerja yang diterapkan di seluruh jajaran perseroan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.”

179

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

05Tata Kelola PerusahaanCorporate governance

180

Tata Kelola PerusahaanCorporate governance

Prinsip-prinsip GCG yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen agar penerapan GCG tidak hanya memenuhi (comply) dengan ketentuan yang berlaku, namun penerapan juga dilakukan dengan mengacu kepada praktik-praktik terbaik (beyond compliance).

Penerapan prinsip-prinsip GCG Perseroan didasarkan pada standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendasarkan penerapan GCG pada Peraturan Menteri BUMN No. Per–01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. Per–09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Penerapan GCG tersebut dimaksudkan untuk menjadikan GCG sebagai dasar operasional Perusahaan, seperti yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan tanggung jawab.

Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau

The principles of GCG implemented by the Company are in line with the principles formulated by OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). The management of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is committed so that GCG implementation doesn’t only comply with applicable provisions, but also performed by referred to the best practices (beyond compliance).

The implementation of the principles of GCG of the Company is based on the standards applied nationally and internationally. The Company as a State-Owned Enterprise (SOE) bases GCG implementation on the Regulation of the Minister of SOE No. Per–01/MBU/2011 jo. Regulation of the Minister of SOE No. Per–09/MBU/2012 on Good Corporate Governance Implementation on SOE.

The GCG implementation is intended to make GCG the operational basis of the Company as established by Law No. 19 of 2003 on SOE that the Board of Directors and Board of Commissioners in performing their duties must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence and responsibility.

To be able to realize a company which is trusted by shareholders, has excellent performance, and grows continuously, the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity is required.

181

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Good Corporate Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan.

Dengan berpegang pada komitmen tersebut, PTPN III (Persero) senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bagian dari komitmen Perseroan untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.

Tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) diyakini menjadi dasar bagi peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan ekspektasi shareholders dan stakeholders.

Melalui penerapan GCG, diharapkan perusahaan mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan mampu meraih keunggulan daya saing secara berkelanjutan. Wujud komitmen manajemen dalam upaya untuk menerapkan GCG secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan tergambar dari visi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yaitu: “Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik”.

By holding on to that commitment, PTPN III (Persero) always follows the development of best management practices at national, regional and international levels which is relevant and in accordance with its needs. This is a part of the Company’s commitment to encourage the realization of a solid and independent company.

Good Corporate Governance (GCG) is believed to be the basis for sustainable improvement of the performance of the company in accordance with the expectation of the shareholders and stakeholders. Through GCG implementation, the company is expected to be able to protect the interests of all shareholders and able to obtain sustainable competitive advantage. The form of management commitment is the effort to implement GCG in planned, systematic, and sustainable manner is described in the vision of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) which is: “Becoming a world-class agribusiness company with excellent performance and performing the best business management”.

182

Penerapan Prinsip Tata KelolaImplementation Of Governance Principles

1. Transparansi 1. Transparency

2. Akuntabilitas 2. Accountability

3. Responsibilitas 3. Responsibility

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang mampu menciptakan hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris bisa selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang. Berikut prinsip-prinsip tersebut:

The Company implements the principles of organizational governance which can make the work relation between the Board of Directors and Board of Commissioners always be harmonious, mutually supportive and remind each other so that strong determination and commitment toward one goal that the Company keeps growing and developing. Below are the principles:

Transparansi (Transparency) yaitu mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Transparency is prioritizing openness in decision making and disclosure of material and relevant information on the Company.

Akuntabilitas (Accountability) yaitu memiliki sistem manajemen dengan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Accountability is having management system with clear function, implementation and accountability so that the management of the Company can be performed effectively.

Responsibilitas (Responsibility) yaitu memastikan kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personel secara efektif melalui pembuatan laporan penerimaan cinderamata atau gratifikasi, laporan conflict of interest.

Responsibility is ensuring the clarity and responsibility of every personnel effectively by making acceptance report of gift or gratification, report of conflict of interest.

183

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

4. Independensi 4. Independent

5. Kemandirian dan Kewajaran 5. Fairness

Perseroan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

The Company ensures that the management of the Company is performed independently without class of interests and influence/pressure from any party which isn’t consistent with the legislation and healthy corporate principles.

Perseroan menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pemerintah, pekerja, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola yang baik dilakukan, maka Perseroan dapat menggapai kinerja at memuaskan dan dapat meningkatkan kualitas serta efektifitas hubungan kerja antara manajemen dan karyawan sebagai Organ Perseroan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Company applies fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stakeholders which occur based on agreement and legislations, in this case the government, workers, general public and other stakeholders.

By implementing good Governance Principles, the Company can reach satisfactory performance and improve the quality and effectiveness of work relation between the management and employees as Company’s Organ. Good corporate governance principles.

184

Komitmen Penerapan GCGCommitment of GCG Implementation

Bagi Perseroan, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis yang efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG, adalah dengan menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

Perseroan juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perseroan.

Komitmen impelementasi GCG di antaranya:

1. Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku. Panduan/kebijakan terhadap penerapan tata kelola Perseroan yang baik telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Untuk menciptakan situasi kondusif, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan diwajibkan untuk menerapkan pedoman perilaku (Code of Conduct) dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan secara berkala tahunan.

2. Meninjau dan menyempurnakan pedoman pedoman GCG. Perseroan menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perseroan yang Baik, dan melaporkan hasil monitoring/evaluasi kepada RUPS dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) Perseroan dan dituangkan ke dalam kontrak manajemen.

3. Melakukan asesmen/evaluasi penerapan GCG secara berkala. Penilaian (assessment) penerapan GCG dilakukan secara berkala oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penilai juga melakukan evaluasi pada tahun berikutnya dengan self assessment oleh Tim Internal Perseroan.

4. Menerbitkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi adalah pemberian

For the Company, commitment to GCG implementation doesn’t only represent the obligation to follow applicable rules, but is also believed to be the key of success in the effort to reach effective, efficient, and continuous business performance achievement.

The step to implement GCG implementation policy is performing Company culture which is reflected in the day-to-day attitude and behaviors at all management levels and employees.

The Company also performs communication and socialization, training, and mapping of accountability and responsibility in accordance with business and organizational changes in the Company. Moreover, the Company also always follows rules and upholds policies and values in the governance practice of the Company.

Commitment to GCG implementation includes:

1. Creating conducive situation to perform GCG Code and Code of Conduct. Guideline/policy on good governance implementation of the Company has been socialized to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees. To create conducive situation, the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees are required to implement Code of Conduct by signing Statement of Compliance regularly every year.

2. Reviewing and refining GCG guides. The Company appoints a member of the Board of Directors as the person in charge of implementing and monitoring Good Corporate Governance, and reporting monitoring/evaluation result to GMS and the Board of Commissioners. The implementation of Good Corporate Governance is one of the elements of Key Performance Indicator (KPI) of the Company and is stated in the management contract.

3. Performing assessment/evaluation of GCG implementation regularly. Assessment of GCG implementation is performed regularly by Representative BPKP of North Sumatera Province. Moreover, assessor also evaluates the following year by self-assessment by the Company’s Internal Team.

4. Publishing policy on gratification control. In terms of business relation, giving and/or requesting gratification from one party to

185

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap. Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman bagi insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas, pentingnya kepatuhan melaporkan, dan penanganan praktik gratifikasi di Perseroan.

5. Menerbitkan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran Whistleblowing System) Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan Perseroan. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran bertujuan menjadi peringatan dini bagi seluruh insan Perseroan dalam menangani pelaporan pelanggaran, menjamin penyelesaian pelaporan pelanggaran, menghindari publikasi negatif, dan mengungkap permasalahan di Perseroan seperti fraud, diskriminasi, pelecehan atau penyimpangan lainya.

6. Kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaaan penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK Menerbitkan surat keputusan Direksi tentang penetapan jabatan struktural satu tingkat dibawah direksi yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memberikan teguran bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN.

7. Sistem Pengendalian Intern berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) Perseroan berkomitmen untuk membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif agar dapat memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance).

8. Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis ISO 31000 Perseroan menerapkan pengelolaan Sistem Manajemen Risiko secara kaskade dan agregasi. Secara kaskade berarti dari atas ke bawah menguraikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampai pada organisasi terendah, sedangkan agregasi berarti sebaliknya pengelolaan itu dimulai dari organisasi terendah kemudian dikelompokkan terus sampai organisasi tertinggi.

another often happens. Gratification is one of the concerns of Corruption Eradication considering it leads to bribery. Gratification control policy serves as a guide for the employees of the Company in taking firm attitude, the importance of compliance to reporting, and handling of gratification practice in the Company.

5. Publishing policy on Whistleblowing System. Violation of the principles of Good Corporate Governance, and legislations applicable in the Company must be avoided by all employees of the Company. The violation reporting system policy serves as an early warning to all employees of the Company in handling violation report, ensure settlement of violation report, avoid negative publication, and reveal problems in the Company, such as fraud, discrimination, harassment or other digressions.

6. Compliance in State Administrator Property Report (LHKPN) to KPK. Publishing Decree of the Board of Directors on establishment of structural position one level below the Board of Directors which presents State Administrator Property Report (LHKPN) and gives warning to officials which don’t present LHKPN.

7. Internal Control System Based on Committee of Sponsoring Organization (COSO). The Company is committed to developing an effective internal control system which can give reasonable assurance.

8. Integrated Risk Management Based on ISO 31000. The Company implements Risk Management System by cascade and aggregation. By cascade means from top to bottom defining the authority and responsibility of management to the lowest organizational level, while aggregation means the management starts from the lowest organizational level, then grouped until the highest organizational level.

186

Roadmap GCGGCG Roadmap

2004-2010 2011-2013 2014-2017

Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait denganGCG (wajib dan sukarela)

Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control yang wajar dan implementasi manajemen risiko

Menjadi perusahaan yang ramah, amanah dan profesional serta dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial perseroan

KPI KPI KPI

1. Penyusunan GCG manual dan kode etik perusahaan pada tahun 2004

2. Penyempurnaan GCG manual tahun 2008, 2010, dan Kode Etik Perusahaan tahun 2008, 2010, dan 2012

3. Internalisasi dan penandatanganan pakta integritas dan Etika Kerja

4. Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2007

5. Terbentuknya sistem pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko

6. Pelaksanaan assessment secara berkala, sebagai berikut: Tahun 2004 = 75,89 Tahun 2005 = 78,45 Tahun 2006 = 79,38 Tahun 2007 = 80,79 Tahun 2009 = 82,62

7. Capaian hasil assessment pada tahun 2011 GCG: 83,77 dengan kualifikasi Baik.

1. Mengoptimalkan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika

2. Penyempurnaan Penyusunan Pedoman/Kebijakan a. GCG b. Board Manual c. Kode Etik Perusahaan d. Anggaran Dasar

3. Penyusunan Prosedur Program Kerja Tahunan SPI Berbasis Risiko

4. Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang mengadopsi pada konsep dan praktik terbaik saat ini, yaitu Internal Control-Integrated Framework oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)

5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

6. Penyempurnaan Sistem Manajemen Terintegrasi QSHE

7. Target capaian hasil assessment GCG tahun 2013: 84 dengan kualifikasi Baik

1. Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan

2. Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG: • Hubungan Korporasi dengan Anak Perusahaan • Charter Komite • Charter Komisaris • Charter Direksi • Kebijakan manajemen risiko • Kebijakan teknologi informasi

3. Memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika disesuaikan dengan perkembangan perusahaan

4. Penyempurnaan pelaksanaan self-assessment penerapan GCG setiap dua (2) tahun sekali

5. Target capaian hasil assessment GCG mencapai di atas 85 dengan kualifiasi Sangat Baik

187

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Struktur Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance Structure

BADAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN PER DESEMBER 2018CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE PER DECEMBER 2018

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ utama GCG Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG.

Selain itu, Perseroan juga telah membentuk organ-organ pendukung GCG di bawah Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Sekretaris Dewan Komisaris serta organ pendukung GCG di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perseroan tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku.

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability, the main organ structure of GCG of the Company consists of General Meeting of the Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The organs of the Company play key roles in the success of GCG implementation.

Moreover, the Company has also formed GCG supporting organs under the Board of Commissioners, which are Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Secretary the Board of Commissioners, as well as GCG supporting organs under the Board of Directors, consisting of Company Secretary and Internal Supervisory Unit (SPI).

In the implementation, each Company’s Organ performs their tasks, functions and responsibilities independently for the interest of the Company consistent with legislations, the Company’s Article of Association, and other applicable provisions.

PEMEGANG SAHAM

DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

KOMITE PEMANTAU RISIKO

AUDITINTERNAL

SEKRETARISPERUSAHAAN

MANAJEMENRISIKO

STAF

MANAJER

DEPARTEMENLAINYA

DIREKSI

188

Penilaian Tata Kelola PerusahaanAssessment of Corporate Governance

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan melakukan pengukuran penerapan GCG melalui penilaian (assessment) penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan evaluasi (review) yang dilakukan sendiri (selfasssessment) untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang dilakukan tahun berikutnya.

Assesment penerapan GCG tahun 2018 pada Perseroan untuk periode 2017 yang terdiri dari 6 (enam) aspek governance, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS;

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi & Transparansi; dan

6. Lainnya.

Penilaian atas penerapan GCG di Perseroan dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melakukan langkah perbaikan dan pemutakhiran struktural maupun operasional dalam rangka menciptakan kinerja usaha yang tidak hanya berkualitas tapi juga mendukung perkembangan usaha yang sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik bisnis terbaik.

In order to meet the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise No. PER-01/MBU/2011 as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE), the Company performs measurement of GCG implementation through assessment of GCG implementation which is performed regularly every 2 (two) years and evaluation (review) performed on one’s own (self-assessment) to describe the follow up of application and implementation of GCG in the Company performed in the following year.

The assessment of GCG implementation in 2018 in the Company for 2017 period consisting of 6 (six) aspects of governance, which are:

1. Commitment to Good Corporate Governance sustainably;

2. Shareholders and GMS;

3. Board of Commissioners;

4. Board of Directors;

5. Disclosure of Information & Transparency; and

6. Others.

Assessment of GCG implementation in the Company is performed as a form of commitment to make steps of structural and operational improvement and update in order to create business performance which is not only high quality, but also support business development in line with the applicable legislations, business ethics, and best business practice.

189

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

KRITERIA PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CRITERIA OF CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Penilaian (assessment) dan evaluasi (review) atas penerapan GCG dilakukan dengan mengacu kepada Indikator/Parameter GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator dan parameter penilaian tersebut dijabarkan dari beberapa aspek dan memiliki bobot sebagai berikut:

Assessment and evaluation (review) of GCG implementation are performed by referring to the GCG Indicators/Parameters set by the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise. The assessment indicators and parameter are described from several aspects and the following weights:

Aspek Pengujian Bobot

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan 7,00

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9,00

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00

Direksi 35,00

Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00

Aspek Lainnya 6,00

Skor Keseluruhan 100,00

190

Rapat Umum Pemegang SahamGeneral Meeting of Shareholders

KEWENANGAN RUPS AUTHORITY OF GMS

JENIS RUPS DI PERUSAHAAN GMS TYPE IN THE COMPANY

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Organ Perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur pengurusan dan memegang segala kewenangan untuk menentukan arah Perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

General Meeting of Shareholders is the Company’s Organ which has the highest power in the management structure and holds all authorities to determine the direction of the Company which isn’t handed to the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company’s GMS consists of Annual GMS and Extraordinary GMS.

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

4. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

1. Assigning and dismissing the Board of Directors and Board of Commissioners

2. Giving permission to Annual Report, including validating financial report by giving settlement and release to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management and monitoring performed in the previous fiscal year, as far as the actions are in the annual report, including financial report and consistent applicable provisions.

3. Giving approval to Company Work Plan and Budget.

4. Giving approval to other matters which require the approval of GMS for the interests of the company which haven’t been mentioned in the Company Work Plan and Budget.

RUPS TahunanRUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi:

a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

• Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris.

• Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan

• Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan. Perusahaan menyampaikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang

Annual GMSAnnual GMS is held every year, including:

a) GMS to approve Annual Report. Annual GMS to approve annual report is held no later than June after the closing of the relevant fiscal year, and in the meeting the Board of Directors delivers:

• Annual Report signed by all Members of the Board of Directors and all Members of the Board of Commissioners.

• Proposal of use of the Company’s net profit

• Other matters which require GMSs approval for the interests of the Company. The Company delivers complete explanation and accurate information to the Shareholders on

191

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

TATA CARA PENYELENGGARAN RUPS

1. RUPS diselenggarakan pada tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Other GMS (Extraordinary GMS)Extraordinary GMS is held any time as required for the interests of the Company.

PROCEDURE FOR ORGANIZING GMS

1. GMS is held in the location of the Company or where the Company performs its main business activities in the territory of the Republic of Indonesia.

2. GMS may be held anywhere in the territory of the Republic of Indonesia.

3. GMS as referred to in number 2 may made decision if the decision is unanimously agreed.

4. The Board of Directors holds Annual GMS and Extraordinary GMS by first summoning GMS within no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for the organization of GMS is accepted.

Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS yang meliputi metode perhitungan dan rincian penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

b. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.

• Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS tahunan.

GMS, which include calculation and details of determination of salary/honorarium, facility and/or other benefits for every serving member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

b) GMS to approve Company Work Plan and Budget. Annual GMS to approve Company Work Plan and Budget is held no later than 30 (thirty) days after the current budget year (budget year of the relevant Company Work Plan and Budget), and in the meeting the Board of Directors delivers:

• Company Work Plan and Budget, including Financial Report Projection.

• Other matters which require GMSs approval for the interests of the Company which haven’t been included in the Work Plan Design.

c) Annual GMS also includes suggestions proposed by the Board of Commissioners, as long as the suggestions have been received by the Board of Directors before the summon date of annual GMS.

192

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

• Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

• Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris.

7. Permintaan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya yang disampaikan oleh Pemegang Saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain namun tidak terbatas pada:

• Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

• Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau

• Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan.

9. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

10. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

11. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat yang didokumentasikan.

12. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

13. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada Pemegang saham.

5. In case the Board of Directors doesn’t perform GMS summoning, then:

• Request for GMS organization by Shareholders is resubmitted to the Board of Commissioners; or

• The Board of Commissioners performs GMS summon. The Board of Commissioners must perform GMS summon within no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for the organization of GMS is accepted.

6. GMS organization as referred to in number 4 also can be performed at the request of the Board of Commissioners.

7. The request as referred to in number 5 letter a is submitted to the Board of Directors with registered mail along with the reasons given by Shareholders. The copy is delivered to the Board of Commissioners.

8. The reasons as referred to in number 6 include but aren’t limited to:

• The Board of Directors doesn’t perform Annual GMS consistent with the applicable provisions;

• Term of office of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners will end; or

• In case the Board of Directors is unable to or there is clash of interest between the Board of Directors and the Company.

9. GMS organized by the Board of Directors based on GMS summon only discusses matters related to other meeting points considered necessary by the Board of Directors.

10. GMS summon is made within no less than 14 (fourteen) days before the date GMS is held, without calculating the date of the summon and the date of GMS.

11. GMS summon is made through documented letter.

12. GMS summon mentions meeting date, time, place and agenda, including suggestions planned by the Board of Directors to be presented in the GMS, along with notification that the materials to be discussed in the GMS is available in the Company office since the date of GMS summon to the date of GMS.

13. The Company must provide copies of meeting materials to the Shareholders.

193

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

3. Risalah RUPS berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/ dissenting opinion, jika ada).

1. GMS is led by one of the Shareholders selected by and among those present.

2. GMS minute is made and signed by the Meeting leader and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by GMS participants.

3. GMS minute contains matters discussed and matters decided (including dissenting opinion, if any).

PIMPINAN DAN RISALAH RUPS GMS LEADER AND MINUTE

194

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang perkebunan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan agro industri, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan nasihat manajemen Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh dua Komite, yakni Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Fungsi pengawasan dan nasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perseroan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan stakeholder lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perseroan. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut pengkajian risiko dan pengelolaan Perusahaan. Komite ini juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perusahaan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan.

The Board of Commissioners is the Company’s Organ which has the main duty of monitoring the policies of the Board of Directors in managing the Company and advising the Board of Directors.

The Board of Commissioners also has the duty to ensure the implementation of the principles of GCG in every business activity of the Company at every organizational level of the Company. The Board of Commissioners performs its duties and responsibilities independently.

All members of the Board of Commissioners have core competencies required to ensure the effectiveness of the Board of Commissioners. The competencies include plantation field, strategic ability, business understanding, managerial experience and depth, knowledge on agroindustry, understanding on regulations and management and risk control.

The members of the Board of Commissioners must provide adequate time to perform their duties and responsibilities optimally. In performing the monitoring and advisory function of the Company management, the Board of Commissioners of the Company is assisted by two Committees, which were Audit Committee and Risk Monitoring Committee.

