4. analisis data 4.1. gambaran umum subjek penelitian 4.1 ... · 4.1.2 pemberitaan munir oleh media...

26

Universitas Kristen Petra

4. ANALISIS DATA

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

4.1.1. Profil Tempo Media Group dan Situs Berita Edsus.Tempo.co

Edsus.tempo.co merupakan situs berita turunan dari situs tempo.co milik

PT. Tempo Inti Media Tbk, yang juga merupakan penerbit majalah dwi-mingguan

Tempo dan media lain yang berada di bawah naungan Tempo Media Group.

Diluncurkan pertama kali pada tahun 1995, situs berita ini diberi nama Tempo

Interaktif, dengan alamatnya yaitu tempointeraktif.com. Kehadiran situs ini

diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah

dibaca dan terpercaya (korporat.tempo.co).

Tempo Media Group berawal sejak tahun 1971, tepatnya pada tangal 6

Maret, ketika majalah Tempo pertama kali terbit dengan PT. Grafiti Pers sebagai

penerbitnya. Tahun 1978, PT. Temprint lahir untuk mengakomodasi keperluan

percetakan majalah Tempo. Selanjutnya, pada tahun 2001 perusahaan pemilik

Tempo Media Group, PT. Arsa Raya Perdana, berganti nama menjadi PT. Tempo

Inti Media Tbk. bersamaan dengan hadirnya koran Tempo di arena persaingan

surat kabar Indonesia. Tempo Media Group semakin berkembang dengan

hadirnya majalah Tempo English, majalah Travelounge.

Keberadaan tempointeraktif.com di dunia maya menyelamatkannya dari

pembredelan pemerintah Orde Baru pada masa-masa tersebut. Tempo dibredel

pemerintah untuk pada tanggal 21 Juni 1994, setelah menyoroti keputusan B.J.

Habibie untuk membeli jet tempur eks Jerman Timur. Tidak hanya Tempo,

majalah Editor dan Detik juga terkena pembredelan oleh pemerintah

(republikpos.com).

Gambar 4.1 Logo Edsus.Tempo.co

Sumber: Edsus.Tempo.co

http://www.petra.ac.id

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html

27


Pada kuartal akhir tahun 2011, manajemen Tempo sepakat untuk

mengganti nama Tempo Interaktif menjadi Tempo.co, beserta pergantian alamat

web menjadi tempo.co. Pergantian nama ini dilakukan sebagai bagian dari usaha

Tempo untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan produk. Selain itu,

peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Tempo serius untuk mengembangkan

media yang mengedukasi pembacanya. Tempo.co tidak hanya menyediakan berita

hard news seperti politik, hukum, dan ekonomi, namun juga menyediakan rubrik

berita lain seperti teknologi, olahraga, selebriti, fashion, dan lainnya (tempo.co).

Memasuki Orde Reformasi sekarang ini, media yang bersaing dengan

Tempo adalah Gatra, baik dalam format majalah cetak ataupun digital. Gatra yang

berdiri pada tahun 1994 dengan sokongan dana dari Bob Hassan, yang notabene

adalah kroni Soeharto, memang sengaja didirikan dengan konsep yang hampir

sama dengan Tempo. Selain itu, Gatra juga digadang sebagai “media milik

pemerintah” setelah rezim Orde Baru gagal mengakuisisi Tempo yang memilih

tutup setelah dibredel pada tahun yang sama (solopos.com).

Sejarah panjang dari media ini beserta usaha-usaha peningkatan kualitas

dan kuantitas dari waktu ke waktu, membuahkan hasil berupa beberapa awards

yang dimenangkan baik dalam skala nasional maupun internasional. Situs

tempo.co memenangkan Silver Award untuk kategori “The Best Mobile Media”

dari Asian Digital Media Award pada tahun 2011, media massa pertama yang

meraih Yap Thiam Hien Award pada tahun 2012 untuk komitmen lebih akan

penegakan keadilan dan HAM di Indonesia. Salah seorang wartawan Tempo,

Stefanus Teguh Edi Pramono, memenangkan AFP Kate Webb Prize 2013 dari

Agence France-Presse Foundation, Prancis atas liputan konflik Suriah pada tahun

2012 dan perdagangan narkoba di Jakarta (korporat.tempo.co).

Edsus.tempo.co sendiri merupakan sebuah situs berita khusus yang berisi

topik-topik tertentu yang telah dipilih oleh tim Tempo. Tidak hanya versi online,

edisi khusus Tempo juga tersedia di versi cetaknya. Topik-topik tersebut

mendapat porsi pemberitaan ekstra, sehingga menghasilkan liputan yang

mendalam dan luas (edsus.tempo.co).

28


4.1.2 Pemberitaan Munir Oleh Media Massa

Karir Munir semasa hidup dalam membela HAM di Indonesia cukup

banyak menyita perhatian masyarakat dan media massa nasional maupun

internasional. Munir ikut aktif menjadi penasihat hukum dari beberapa kasus

pelanggaran HAM selama masa Orde Baru, seperti Kasus Marsinah pada tahun

1994, lalu Tragedi Semanggi 1 pada tahun 1998 dan Semanggi 2 pada tahun 1999.

Pengabdiannya pada HAM membuat ia diganjar beberapa penghargaan nasional

maupun internasional, seperti Man Of The Year 1998 versi majalah Ummah,

masuk daftar 100 Tokoh Indonesia Abad XX versi majalah Forum Keadilan, lalu

An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Mandanjeet Singh Prize, dan gelar

As Leader for the Millenium dari majalah Asia Week pada tahun 2000

(citizen6.liputan6.com).

Oleh karena jasa dan pengabdiannya tersebut, tidak dapat dipungkiri

bahwa berita mengenai kematian Munir dan penyelesaian dari kasus

pembunuhannya dijadikan bahan pemberitaan media, baik dari dalam negeri

maupun luar negeri, bahkan setelah cukup lama berlalu (radioaustralia.net.au).

Media massa turut membuat kematian Munir ini berdampak sangat besar

terhadap kepercayaan masyarakat kepada kemampuan dan keinginan pemerintah

untuk menyelesaikan kasus ini setelah membeberkan beberapa fakta-fakta

menarik di belakang proses penuntasan kasus ini. Beberapa pejabat Badan

Intelijen Negara (BIN) yang diduga terlibat dalam kasus ini masih berjalan bebas

menikmati udara segar. Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua kali masa

kepemimpinannya (2004-2014) masih gagal dalam menyelesaikan kasus ini.

Presiden selanjutnya, Jokowi, juga mendapat mandat yang sama dari masyarakat

untuk menyelesaikan misteri kasus Munir ini. Walau begitu, banyak pihak,

termasuk Suciwati yang merupakan istri Munir dan sesama aktivis HAM,

meragukan niat dan kemampuan dari kabinet pimpinan Jokowi

(theconversation.com).

Tekanan terhadap pemerintah semakin besar setelah salah satu tersangka,

yaitu Pollycarpus, mendapat remisi bebas dari penjara pada bulan Oktober tahun

2014 lalu. Aktivis HAM mempertanyakan dan menuntut pemerintah untuk

menjelaskan kepada publik dasar dari keputusan tersebut. Pollycarpus seharusnya

29


mendekam selama 14 tahun di penjara akibat perbuatannya. Namun, seorang

tahanan di Indonesia setelah menjalani 2/3 masa tahanan, memiliki kesempatan

untuk mendapat remisi dari pemerintah, kecual pelaku terorisme, kejahatan

narkoba, dan korupsi (jakartaglobe.com).

Keputusan Pemerintah Kota Den Haag, Belanda, yang memberikan sebuah

jalan untuk dinamai Munir, atau Munirpad dalam bahasa Belanda pada 14 April

2015 silam pun tidak luput dari perhatian awak media yang menandakan bahwa

sampai kasus ini terselesaikan, pemberitaan mengenai Munir akan tetap berlanjut

(bbc.com).

4.2 Temuan Data

Tempo menuliskan pemberitaan mengenai 10 tahun kasus pembunuhan

Munir yang terjadi pada 7 September 2004 di edisi khusus mereka pada tahun

2014. Edisi khusus tersebut dikeluarkan baik dalam bentuk majalah cetak maupun

di situs web mereka, yaitu edsus.tempo.co. Tempo menjadi satu-satunya media di

Indonesia yang menyajikan pemberitaan 10 tahun kasus Munir ini dalam porsi

khusus. Edisi khusus “10 Tahun Munir” di situs web edsus.tempo.co mengandung

sebanyak 40 artikel berita yang tersebar dari tanggal 16 Mei 2014 hingga 11

Desember 2014. Peneliti ingin meneliti bingkai pemberitaan kasus Munir pada

edisi khusus “10 Tahun Munir” di situs edsus.tempo.co. Peneliti sendiri memilih

sejumlah 10 berita dari edisi khusus tersebut yang dipilih berdasarkan beberapa

prinsip nilai jurnalistik, yaitu significance, prominence, proximity, dan human

interest. Berikut adalah temuan data pada pemberitaan kasus Munir di edisi

khusus “10 Tahun Munir” di situs web edsus.tempo.co.

4.2.1 Problem Identification

Elemen framing yang pertama adalah definisi masalah (problem

identification). Pada berita edisi 6 September 2014, Tempo memberitakan bahwa

kediaman Munir di Batu, Jawa Timur, dibuka oleh pihak keluarga dengan nama

“Omah Munir” untuk umum sebagai tempat edukasi hak asasi manusia dan

sebagai simbol perjuangan HAM di Indonesia.