The monitoring and advisory function is performed through regular meeting with the Board of Directors and by delegating duties and authority to each relevant Committee.

The Audit Committee helps the Board of Commissioners in examining the financial report of the Company before reporting it to the Shareholders and other stakeholders, as well as reviewing internal assessment report of the Company. The Risk Monitoring Committee helps the Board of Commissioners in preparing policy related to risk assessment and Company management. The company also examines the adequacy, completeness, and effectiveness of performance of risk management procedure of the Company, as well as recommending policy direction if necessary.

195

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

DUTY AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

TUGAS DEWAN KOMISARISDewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

DUTY OF THE BOARD OF COMMISSIONERSThe Board of Commissioners has the duty to monitor management policies, management in in general, both of the Company and the Company business, performed by the Board of Directors, as well as advising the Board of Directors, including supervising the implementation of Long-term Plan of the Company, Company Work Plan and Budget and provisions of Articles of Association and GMS Decision, as well as applicable legislation, for the interest of the Company and consistent with the intention and objective of the Company.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS1. Melaksanakan semua ketentuan peraturan

perundang-undangan Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini.

2. Melaksanakan semua ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MMBU/ 2012, diantaranya:

• Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

• Membuat pembagian tugas Dewan Komisaris yang diatur oleh Dewan Komisaris.

• Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

• Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

• Mengusulkan Key Performance Indicators untuk ditetapkan RUPS.

• Menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.

• Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

• Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas Dewan Komisaris, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perseroan lain, termasuk rapat-rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi),

RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS1. Performing all provisions of current applicable

Limited Liability legislations.

2. Performing all provisions of the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-01/MMBU/ 2012, including:

• Monitoring and ensuring that GCG has been implemented effectively and sustainably.

• Making division of tasks of the Board of Commissioners regulated by the Board of Commissioners.

• Preparing annual work plan and budget of the Board of Commissioners, which is an inseparable part of RKAP.

• Presenting report on supervisory duty performed during the latest fiscal year to GMS.

• Proposing Key Performance Indicators to be established by GMS.

• Presenting quarterly report of development of realized Performance Achievement Indicators to the Shareholders.

• Presenting property report consistent with the legislations.

• Ensuring Company Annual Report has contained information on the identity of the Board of Commissioners, main work, offices of the Board of Commissioners on other Companies, including meetings held in one fiscal year (internal meeting and joint meeting with the Board of Directors),

196

• serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan.

• Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

• Memastikan bahwa auditor eksternal maupun auditor internal memiliki akses informasi mengenai Perseroan untuk melaksanakan tugas audit.

3. Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, diantaranya:

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dalam hal:

a) Penetapan Visi dan Misi;

b) Pelaksanaan strategi korporasi;

c) Penyusunan RJPP dan RKAP;

d) Pengawasan implementasi rencana yang telah dirumuskan dalam RJPP/RKAP penilaian efektivitas dan kinerja teknologi informasi.

• Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan oleh Direksi serta masalah material lainnya;

• Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan serta memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan, termasuk mencegah dan mengelola krisis Perseroan;

• Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, semesteran, dan tahunan).

4. Melaksanakan kewajiban lainnya terkait pegawasan dan evaluasi kinerja Perseroan yang berada di bawah fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris.

• Membangun kerja sama tim yang efektif dan terpadu (kolegial) dengan meluangkan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas;

• Menetapkan rencana kerja setiap tahun dan melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya secara self assessment;

• Menetapkan anggaran Dewan Komisaris termasuk komite-komite dan sekretariat Dewan Komisaris;

• Honorarium, facility and/or other benefits received from the relevant company.

• Reporting to the Company their and/or their relative’s stock ownership to the relevant company and other companies, including every change.

• Ensuring that the external auditor and internal auditor have access to information on the Company to perform audit task.

3. Performing all applicable provisions of the Articles of Association of the Company, including:

• Supervising policy of the Board of Directors in managing the Company and advising the Board of Directors in:

• Establishment of Vision and Missions;

• Implementation of corporate strategies;

• Preparation of RJPP and RKAP;

• Supervision of implementation of plan formulated in RJPP/RKAP of assessment of effectiveness and performance of information.

• Giving opinion an suggestion to GMS on RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors and other material issues;

• Following the development of the Company’s’ activities, as well as giving opinion and suggestion to the Shareholders on every issue considered important to the Company management, including preventing and managing Company crisis;

• Giving response on regular report of the Board of Directors (quarter, semester, and annual).

4. Performing other obligations related to supervision and evaluation of the performance of the Company under the function and authority of the Board of Commissioners.

• Building effective and integrated team (collegial) by sparing enough time to perform duties;

• Establishing work plan every year and evaluating the achievement by self-assessment;

• Establishing the budget of the Board of Commissioners , including the committees and secretariat of the Board of Commissioners;

• Evaluating risk management policy and monitoring risk management policy, as well as giving suggestions on risk management to

197

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

• Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko serta memberi saran mengenai penanganan risiko kepada Direksi;

• Mengevaluasi kinerja Direksi dan mengusulkan kompensasi Direksi, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS;

• Melaksanakan tugas-tugas lain dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;

• Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), ketetapan RUPS dan ketentuan perundang-undangan lainnya;

• Memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta standar transparansi;

• Menyusun program pengembangan (Knowledge and Skill) untuk Dewan Komisaris;

• Berperan untuk meningkatkan citra Perseroan;

• Menetapkan kriteria informasi yang relevan serta kriteria yang dapat atau yang tidak dapat diberikan kepada stakeholders;

• Dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris maupun penyampaian oleh Direksi;

• Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;

• Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan;

• Memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan;

• Memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;

• Memberikan arahan terhadap kebijakan rencana promosi dan mutasi pejabat kunci yang akan dilakukan Direksi;

• Memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia (PSAK);

• Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;

• Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut;

Board of Directors;

• Evaluating the performance of the Board of Directors and proposing compensation of the Board of Directors, based on the authority given by GMS;

• Performing other duties from the Shareholder related to social responsibility;

• Performing other supervisory duties set in the Articles of Association of the Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), GMS decision and other legislations;

• Ensuring that he Company has complied with all applicable laws and regulations, as well as transparency standard;

• Preparing development program (Knowledge and Skill) for the Board of Commissioners;

• Playing a role in improving the image of the Company;

• Establishing criteria of relevant information and criteria which can or can’t be given to the stakeholders;

• Within the limit of its authority, responding suggestions, expectations, problems and complains from the stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) directly presented to the Board of Commissioners and presented by the Board of Directors;

• Giving direction on strengthening the internal control system of the Company;

• Performing supervision and advising the policy and implementation of risk management of the Company;

• Giving direction on information technology system used by the Company;

• Giving direction on career development policy and implementation;

• Giving direction on policy on key official promotion and mutation plan to be performed by the Board of Directors;

• Giving direction on accounting policy and financial report preparation consistent with Accounting Standard which generally applies in Indonesia (PSAK);

• Giving direction on procurement and implementation policy;

• Giving direction on quality and service policy, as well as the implementation of the policy;

• Performing supervision and monitoring compliance of the Board of Directors to applicable legislations and agreement with third party;

198

• Melakukan pengawasan dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;

• Memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangannya atau RUPS;

• Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal melalui Komite Audit sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya;

• Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usul dari Komite Audit;

• Memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris;

• Melaporkan dengan segera kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi;

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan termasuk dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anakperusahaan/ perusahaan patungan;

• Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;

• Mengusulkan remunerasi Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;

• Menetapkan setiap tahun indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya untuk disetujui RUPS;

• Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

• Giving approval for transaction or action within the scope of its authority or GMS;

• Appointing candidate of External Auditor through the Audit Committee in accordance with the provisions of goods and service procurement, and if necessary may ask the help of the Board of Directors in the appointment process;

• Submitting candidate of External Auditor to GMS based on suggestion from the Audit Committee;

• Ensuring that external audit and internal audit are performed effectively and examining complaint related to the Company which is received by the Board of Commissioners;

• Immediately reporting to GMS in case of symptoms of declining performance of the Company and suggestions which have been given to the Board of Directors to fix the problem;

• Supervising policy and implementation of subsidiary/joint venture management, including selection of candidate of member of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiary/joint venture;

• Suggesting candidate of member of the Board of Directors to Shareholders consistent with the policy and set selection criteria;

• Proposing remuneration of the Board of Directors based on applicable provisions and assessment of performance of the Board of Directors;

• Establishing indicators of performance achievement and their targets to be approved by GMS every year;

• The Board of Commissioners measures and assesses the performance of the Board of Commissioners.

199

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

HAK DEWAN KOMISARIS RIGHTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

a. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

c. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan jika dianggap perlu.

d. Membentuk komite Audit dan satu Komite lain jika diperlukan.

e. Membentuk Komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:

• 1) diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

• 2) disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas Perseroan.

f. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.

g. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.

h. Menerima tantiem atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.

i. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:

• mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas, lama waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan;

• dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN;

• dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.

a. Receiving honorarium and benefits/facilities, including post-employment benefits whose type and amount are determined by GMS by considering applicable legislations.

b. Gaining access to information of the Company accurately, completely and in a timely manner.

c. Using experts for certain matters and in certain period at the Company’s expense, if necessary.

d. Forming Audit Committee and one other Committee, if necessary.

e. Forming more than one other Committee and/or establishing that the number of committee members who aren’t members of the Board of Commissioners is more than 2 (two), if:

f. 1) Required by legislations; or

g. 2) Approved by the Minister based on complexity and burden faced by the Board of Commissioners in performing the duties of the Company.

h. To help in performing its duties, the Board of Commissioners may form Secretariat of the Board of Commissioners at the Company’s expense.

i. Getting the Company’s facilities consistent with the determination of GMS.

j. Receiving tantiem for its work achievement whose amount is determined by GMS of the Company reaches profit level.

k. Going on official travel abroad with the conditions:

• Submitting request for permit to the Minister of SOE, including purpose of official travel, duration of official travel, financing and other relevant information;

• Within 14 (fourteen) days after official travel must report the official travel to the Minister of SOE;

• In case of travelling abroad is performed at own interest and expense, submits notification to the Minister of SOE.

200

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

OBLIGATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara kolegial dan individu dengan realisasi pencapaian.

e. Dewan Komisaris membahas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris maupun dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

g. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan, yang antara lain terdiri atas:

• Rencana Kerja dan anggaran;

• Realisasi pencapaian rencana kerja dan anggaran;

• Realisasi pencapaian key performance indicators Dewan Komisaris;

• Review dan penilaian kinerja Direksi.

h. Dewan Komisaris dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris dalam melakukan proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d.

i. Mengingatkan Direksi untuk menyampaikan usulan RKAP paling lambat tanggal 15 September tahun sebelumnya.

j. Menyampaikan tanggapan/usulan pengesahan RKAP kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum periode RKAP.

a. Advising the Board of Directors in managing the Company.

b. Researching and examining, as well as signing Company Long-term Plan and Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, consistent with the provisions of the Articles of Association.

c. Giving opinion and suggestion to GMS on Company Long-term Plan and Company Work Plan and Budget on the reason the Board of Commissioners signs the Company Long-term Plan and Company Work Plan and Budget.

d. The Board of Commissioners evaluates performance assessment of the Board of Directors based on examination of the main performance criteria, targets and indicators included in the management contract of the Board of Directors collegially and individually with achievement realization.

e. The Board of Commissioners discusses evaluation result as referred to in letter d through internal discussion process of the Board of Commissioners and Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners.

f. The Board of Commissioners presents the result of performance assessment of the Board of Directors to GMS in supervisory duty report of the Board of Commissioners.

g. The supervisory duty report of the Board of Commissioners is presented to the Shareholder in quarterly report and annual report, consisting of:

• Work Plan and budget;

• Work plan and budget achievement realization;

• Key performance indicator achievement realization of the Board of Commissioners;

• Performance review and assessment of the Board of Directors.

h. The Board of Commissioners may use all officials in the Board of Commissioners in performing examination process as referred to in letter b and letter d.

i. Reminding the Board of Directors to present RKAP proposal no later than 15 September of the previous year.

j. Giving response/suggestion of RKAP validation to GMS no later than 60 (sixty) days before RKAP period.

201

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

k. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

l. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

m. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.

n. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

o. Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

p. Membentuk Komite Audit.

q. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.

r. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

s. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

t. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

u. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

v. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran;

w. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

k. Following the development of Company’s activities, giving opinion and suggestion to GMS on matters considered important to the management of the Company.

l. Immediately reporting to GMS in case of symptoms of declining performance of the Company.

m. Researching and examining regular report and Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report.

n. Giving clarification, opinion and suggestion to GMS on Annual Report, if requested.

o. Preparing Annual Work Program and including it in Company Work Plan and Budget.

p. Forming Audit Committee.

q. Suggesting Public Accountant to GMS.

r. Making Board of Commissioners Meeting Minute and keeping the copy.

s. Reporting to the Company their and/or their relative’s stock ownership to the relevant company and other companies, including every change.

t. Presenting report on supervisory duty performed during the latest fiscal year to GMS.

u. Performing other obligations in supervisory and advisory duties, as long as it doesn’t violate legislations, Article of Association, and/or decision of GMS.

v. Complying with Articles of Association and legislation and principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;

w. Good faith, careful and responsible in performing supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interests of the Company and consistent with the intention and objectives of the Company.

202

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan.

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

f. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap usulan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern.

g. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.

h. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

i. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

k. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.

l. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.

n. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

o. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

a. Seeing books, letters, and other documents, checking cash for verification and other reasons, securities, and checking the assets of the Company.

b. Entering yards, buildings, and offices used by the Company.

c. Asking for explanation from the Board of Directors and/or other officials on every issue related to the management of the Company.

d. Knowing all policies and actions which have been and will be performed by the Board of Directors.

e. Asking the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners Meeting.

f. Giving approval to the Board of Directors on proposal to appoint Company Secretary and Head of Internal Supervision Unit.

g. Appointing and dismissing Secretary of the Board of Commissioners, if necessary.

h. Temporarily dismissing member of the Board of Directors consistent with provisions of the Articles of Association.

i. Performing Company managerial actions in certain condition for certain period consistent with provisions of the Articles of Association.

j. Attending Board of Directors meeting and giving views on the topics.

k. Proposing candidate of new Board of Directors to GMS.

l. With the most votes, temporarily dismissing one or more Member of the Board of Directors, if the Board of Directors acts in violation with the Articles of Association or neglect their obligations or there is urgent reason for the Company consistent with applicable provisions.

m. Appointing existing member of the Board of Directors to perform the duties of vacant member of the Board of Directors with the same power and authority, beside performing their main duties.

n. Asking explanation on every matter asked to the Board of Directors and the Board of Directors must give explanation.

o. Performing other authorities given by the Shareholders through GMS.

203

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

p. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

q. Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal berdasarkan usul Komite Audit sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

r. Menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan Auditor Eksternal dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.

s. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jika hal ini terjadi, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan Pihak ketiga.

t. Memperoleh kepastian dari Direksi bahwa informasi mengenai Perusahaan diterima oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

u. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan sekurangkurangnya satu kali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan.

v. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perusahaan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

w. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan aktivitas usaha perusahaan yang melampaui kewenangan Direksi.

p. Performing other supervisory authorities as long as it doesn’t violate the legislations, Articles of Association, and/or GMS decision.

q. Performing the process of appointing candidate of External Auditor based on the suggestion of the Audit Committee consistent with the provisions of goods and service procurement, and if necessary may ask the help of the Board of Directors in the appointment process.

r. Presenting to GMS the reason of nomination of External Auditor and the amount of honorarium/reward proposed for the External Auditor.

s. Based on the Articles of Association or GMS decision, the Board of Commissioners may perform in certain condition for certain period. In this case, all provisions on the rights, authority, and obligation of the Board of Directors to the Company and Third Party apply.

t. Getting confirmation from the Board of Directors that information on the Company is received by the Board of Commissioners in timely, measured, and complete manners.

u. Approving and evaluating the risk management policy of the company performed at least once a year or in higher frequency in case of changes on factors which significantly affect the company’s business activities.

v. Evaluating the responsibilities of the Board of Directors on the implementation of the Company’s risk management policy at least every 3 (three) months.

w. Evaluating and deciding request or proposal of the Board of Directors related to the company’s business activities which exceed the authorities of the Board of Directors.

204

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

TOTAL, COMPOSITION, AND APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) R.I., Nomor. SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013, Nomor SK-03/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari 2017, SK-164/MBU/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Nomor: SK-224/MBU/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

Susunan Dewan Komisaris PTPN III (Persero) pada awal tahun 2018 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise (SOE) of R.I. Number SK-383/MBU/2013 dated 21 November 2013, Number KS-03/MBU/01/2017 dated 10 January 2017, SK-164/MBU/07/2016 dated 28 July 2016 and Number: SK-224/MBU/20/2017 dated 13 October 2017.

The composition of the Board of Commissioners of PTPN III (Persero) in early 2018 is as follows:

Sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) R.I., Nomor. SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013, SK-164/MBU/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Nomor: SK-224/MBU/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Nomor: SK-63/MBU/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, Nomor: SK-156/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan SK-208/MBU/07/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Susunan Dewan Komisaris PTPN III (Persero) menjadi sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise (SOE) of R.I. Number SK-383/MBU/2013 dated 21 November 2013, SK-164/MBU/07/2016 dated 28 July 2016, Number KS-03/MBU/01/2017 dated 10 January 2017, Number: SK-224/MBU/20/2017 dated 13 October 2017, Number: SK-63/MBU/03/2018 dated 19 March 2018, Number: SK-156/MBU/06/2018 dated 5 June 2018 and SK-208/MBU/07/2018 dated 16 July 2018.

The composition of the Board of Commissioners of PTPN III (Persero) is as follows:

JABATAN Title

NAMA Name

Plt. Komisaris UtamaDeddy Fauzi Elhakim

Acting Commissioner

Komisaris IndependenDahlan Harahap

Independent Commissioner

KomisarisDeddy YH Sitorus

Commissioner

KomisarisMuhammad Syakir

Commissioner

JABATAN Title

NAMA Name

Komisaris Utama Arif SatriaPresident Commissioner

Komisaris Independen Deddy Fauzi ElhakimIndependent Commissioner

Komisaris Dahlan HarahapCommissioner

Komisaris Deddy YH SitorusCommissioner

Komisaris Independen Muhammad SyakirIndependent Commissioner

Komisaris Arie YuriwinCommissioner

Komisaris Bambang HendroyonoCommissioner

205

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

TASK DIVISION AND AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris ditetapkan pembagian Tugas antar Anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners, the following task division among Members of the Board of Commissioners is applied:

Nama Jabatan Tugas

Arif Satria Komisaris Utama Koordinator seluruh kegiatan Dewan Komisaris

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris Bidang Produksi & Keuangan, serta merangkap Ketua Komite

Audit

Muhammad Syakir Komisaris Bidang Pemasaran, Teknologi Informasi, Pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Ketua Kom.Pemantau Manajemen Risiko

Bambang Hendroyono Komisaris Bidang Umum, SDM, Hukum, CSR, PKBL, HGU

Arie Yuriwin Komisaris Bidang Perencanaan & Pengembangan Pembinaan Anak Perusahaan

Sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) R.I., Nomor. SK-03/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari 2017, Nomor SK-224/MBU/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Nomor: SK-63/MBU/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, Nomor: SK-156/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan Nomor: SK-208/MBU/07/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Susunan Dewan Komisaris PTPN III (Persero) menjadi sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise (SOE) of R.I. Number KS-03/MBU/01/2017 dated 10 January 2017, Number: SK-224/MBU/20/2017 dated 13 October 2017, Number: SK-63/MBU/03/2018 dated 19 March 2018, Number: SK-156/MBU/06/2018 dated 5 June 2018 and Number: SK-208/MBU/07/2018 dated 16 July 2018.

The composition of the Board of Commissioners of PTPN III (Persero) at the end of 2018 is as follows:

JABATAN Title

NAMA Name

Komisaris Utama Arif SatriaPresident Commissioner

Komisaris Deddy Fauzi ElhakimCommissioner

Komisaris Muhammad SyakirCommissioner

Komisaris Bambang HendroyonoCommissioner

Komisaris Arie YuriwinCommissioner

206

PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS DEVELOPMENT PROGRAM

Dewan Komisaris merupakan pihak yang posisinya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya Perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian (Skill) yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengantisipasinya dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan informal antara lain: Seminar, Workshop, Studi Banding. Program pengembangan tersebut

harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program pengembangan kepada Pemegang Saham.

The Board of Commissioners is a party whose position is very important in determining the success of the good management of the Company. Therefore, every member of the Board of Commissioners is required to have ability and skills which can met the Company’s needs

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) anticipates this with efforts to improve the knowledge and ability through informal education such as: Seminars, Workshops, Comparative Studies. The development program must be consistent with the Company work plan and budget, and development program implementation report must be made for the Shareholders.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS dan waktunya tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan petimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakannya.

Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan Perusahaan.

Members of the Board of Commissioners are appointed by GMS from candidates proposed by Shareholders. The candidacy is binding for GMS and not simultaneous with the appointment of member of the Board of Directors.

Members of the Board of Commissioners are appointed based on consideration on integrity, dedication, understanding on company management issues related with one of managerial functions, adequate knowledge on the Company’s field, and ability to spare sufficient time to perform them.

Composition of Commissioners must be determined in a way which enables effective, accurate and quick decision making, and enables acting independently.

The terms of office of member of the Board of Commissioners is determined to be 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) terms of office.

One who can be appointed as member of the Board of Commissioners is individual capable of performing legal action, unless within 5 (five) years before the appointment has:

a. Been declared bankrupt by Court;

b. Become a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared to be guilty of causing a Company to be bankrupt; or

c. Punished for crime which harms the State finances and/or relate to financial sector.

This requirement must be proven with statement letter signed by candidate of member of the Board of Commissioners and the letter is stored by the Company.

207

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

WORK GUIDELINE OF BOARD OF COMMISSIONERS

Program Pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru yaitu, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

b. Gambaran mengenai Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang,posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. Pemahaman tentang kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

d. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Introduction Program is held for new member of the Board of Commissioners, so that they can perform their duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners well.

Introduction Program for the Board of Commissioners includes:

1. Implementation of the principles of GCG by the Company;

2. Overview of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) related to the objectives, nature, and activity scope, financial performance and operation, strategy, short-term and long-term plans, competitive position, risk and other strategic issues;

3. Understanding on delegated authority, Internal and External Audit, internal control system and policy, including Audit Committee.

4. Understanding on duties and responsibilities as member of the Board of Commissioners and Board of Directors, and matters which are not allowed.

Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Direksi, perusahaan telah memiliki Board Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian. Board Manual berisi pengaturan sebagai berikut:

• Fungsi Dewan Komisaris

• Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

• Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

• Komposisi Dewan Komisaris

• Pengangkatan Dewan Komisaris

• Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris Baru

• Program Pengembangan Dewan Komisaris

• Rapat Dewan Komisaris

• Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

• Organ Pendukung Dewan Komisaris

In order to regulate work order and relation with the Board of Directors, the company has Board Manual which is always reviewed and updated. The Board Manual contains the following regulations:

• Functions of the Board of Commissioners

• Duties, Obligations and Responsibilities of the Board of Commissioners

• Rights and Authority of the Board of Commissioners

• Composition of the Board of Commissioners

• Appointment of the Board of Commissioners

• Introduction Program for New Board of Commissioners

• Board of Commissioners Development Program

• Board of Commissioners Meeting

• Board of Commissioners Performance Assessment

• Supporting Organ of the Board of Commissioners

208

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS 2018

WORK PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2018

a. Program Kerja bidang tugas rutin dan monitoring

1. Melaksanakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.

2. Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.

3. Melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dalam rangka penilaian atas kinerja cabang.

b. Program kerja bidang administrasi, pelaporan dan rekomendasi kepada Pemegang Saham.

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai kinerja usaha tahun buku 2017 sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2017.

2. Monitoring dan evaluasi laporan manajemen berkala atas pelaksanaan RKAP tahun 2018 yang meliputi tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I sd IV Tahun 2018.

3. Menyampaikan laporan penilaian terhadap kinerja Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham pada setiap Laporan Semester.

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun 2018 setiap triwulan.

5. Menyusun SOP Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris.

6. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris secara individu sesuai KPI yang telah ditetapkan.

7. Berkoordinasi dengan Pemegang Saham membuat dan menetapkan kebijakan mengenai usulan remunerasi Direksi.

8. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP tahun buku 2018 sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan RKAP tahun 2018.

a. Work program in routine and monitoring duties

1. Performing Board of Commissioners meeting at least 1 time in a month.

2. Performing joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors least 1 time in a month.

3. Performing work visit to branch office in order to assess branch performance.

b. Work program in administration, reporting and recommendation to Shareholders.

1. Giving opinions and suggestions to GMS on business performance of 2017 fiscal year as recommendation of the Board of Commissioners to Shareholders to validate the Company’s financial report of 2017 fiscal year.

2. Monitoring and evaluating regular management report on the implementation of RKAP 2018 which includes response of the Board of Commissioners on Management Report of the 1st to 4th Quarters of 2018.

3. Presenting assessment report on the performance of the Board of Directors presented to the Shareholders in every Semester Report.

4. Presenting implementation report of supervisory duty and KPI achievement of the Board of Commissioners in 2018 every quarter.

5. Preparing SOP of Supervisory Policy and Advising the Board of Commissioners.

6. Measuring and assessing the performance of Member of the Board of Commissioners individually consistent with the set KPI.

7. Coordinating with Shareholder in making and implementing policies on proposal of remuneration of the Board of Directors.

8. Giving opinions and suggestions to GMS on RKAP of 2018 ficaly year as recommendation for the Board of Commissioners to the Shareholders to validate RKAP 2018.

209

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

c. Program kerja bidang koordinasi dan pengawasan

1. Menyampaikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi atas hasil monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan auditor eksternal (KAP) dan auditor internal (SPI) berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Komite Audit.

2. Memberikan pendapat tertulis terhadap permohonan Direksi yang terkait dengan berbagai kegiatan Perusahaan.

3. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan risiko atas kegiatan Perusahaan berdasarkan laporan dan analisis dari Komite Pemantau Risiko.

4. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan sistem teknologi dan informasi Perusahaan.

5. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir karyawan.

6. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.

7. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan produktivitas dan kualitas tanaman.

8. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang diterima Dewan Komisaris.

d. Program kerja bidang pengembangan wawasan dan pengetahuan

1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat publikasi dengan tujuan meningkatkan peran Dewan Komisaris untuk membantu meningkatkan citra Perusahaan.

2. Mengikuti seminar, pelatihan dan workshop dalam rangka pengembangan pengetahuan Dewan Komisaris dan meningkatkan kompetensi terhadap keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Work program in coordination and supervision

1. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors on the result of monitoring and evaluation on the follow up of findings of external auditor (KAP) and internal auditor (SPI) based on the report result presented to the Audit Committee.

2. Giving written opinions on the request of the Board of Directors related with various Company activities.

3. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors related with risk on Company activities based on report and analysis of Risk Monitoring Committee.

4. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors related with the Company’s technology and information system.

5. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors related with employee career development policy and implementation.

6. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors related with the Company’s goods and service procurement policy.

7. Giving opinions, directions and suggestions to the Board of Directors related with plant productivity and quality policy.

8. Examining complaints related with Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) received by the Board of Commissioners.

d. Work program in insight and knowledge development

1. Performing publication activity in order to increase the role of the Board of Commissioners to help improving the Company’s image.

2. Joining seminars, trainings and workshops in order to develop the knowledge of the Board of Commissioners and improve competency in certain skills in the country and abroad.

210

KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONERS

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian BUMN Nomer PER–01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN, maka Komisaris Independen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen Perusahaan memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;

e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan

f. Berdomisili di Indonesia.

As regulated in the Regulation of the Ministry of SOE Number PER–01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOE, Independent Commissioner of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has no financial, managerial, shareholding and/or family relations with members of the Board of Commissioners/Other supervisory boards, members of the Board of Directors and/or Controlling shareholders or relation with related SOE, which may affect their ability to act independently.

The Company’s Independent Commissioner has the following requirements:

a. Not having affiliated relation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board (DPS), or Company Shareholder, in the same Company;

b. Never having been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the DPS or occupied position 1 (one) level below the Board of Directors in the same Company or another company which has affiliated relation with the Company within the last 2 (two) years;

c. Understanding legislations in financing and other relevant legislations;

d. Having good knowledge on the financial condition of the Company where the Independent Commissioner serves;

e. Having Indonesian Citizenship; and

f. Domiciled in Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubunganckeluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham.

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Board of Commissioners Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) have no family relation and financial relation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Shareholders.

The Independent Commissioner has no financial, shareholding and family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Shareholders which may affect their ability to act independently.

211

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

DireksiBoard of Directors

Direksi berfungsi sebagai manajemen tertinggi yang melakukan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegial dalam memaksimalkan nilai Perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi didahului dengan proses fit and proper test.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) R.I, Nomor: SK-37/MBU/02/2018 dan SK-117/MBU/04/2018 tanggal 09 Februari 2018, SK-98/MBU/05/2016 tanggal 04 Mei 2016. Susunan Dewan Direksi PTPN III (Persero) menjadi sebagai berikut:

Board of Directors serves as the highest management who manage the Company for the interests of the Company consistent with the intention and purpose of the Company, as well as representing the company in and out of court consistent with the provisions of the Articles of Association.

The Board of Directors has duties and is fully responsible collegially in maximizing the value of the Company using all existing resources optimally. The Board of Directors is appointed and dismissed by Shareholders. The selection and appointment process of the Board of Directors is preceded by fit and proper test.

Consistent with the Decrees of Minister of SOE of RI Number: SK-37/MBU/02/2018 and SK-117/MBU/04/2018 dated 9 January 2018, SK-98/MBU/05/2016 dated 4 May 2016. The composition of the Board of Directors of PTPN III (Persero) is as follows:

JABATAN Title

NAMA Name

Direktur Utama Dolly P PulunganPresident Director

Direktur SDM dan Umum Seger BudiarjoHuman Resources Director

Direktur Keuangan Jatmiko Krisna SantosaFinance Director

Direktur Pemasaran I Kadek Kertha LaksanaMarketing Director

Direktur Tanaman Semusim M. CholidiSeasonal Plants Director

Direktur Tanaman Tahunan NurhidayatAnnual Plant Director

212

Seluruh anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham, dan berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

All members of the Board of Directors of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has passed Fit and Proper Test and received approval from Shareholders, and are domiciled in Indonesia. The terms of office of member of the Board of Directors is 5 (five) years.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) R.I., Nomor. 37/MBU/02/2018 dan SK-117/MBU/04/2018 tanggal 09 Februari 2018, SK-98/MBU/05/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan SK-195/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018.

Susunan Dewan Direksi PTPN III (Persero) pada akhir tahu 2018 sebagai berikut:

Consistent with the Decrees of Minister of SOE of RI Number: SK-37/MBU/02/2018 and SK-117/MBU/04/2018 dated 9 January 2018, SK-98/MBU/05/2016 dated 4 May 2016 and SK-195/MBU/06/2018 dated 28 June 2018. The composition of the Board of Directors of PTPN III (Persero) at the end 2018 is as follows:

JABATAN Title

NAMA Name

Direktur Utama Dolly P PulunganPresident Director

Direktur SDM dan Umum Seger BudiarjoHuman Resources Director

Direktur Keuangan Jatmiko Krisna SantosaFinance Director

Direktur Pemasaran I Kadek Kertha LaksanaMarketing Director

Direktur Tanaman Semusim M. CholidiSeasonal Plants Director

Direktur Tanaman Tahunan Ahmad Haslan SaragihAnnual Plant Director

213

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DIREKSI

DUTY, OBLIGATION, AND AUTHORITY BOARD OF DIRECTORS

Tugas Direksi:

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 21 Mei 2012 yang kemudian dituangkan Perusahaan dalam Pedoman GCG Perseroan pada tanggal 26 Januari 2015, maka tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

c. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan dan atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untukdimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

d. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/ suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

e. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Duties of the Board of Directors:

Based on the Regulation of the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise dated 21 May 2012 which is then stated by the Company in the Company’s GCG Guideline on 26 January 2015, therefore the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

a. The Board of Directors must perform their duties with good faith for the interests of the SOE and consistent with the intention and objectives of the SOE, as well as ensuring the SOE performs its social responsibilities and considering the interests of various Stakeholders consistent with the provisions of the legislations.

b. One of the members of the Board of Directors is appointed by Board of Directors Meeting as the person in charge of implementing and monitoring GCG in the relevant SOE.

c. The Board of Directors must present information on the identity, main occupations, positions of the Board of Commissioners at subsidiary or joint venture and or other companies, including meetings held in one fiscal year (internal meeting and joint meeting with the Board of Commissioners or Supervisory Board), as well as salary, facilities and or other benefits received from the relevant SOE and subsidiary or joint company of the relevant SOE, to be included in the Annual Report of the SOE.

d. The Board of Directors must report to SOE the shareholding of themselves and or their relatives (wife/husband and children) in the relevant SOE and other companies, including every change.

e. The Board of Directors has the duty to perform all actions related to the management of the Company for the interests of the Company consistent with the intention and purpose of the Company, as well as representing the company in and out of court on all matters and all events with limitations as regulated in legislations, Articles of Association and or decision of GMS.

214

Kewajiban:a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya

usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan perubahannnya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September dan kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan pengesahan RUPS. RJPP paling sedikit memuat:

1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;

2) Posisi Perusahaan saat ini;

3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;

4) Penetapan Visi dan Misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang. Pengesahan Rencana Jangka Panjang ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari Rencana Jangka Panjang belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran dalam Rencana Jangka Panjang.

c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima belas) September sebelum periode RKAP tahun berjalan. RKAP paling sedikit memuat:

1) Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;

2) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

3) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan; dan

4) Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri. Permohonan persetujuan RKAP disampaikan oleh Direksi kepada RUPS paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. Pengesahan atas RKAP diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

Obligations:a. Striving for ensuring the implementation of the

Company’s business and activities consistent with the intention and objectives, as well as business activities.

b. Preparing Company Long-term Plan (RJPP) which is a strategic plan containing targets and objectives to be achieved within 5 (five) years, and any change and presenting it to the Board of Commissioners no later than 30 September and to Shareholders no later than 31 October before the RJPP period of the current year to get the validation of GMS. RJPP at least contains:

1) Evaluation of the previous RJPP implementation;

2) Current position of the Company;

3) Assumptions used in preparing RJPP;

4) Determination of Vision and Missions, targets, strategies, policies, and long-term work program. The validation of Long-term Plan is determined to be no later than 60 (sixty) days after the receipt of the complete Draft of the Long-term Plan. If within 60 (sixty) days, Long-term Plan hasn’t been validated, the Draft of the Long-term Plan is considered to have been approved by the Board of Directors in charge for the implementation and achievement of targets in the Long-term Plan.

c. Preparing Company Work Plan and Budget (RKAP) as annual description of RJPP, and presenting it to the Board of Commissioners no later than 15 (fifteen) September before the RKAP period of the current year. RKAP at least includes:

1) Vision and Missions, business targets, business strategies, company policies, and work program/activity;

2) Detailed company budget of every work program/activity;

3) Financial projection of the company and subsidiaries; and

4) Other matters requiring the decision of GMS/Minister. Application for RKAP approval is presented by the Board of Directors to GMS no later than 60 (sixty) days before entering the company fiscal year. Validation of RKAP is given no later than 30 (thirty) days after the fiscal year starts.

d. Giving explanation to GMS on Company Long-term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP).

215

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

f. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

g. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Kuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta Laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain akibat penghapusbukuan piutang.

i. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dan dokumen perusahaan lainnya.

k. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana huruf j.

l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

m. Memberikan laporan berkala termasuk laporan pelaksanaan manajemen risiko menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

p. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.

e. Making List of Shareholder, Special List, GMS Minute and Board of Directors Meeting Minute.

f. Making Annual Report as a form of accountability of the management of the Company, as well as the Company’s financial documents as referred to in the Law on Company Document.

g. Preparing Annual Report based on Financial Accounting Standard and handing it to Public Accountant to be audited.

h. Presenting Annual Report, including Financial Report, to GMS to be approved and validated, as well as Reports on the rights of the Company which aren’t recorded, including due to write off of account receivable.

i. Giving explanation to GMS on Annual Report.

j. Maintaining List of Shareholder, Special List, GMS Minute and Board of Directors Meeting Minute, Annual Report and Company Financial Documents as referred to in letter e and f and other company documents.

k. Storing at the Company location: List of Shareholder, Special List, GMS Minute and Board of Directors Meeting Minute, Annual Report and Company Financial Documents as referred to in letter j.

l. Preparing accounting system consistent with Financial Accounting Standard and based on principles of internal control, especially managerial, recording, storage, and supervisory functions.

m. Giving regular reports, including risk management implementation report, in accordance with the procedure and time in the applicable provision, as well as other reports whenever asked by the Board of Commissioners and/or Shareholders.

n. Preparing the Company’s organizational structure complete with the details and duties.

o. Giving explanation on all matters stated or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.

p. Preparing and determining organization blue print of the Company.

q. Performing other obligations consistent with the provisions regulated in the Articles of Association and determined by GMS based on legislations.

r. Giving energy, thoughts, attention and dedication fully to the duties, obligations and achievement of the Company’s objectives.

216

q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

r. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

s. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

t. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

u. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan tersebut.

v. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan (transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku); atau

2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

w. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf v tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.

x. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang bisnis ataupun isu-isu perubahan lingkungan bisnis untuk memperoleh arahan dari Dewan Komisaris.

s. Complying with the Articles of Association Perusahaan and legislations, as well as performing principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.

t. Every member of the Board of Directors must with good intention and responsibility perform their duties for the interests and business of the Company by minding the applicable legislations.

u. The Board of Directors must report to the Company the shareholding of themselves and or their relatives (wife/husband and children) in the relevant SOE and other companies, including every change to be recorded in special list. Any member of the Board of Directors who doesn’t perform the obligation and incurs loss to the Company is personally responsible of the Company’s loss.

v. The Board of Directors must request the approval of GMS to:

1) Transfer the Company’s asset (transaction of transfer of net asset of the Company within 1 (one) fiscal year); or

2) Use as loan collateral the Company’s asset of more than 50% (fifty percent) of total net asset of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, which is transaction of transfer of net asset of the Company within 1 (one) fiscal year.

w. Provision as referred in letter v doesn’t apply to transfer or guarantee of the Company’s asset by the Board of Directors as implementation of the Company’s business activities consistent with the Articles of Association.

x. Presenting to the Board of Commissioners business opportunity proposals or issues of changing business environment to get direction from the Board of Commissioners.

217

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Wewenang Direksi:a. Menetapkan kebijakan kepengurusan

Perusahaan.

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan.

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI dengan persetujuan Dewan Komisaris.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

h. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Peseroan Terbatas, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS. Keputusan RUPS dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

i. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perusahaan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Authorities of the Board of Directors:a. Implementing the Company’s management

policies.

b. Regulating transfer of power of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decision on the behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of Court.

c. Regulating transfer of power of the Board of Directors to one or several employees of the Company individually and collectively or to another person, to represent the Company in and out of Court.

d. Regulating provisions on the Company’s staffing, including determination of salary, pension or pension plan and other income for employees of the Company based on applicable legislations, with the provision that determination of salary, pension or pension plan and other income for employees which exceed the obligation set by legislations must first receive approval from GMS.

e. Appointing and dismissing employee of the Company based on Company regulations and applicable legislations.

f. Appointing and dismissing Company Secretary and Head of SPI with the approval of the Board of Commissioners.

g. Performing all actions and other acts on management an ownership of the Company’s asset, binding the Company with another party and/or another party with the Company, as well as representing the Company in and out of court on all matters and all events, with limitations as regulated in legislations, Articles of Association and/or GMS Decision.

h. Representing the Company in and out of court. This authority is unlimited and unconditional, unless determined otherwise in the Law on Limited Liability, Articles of Association, or GMS Decision. GMS Decision may not be in violation with legislations on Limited Liability and/or Articles of Association of the Company.

i. In case the members of the Board of Directors consist of more than 1 (one) person, the person authorized to represent the Company is every member of the Board of Directors, unless determined otherwise in the Articles of Association.

j. Running the Company’s management for the interests of the Company and consistent with the intention and objectives of the Company and consistent with policies considered appropriate, within the limits determined in the Law on Limited Liability and/or Articles of Association.

218

j. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

k. Menyusun Kebijakan dan Strategi manajemen risiko perusahaan secara tertulis dan komprehensif, termaasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktifitas kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan.

l. Mengembangkan budaya manajemen risiko perusahaan pada seluruh jenjang di organisasi, antara lain melalui komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.

m. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko perusahaan, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko perusahaan.

n. Memastikan bahwa manajemen risiko perusahaan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara unit kerja manajemen risiko, yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja operasional dan unit pengendalian intern perusahaan.

k. Preparing written and comprehensive Policies and Strategies of the company’s risk management, including determination and approval of overall risk limit, per risk type and per business activity. The activity is performed at least once a year or at higher frequency in case of changes of factors affecting the company’s business activities significantly.

l. Developing the company’s risk management business at all levels in the organization, including through sufficient communication with all organizational levels on the importance of effective internal control.

m. Ensuring improvement of competencies of Human Resources related with the implementation of corporate risk management, including through continuous education and training program, especially related with corporate risk management system and process.

n. Ensuring that corporate risk management has been implemented independently as reflected by including separation of functions between risk management work unit, which performs risk identification, measurement, monitoring control, and operational work unit and corporate internal control unit.

219

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DIREKSI

TASK DIVISION OF EACH DIRECTOR

Pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 3.00/PERDIR/XI/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), adalah sebagai berikut:

Direktur Utamaa. Menjalankan pengurusan Perseroan selaku

Holding dan mengkoordinasikan tugas-tugas Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Pengembangan dan Satuan Pengawasan Internal.

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing anggota Direksi.

c. Menjalankan arahan dari Dewan Komisaris dan RUPS.

d. Mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi.

e. Mengadakan dan memimpin rapat Direksi Perseroan dan atau rapat Direksi Holding secara berkala, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat.

f. Memberi penjelasan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Tahunan.

g. Melakukan pengawasan baik secara langsung atau melalui Dewan Komisaris Perseroan atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak PTPN atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN.

h. Mengkoordinasikan Anggota Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

i. Mengkoordinasikan perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Holding, yang dijabarkan dari RKAP dan RJPP.

j. Mengkoordinasikan penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

k. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan.

Division of tasks and responsibilities of the Board of Directors as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Number: 3.00/PERDIR/XI/2016 on Division of Tasks and Authority of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is as follows:

President Directora. Running the Company’s management as

Holding and coordinating the tasks of Company Secretary Division, Development Division and Internal Monitoring Unit.

b. Leading, coordinating and synchronizing the activity programs of each member of the Board of Directors.

c. Performing direction from the Board of Commissioners and GMS.

d. Regulating division of tasks and authority of each member of the Board of Directors.

e. Holding and leading the Company’s Board of Directors meeting and or Holding Board of Directors meeting regularly to evaluate the implementation of work programs of each Directorate.

f. Giving explanation to the Board of Commissioners and/or General Meeting of Shareholders on Company Long-term Plan, Company Work Plan and Budget and Annual Report.

g. Performing supervision directly or through the Board of Commissioners of the Company or the Boards of Commissioners of PTPN Subsidiaries on the management of PTPN Subsidiaries.

h. Coordinating members of the Board of Directors in regularly evaluating the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and formulating necessary corrective action.

i. Coordinating formulation of activity program of each Holding Directorate translated from RKAP and RJPP.

j. Coordinating preparation of RJPP, RKAP and other plans to be presented to the Board of Commissioners and GMS.

k. Performing and monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance and Risk Management in the Company.

220

Direktur Pelaksana Operasionala. Menjalankan pengurusan Holding Perkebunan

Nusantara PTPN III (Persero) Operasional (kecuali tindakan terkait dengan pengurusan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS) sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas SEVP Produksi, SEVP SDM dan Umum serta SEVP Keuangan.

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional (Produksi, SDM dan Umum dan Keuangan).

d. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Mengadakan dan memimpin rapat antar Direktorat Operasional secara berkala, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional.

f. Menyampaikan laporan dan/atau penjelasan kepada Direktur Utama atas kegiatan operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan/atau Perusahaan Anak Non PTPN.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

h. Mengkoordinir perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional, yang dijabarkan dari RKAP dan RJPP.

i. Mengkoodinir penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional untuk disampaikan kepada Direktur Utama.

j. Mengusulkan kepada Direktur Utama atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

k. Merumuskan strategi-strategi yang memuat rencana aksi guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, baik di tingkat korporasi, fungsi maupun unit bisnis strategis (Strategic Business Unit/Distrik) dengan mengitegrasikan dengan strategi dan kebijakan Holding.

l. Menyampaikan RJPP dan RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional kepada Direksi Holding.

m. Mengevaluasi RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional secara berkala serta melakukan analisa dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan pencapaian RKAP.

Managing Director of Operationsa. Running the operational management of Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (unless actions related with the management of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) which require the approval of the Board of Commissioners and GMS) as determined in the Articles of Association of the Company.

b. Coordinating the tasks of Production SEVP, HR and General Affairs SEVP and Financial SEVP.

c. Leading and coordinating the implementation of the activity programs of each Operational Directorate (Production, HR and General Affairs and Finances).

d. Performing direction from the President Director, Board of Commissioners and GMS.

e. Holding and leading meeting between Operational Directorates regularly to evaluate the implementation of work programs of each Operational Directorate.

f. Giving report and/or explanation to the President Director on operational activity of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and/or Non PTPN Subsidiary.

g. Regularly evaluating the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and formulating necessary corrective action.

h. Coordinating formulation of the activity programs of each Operational Directorate translated from RKAP and RJPP.

i. Coordinating preparation of RJPP, RKAP and other plans of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operation to be presented to the President Director.

j. Suggesting to the President Director actions of the Board of Directors which require approval from the Board of Commissioners and GMS.

k. Formulating strategies which contain action plan to reach the company’s objectives and targets at corporate, functional and strategic business unit (Strategic Business Unit/District) level by integrating with the strategies and policies of Holding.

l. Presenting RJPP and RKAP of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operation to the Board of Directors of Holding.

m. Evaluating RKAP of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operation regularly and performing analysis and study to make change in case of deviation of RKAP achievement.

221

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Direktur Human Capital Management dan Umuma. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas

di bawah Direktorat HCM dan Umum yaitu Divisi Human Capital dan Umum dan Divisi Teknologi Informasi.

b. Menyusun struktur organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat HCM dan Umum.

d. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bawah Direktorat HCM dan Umum.

e. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

f. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala pada Direktorat HCM dan Umum untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatannya.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.

h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.

i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS;

j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat HCM dan Umum.

Director of Human Capital Management and General Affairsa. Leading and coordinating tasks under the

Directorate of HCM and General Affairs which are Human Capital and General Affairs Division and Information Technology Division.

b. Preparing the organizational structure of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

c. Preparing Company Work Plan and Budget under the Directorate of HCM and General Affairs.

d. Performing and controlling activity programs under the Directorate of HCM and General Affairs.

e. Performing directions from the President Director, Board of Commissioners and GMS.

f. Holding internal meetings regularly in the Directorate of HCM and General Affairs to evaluate activity implementations.

g. Regularly evaluating the achievement of target Key Performance Indicators (KPI) related with their operational aspect.

h. Following up findings of SPI audit or external audit related with their operational tasks.

i. Preparing Quarterly, Semester and Annual Management Reports and Financial Report to be discussed together with the Members of the Board of Directors before being presented to the Board of Commissioners and GMS;

j. Preparing drafts of RKAP and RJPP of the Directorate of HCM and General Affairs.

n. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional kepada Direksi Holding.

o. Melakukan pengawasan langsung atau melalui Dewan Komisaris Perusahaan Anak Non PTPN atas pengelolaan Perusahaan Anak Non PTPN.

p. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional.

q. Melaksanakan mandat Direktur Utama sebagai penanggung jawab Tata Kelola Perusahan yang Baik.

n. Preparing and presenting annual report of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operation to the Board of Directors of Holding.

o. Performing supervision directly or through the Boards of Commissioners of PTPN Subsidiaries on the management of PTPN Subsidiaries.

p. Performing and monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance and Risk Management in Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operation.

q. Performing the mandate of the President Director as the person in charge of Good Corporate Governance.

222

k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat HCM dan Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN dalam bidang HCM dan Umum dan Teknologi Informasi.

m. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat HCM dan Umum.

k. Formulating policy and preparing work guideline used in the Directorate of HCM and General Affairs and then presented to the President Director to be established.

l. Supervising the management of PTPN Subsidiaries in HCM and General Affairs and Information Technology.

m. Performing and monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance and Risk Management in the Directorate of HCM and General Affairs.

Direktur Keuangan dan Korporasia. Memimpin dan mengkordinasikan tugas-tugas

di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi yaitu Divisi Operasional, Divisi Korporasi dan Divisi Keuangan.

b. Melaksanakan program restrukturisasi bidang keuangan dan korporasi Perusahaan Anak PTPN.

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi.

d. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja Direktorat Keuangan dan Korporasi.

e. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas masalah-masalah di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasionalnya.

h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.

i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat Keuangan dan Korporasi.

k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Keuangan dan Korporasi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan

Director of Finances and Corporationa. Leading and coordinating tasks under the

Directorate of Finances and Corporation which as Operational Division, Corporate Division and Financial Division.

b. Performing restructuring program of the finances and corporate of PTPN Subsidiaries.

c. Preparing Company Work Plan and Budget under the Directorate of Finances and Corporation.

d. Performing and controlling work programs of the Directorate of Finances and Corporation.

e. Performing directions from the President Director, Board of Commissioners and GMS.

f. Holding internal meetings regularly to discuss issues under the Directorate of Finances and Corporation.

g. Regularly evaluating the achievement of target Key Performance Indicators (KPI) related with their operational aspect.

h. Following up findings of SPI audit or external audit related with their operational tasks.

i. Preparing Quarterly, Semester and Annual Management Reports and Financial Report to be discussed together with the Members of the Board of Directors before being presented to the Board of Commissioners and Shareholders.

j. Preparing drafts of RKAP and RJPP of the Directorate of Finances and Corporation.

k. Formulating policy and preparing work guideline used in the Directorate of Finances and Corporation and then presented to the President Director to be established.

l. Supervising the management of PTPN Subsidiaries in finances and corporation.

223

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Perusahaan Anak PTPN dalam bidang keuangan dan korporasi.

m. Melakukan evaluasi RKAP atau RKAP perubahan Perusahaan Anak PTPN sebelum disahkan oleh RUPS.

n. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Keuangan dan Korporasi.

m. Evaluating amended RKAP or RKAP of PTPN Subsidiaries before being validate by GMS.

n. Performing and monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance and Risk Management in the Directorate of Finances and Corporation.

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Pedoman GCG yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani pada Notulen Rapat Nomor: 3.00/NR/5A/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, materi untuk program pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

b. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, system dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Introduction Program is held for new member of the Board of Directors, so that they can perform their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors well. Based on GCG Guideline validated by the Board of Commissioners and Board of Directors and signing of Meeting Minute Number: 3.00/NR/5A/III/2015 dated 17 March 2015, the materials of the Company’s introduction program for new Board of Directors are as follow:

a. Implementation of the principles of GCG by the Company;

b. Overview of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) related to the objectives, nature, and activity scope, financial performance and operation, strategy, short-term and long-term plans, competitive position, risk and other strategic issues;

c. Information on delegated authority, Internal and External Audit, internal control system and policy, including Audit Committee;

d. Information on duties and responsibilities as member of the Board of Directors, and matters which are not allowed.

224

PERSYARATAN DALAM MEMILIH ANGGOTA DIREKSI

REQUIREMENT IN SELECTING MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Persyaratan formal bagi anggota Direksi sebagai berikut:

a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

d. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

e. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

f. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.

g. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.

h. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

The formal requirements for members of the Board of Directors are as follows:a. Able to perform legal action.

b. Has never been declared bankrupt within 5 (five) years before candidacy.

c. Has never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared to be guilty of causing a Company to be bankrupt within 5 (five) years before candidacy.

d. Has never been punished for crime which harms the State finances within 5 (five) years before candidacy.

e. Has no blood relation to the third degree, both vertically and horizontal or marital relationship (in-laws) with any other member of the Board of Directors lain and/or member of the Board of Commissioners.

f. Doesn’t occupy double positions as the President Director or member of the Board of Directors in State-Owned Enterprise (BUMN), Regional-owned Enterprise (BUMD), and Private-owned Business Entity or any other position related with the management of the Company.

g. Doesn’t occupy other structural and/or functional positions in government and/or local agency/institution.

h. Doesn’t occupy other positions which may cause direct or indirect clash of interest with the Company and/or go against the applicable legislations and Articles of Association.

225

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Persyaratan material bagi anggota Direksi sebagai berikut:a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan

memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;

b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:

1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;

2) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

3) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan trategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.

c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan:

1) Rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

2) Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, karyawan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik).

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku yang tidak baik).

d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:

1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan.

2) Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan.

3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.

e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Material requirements for members of the Board of Directors are as follows:a. Experience, meaning the person has a track

record which shows their success in the management of SOE/Company/Institution where they have worked before their candidacy;

b. Expertise, meaning they have:

1) Sufficient knowledge on the Company’s business field;

2) Understanding on management and corporate governance;

3) Ability to formulate and perform strategic policy in order to develop the Company.

c. Integrity, meaning they have never been involved in:

1) Manipulation and deviant practices in the management of SOE/Company/Institution where they have worked before their candidacy (dishonest behavior);

2) Breach of contract which can be categorized as not fulfilling the commitment agreed with the SOE/Company/Institution where they have worked before their candidacy (bad behavior);

3) Behavior which is categorized as being able to illegally personally benefit the candidate of Member of the Board of Directors, employee of SOE/Company/Institution where they have worked before their candidacy (bad behavior).

4) Behavior which can be categorized as violation of provision related to the principles of good corporate governance (bad behavior).

d. Leadership, meaning they have the ability to:

1) Formulate and articulate the Company’s vision.

2) Direct the officials and employees of the company to be able to do something to realize the Company’s objectives.

3) Rousing the spirit (giving new energy) and motivating officials and employees of the company to be able to do something to realize the Company’s objectives.

e. Having strong will (enthusiasm) and high dedication to advance and develop the Company.

226

Persyaratan laina. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota

legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.

c. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.

e. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

f. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Other Requirementsa. Not administrator of political party and/or

legislative member and/or not nominating self as candidate of legislative member.

b. Not regional head/vice head and/or not nominating self as candidate of regional head/vice head.

c. Not serving as official in Institution, Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in SOE, Member of Board of Directors in SOE and/or the Company, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position is selected as Member of the Board of Directors of the Company.

d. Not occupying position which is based on legislations may not be concurrent with the position of Member of Board of Directors, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position is selected as Member of the Board of Directors.

e. Not serving as Member of the Board of Directors of the Company in 2 (two) periods consecutively.

f. Member of the Board of Directors doesn’t have financial, managerial, ownership and family relations with the members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or Shareholders, which may affect their ability to act independently.

227

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PEDOMAN KERJA DIREKSI (BOARD MANUAL)

GUIDELINE OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOARD MANUAL)

Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Dewan Komisaris, perusahaan telah memiliki Board Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Board Manual adalah:

1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Perusahaan dalam mengelola perkebunan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Materi yang diatur dalam Tata tertib kerja Direksi adalah sebagai berikut:

• Fungsi Direksi

• Persyaratan Anggota Direksi

• Proses Pengangkatan Direksi

• Keanggotaan dan Komposisi Direksi, Masa Jabatan Direksi

• Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi

• Wewenang dan Hak Direksi

• Program Pengenalan Perusahaan kepada Direksi Baru

• Program Pengembangan Direksi

• Rapat Direksi, Rapat Gabungan

• Rapat Direktorat

• Rapat Kerja Nasional

• Tata Tertib Rapat

• Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

• Penilaian Kinerja Direksi

• Pemberhentian, Berakhirnya Jabatan Direksi

• Larangan Rangkap Jabatan

• Karyawan Menjadi Anggota Direksi

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.

In order to regulate work order and relation with the Board of Commissioners, the company has Board Manual which is always reviewed and updated consistent with the development of regulations and good corporate governance.

The purposes of preparing and implementing Board Manual are:

1. Creating a harmonious work relation pattern between the Company’s Organs in managing plantation professionally consistent with the principles of Good Corporate Governance;

2. Easing the organs of the Board of Directors and the organs of the Board of Commissioners to understand the tasks and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners and the task relations between the organs.

The materials regulation in the work guideline of the Board of Directors are the following:

• Functions of the Board of Directors

• Requirement of Member of the Board of Directors

• Appointment Process of the Board of Directors

• Membership and Composition of Board of Directors, Terms of Office of the Board of Directors

• Duties, Obligations and Responsibilities of the Board of Directors

• Rights and Authority of the Board of Directors

• Introduction Program for New Board of Directors

• Development Program of the Board of Directors

• Board of Directors Meeting, Joint Meeting• Directorate Meeting• National Work Meeting

• Meeting Code of Conduct

• Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

• Performance Assessment of the Board of Directors

• Dismissal, End of Office of the Board of Directors

• Prohibition from Double Office

• Employee Becoming Member of the Board of Directors

The implementation of Board Manual is one of the forms of the commitment of the Board of Directors in order to implement the principles of GCG with the expectation of creating a harmonious work relation pattern in an effort to achieve the Vision and Missions of PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.

228

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiRemuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of DirectorsRemunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 06/MBU/06/2018. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium menurut komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

The remuneration of the Board of Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia Number: 04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guideline of Determination of Incomes of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprise which is lastly amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise Number: 06/MBU/06/2018. Members of the Board of Commissioners are given honorarium in accordance with the following composition of official factors:

Dewan Komisaris Board of CommissionerKomisaris Utama 45% dari Direktur UtamaPresident Commisioner 45% of President DirectorAnggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris UtamaCommissioner 90% of President Commisioner

Direksi Board of Commissioner

Direktur Utama Gaji sebesar 100%President Director 100% salary

Direktur SDM dan Umum 85% x Gaji Direktur UtamaHuman Resources Director 85% of President Director’s Salary

Direktur Keuangan 85% x Gaji Direktur UtamaFinance Director 85% of President Director’s Salary

Direktur Pemasaran 85% x Gaji Direktur UtamaMarketing Director 85% of President Director’s Salary

Direktur Tanaman Tahunan 85% x Gaji Direktur UtamaAnnual Plants Director 85% of President Director’s Salary

Direktur Tanaman Semusim 85% x Gaji Direktur UtamaSeasonal Plants Director 85% of President Director’s Salary

Dalam proses penetapan besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen melakukan kajian penghitungan penghasilan dibantu oleh konsultan independen yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan berpedoman pada Peratuan Menteri Badan Usaha Milik Negara .

Hasil kajian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai bahan usulan bagi Pemegang Saham dalam menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (persero) Tahun 2018. Penetapan penghasilan Dewan komisatis dan Direksi ditetapkan dalam keputusan RUPS.

In the process of determining the amount of incomes of the Board of Commissioners and Board of Directors, the management performs income calculation study with the help of independent consultant with competency in their field based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise.

The study result is presented to the Board of Commissioners and Shareholders as a material of proposal for the Shareholders in determining the incomes of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in 2018. The determination of the incomes of the Board of Commissioners and Board of Directors is established in GMS decision.

229

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Informasi Pertemuan Dewan Komisaris dan DireksiInformation of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan guna membahas hal yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan segera. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap saat jika diminta oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Kuorum Rapat Dewan Komisaris tercapai jika lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada Komisaris lain.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Board of Commissioners Meeting is held to discuss strategic matter requiring immediate decision. Board of Commissioners Meeting is held at least 1 (one) time in 1 (one) month and at any time if requested by one or more member of the Board of Commissioners. Board of Commissioners Meeting Quorum is reached if over half of the members of the Board of Commissioners are present or represented by power by other Commissioner.

Decision of Board of Commissioners Meeting is made based on deliberation for consensus. In case deliberation decision isn’t achieved, the decision is made based on the biggest vote. The Board of Commissioners also can make legitimate and binding decision without holding Meeting with the provision that all members of the Board of Commissioners have given their approval for the proposed suggestion in writing and signed the agreement.

The decision made has the same power as the decision of formal meeting. All decision made in Board of Commissioners meeting are binding. Dissenting opinions in Board of Commissioners meeting must be clearly noted in meeting minute along with reason for the dissenting opinions.

Nama Jumlah Rapat Tugas Persentase

Arif Satria 7 7 100,00%

Dahlan Harahap 9 9 100,00%

Deddy Fauzi Elhakim 11 11 100,00%

Deddy YH Sitorus 6 2 33,33%

Muhammad Syakir 11 11 100,00%

Bambang Hendroyono 7 1 14,29%

Arie Yuriwin 10 6 60,00%

% Rata-rata Jumlah Kehadiran 77,05%

230

Tanggal Rapat Pokok Bahasan

1 24 Januari 2018 Persiapan RUPS RKAP 2018

2 22 Februari 2018

1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas Laporan Manajemen Bulan Desember dan Bulan Januari3. Membahas hasil kunjungan kerja ke PTPN V, Pekan Baru4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

3 28 Maret 2018

1. Pengenalan perusahaan kepada komisaris baru2. Review tindak lanjut hasil rapat sebelunya3. Membahas LM bulan Februari 20184. Membahas hasil kunjungan kerja dewan komisaris PTPN XIV Makasar5. Hal-hal yang timbul dalam rapat

4 24 April 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan April 20183. Membahas hasil kunjungan kerja ke PTPN VI, Jambi4. Hal-hal yang timbul dalam rapat

5 30 Mei 2018 Persiapan RUPS Laporan Keuangan tahun Buku 2017

6 8 Juni 2018

1. Pengenalan profil perusahaan PTPN III (Persero) kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat

2. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya3. Membahas LM bulan Mei 20184. Hal-hal yang timbul dalam rapat

7 5 Juli 20181. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM Semester I-20183. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

8 24 Juli 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan Juli 20183. Membahas laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke PTPN V, Pekanbaru dan PTPN

VIII Jabar

9 30 Agustus 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan Agustus 20183. Membahas laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke PTPN II, PTPN III (stand alone)

dan PTPN IV4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

10 1 Oktober 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III/20183. Membahas Draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 20194. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

11 30 Oktober 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan Oktober 20183. Membahas progres Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 20194. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

12 6 Desember 2018

1. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan Oktober 20183. Membahas progres Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 20194. Membahas hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris ke PTPN X, XI, dan XII5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

13 21 Desember 2018 RUPS RKAP Tahun buku 2019

14 27 Desember 20181. Review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya2. Membahas LM bulan November 20183. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

231

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING

Rapat Direksi telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan melakukan beberapa kali Rapat Direksi.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Board of Directors Meeting has been regulated in the Articles of Association and Board Manual to be at least 1 (one) time every moth. Throughout 2018, the Board of Directors has held Board of Directors Meeting several times.

Decision making is made by deliberation and consensus. In case deliberation isn’t achieved, decision making is performed by the biggest vote. All decisions made in Board of Directors meeting are binding.

Dissenting opinions in Board of Directors meeting must be clearly noted in meeting minute along with reason for the dissenting opinions.

No Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 Senin, 12 Februari 2019 1 Penetapan ruang kerja Direksi terkait perubahan nomenklatur Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

2 Perumusan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 2 Rabu, 26 Maret 2019 1 Pembahasan Kinerja PTPN Group sampai dengan Februari 2018 3 Jumat, 28 Maret 2019 1 Pending Metters Divisi Sekretariat Perusahaan 2 Progress Kerjasama Dengan PT API 3 Penyelarasan Strategi RJPP 4 Persiapan BOD BOC Meeting 4 Selasa, 24 April 2018 1 Capaian Kinerja Produksi Kelapa Sawit s.d Maret 2018 2 Progress Kemajuan Pekerjaan Pabrik s.d Maret 2018 3 Capaian Produksi Tanaman Semusim s.d Maret 2018 4 Taksasi Produksi Tanaman Semusim s.d Maret 2018 5 Timeline dan Progress Restrukturisasi Keuangan 6 Progress Report General Audit Laporan Keuangan PTPN III (Persero) 7 Redesain Struktur Penggajian PTPN III (Persero) Kantor Jakarta 8 Rencana Pengisian Struktur Organisasi PTPN III (Persero) Kantor Jakarta 9 Pedoman Penugasan Karyawan di PTPN Group 10 Competency Management PTPN Group 11 Konsep Pemasaran Holding Perkebunan 12 Sinergi Pola Pemasaran dan Pengadaan Pupuk 13 Program Kerja Utama dan Timeline Pelaksanaan 14 Laporan Progress EPC Pabrik Minyak Goreng Kapasitas 600.000 ton CPO/Tahun 15 Progress Report Kegiatan Divisi Pengembangan 5 Selasa, 17 Juli 2018 1 Potensi Pendapatan Non Core 2 Pengadaan Pupuk Anak Perusahaan 3 Restrukturisasi Hutang PTPN VII, VIII dan IX 4 Pemasaran Produk Ekspor 5 Progress PT Industri Nabati Lestari (INL)

TABEL DAFTAR RAPAT DIREKSIBoard of Directors Meetings in 2018

232

No Tanggal Rapat Agenda Rapat 6 Rabu, 27 September 2018 1 Upaya minimalisir kerugian komoditi gula 2 Target Laba sebesar 2,5 Triliun 3 Merger Rumah Sakit dan Pabrik Kemasan 4 Restrukturisasi Hutang Anak Perusahaan 5 Pembelian PT Perkebunan Mitra Ogan 6 Perkembangan PT Riset Perkebunan Nusantara 7 Rabu, 24 Oktober 2018 1 Target Laba Tahun 2018 2 Perhitungan Bonus Anak Perusahaan 3 Permasalahan PT ASN 4 Struktur Biaya Tebu dan Pengolahan Raw Sugar 5 Kebijakan Komoditi 6 Perkebangan PT Industri Nabati Lestari 8 Senin, 5 November 2018 1 Pengalihan Lahan PTPN VIII ke PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) 2 Perhitungan Bonus Anak Perusahaan 3 Penjualan Komoditi 9 Rabu, 28 November 2018 1 Target Pendapatan Non Core Tahun 2018 2 Pemasaran Produk Retail dan Komoditi 3 Pengalihan Hutan PTPN XIII 4 Komposisi Direksi PT KPBN

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan PengendaliInformation on Major and Controlling Shareholder

Pemegang saham utama dan pengendali Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia yang Menguasai 100% saham Perusahaan.

The major and controlling Shareholder of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is the Government of the Republic of Indonesia which controls 100% of the Company’s shares.

100% PemerintahRepublik Indonesia

233

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DireksiAffiliated Relations of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Dewan Komisaris dan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar Direksi dengan Direksi yang lainnya, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

Pemegang Saham Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan perhatian khusus terkait hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena hal ini dapat mempengaruhi kemandirian dan juga untuk menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam Perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) have no affiliated relation, whether financial or family, between the Board of Directors and other Board of Directors, and between the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholder and Controlling Shareholder.

The Shareholders of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) give special attention to affiliated relation between the members of the Board of Directors and Board of Commissioners because it can affect independence and also to avoid clash of interest in decision making in the Company.

Nama

Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan

Dewan Komisaris Direksi Pemegang

SahamDewan

Komisaris Direksi Pemegang Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Dewan Komisaris

Arif Satria o o o o o o

Deddy Fauzi Elhakim o o o o o o

Muhammad Syakir o o o o o o

Bambang Hendroyono o o o o o o

Arie Yuriwin o o o o o o

Dewan Direksi

Dolly P Pulungan o o o o o o

Seger Budiarjo o o o o o o

Jatmiko Krisna Santosa o o o o o o

I Kadek Kertha Laksana o o o o o o

M. Cholidi o o o o o o

Ahmad Haslan Saragih o o o o o o

234

Keberagaman Komposisi Diversity of Composition

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Komposisi Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, serta pengalaman kerja. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

In order to realize the processes and mechanisms of selection and replacing member of the Board of Commissioners and Board of Directors transparently, accountably and responsibly, the Company has followed the requirements and procedures regulated by the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 on Requirements and Procedures of Appointing and Dismissing Member of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprise, and the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 on Requirements, Procedures of Appointment, and Dismissal of Member of Board of Directors of State-Owned Enterprise.

The composition of the Board of Commissioners Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has met the element of diversity which is combination of independence, skill/education, and work experience. All members of the Board of Commissioners of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) have good integrity, competency and reputation.

235

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Komite AuditAudit Committee

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independent dan fairness.

Dalam rangka menunjang maksud tersebut, Dewan Komisaris, melalui mekanisme pengawasan Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang secara fungsi, tugas dan wewenang melekat pada fungsi pengawasan sebagai organ dari Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, keberadaan Komite Audit adalah wajib sekaligus merupakan kebutuhan agar tujuan tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud.

Secara khusus keberadaan Komite Audit BUMN diatur secara rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in performing its business activities must implement the principles of good corporate governance which is that the company is managed transparently, accountably, responsibly, independently and fairly.

In order to support the intention, the Board of Commissioners, through the supervisory mechanism of the Board of Commissioners, forms Audit Committee whose function, duties and authority are attached to the supervisory function as an organ of the Board of Commissioners of the Company.

Based on Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise (BUMN) and Government Regulation Number 45 of 2005 on Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOE, the presence of Audit Committee is a must and a needs so that good corporate governance can be realized.

Specifically, the presence of the Audit Committee of SOE is regulated in details in the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE which is refined by the Regulation of the Minister of SOE No: PER-12/MBU/2012 on supporting organ of Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and Decision of the Minister of SOE Number 117/MBU/2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practice which is updated by the Regulation of the Minister of SOE No: PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

236

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MEMBERSHIP OF AUDIT COMMITTEE

PROFIL KOMITE AUDITAUDIT COMMITTEE PROFILE

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: KEP-06/DK/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017; Nomor: KEP-04/DK/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dan kesepakatan bersama Dewan Komisaris, susunan Komite Audit sebagai Berikut:

Consistent with the Decrees of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Number: KEP-06/DK/VII/2017 dated 03 July 2017; Number: KEP-04/DK/VIII/2018 dated 18 August 2018 and joint agreement of the Board of Commissioners, the composition of the Audit Committee is as follows:

DEDDY FAUZI ELHAKIMWarga Negara Indonesia, Lahir di Garut, 20 Februari 1999, Menyandang Pangkat Irjen Pol, dan menjabat sebagai SAHLISOSEK KAPOLRI. Menamatkan pendidikan AKABRI 1982, PTIK 1986, SESKO AU 1997, dan SESPATI X 2006.

Indonesian Citizen, Born in Garut, 20 February 1999, Has the Rank of Irjen Pol, and serves as SAHLISOSEK KAPOLRI. Completes education in AKABRI 1982, PTIK 1986, SESKO AU 1997, dan SESPATI X 2006.

SYAMSUDIN LUBISWarga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 13 Agustus 1956. Lulusan Sarjana Akuntansi USU pada 1986. Menyelesaikan studi MM di USU pada 1999.

Indonesian Citizen, Born in Medan, 13 August 1956. Receives the degree of Bachelor of Accounting from USU in 1986. Completes Master in Management in USU in 1999.

DARWIN BAGINDO PAKIHWarga Negara Indonesia, Lahir di Kisaran, Medan, 20 Juni 1955. Lulusan Pendidikan Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ekonomi Swasta Riama, Medan, Menyelesaikan Sertifikasi Qualified Internal Auditor, YPIA, Jakarta, Master Bussiness Administration, Institute Management Study, Jakarta.

Indonesian Citizen, Born in Kisaran, Medan, 20 June 1955. Completes Bachelor of Economy Education, Sekolah Tinggi Ekonomi Swasta Riama, Medan. Completes Certification of Qualified Internal Auditor, YPIA, Jakarta, Master Bussiness Administration, Institute Management Study, Jakarta.

Nama Name

Jabatan Title

Deddy Fauzi Elhakim KetuaChairman

Syamsuddin Lubis AnggotaAuditor

Darwin Bagindo Pakih AnggotaAuditor

237

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

INDEPENDENCE AND REQUIREMENT OF MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Audit Committee are independent parties, meaning they have no financial, managerial, shareholding and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Shareholders which may affect their ability to act independently.

Nama

Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan

Dewan Komisaris Direksi Pemegang

SahamDewan

Komisaris Direksi Pemegang Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Komite Audit

Deddy Fauzi Elhakim o o o o o o

Syamsudin Lubis o o o o o o

Darwin Bagindo Pakih o o o o o o

238

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

REQUIREMENT OF MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Persyaratan Independensia. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir

sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan;

b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;

d. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham;

f. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada BUMN/Perusahaan lain;

g. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

1. Independence Requirementsa. Within the last 12 (twelve) months before being

appointed by the Board of Commissioners is never involved in work or assignment which provides audit service, legal consultation service, other consultation services to the company;

b. Within the last 12 (twelve) months before being appointed by the Board of Commissioners is never bound in authority and responsibility to plan, lead, or control the Company’s activities;

c. Not having business relation both directly and indirectly related with the company’s business activities;

d. Not having personal interest/attachment which may cause negative impact and clash of interests with the company;

e. Not having blood relation and marital relation to the third degree vertically and horizontally with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Shareholders;

f. Not occupying double positions as member of the Board of Commissioners, Secretary/Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners in other SOE/Company;

g. Not occupying double positions as member of the Audit Committee, member of Any Other Committee in the company and/or member of Committee in other SOE/company.

239

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

2. Persyaratan Kompetensia. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan

serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;

b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;

c. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang system dan teknologi informasi;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;

e. Mampu berkomunikasi secara efektif

2. Competency Requirementsa. Having good integrity and adequate knowledge

and work experience in supervision/examination;

b. One of the members of the Audit Committee must have education background of skill in accounting or finances;

c. One of the members of the Audit Committee must understand the company’s industry/business and have adequate knowledge in system and information technology;

d. Having adequate knowledge on legislation, especially related with SOE and legislations related with the company’s operation;

e. Able to communicate effectively

240

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Interna. Komite Audit memonitor kecukupan upaya

Direksi dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap kehandalan sistem pengendalian internal Perusahaan guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem informasi dan komunikasi.

c. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek tata kelola sistem dan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Perusahaan.

In performing their function, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assessing the Effectiveness of the Internal Control Systema. The Audit Committee monitors the adequacy

of the efforts of the Board of Directors in running, developing and maintaining effective internal control system to secure the Company’s investment and assets.

b. The Audit Committee evaluates the reliability of the Company’s internal control system to give improvement input and suggestion to improve the effectiveness of internal control system, risk management, and information and communication system.

c. The Audit Committee evaluates long-term plan, medium-term plan and short-term plan of system and information technology management developed by the Company.

2. Menilai efektivitas tugas Auditor Eksternala. Setiap tahun, laporan keuangan tahunan

Perusahaan harus diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris cq Komite Audit;

b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal, merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai memeriksa pelaporan serta monitor tindaklanjut hasil audit dari Auditor Eksternal;

c. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya;

d. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;

e. Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit.

2. Assessing Effectiveness of Tasks of External Auditora. Every year, the Company’s annual financial

report must be audited by the External Auditor appointed through GMS from candidates submitted by the Board of Commissioners cq the Audit Committee;

b. The Audit Committee has authority to perform selection of candidates of external auditor, recommend appointment, evaluate independence, supervise audit planning and implementation and examine report, as well as monitoring follow up of audit result of External Auditor;

c. The Audit Committee performs selection of candidates of external auditor consistent with the provisions of goods and service procurement applied to the Company and if necessary may ask the help of the Board of Directors in the procurement process;

d. The Audit Committee may use report or communicate with external auditor to identify possibility of weakness of internal control;

e. The Audit Committee supervises audit to ensure that external auditor implements Public Accounting Professional Standard generally applied in Indonesia and acts objectively and independently in performing audit task.

241

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internala. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan

tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI)

b. Analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit;

c. Penyelenggaraan rapat berkala dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas:

• Temuan hasil audit dan hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan system pengendalian intern, inefisiensi operasi Perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

• Tindak lanjut temuan hasil audit serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.

d. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi terhadap kemungkinan adanya indikasi penyelewengan/penggelapan atau penyimpangan di lingkungan perusahaan.

3. Assessing Effectiveness of Tasks of Internal Auditora. The Audit Committee performs monitoring of the

task implementation of the Internal Monitoring Unit (SPI)

b. Analysis on SPI Activity Implementation Report presented to the Board of Commissioners cq the Audit Committee;

c. Holding regular meeting with SPI at least once month to discuss:

• Audit finding and other matters containing indications of weakness of internal control system, inefficiency of the Company’s operation, mistake in the implementation of accounting standard, and violation of applicable legislations;

• Follow up of audit finding and obstacles faced in the implementation of SPI task.

d. The Audit Committee through the Board of Commissioners may as SPI to perform special audit or investigative audit on possibility of indication of misappropriation/embezzlement or aberration in the company.

4. Melaksanakan Tugas Khususa. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit

oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis dari Dewan Komisaris;

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:

• Memeriksa dan menganalisis semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;

• Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit;

• Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Performing Special Tasksa. Special task is given to the Audit Committee by

the Board of Commissioners with written order from the Board of Commissioners;

b. Scope of work of special task for the Audit Committee is fully determined by the Board of Commissioners as long as it doesn’t violate applicable legislations;

c. In performing special task the Audit Committee may:

• Examine and analyze all records, documents and other necessary information, including the minutes of Board of Directors Meeting and Board of Commissioners Meeting;

• If necessary, performing investigative audit in cooperation with SPI or asking the help of expert or consultant to help the Audit Committee;

• The Audit Committee presents the special task implementation report to the Board of Commissioners.

242

Komite Nominasi dan RemunerasiNomination and Remuneration Committee

PROSEDUR NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION PROCEDURES

Fungsi nominasi dan remunerasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawan Badan usaha Milik Negara dan Kepmen BUMN No: SK-46/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Perhitungan Gaji Direktur Utama dan Tantiem/Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The nomination and remuneration function of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is performed by the Board of Commissioners by referring to PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guideline of Determination of Incomes of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprise and Decision of the Minister of SOE No: SK-46/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guideline of Calculation of Salary of President Director and Tantiem/Performance Incentive of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprise.

Prosedur Nominasi1. Penyusunan sistem seleksi dan rekrutmen calon

anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Penyusunan kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan oleh Dewan Komisaris ke RUPS serta calon Direktur yang akan dipilih oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan, apabila terjadi situasi demikian;

3. Penyusunan sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;

4. Memberikan evaluasi dan analisis atas sistem seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan Perusahaan.

Prosedur Remunerasi1. Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan

kajian serta pembahasan perhitungan Remunerasi;

2. Dewan Komisaris mengusulkan Besaran Nilai Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPST;

3. RUPST memberikan persetujuan terkait Besaran Nilai Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun berjalan.

Nomination Procedure1. Preparing selection and recruitment system for

candidates of member of the Board of Directors and Board of Commissioners;

2. Preparing criteria and number of candidates of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted by the Board of Commissioners to GMS and candidate of Director to be selected by the Board of Commissioners to fill vacancy, if the situation requires it;

3. Preparing assessment and nomination system of candidates of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

4. Evaluating and analyzing selection, recruitment, and succession system of the Company’s employees.

Remuneration Procedure1. The Board of Commissioners with the Board

of Directors study and discuss Remuneration calculation;

2. The Board of Commissioners suggests Amount of Remuneration Value for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors to AGMS;

3. AGMS gives approval to Amount of Remuneration Value to the Board of Commissioners and Board of Directors for current year.

243

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

SISTEM GAJI DAN INSENTIF SALARY AND INCENTIVE SYSTEMS

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Perusahaan memiliki sistem job grading dalam penggajian karyawannya. Perhitungan job grading tersebut ditinjau dari beberapa elemen yaitu knowhow, problem solving dan akuntabilitas dalam pekerjaan tersebut.

Dengan sistem grading ini, karyawan akan terus terpacu untuk meningkatkan kinerja guna mencapai peningkatan karir ke jabatan dengan bobot yang lebih tinggi dan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan karyawan tersebut.

The Company has a job grading system in paying the employees. The job grading calculation is reviewed from some elements, which are knowhow, problem solving and accountability in the job.

With this grading system, the employees will be driven to improve their performance to raise their career to position with higher weight and automatically increasing the employees’ income.

Perusahaan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan mempunyai “Talent Pool” satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan Independen. Talent Pool tersebut kemudian diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

The company has a mechanism to determine candidate of replacement/successor of the Board of Directors, which is “Talent Pool” one level below the Board of Directors. Competency assessment is performed by Independent Consultant. The Talent Pool is the proposed by the Board of Commissioners to the Shareholders.

244

Komite Pemantauan RisikoRisk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu dalam pelaksanaan tugas memantau dan monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan penerapan GCG pada Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Komite Pemantau Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan seorang anggota dari Pihak Independen. Komite Pemantau Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

The Risk Monitoring Committee serves as a supporting organ of the Board of Commissioners which helps in the supervising and monitoring tasks of the implementation of Risk Management and GCG in Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

The Risk Monitoring Committee of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) consists of 2 (two) people, who are a Chairman who doubles as a member who is a member of the Board of Commissioners, and a member from Independent Party. The Risk Monitoring Committee of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is formed based on the Decree of the Board of Commissioners Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) with the following composition:

Nama Name

Jabatan Title

Muhammad Syakir KetuaChairman

Hakim Sadly Hutasuhut AnggotaCommittee

245

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKOPROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE

Warga Negara Indonesia, Lahir di Watampone, 17 November 1958. Memperoleh Sarjana Bidang Pertanian dari UNHAS, Sulawesi Selatan (1983), Pascasarjana S2 IPB (1990), dan Pascasarjana S3 IPB (2005).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Ketua Tim Pengembangan Perkebunan Tanjung Bingan, Belitung (1998-2001), Wakil Ketua Pelaksana Tim Penyedia Bahan Bakar Nabati Kementan, (2014) Sekretaris II Tim Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (ESDM).

Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 11 Pebruari 1956. Penyandang gelar akademik Sarjana Pertanian dan Magister Management dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Hakim Sadly Hutasuhut mulai berkarir di PTPN pada 1983 dan sempat menduduki beberapa jabatan strategis seperti Manajer Kebun Gunung Pamela, Tanah Raja, dan Rambutan. Hakim Sadly juga pernah menjabat Staf Ahli Direksi PTPN III dan terakhir menjabat sebagai Distrik Manajer Deli Serdang PTPN III.

Indonesian Citizen, Born in Watampone, 17 November 1958. Receives the degree of Bachelor of Agriculture from UNHAS, South Sulawesi (1983), Graduate degree from IPB (1990), and Postgraduate degree from IPB (2005).

He has work experience as the Head of Tanjung Bingan Plantation Development Team, Belitung (1998-2001), Deputy Chief Executive of Biofuel Provision Team of the Ministry of Agriculture, (2014) Secretary II of Biofuel Provision and Utilization Acceleration Team (ESDM).

Indonesian citizen, born in Medan, 11 February 1956. He holds an academic degree in Agriculture and a Masters in Management from the University of North Sumatra (USU).

Judge Sadly Hutasuhut began his career at PTPN in 1983 and had held several strategic positions such as the Manager of the Gunung Pamela, Tanah Raja, and Rambutan Gardens. Judge Sadly also served as Expert Staff of PTPN III’s Directors and most recently served as PTPN III’s Deli Serdang District Manager.

HAKIM SADLY HUTASUHUT

MUHAMMAD SYAKIR

246

Tugas Komite Pemantau Risiko:1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji

sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai best practices pengelolaan risiko;

3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best Practices pengelolaan risiko.

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sesuai best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris;

5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut kepada Komisaris.

6. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

7. Memastikan seluruh aktivitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selalu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG dan beretika bisnis yang sehat.

8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duty of the Risk Monitoring Committee:1. Helping the Board of Commissioners in

reviewing the risk management system prepared by the Board of Directors and assessing tolerance which can be taken by the Company;

2. Helping the Board of Commissioners identify business risk in accordance with best practices of risk management;

3. Monitoring the implementation of risk management policy, which consists of financial risk, market risk, operational risk, legal risk, and human resources risk in accordance with Best Practices of risk management.

4. Evaluating the implementation of operational activities of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in accordance with best practices of risk management and reporting it to the Board of Commissioners;

5. Deepening potential risk in accordance with best practices of risk management which should receive the attention of the Board of Commissioners and giving suggestions of improvement and follow up to the Board of Commissioners.

6. Helping the Board of Commissioners in reviewing GCG policy comprehensively as prepared by the Board of Directors of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and assessing the consistency of the implementation, including related with the business ethics and corporate social responsibility.

7. Ensuring all activities of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) are always based on the principles of good corporate governance/GCG and healthy business ethics.

8. Performing other tasks given by the Board of Commissioners.

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

DUTY AND AUTHORITY OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

247

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Persyaratan Independen1. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir

sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa manajemen risiko, jasa di bidang GCG, jasa konsultasi hukum, jasa audit dan jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan;

2. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan;

3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

4. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

Independence Requirement1. Within the last 12 (twelve) months before being

appointed by the Board of Commissioners is never involved in work or assignment which provides risk management service, service in GCG, legal consultation service, audit service and other consultation services to the Company;

2. Within the last 12 (twelve) months before being appointed by the Board of Commissioners is never bound in authority and responsibility to plan, lead, or control the Company’s activities;

3. Not having business relation both directly and indirectly related with the Company’s business activities;

4. Not having personal interest/attachment which may cause negative impact and clash of interests with the Company;

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAUAN RISIKO

REQUIREMENT OF MEMBERSHIP OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:1. Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang

mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Dalam hal-hal tertentu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;

3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau kosultan yang biayanya menjadi beban Perusahaan;

4. Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan tugasnya;

5. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya;

6. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

Authority and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee:1. The Risk Management Monitoring Committee

is authorized to access records or information on employee, asset and other resources of the Company related to the performance of their duties;

2. In some cases, the Risk Management Monitoring Committee may perform tasks given by the Board of Commissioners after receiving letter of assignment signed by the President Commissioner;

3. Through written approval from the Board of Commissioners, if necessary the Risk Management Monitoring Committee may ask the help of expert and/or consultant whose cost is borne by the Company;

4. The Risk Monitoring Committee is responsible for maintaining secrecy of the Company’s documents, data and information from internal and external parties and only use them for their duties;

5. The Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners and must present report on the implementation of their duties;

6. Performance evaluation of the Risk Monitoring Committee, both individually and collectively, will be performed every year by the Board of Commissioners.

248

5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan.

Persyaratan Kompetensi1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan

serta pengalaman kerja yang cukup di bidang Manajemen Risiko dan GCG;

2. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang Pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;

3. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang agroindustri;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;

5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

5. Not having blood relation and marital relation to the third degree vertically and horizontally with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Shareholders of the Company.

Competency Requirements1. Having good integrity and adequate knowledge

and work experience in Risk Management and GCG;

2. One of the members of the Risk Monitoring Committee must have education background of skill in accounting or finances;

3. One of the members of the Risk Monitoring Committee must understand the company’s industry/business and have adequate knowledge in agroindustry;

4. Having adequate knowledge on legislation, especially related with SOE and legislations related with the Company’s operation;

5. Able to communicate effectively and provide adequate time to complete their tasks.

249

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Guna mendukung peranan tersebut, Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai Liason Officer, Corporate Communication, Compliance Officer, Investor Relation, serta administrasi dokumen dan notulensi rapat guna memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Tugas lainnya adalah memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi yang sejalan dengan penerapan prinsip GCG, memastikan bahwa laporan tahunan Perusahaan telah mencantumkan implementasi GCG di lingkungan Perusahaan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS.

Fungsi Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 3.06/SKPTS/R/30/2016 tanggal 30 Desember 2016, Rizal Ariansyah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

The Company Secretary has an important role in facilitating communication between the company and all stakeholders, as well as compliance to applicable regulations and laws. To support the role, the Company Secretary is appointed by and responsible to the President Director.

The Company Secretary serves as a Liaison Officer, Corporate Communication, Compliance Officer, Investor Relation, and administrator of meeting document and minute to fulfill the provisions of good corporate governance. The other task is ensuring that the Company complies with the regulations of information disclosure requirement in line with the implementation of the principles of GCG, ensuring that the Company’s annual report has included GCG implementation in the Company, as well as coordinating the organization of GMS.

The function of the Company Secretary of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) refers to the Regulation of State-Owned Enterprise No. Per-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprise. Based on the Decree of the Board of Directors No. 3.06/SKPTS/R/30/2016 dated 30 December 2016, Rizal Ariansyah is appointed to be the Company Secretary of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

ProfilSekperProfileofCompanySecretary

Warga Negara Indonesia. Lahir pada 9 Januari 1964, di Bondowoso, Jawa Timur. Domisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Meraih gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1987). Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya pada 1999.

Memulai karir di PTPN sejak 1993. Sebelumnya, dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Bahan & Barang (2012-2015) sebelum diberikan amanat menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan pada 2015.

Indonesian Citizen. Born on 9 January 1964, in Bondowoso, East Java. Domisciled in Sidoarjo, East Java. Receives the degree of Engineer from Institut Teknologi Bandung (1987). Receives the degree of Master of Management from Universitas Airlangga, Surabaya in 1999.

He started his career in PTPN in 1993. Previously he serves as the Head of Material & goods Procurement Department (2012-2015) before being appointed to serve as the Company Secretary in 2015.

Adi SantosoSekretaris PerusahaanCorporate Secretary

250

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKPER

TASK IMPLEMENTATION OF COMPANY SECRETARY IN 2018

DUTY AND RESPONSIBILITY OF COMPANY SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan:

• Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan denganpenerapan prinsip-prinsip GCG;

• Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;

• Menyiapkan daftar khusus sehubungan dengan kepemilikan saham dan hubungan usaha dari Direksi, Dewan Komisaris dan anggota keluarga mereka masing-masing dalam Perusahaan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

• Menyiapkan buku Daftar Pemegang Saham Perusahaan, yang wajib memuat seluruh pihak yang memiliki 5% atau lebih saham Perusahaan;

• Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan masyarakat;

• Menghadiri rapat Direksi;

• Bertanggung jawab untuk pelaksanaan RUPS Perusahaan; dan

• Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

The Company Secretary is the liaison between the Company and all stakeholders. Therefore, the Company Secretary will always maintain good relations by:

• Ensuring that the Company complies with regulations on disclosure requirement in line with the implementation of the principles of GCG;

• Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and/or any time if requested;

• Preparing special list related with shareholding and business relations of the Board of Directors, Board of Commissioners and their family members in the Company, which may cause clash of interests.

• Preparing Company Shareholder List book which must contain all parties owning 5% or more of the Company’s shares;

• Being liaison officer between the Company and the society;

• Attending Board of Directors meeting;

• Being responsible for the Company’s GMS organization; and

• administering and storing company documents, including but not limited to List of Shareholders, Special List and Minutes of Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting and GMS.

Selama 2018, Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi GCG. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat penghubung dengan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi.

Throughout 2018, the Company Secretary performs the following tasks:

1. Performing GCG function. Consistent with the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise Number: SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise, the Company Secretary performs their tasks and functions as liaison officer by organizing and coordinating Board of Directors Meeting.

251

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

2. Menjalankan Rapat Direksi. Selama Tahun 2018 Rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 14 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari, 15 Februari, 26 Februari, 28 Maret, 24 April, 17 Mei, 6 Juni, 17 Juli, 27 Agustus, 6 September, 26 Oktober, 5 November, 28 November.

3. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat penghubung dengan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Selama Tahun 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu tanggal 22 Feb, 28 Mar, 24 Apr, 30 Mei, 05 Jul, 24 Jul, 30 Agt, 01 Okt, 30 Okt,, 06 Des, 27 Des.

5. Melaksanakan RUPST Anak Usaha RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 atas Anak Perusahaan (PTPN I, II, IV s.d XIV) dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Mei 2017.

6. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP 2019.

7. Menjalankan Fungsi PublicRelations dengan media multiplatform serta beragam kegiatan offline.

8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pangan Kementerian BUMN dengan BUMN Pangan.

9. Menjalankan fungsi Media Relation, contohnya melakukan Liputan Kunjungan Menteri BUMN ke Banyuwangi.

2. Holding Board of Directors Meeting. Throughout 2018, Board of Directors Meetings are held 14 times on 2 February, 15 February, 26 February, 28 March, 24 April, 17 May, 6 June, 17 July, 27 August, 6 September, 26 October, 5 November, 28 November.

3. The Company Secretary performs their tasks and function as liaison officer by organizing and coordinating Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.

4. Throughout 2018, Board of Commissioners and Board of Directors Meetings are held 11 times on 22 Feb, 28 Mar, 24 Apr, 30 May, 05 Jul, 24 Jul, 30 Agt, 01 Oct, 30 Oct, 06 Dec, 27 Dec.

5. Holding AGMS of Subsidiaries, Annual GMS of Subsidiary on Approval for Annual Report and Validation of Financial Report of 2017 Fiscal Year on the Subsidiaries (PTPN I, II, IV s.d XIV) is held on 28 - 31 May 2017.

6. Holding General Meeting of Shareholder of Validation of RKAP 2019.

7. Performing Public Relations Function with multiplatform media and various offline activities.

8. Holding Food Coordination Meeting of the Ministry of SOE with Food SOEs.

9. Performing Public Relations Function, for example by performing Coverage of the Visit of the Minister of SOE to Banyuwangi.

252

AUDIT INTERNALINTERNAL AUDITUntuk menjamin transparansi dan pelaksanaan GCG, perusahaan membentuk Satuan Pengawas internal (SPI) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, memastikan seluruh sistem dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

SPI ikut bertugas memastikan keandalan informasi operasional dan keuangan bagi manajemen serta memastikan kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pelaksanaan fungsi SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Bab VI Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Selain itu, keberadaan SPI Perusahaan juga mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan, tercantum pada bab III Satuan Pengawasan Intern: Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30

• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

To ensure the transparency and implementation of GCG, the company forms Internal Supervisory Unit (SPI) which is responsible for evaluating the effectiveness of the Company’s internal control system, ensuring all systems and procedures implemented by the Company have been performed consistent with the provisions and in a timely manner.

SPI also ensures the reliability of operational and financial information for the management and ensuring compliance to the provisions and policies established by the Company.

The implementation of SPI function of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) refers to Chapter VI of Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprise. Moreover, the presence of the Company’s SPI also follows the following regulations and legislations:

• Government Regulation of RI Number 12 of 1998 dated 17 January 1998 on Company, stated in chapter III Internal Supervisory Unit: Article 28, Article 29, and Article 30

• Regulation of the Minister of SOE Number PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise

PROFIL AUDIT INTERNALPROFILE OF INTERNAL AUDIT

Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 12 Februari 1974. Memperoleh gelar Master

Bidang Ekonomi Keuangan Universitas Putra Malaysia. Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko PTPN III (1 Januari 2016-30 Sepember 2016), dan Kepala Bagian Komersil PTPN III (1 November 2014-31 Desember 2014).

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawas INternt PTPN III (HAP), Ahmad dipercaya sebagai Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Bagian Komersil PTPN III (2016).

Indonesian Citizen, Born in Medan, 12 February 1974. Receives Master’s degree in Financial Economy from Universitas Putra Malaysia. Has work experience as the Head of TI/TB and Risk Management Department of PTPN III (1 January 2016-30 September 2016), and Head of Commercial Department of PTPN III (1 November 2014-31 December2014).

Before serving as the Head of Internal Supervisory Unit Division of PTPN III (HAP), Ahmad serves as the Head of Internal Supervisory Unit Section Head. Previously, he serves as Head of Commercial Department of PTPN III (2016).

Ahmad DiponegoroSatuan Pengawas InternInternal Supervisory Unit

253

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

SUMBER DAYA MANUSIA SPI

KUALIFIKASI/PERSYARATAN AUDITOR PROFESIONAL

SPI HUMAN RESOURCES

QUALIFICATION / REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL AUDITOR

Jabatan Jumlah

Kepala Bagian 1

Pengawas Wilayah 2

Ketua Tim 5

Staf Pengawas Bidang Tanaman 5

Staf Pengawas Bidang Teknik/Pengolahan 5

Staf Pengawas Bidang Keuangan/Umum 4

Staf Urusan Administrasi -

Total 22

Berdasarkan SKPTS Nomor: 3.00/SKIPTS/36/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang perubahan dari penyempurnaan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bagian Satuan Pengawasan Intern yang terdiri dari:

Based on SKPTS Number 300/SKPTS/36/2016 dated 1 August 2016 on change of refinement of organizational structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Internal Supervision Unit consists of:

Kelengkapan dan kemampuan tenaga auditor didasarkan kepada analisis beban kerja yang dihitung SPI dan atau Divisi SDM. Sedangkan secara kualifikasi, Auditor Internal harus mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang tugasnya.

Kualitas tenaga auditor yang ditugaskan di Bagian SPI, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

2. Kepala Bagian SPI memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor);

3. Staf Bagian SPI memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal;

4. Mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun ikut serta dalam pendidikan yang mendukung usahausaha memperoleh sertifikasi profesi;

5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;

6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; dan Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

Completeness and capability of auditor is based on workload analysis calculate by SPI and or HR Division. In terms of qualification, Internal Auditor must have adequate professional capabilities and accuracy for their tasks.

The qualities of auditor assigned in SPI are as follows:

1. Having integrity and professional, independent, honest, and objective behaviors in performing their tasks;

2. Head of SPI has skills recognized in the internal auditor profession by obtaining the appropriate professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor);

3. SPI Staffs has necessary knowledge and skills by obtaining the appropriate professional certification for the position level in the Internal Auditor Function;

4. Following professional development program continuously for internal auditor staffs, both to maintain the professional certification and to participate in education which supports efforts to obtain professional certification;

5. Must comply with the professional standard released by Internal Audit association and comply with the code of ethics of Internal Audit;

6. Having capability to interact and communicate both verbally and in writing effectively; and Understanding principles of good corporate governance and risk management.

254

SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERNAL

KODE ETIK

CERTIFICATION AS INTERNAL AUDIT PROFESSION

CODE OF ETHICS

Anggota SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mematuhi Standar Profesi Auditor Intern untuk menjaga kinerja dan hasil audit dalam melaksanakan tugasnya. Standar profesi dan pedoman pelaksanaan audit intern mencakup standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal.

Standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit yang mencakup mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu yang mencakup kegiatan assurance (A), consulting (C), investigation (I) dan control self assessment (CSA). Standar Profesi yang melandasi pelaksanaan tugas Bagian SPI adalah Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal tahun 2004.

SPI member of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) complies with Internal Auditor Professional Standard to maintain the performance and audit result in performing their tasks. Professional standard and guideline for implementation of internal audit intern cover attribute standard, performance standards and implementation standard. Attribute standard is related with characteristics of organization, individuals and parties performing internal audit.

Performance standard explains the properties of internal audit and is measurement of the quality of audit work, which covers planning to follow up monitoring. Implementation Standard only applies for a certain assignment which covers assurance (A), consulting (C), investigation (I) and control self-assessment (CSA). The Professional Standard which underlies the implementation of the tasks of SPI is Internal Auditor Professional Standard published by Internal Auditor Professional Organization Consortium 2004.

Dalam menjalankan tugas, SPI senantiasa berpedoman kepada etika pelaksanaan pemeriksaan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemeriksa internal wajib memiliki sikap yang jujur, hati-hati, bijaksana, berani dan objektif. Para auditor itu memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Kepala Audit Internal:

1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;

2. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;

3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor intern atau perusahaan;

4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara obyektif;

5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, karyawan, ataupun mitra bisnis perusahaan, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;

In performing their tasks, SPI always follows the ethics of examination implementation in line with the applicable legislations. The internal examiners must be honest, careful, wise, brave and objective. The auditors have high integrity and must be able to act independently in performing their duties and obligations, and must be able to maintain the trust of the President Director and/or Head of Audit Internal:

1. Honest, objective, and serious in performing their duties and fulfilling their responsibilities;

2. Loyal to company, but must not deliberately be involved in activities which deviates from or violates the law;

3. Must not be involved in action or activity which could discredit internal auditor profession or the company;

4. Holding back from activity which may cause clash of interests with the company, or activity which may cause prejudice which doubt their ability to perform their duties and responsibilities objectively;

5. Not receiving reward in any form from auditee, employee, and business partner of the company, which is suspected to be able to affect their professional judgment;

6. Performing all assignments using their professional competencies;

255

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SPI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION OF SPI

Dalam pelaksanaan tugas, SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, serta bertindak sebagai mitra kerja dari Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut temuan audit serta perkembangan proses audit.

Temuan-temuan dari SPI disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit sebagai masukan dalam melakukan peningkatan efektifitas pengendalian internal serta melakukan tindak lanjut atas penerapannya.

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi dibawah Direktur Utama yang memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.

In performing their tasks, SPI is directly responsible to the President Director, and acts as a work partner of the Audit Committee in performing supervisory, monitoring and follow up functions of audit finding and audit process development.

SPI findings are presented to the Management and Audit Committee as inputs in improving the effectiveness of internal control and following up the implementation.

The position of SPI as an organ which helps the President Director is placed in the organizational structure below the President Director which has a role and responsibility in disclosing view and thoughts which can be affected or pressured by the management and other parties.

6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;

7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan perusahaan;

8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan;

9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; dan

10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

7. Fully complying with Internal Auditor Professional Standard, policies and regulations of the company;

8. Not using obtained information to gain personal benefit, violate the law, or incur loss on the company;

9. Disclosing all facts which if not disclose may (i) distort report on reviewed activity, or (ii) cover practices which violate the law; and

10. Always improving their skills, as well as effectiveness and quality of the implementation of their tasks, and must join sustainable professional education.

Direktur Utama

Kepala Bagian SPI

PengawasanWilayah Jakarta

Tim Auditor

PengawasanWilayah Sumut

Tim Auditor

256

HUBUNGAN KERJA

FUNGSI DAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA UNIT KERJA SPI

WORK RELATION

FUNCTIONS AND DUTIES OF EACH MEMBER OF SPI WORK UNIT

Hubungan kerja yang dilakukan oleh SPI meliputi aktivitas hubungan kerja dengan manajemen, hubungan kerja dengan Komite Audit, serta hubungan dengan Auditor Eksternal.

Hubungan Kerja dengan Manajemen

SPI sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen serta sebagai advisor yang memberikan masukan konstruktif kepada Direksi, berwenang setiap saat melaksanakan fungsinya pada semua unit kerja dalam lingkup Perusahaan guna memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Internal dijalankan secara konsisten.

Hubungan Kerja dengan Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI dan Komite Audit merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI, dan memberikan masukan yang konstruktif kepada SPI sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI, yang diwujudkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam sebulan.

Hubungan dengan Auditor Eksternal

Untuk mendukung audit yang dilakukan pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK dan BPKP), maka SPI mendukung sepenuhnya dengan memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan audit eksternal yang dilakukan, dan secara jabatan SPI menjadi mitra kerja KAP, BPK dan BPKP untuk mendukung proses audit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The work relations of SPI include work relation with the management, work relation with the Audit Committee, and relation with External Auditor.

Work Relation with the Management

SPI as a partner for all levels of management and as an advisor who gives constructive input to the Board of Directors, is authorized to perform at any time to ensure that the policies of Board of Directors and Internal Control System are implemented consistently.

Work Relation with the Audit Committee

In performing their tasks, SPI and the Audit Committee are work partners, in which the Audit Committee performs assessment of the audit result activities by SPI, and gives constructive input to SPI as feedback for the implementation of tasks by SPI, which is realized by coordination meeting once a month.

Relation with External Auditor

To support audit performed by external party (Public Accountant Firm, BPK and BPKP), SPI provides relevant information related with the objective of external audit, and in terms of position, SPI becomes the work partner of KAP, BPK and BPKP to support the audit process to comply with the applicable provisions.

Ruang lingkup tugas SPI melaksanakan pengawasan secara optimal sehingga perusahaan mengarah pada zero fraud, mencakup:

1. Audit Keuangan;

2. Audit Operasional;

3. Audit Investigasi/Khusus;

4. Audit Kepatuhan;

5. Konsultasi/Bimbingan Teknis; dan

6. Evaluasi/Reviu.

The scope of the duties of SPI in performing optimal supervision so the Company is led to zero fraud, includes:

1. Financial Audit;

2. Operational Audit;

3. Investigative/Special Audit;

4. Compliance Audit;

5. Technical Consultation/Guidance; and

6. Evaluation/Review.

257

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Audit Keuangan

Audit Operasional

Audit Investigasi/Khusus

Audit Kepatuhan

Financial Audit

Operational Audit

Investigation / Special Audit

Compliance Audit

Audit ini mencakup audit transaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk menentukan apakah:

• Unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil guna;

• Unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban dan operasi perusahaan; serta

• Laporan manajemen memuat data yang teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.

The audit includes audit of transaction, estimation, functional activity and financial accountability to determine if:

• Work unit has performed effective controlling activity;

• Work unit has performed recording accurately on resources, obligations and operation of the company; and

• Management report contains thorough, complete, reliable and beneficial data and is properly presented.

Audit Operasional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada Perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Audit operasional bertujuan untuk menilai apakah sumber daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Manfaat audit operasional adalah:

• Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan;

• Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil;

• Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan; serta

• Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Operational Audit is a systematic study on the activities of the Company to examine the efficiency and effectiveness of an activity. Operational audit serves to assess whether the available economic resources has been managed economically, efficiently, and effectively.

Benefits of operational audit are:

• Giving relevant and timely operational information for decision making;

• Identifying potential problem area on early stage to determine preventative action to take;

• Assessing economization and efficiency of use of resources including reducing waste of expense; and

• Assessing effectiveness in achieving the set objectives and targets of the company.

Audit investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

Audit Kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investigative/special audit serves to gain certainty on deviation or fraud in performing the company’s operational activities.

Compliance Audit is performed to assess the consistency between the condition/implementation of activity with the applicable legislations.

258

Konsultasi/Bimbingan Teknis

Evaluasi/Reviu

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SPI 2018

Technical Consultation/Guidance

Evaluation/Review

BRIEF REPORT OF TASK IMPLEMENTATION OF SPI 2018

Bagian SPI dapat membantu auditan memberi solusi berupa saran dan rekomendasi audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. Peran Bagian SPI sebagai konsultan diharapkan dapat meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuan perusahaan.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Tugas utama SPI adalah menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian internal, aktivitas manajemen risiko, serta implementasi GCG. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan tentang kinerja sistem pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:

• Pemeriksaan atas kelayakan dan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap unit kerja dan kantor pusat di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero);

• Pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku, termasuk kelayakan dan efektivitas kebijakan operasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Perusahaan;

• Pemeriksaan atas keandalan informasi keuangan dan informasi manajemen lainnya, termasuk sistem informasi manajemen untuk menghasilkan informasi tersebut;

• Pemeriksaan atas kelayakan manajemen sumber daya, termasuk proses untuk memperoleh dan pemanfaatan sumber daya;

• Pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, rencana dan tujuan Perusahaan;

• Penilaian (assessment) atas efektivitas implementasi GCG termasuk manajemen risiko.

SPI can help audited by giving solution in the form of audit suggestion and recommendation stated in Audit Result Report. The role of SPI as consultant is expected to give assurance that the organization has used organizational resources economically, efficiently, and effectively so that it’s possible to assess whether the management has performed organizational activities which lead to the objectives of the company.

Review is reexamination of evidence of an activity to ensure that the activity has been performed consistent with the established provision, standard, plan, or norm. Evaluation is a series of activities comparing the result or achievement of an activity with the established provision, standard, plan, or norm, and determining factors affecting the success/failure of an activity in reaching the objective.

The main duty of SPI is assessing appropriateness and effectiveness of internal control, risk management activity, and GCG implementation. The objectives of the task implementation of SPI is giving conclusion on the performance of the Company’s internal control system, which includes:

• Examination of appropriateness and effectiveness of internal control system in every work unit and headquarter in Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero);

• Examination of compliance to the applicable legislations, including appropriateness and effectiveness of operational policies established by the Management of the Company;

• Examination of reliability of financial information and other management information, including management information system to produce the information;

• Examination of appropriateness of resources management, including process to obtain and utilize resources;

• Examination of efficiency and effectiveness of implementation of the Company’s programs, plans and objectives;

• Assessment of effectiveness of GCG implementation, including risk management.

259

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

1. Struktur Pemeriksaan

2. Proses Pemeriksaan

1. Examination Structure

2. Examination Process

Aspek struktur akan mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; wewenang; pertanggungjawaban, persyaratan pengawas internal; piagam pengawasan internal; serta hubungan SPI dengan Komite Audit.

Aspek proses mengatur mengenai:

• Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan internal;

• Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal;

• Pelaksanaan program quality assurance;

• Dokumentasi dan administrasi.

Structure aspect will regulate position, duties, and functions; authority; responsibility, requirements of internal supervisor; internal supervisory charter; and relation of SPI with the Audit Committee.

Process aspect regulates:

• Planning, implementation, reporting of internal supervision;

• Monitoring of follow up of internal supervision and external supervision results;

• Implementation of quality assurance program;

• Documentation and administration.

• Pemeriksaan khusus lainnya sesuai dengan permintaan dari manajemen dan/atau perintah dari Direktur Utama.

SPI Perusahaan juga mengatur dua aspek pokok penting yang terdiri dari struktur pemeriksaan serta proses pemeriksaan.

• Other special examinations in accordance with the request of the management and/or order from the President Director.

The Company’s SPI also regulate two important main aspects, consisting of examination structure and examination process.

260

Sistem Pengawasan Intern (SPI)Internal Supervision System (SPI)

Di dalam struktur organisasi, Divisi SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama? SEVP Koordinator untuk Stand Alone dan berkomunikasi langsung dengan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit).

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) sebanyak 128 objek atau 102,40% dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), sedangkan audit khusus di luar PKPT sebanyak 7 objek.

Tindaklanjut hasil audit berupa sanksi telah diberikan kepada 27 orang yang terdiri dari 11 orang Karyawan Pimpinan dan 16 orang Karyawan Pelaksana.

Dari hasil audit rutin sebanyak 2.129 temuan, sebanyak 2.061 temuan atau 96,81% telah ditindaklanjuti dengan status selesai.

In the organizational structure, SPI Division is directly responsible to the President Director, SEVP Coordinator for Stand Alone directly communicates with the Committee of the Board of Commissioners (Audit Committee).

The number of Audit Result Reports (LHA) is 128 objects or 102.40% from Annual Examination Work Program (PKPT), while special audit outside of PKPT is 7 objects.

Follow up of audit results in the form of sanctions has been administered to 27 people, consisting of 11 Chief Employees and 16 Implementer Employees.

From the routine audit results of 2,129 findings, 2,061 findings or 96.81% have been followed up with complete status.

261

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Akuntan PublikPublic Accounting

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah standar, amandemen atau penyesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Sehubungan dengan perkembangan revisi PSAK terkini yang mengikuti perubahan IFRS (International Financial Reporting Standards) maka telah dibentuk TIM Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN yang beranggotakan dari seluruh PTPN sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) Nomor. 3.05/SKPTS/130/2017 tentang Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN tanggal 30 November 2017 yang mempunyai tugas sebagai berikut :

• Menyusun COA (Chart Of Account) berbasis ERP

• Menyusun dan menetapkan kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN berdasarkan PSAK terkini berbasis IFRS yang selaras dan terintegrasi dengan program ERS PTPN I s.d XIV

• Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan akuntansi pekebunan yang telah diperbaharui

• Melakukan evaluasi terhadap penerapan penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku di PTPN I s.d XIV

Tim telah melaksanakan inhouse training PSAK terkait update kebijakan perkebunan dengan narasumber dari profesional dan akademisi dalam rangka reiview Gap analysis dan pembahasan implementasi PSAK terkini, terutama terkait PSAK 69 Agrikultur (adopsi IAS 41 - Agriculture) yang sangat berpengaruh pada industri perkebunan. Implementasi PSAK 69 Agrikultur ini sudah di terapkan efektif 1 Januari 2018 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor : 3.05/SE/PTPN/15/2017 Perihal Kebijakan Akuntansi Agrikultur.

In the current year, the Group has implemented a number of standards, amendments or adjustments to Financial Accounting Standard Implementation (PSAK) relevant to its operations and effective for the accounting period which starts on or after 1 January 2018.

Related to the latest PSAK revision which follows the change of IFRS (International Financial Reporting Standards), PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team with members from all PTPNs consistent with the Decree of the Board of Directors of PTPN III (Persero) Number. 3.05/SKPTS/130/2017 on PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team dated 30 November 2017 which has the following tasks:

• Preparing COA (Chart Of Account) based on ERP

• Preparing and setting PTPN Plantation Accounting policy based on the latest IFRS-based PSAK in line and integrated with the ERS programs of PTPN I to XIV

• Socializing updated planation accounting policy

• Evaluating the implementation of accounting policy applied in PTPN I to XIV

The team has performed in-house training of PSAK related to the update of plantation policy with sources from the professionals and academicians to review Gap analysis and discuss the implementation of the latest PSAK, especially related to PSAK 69 Agriculture (adoption of IAS 41 - Agriculture) which significantly affects the plantation industry. The implementation of PSAK 69 Agriculture is effective 1 January 2018 with the issuance of Circular Number: .05/SE/PTPN/15/2017 on Agricultural Accounting Policy.

262

Manajemen RisikoRisk ManagementRisiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko kredit. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masingmasing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

• Manajemen risiko mata uang asing Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Grup atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari piutang dagang dari penjualan dalam mata uang asing dan utang dari pembelian dalam mata uang asing. Saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang. Namun harga produk utama Grup akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan fluktuasi harga produk Grup dengan perubahan nilai tukar mata uang secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Grup.

• Manajemen risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari piutang jangka panjang seperti piutang petani tebu rakyat, piutang plasma, piutang PIR, piutang KKPA dan piutang KUD serta pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup. Tidak terdapat pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga tetap. Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

• Manajemen risiko harga komoditas Grup terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, inti sawit, karet dan produk lainnya di mana marjin laba atas penjualan barang tersebut dapat terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional. Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

The main risks of the financial instrument of the Group are interest rate risk, currency risk, commodity price risk and credit risk. The Board of Directors has studied and approved the policy to manage each risk, which is described in further details below:

• Foreign currency risk management Currency risk is a risk that future fair value or cash flow of a financial instrument will fluctuate due to change of exchange rate. The Group’s risk over exchange rate fluctuation primarily occurs from account receivable from sale in foreign currency and debt from purchase in foreign currency. Currently, the Group doesn’t have any formal value protection policy to manage currency risk. However, the prices of the main products of the Group will fluctuate consistent with the prices traded in international market. The relation between the Group’s product price fluctuation and natural change of exchange rate is considered able to reduce the Group’s currency risk.

• Management of interest rate risk over fair value and cash flow The Group’s interest rate risk primarily occurs from long-term receivables such as smallholder sugar cane farmer receivables, plasma receivables, PIR receivables, KKPA receivables and KUD receivables, as well as loans for working capital and investment. Loans at various interest rates cause interest rate over fair value to the Group. There is no loan of the Group charged with fixed interest rate. Currently, the Group doesn’t have any formal value protection policy against interest rate risk.

• Commodity price risk management The Group is impacted by commodity price risk due to several factors, including weather, government policy, market demand and supply level and global economic environment. The impact mainly occurs from sales of palm oil, palm kernel oil, palm kernel, rubber and other products where the profit margin of the sales of the goods could be affected by fluctuation of international market prices. Currently, the Group doesn’t have any formal value protection policy against commodity price risk.

263

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

• Manajemen risiko kredit Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan teh. piutang PTR, piutang plasma, piutang PIR, piutang KKPA dan piutang KUD dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank. Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

• Manajemen risiko likuiditas Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelangsungan.

• Credit risk management The credit risk faced by the Group comes from credit given to tea customers, PTR receivables, plasma receivables, PIR receivables, KKPA receivables and KUD receivables and placement of checking account and deposit in bank. Beside the disclosure below, the Group doesn’t have any credit risk concentration.

• Liquidity risk management The main responsibility of liquidity risk management is on the Board of Directors, which has developed liquidity risk management framework suitable for the Group’s short-term, medium-term and long-term liquidity and financing management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient reserves, bank facilities and savings and loan facilities by continuing to monitor estimated and actual cash flow and match the maturity profiles of assets and financial liabilities. The Group maintains sufficient fund to finance continuous working capital needs.

264

Kode EtikCode of EthicsKode etik Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Perusahaan baik itu para pejabat, manajemen maupun karyawan untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan, termasuk budaya perusahaan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan.

Code of Conduct berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

Berikut Kode Etik Perusahaan:

Sistem Nilai:

1. Paradigma Baru

• Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah satu keharusan;

• Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam memenangkan persaingan;

• Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;

• Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan kebhinekaan;

• Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (human and intellectual capital) yang dibutuhkan Perusahaan;

• Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu, membina hubungan baik dan menjadi panutan;

• Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya;

• Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;

• Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif;

• Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;

The Code of Ethics of the Company requires all levels of the Company, whether officials, management or employees, to comply with and obey applicable laws and regulations in the Company, including corporate culture, avoid activities which cause clash of interests, and keep and maintain confidentiality of business information of the Company and information related to parties related with the Company.

Code of Conduct contains value system, business ethics, work ethics, commitment, and reinforcement of regulations of the Company for individuals which include the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, and other business actors related with the business of the Company in running the business and other activities, as well as interacting with the stakeholders.

Below is the Code of Ethics of the Company:

Value System:

1. New Paradigm

• Change, improvement, and enhancement of methods and performance are a necessity;

• Customer satisfaction is the main priority in winning competition;

• Every business activity must produce value added for the Company;

• Development of egalitarian industrial relation based on openness, equality, and diversity;

• Development of integrated human resources to build the human and intellectual capital required by the company;

• Leadership which effectively builds influence through ability to share knowledge, develop good relations, and be a role model;

• Award to employees based on competency and performance;

• Operational effectiveness must be supported by simple and dynamic organizational structure;

• Utilization of technology as a means to improve work productivity and competitive advantage;

• Business decision is made based on accurate facts and data;

• Every task and operation of the company are performed responsively, completely, with quality, and responsibly;

• All company activities must be oriented to improvement of quality and environment

265

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

• Setiap tugas dan operasional Perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggungjawab;

• Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan

2. Tata Nilai

• Proactivity, selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi.

• Excellence, selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi.

• Team Work, perusahaan selalu mengutamakan kerjasama tim agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi Perusahaan.

• Innovation, selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metoda baru dan produk baru.

• Responsibility, selalu bertanggungjawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

3. Visi dan Misi Perusahaan

VISI

Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.

MISI

• Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan;

• Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan;

• Memperlakukan karyawan sebagai asset strategis dan mengembangkannya secara optimal;

• Berupaya menjadi Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor;

• Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis;

• Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas;

• Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan lingkungan.

2. Values

• Proactivity, always be proactive with initiative to evaluate possible risks.

• Excellence, always show passion for excellence and work hard for maximum result in accordance with competency.

• Team Work, the company always prioritizes team work to be able to produce optimal synergy for the Company.

• Innovation, always appreciates creativity ad produces innovation in new methods and new products.

• Responsibility, always be responsible for decision made and action taken.

3. Vision and Mission of the Company

VISION

Becoming a world-class agribusiness company with excellent performance and performing the best business management.

MISSION

• Developing plantation-based downstream industry sustainably;

• Producing quality products for customers;

• Treating employees as strategic assets and developing them optimally;

• Making the Company the selection which provides the best yields for investors;

• Making the Company the most attractive for business partnership;

• Motivating employees to actively participate in community development;

• Performing all environmentally friendly Company activities.

266

4. Strategi

• Menjalin dan mengembangkan hubungan sinergik yang efektif dengan mitra strategis untuk mewujudkan peluang bisnis;

• Melaksanakan manajemen berorientasi pasar, sensitif terhadap kecenderungan industri dan pergerakan pasar mencermati pesaing;

• Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampulabaan (profitability);

• Mematuhi aturan HSE (Health, Safety, and Environment) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

• Melaksanakan keunggulan operasional agar Perusahaan menjadi efisien dan efektif dalam biaya;

• Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan tata nilai dan paradigma baru;

• Membangun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Strategy

• Creating and developing effective synergic relation with strategic partners to realize business opportunities;

• Performing market-oriented management, sensitive to industry trends and market movement, observing competitors;

• Maintaining balance between growth and profitability;

• Complying with HSE (Health, Safety, and Environment) regulations;

• Performing operational excellence so that the Company becomes cost efficient and effective;

• Building conducive work culture by implementing values and new paradigms;

• Building and implementing human resources management based on competency and performance.

267

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System)Reporting and Violation System (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. Whistleblowing System (WBS) yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

Manajemen telah berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran (WBS).

Perusahaan meyakini sistem WBS ini infrastruktur penting dalam penerapan dan penegakan GCG perusahaan, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehingga meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Ke depan, sistem pengelolaan WBS dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.

Whistleblowing System (WBS) is a GCG implementation infrastructure which facilitates the reports from external and internal parties of the company on various violation allegations. Effective Whistleblowing System (WBS) will encourage the formation of corporate culture based on GCG principles and ethical business implementation. The system facilitates all parties, whether leaders, employees or external parties related with the Company to report alleged violation.

The management is committed to building and supervising the company by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), including implementing function and mechanisms of alleged violation reporting (WBS).

The Company believes that WBS is an important infrastructure in the implementation and enforcement of the company’s GCG, including building healthy, strong, and clean corporate culture which improves the image and reputation of the company. In the future, WBS management system can be improved through increasingly planned, sophisticated, and integrated information technology system.

268

“To achieve the objectives of sustainable growth, we’re always aware of the importanceof strong relations with various external stakeholders, which is a reflection of the strength of our partnership.Our ability to help developing fair arena for all business actors in the industry is a very important factor to maintaining long-term competitiveness.”

“Untuk mencapai tujuan pertumbuhan berkelanjutan, kami selalu menyadari arti penting hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, yang merupakan cerminan dari kekuatan kemitraan kami.Kemampuan kami untuk turut membangun arena yang seimbang bagi semua pelaku bisnis di dalam industri adalah faktor yang sangat penting untuk mempertahankan daya saing jangka panjang.”

269

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

06Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

270

Sosial Perusahaan dan KemasyarakatanCorporate Social and Community

Perusahaan menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR menyasar pada para Pemangku Kepentingan secara luas, yakni mencakup konsumen, masyarakat sekitar, dan juga terhadap lingkungan. Kebijakan CSR terangkum di dalam Kode Etik yang diberlakukan kepada seluruh elemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) demi mendukung tujuan CSR dalam membangun kepercayaan para Pemangku Kepentingan terhadap Perusahaan.

Melalui Program BUMN Hadir untuk negeri, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen untuk mengintegrasikan program CSR dengan bisnis perkebunan. Perusahaan menyadari bahwa pertumbuhan usaha tak lepas dari hubungan baik antara Perusahaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berupaya menjaga dan membina hubungan baik tersebut, tidak terbatas untuk kepentingan bisnis saja, namun juga untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat secara umum. kegiatan CSR Perusahaan meliputi:

1. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;

2. Lingkungan Hidup;

3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan; dan

4. Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Di sisi lain, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga Melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. PKBL adalah bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat melalui partisipasi aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL terdiri atas Program Kemitraan Usaha Kecil dan Pembinaan Lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tujuan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil.

The Company performs Corporate Social Responsibility or CSR activities which target the stakeholders in general, including consumers, local communities, as well as the environment. CSR policy is summarized in the Code of Ethics which applies to all elements of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) to support the objectives of CSR in developing the confidence of the Stakeholders in the Company.

Through SOE for the State Program, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is committed to integrate CSR program with plantation business. The company is aware that business growth is inseparable from good relation between the Company and community. Therefore, the Company always tries to maintain and develop the good relation, not only for business interest, but also to make broader impacts on the general public. The Company’s CSR activities include:

1. Labor, Health, and Work Safety;

2. Environment;

3. Social and Community Development; and

4. Responsibility to Consumers.

On the other hand, in terms of its role as a State-Owned Enterprise (SOE), the Company also performs Community Development Partnership Program (PKBL) as regulated in the Regulation of Minister (Permen) of SOE No. PER-02/MBU/7/2017 on Partnership Program of Community Development Program of SOE. PKBL is a form of SOE’s accountability to the community through active participation to provide guidance and aids to economically weak entrepreneurs, cooperatives and community.

PKBL consists of Small Enterprise Partnership and Community Development Programs by SOE through utilization of fund from SOE’s profit. SOE Partnership Program with Small Enterprises, hereinafter Partnership Program, is a program to improve the ability of small enterprises through utilization of fund from some of SOE’s profit. The purpose of Partnership Program is improving the capabilities of small entrepreneurs.

271

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

LANDASAN PENERAPAN BASIS OF IMPLEMENTATION

DANA KEGIATAN ACTIVITY FUND

Sumber dan Penggunaan Dana Program KemitraanSource and Use of Partnership Program Fund

Dalam pelaksanaan CSR dan PKBL, Holding Perkebunan PTPN III senantiasa berpedoman pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

4. Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017

In implementing CSR and PKBL, Holding Perkebunan PTPN III always follows the provisions in various applicable regulations and legislations below:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability

2. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection

3. Law No. 13 of 2003 on Labor

4. Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/7/2017 dated 20 July 2017

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melaksanakan Program BUMN Hadir untuk Negeri sampai dengan Tahun 2018. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Program BUMN Hadir Untuk Negeri sampai dengan Bulan Juni adalah sebagai berikut :

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) performs SOE for the State Program until 2018. The activities related to SOE for the State Program as of June are the following:

UraianTahun 2018 Perbandingan %

RKA Realisasi Real vs RKA

Sumber Dana

Saldo Awal 4.542.072.127 10.876.021.689 239,45

Tambahan dana dari BUMN Pembina - - -

Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan 78.583.728.973 79.645.379.183 101,35

Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur 3.502.713.260 3.702.083.586 105,69

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 7.824.066.806 6.897.562.565 88,16

Pendapatan Lain 969.821.088 1.884.242.592 194,29

Penerimaan Lain 15.000.000 1.037.987.679 6.919,92

Jumlah Dana Tersedia 95.437.402.254 104.043.277.294 109,02

Penggunaan Dana

Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Binaan 90.259.748.745 86.033.266.000 95,32

Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur - 810.000.000 -

Dana Pembinaan (Hibah) 5.173.240.082 3.942.520.893 76,21

Jumlah 95.432.988.827 90.785.786.893 95,13

Saldo Akhir 4.413.427 13.257.490.401 300.389,94

Efektivitas 100,00 86,48

272

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGANSOURCE AND USE OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUND

DISTRIBUTION OF PARTNERSHIP FUND PER SECTORPENYALURAN DANA KEMITRAAN PER SEKTOR

DISTRIBUTION OF COMMUNITY FUND PER SECTORPENYALURAN DANA LINGKUNGAN PER SEKTOR

UraianTahun 2018 Perbandingan

RKA Realisasi Real vs RKA

Sumber DanaSaldo Awal 4.982.000 3.092.357.404 62.070,60Sumbangan dari BUMN Pembina 65.093.694.850 50.903.867.370 78,20Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur - 253.800.000 -

Pendapatan jasa giro dan lain-lain 25.616.000 31.102.214 121,42Penerimaan Lain - 1.110.949.540 -Jumlah 65.124.292.850 55.392.076.528 85,06Penggunaan DanaPenyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur 6.500.000.000 6.554.817.200 100,84

Penyaluran Dana Bina Lingkungan 58.624.292.850 47.351.297.312 80,77Pengembalian ke BUMN Lain - - -Jumlah 65.124.292.850 53.906.114.512 82,77

Saldo Akhir 0 1.485.962.016 369.165.475.757

No. SektorTahun 2018 Perbandingan %RKA Realisasi Real vs RKA

1 Industri 6.372.000.000 5.119.000.000 80,342 Perdagangan 16.330.124.000 20.359.500.000 124,673 Pertanian 5.943.847.233 2.910.000.000 48,964 Perikanan 3.687.500.000 4.295.000.000 116,475 Peternakan 12.755.945.000 13.894.605.000 108,936 Perkebunan 35.781.332.512 28.857.661.000 80,657 Jasa 9.249.000.000 10.277.500.000 111,128 Lainnya 196.876.000 1.036.000.000 526,229 Hibah 4.366.364.082 3.511.073.815 80,4110 Industri Kreatif 750.000.000 525.447.078 70,06

Jumlah 95.432.988.827 90.785.786.893 95,13

No. SektorTahun 2018 Perbandingan %RKA Realisasi Real vs RKA

1 Bencana Alam 4.042.423.600 1.496.533.776 37,022 Pendidikan dan Pelatihan 6.841.555.500 9.802.829.296 143,283 Peningkatan Kesehatan 5.832.694.200 1.528.368.442 26,20

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum 16.800.072.376 19.170.613.890 114,11

5 Sarana Ibadah 12.555.489.700 10.526.314.589 83,846 Pelestarian Alam 4.519.859.088 1.040.297.042 23,02

7 Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan 13.725.216.386 9.970.510.677 72,64

8 Lainnya 800.000.000 370.646.800 46,33Jumlah 65.117.310.850 53.906.114.512 82,78

273

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tanggung Jawab Sosial Terhadap LingkunganSocial Responsibility To Environment Policy

Perseroan senantiasa berupaya mengurangi dampak aktivitas usaha terhadap alam yang berkesinambungan dengan produk-produk berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk partisipasi aktif Perusahaan.

The Company always tries to reduce the impacts of the business activities on nature sustainably with quality products. The commitment is a form of the Company’s active participation.

1. Perusahaan Melakukan Penghematan Energi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa melakukan upaya penghematan energi dalam aktivitas perkantoran yang dilakukan dengan mengurangi konsumsi energi di lingkungan Perusahaan. Penghematan energi ini dilakukan dengan penggunaan barang-barang elektronik berdaya rendah, pengendalian penggunaan air, efisiensi waktu penggunaan AC, serta meminimalisir penggunaan kertas. Saat ini, Perusahaan telah menerapkan penerangan menggunakan lampu LED pada beberapa fasilitas umum dan office block yang dimiliki.

2. Perusahaan Menekan Pencemaran Udara Selama bertahun-tahun, hasil uji ambien udara di lingkungan Perusahaan senantiasa berada di bawah ambang batas. Perusahaan menggunakan instalasi pengolahan pencemaran udara yaitu dust collector, hal ini dilakukan agar kualitas udara dapat selalu terjaga dalam kondisi baik. Ambang batas tersebut secara umum menunjukkan kualitas udara di lingkungan kerja dan secara khusus menunjukkan kadar debu dan CO yang ada. Hal ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.

1. The Company Performs Energy Saving Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) always makes energy saving efforts in office activities by reducing energy consumption in the Company. The energy saving is performed by using low power electronics, controlling water usage, efficiency of AC usage time, and minimizing paper usage. Today, the Company has used LED lights is some of the public facilities and office blocks.

2. The Company Reduces Air Pollution For years, the result of air ambience test in the Company is always above the threshold. The Company uses air pollution treatment installation of dust collector. This is done so that the air quality can always be maintained in good condition. The threshold generally shows the air quality in work environment and specifically shows dust and CO levels. This is performed to fulfill the Regulation of the Minister of Labor and Transmigration No. PER.13/MEN/X/2011 on Threshold Value of Physical Factor and Chemical Factor in Workplace.

KEBIJAKAN POLICY

KEGIATAN YANG DILAKUKAN ACTIVITIES PERFORMED

274

3. Mengelola Limbah Padat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki instruksi kerja dalam proses dan prosedur pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kegiatan ini mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pemanfaatan terhadap limbah ramah lingkungan dengan menggunakannya sebagai pupuk.

4. Mengelola Limbah Cair Perseroan mengelola limbah cair melalui proses sedimentasi atau mengalirkan limbah cair ke kolam penampungan, diendapkan, kemudian air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air dialirkan ke saluran umum. Sedangkan endapan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah sementara.

3. Managing Solid Waste Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has work instruction in environmentally-friendly waste management process and procedure. This activity includes selection and treatment of normal waste with hazardous and toxic materials (B3), and management of temporary landfill. Moreover, the Company also utilizes environmentally-friendly waste by using it as fertilizer.

4. Manage Liquid Waste The Company manages liquid waste through sedimentation process or channeling liquid waste into holding pond, precipitating it, then channeling water which has met water quality requirements into public channels. Meanwhile, the sedimentation is moved to temporary landfill.

275

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Tanggung Jawab Kepada KonsumenResponsibility To Consumers

Perusahaan berkomitmen terhadap pelayanan prima kepada konsumen, karena itu memproses setiap keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa patuh pada peraturan perundangundangan terkait dengan industri perkebunan di Indonesia.

Selain itu, Perseroan juga memprioritaskan kebutuhan pelanggan dalam mengakses informasi dan menyampaikan keluhan.

The Company is committed to excellent services for the customers, therefore processing every customer complaint quickly and appropriately. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) always complies to legislations related with plantation industry in Indonesia.

Moreover, the Company also prioritizes the customers’ needs in accessing information and making complaints.

Perusahaan senantiasa menjaga keseluruhan proses dilaksanakan dengan terencana, sistematis dan terkendali, baik dari sisi material, proses, maupun produk. Di samping itu, Perusahaan mengandalkan Quality Asssurance untuk menjaga kualitas produk dalam proses yang telah ditetapkan Manajemen.

Proses Quality Asssurance adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil panen, dan juga terhadap bahan pendukung lainnya pada saat bahan baku diterima. Pemeriksaan proses produksi dilaksanakan sejak dari hulu hingga hilir, dan juga terhadap kualitas produkakhir.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif sertaupaya-upaya yang dapat menjaga kepuasan kepada pelanggan, diantaranya:

• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

• Mutu produk sesuai dengan SNI.

• Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar.

• Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak.

• Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/ komplain pelanggan.

The Company always maintains that the whole process is performed in a planned, systematic and controlled manner, in terms of material, process and product. Moreover, the Company relies on Quality Assurance to maintain product quality in the process determined by the Management.

Quality Assurance process is examining harvest yield and other supporting materials when raw materials are received. Examination of production process starts from upstream to downstream, and also to the quality of final.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) also must be able to give customer satisfaction by providing quality services and products, competitive prices and efforts to maintain customer satisfaction, including:

• Timeliness in delivery of goods in accordance to the agreed contract.

• Product quality consistent with SNI.

• Condition of factory equipment consistent with standard.

• Product orders and received by buyer consistent with contract.

• Effective communication between PTPN III (Persero) and customers in settling every customer complaint.

KEBIJAKAN POLICY


276

Terhadap hasil komunikasi dengan pelanggan dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses, mutu dan pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara lisan ataupun tertulis melalui surat dan email.

Saat ini Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan sarannya melalui website www.ptpn3.go.id.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era ekonomi digital sehingga Perusahaan dapat merumuskan kembali visi, misi, tata nilai (values) serta strategi Perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis perkebunan.

Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama dalam kinerja Perusahaan sebagai informasi yang terkini dan valid sebagai bahan dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk. Karena pelanggan sangat penting bagi kelangsungan hidup Perusahaan, maka Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) secara eriodic melakukan Survey Kepuasan Pelanggan yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain:

• Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;

• Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;

• Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;

• Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;

• Memperbaiki kinerja perusahaan melalui identifikasi Room to Improve;

• Sebagai dasar dalam penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.

The results of communication with customers are evaluated for improvement of process, quality and services for the customers. The customers also can make complaints verbally and in writing via mail and email.

Currently, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) facilitates the customers to make complaint and suggestion through the website www.ptpn3.go.id.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is aware of the important role of information of customer satisfaction and dissatisfaction as well as customer loyalty which can be reference in responding business change from industrial economy to digital economy era, so that the Company can reformulate the Company’s vision, missions, values, and strategies implemented in the plantation business.

Therefore, customer satisfaction is the main priority in the performance of the Company as the latest and valid information as material in redesigning strategies, which are beneficial in product development. Because customers are very important for the survival of the Company, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) periodically performs Customer Satisfaction Survey to gain the following information:

• The offered products can be accepted and are supported by market customers;

• Efforts to be made by the company in developing and managing relation with the customers and attempts and efforts to draw new customers;

• Knowing customers’ wishes/requests and complaints on products and product services, including quality consistency, price, timeliness of goods procurement/goods delivery and communication;

• Knowing company image among the customers;

• Improving the performance of the company by identifying Room to Improve;

• Being the basis in preparing and monitoring future follow up plan.

277

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan KerjaLabor and Occupational Health and Safety

Perseroan menyadari untuk memproduksi komoditas berstandar internasional, tuntutan implementasi K3 akan semakin tinggi. K3 juga dipandang sebagai bagian yang berperan signifikan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif bagi setiap pekerja. Setiap tahunnya, kami senantiasa melakukan peninjauan kinerja agar tiap aspek yang memerlukan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Kegiatan CSR Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi perhatian penting Perusahaan khususnya terkait pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yaitu karyawan.

The Company realizes that to produce international standard commodities, the demands for K3 implementation will be higher. K3 is also viewed as a significant part in creating safe and conducive work atmosphere for all workers. Every year, we always review the performance so that every aspect which requires improvement can be immediately followed up.

Labor CSR activity refers to Law No. 13 of 2003 on Labor. Occupational Health and Safety (K3) become an important issue for the Company, especially related with the fulfillment of the rights of stakeholders, which are the employees.

278

Perusahaan secara regular melakukan audit Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta pengukuran Hyperkes secara berkala dan pelaksanaan manajemen risiko. Skor audit dan jumlah kecelakaan kerja menjadi Performance Indicator (PI) masing-masing unit tersebut.

Holding Perkebunan melibatkan seluruh tenaga kerjanya untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, keamanan dan ergonomis tempat kerja melalui:

• Pembentukan P2K3 (Manajemen, karyawan dan SPBUN)

• Sosialisasi prosedur, peraturan dan hak/ kewajiban

• Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) seperti earplug, sarung tangan, masker, sepatu, helm dll

• Pemenuhan kualifikasi, perizinan para personil dan peralatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

• Memberikan pelatihan (OJT, Seminar, dan lain-lain) SMK3 kepada karyawan

• Pemeriksaan berkala kesehatan karyawan yang terlibat langsung dengan penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan lokasi kerja berbahaya

• Pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan

• Pemeriksaan dan uji lingkungan kerja, seperti tingkat kebisingan, humidity, dll

• Pemberian extra fooding untuk karyawan yang bekerja dengan bahan kimia, radiasi (komputer, dll)

• Pemenuhan peralatan tanggap darurat

• Pemasangan rambu peringatan di lokasi kerja

• Rapat-rapat pengurus P2K3 secara rutin dan berkala untuk membahas efektivitas penyelesaian permasalahan, keluhan dan masukan karyawan serta kinerja keseluruhan SMK3.

• Memberikan pelatihan Hyperkes bagi para dokter PTPN III (Persero)

• Memberikan pelatihan satpam secara profesional oleh lembaga eksternal Kepolisian

• Penataan tempat kerja sesuai dengan ergonomika dan alur kerja, misal tata ruang Pabrik Kelapa Sawit.

The Company regularly audits the Quality Management System, Environmental Management System and Occupational Health and Safety Management System and regular Hyperkes measurement and risk management implementation. The audit score and number of work accidents are the Performance Indicators (PI) of each of those units.

Holding Perkebunan involves all of the employees to improve the health, safety, security and ergonomics of the workplace by:

• Forming P2K3 (Management, employees and SPBUN)

• Socializing procedures, regulations and rights/obligations

• Giving Personal Protective Equipment (APD) such as earplugs, gloves, mask, shoes, helmet etc.

• Fulfilling qualifications, licenses of the personnel and equipment consistent with the applicable legislations.

• Providing SMK3 trainings (OJT, Seminar, etc.) for the employees

• Regularly examining the health of employees directly involved with the use of Hazardous and Toxic Materials B3) and dangerous workplace

• Examining of the company’s facilities and infrastructures

• Examining and testing work environment, such as noise level, humidity, etc.

• Providing extra fooding for employees working with chemicals, radiation (computer, etc.)

• Providing emergency response equipment

• Installing warning sign in work location

• Holding P2K3 management meetings regularly and periodically to discuss the effectiveness of problem solving, complaint and input of employees, as well as overall performance of SMK3.

• Providing Hyperkes training for doctors of PTPN III (Persero)

• Providing professional security guard training by the Police’s external agency

• Organizing work place in accordance with ergonomics and work flow, for example Palm oil Factory layout.


279

IKHTISAR

KINERJA

PROFIL

PERUSAHAAN

TATA KELOLA

PERUSAHAAN

LAPORAN

M

ANAJEM

ENAN

ALISIS DAN PEM

BAHASAN

M

ANAJEM

ENTAN

GG

UNG

JAWAB

SOSIAL PERUSAH

AAN

Hasil audit dan pemantauan pelaporan bulanan yang dikenal dengan Laporan P2K3 dan Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) yang meliputi laporan kecelakaan kerja, kesehatan dan tingkat keamanan seperti pencurian produksi dan lain-lain menjadi dasar untuk memperbaiki lingkungan kerja.

Keberhasilan kinerja dan target yang dicapai dalam implementasi SMK3 ditunjukkan dengan terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, efisien dan produktif.

Guna menciptakan hal tersebut, lokasi kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya diidentifikasi dan setiap tenaga kerja yang bekerja pada lokasi tersebut diberikan pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan lokasi kerja. Untuk pekerja tertentu yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Lebih jauh, Holding Perkebunan juga telah menetapkan ukuran kinerja dan sasaran untuk setiap faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan pada lokasi kerja yang berbeda. Lokasi kerja dibedakan berdasarkan perbedaan produk pada unit kerja.

Perusahaan juga memberikan layanan kesehatan kepada pekerjanya seperti, menyediakan pelayanan kesehatan berupa perawatan kesehatan dan perobatan bagi karyawan yang diimplementasikan dengan menyediakan poliklinik kebun di setiap kebun/unit, tersedianya 4 (empat) unit Rumah sakit dimana ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Selain itu, karyawan juga diberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat gaji sesuai dengan ketentuan dalam PKB. Karyawan juga didukung dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja seperti diatur dalam PKB dan jaminan sosial serta kesejahteraan tenaga kerja. Bagi para pensiunan, perusahaan juga memberikan jaminan perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh karyawan dan karyawan honorer Holding Perkebunan sedangkan untuk karyawan outsourcing ketentuan pelayanan dan manfaat ditetapkan oleh perusahaan pemasok tenaga kerja.

The results of audit and monitoring of monthly reporting known as P2K3 Report and General Affair Event Report (LPMU), which include reports on work accident, health and security level, such as production theft, etc., are the basis for improving work environment.

The success of performance and target achieved in SMK3 implementation is indicated by the creation of safe, comfortable, healthy, efficient and productive work environment.

To create it, any work location which potentially cause danger is identified and every employee working in the location is given training and personal protective equipment use in accordance with the work location. Certain workers required to have skill certificates are given training to get the certificates.

Furthermore, Holding Perkebunan also has measurements of performance and goal for every health, safety and security factor at different work locations. Work location is categorized by difference of product at work unit.

The Company also provides health services to the workers, such as health services in the form of health treatment and medication for employees, which is implemented by providing plantation polyclinic in every plantation/unit, providing 4 (four) hospital units whose provisions are regulated in Collective Labor Agreement (PKB).

Moreover, the employees are also permitted to leave their works while still receiving salary consistent with the provisions in PKB. The employees are also supported in occupational safety and health as regulated in PKB and social benefits, as well as labor welfare. For pensioners, the company also provides health treatment insurance consistent with the provisions.

The provisions above apply to all employees and honorary employees of Holding Perkebunan, while for outsourcing employees, the provisions of services and benefits are determined by the outsourcing companies.

Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR ANNUAL REPORT OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) OF 2018 FISCAL YEAR

Dewan Komisaris | Board of Commisioners

Direksi | Board of Directors

Laporan tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhan tanda tangannya masing-masing sebagai berikut:

The undersigned states that all information in the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 2017, has been stated completely and are fully responsible for the truthfulness of the content of the Annual Report. Hereby, this statement is made truthfully.

Arif Satria

Dolly P Pulungan

Arie Yuriwin

Seger Budiarjo

M. Syakir

Mohammad Yudayat

Dedy Fauzi E.

I Kadek K Laksana

Bambang Hendroyono

Ahmad Haslan S

President Commissioner

President Director

Commissioner

Director of HR and General Affairs

Commissioner

Director of Finance

Commissioner

Director of Marketing

Commissioner

Director of Production and Development

Komisaris Utama

Direktur Utama

Komisaris

Direktur SDM dan Umum

Komisaris

Direktur Keuangan

Komisaris

Direktur Pemasaran

Komisaris

Direktur Produksi dan Pengembangan

Gedung Agro Plaza Lantai 15

Jl. Hr. Rasuna Said kav X2/1 Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950

www.holding-perkebunan.com