30


“Rumah keluarga Munir di Batu dibuka untuk umum sebagai sarana edukasi dan

dijadikan simbol perjuangan HAM di Indonesia.” (paragraf 4)

“Omah Munir dibuat untuk memperjuangkan HAM dan pusat pendidikan hak

asasi.” (paragraf 5)

Identifikasi masalah pada artikel Tempo tanggal 29 Oktober 2014

mengungkapkan hasil wawancara seorang jurnalis Amerika Serikat bernama

Allan Nairn dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN),

Hendropriyono. BIN diduga juga ikut berperan dalam kasus pembunuhan Munir.

“Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, melakukan wawancara dengan mantan

Kepala Badan Intelijen, Hendropriyono.” (paragraf 1)

Edsus.tempo.co edisi 12 November 2014 mengungkapkan identifikasi

masalah berupa sebuah komik yang diluncurkan oleh Komisi untuk Orang Hilang

dan Korban Tindak Kekerasan mengenai Munir semasa hidupnya. Komik ini

sendiri dianggap sebagai cara baru untuk mengenalkan Munir kepada masyarakat

dan memberi semangat kepada masyarakat untuk peduli terhadap hak asasi

manusia di Indonesia.

“Sebuah komik mengenai Munir diluncurkan oleh Komisi untuk Orang Hilang

dan Korban Tindak Kekerasan.” (paragraf 1)

Tempo dalam artikelnya pada tanggal 28 November 2014 menuliskan

identifikasi masalah berupa pelaku dari pembunuhan Munir, Pollycarpus, telah

menjalani masa hukumannya dan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan

Sukamiskin Bandung. Kejadian ini menjadi sorotan karena Pollycarpus bebas

setelah menjalani masa hukuman yang telah mendapat banyak potongan atau

remisi.

31


“Pollycarpus keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.”

(paragraf 1)

Identifikasi masalah dari artikel edsus.tempo.co tanggal 29 November

2014 adalah permintaan dari istri Munir, Suciwati, kepada Presiden Joko Widodo

agar menyelesaikan segala masalah hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Suciwati menganggap pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi masih belum

mampu menyelesaikan berbagai masalah HAM.

“Istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir Said, Suciwati, meminta

Presiden Joko Widodo menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Indonesia.”

(paragraf 1)

Dalam hari yang sama pula, 29 November 2014, Tempo mengungkapkan

indentifikasi masalah dari artikel lain, yaitu profil mengenai Pollycarpus,

pembunuh Munir. Tempo mengangkat profil Pollycarpus beserta awal mula

karirnya sebagai pilot hingga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

“Pollycarpus. Dari namanya, orang tak menduga ia orang Jawa.” (Paragraf 1)

Tanggal 30 November 2014, Tempo mengangkat berita tentang rencana

dari Kepala Bidang Bantuan Lembaga Hukum Jakarta, Muhammad Isnur, untuk

bertemu dengan Presiden Jokowi dengan tujuan mempertanyakan pembebasan

Pollycarpus. Pembebasan Pollycarpus dipertanyakan oleh karena Polly memegang

pernanan penting dalam kasus Munir.

“Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Muhammad Isnur mengatakan lembaganya berencana bertemu dengan Presiden

Joko Widodo terkait dengan pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus.”

(Paragraf 1)

Dalam edisi 1 Desember 2014, Tempo mengungkapkan tanggapan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengenai pertanyaan

32


akan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi

di Indonesia. Keadaan ini tidak terlepas dari bebasnya Pollycarpus dari kurungan

penjara.

“Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly

mengklaim, pemerintah serius dalam penegakkan dan pengungkapan kasus HAM

masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Yasonna, meski terpidana kasus

pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah bebas.” (Paragraf 1)

8 Desember 2014 identifikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti

adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan

penghargaan kepada mendiang Munir. Munir mendapatkan Penghargaan Hak

Asasi Manusia 2014 dari Komnas HAM yang diberikan di Omah Munir pada 8

Desember 2014.

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan

penghargaan kepada pejuang HAM Munir Said Thalib. Penghargaan Anugerah

Hak Asasi Manusia 2014 diberikan di Omah Munir, Batu, Senin, 8 Desember

2014.” (Paragraf 1)

Tempo menuliskan pada artikel tanggal 11 Desember 2014 bahwa motif

pembunuhan Munir hingga saat ini masih belum bisa ditentukan. Terdapat

beberapa teori mengapa Munir dibunuh, namun juga ada pihak yang mengatakan

bahwa Munir tidak termasuk orang yang layak menjadi target pembunuhan.

“Motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalid, pada 7

September 2004 masih misterius hingga kini.” (Paragraf 1)

4.2.2 Causal Interpretation

Pada tanggal 6 September 2014, peneliti menemukan bahwa Tempo

menuliskan bahwa penyebab dari dibukanya Omah Munir, yang notabene

merupakan rumah keluarga Munir, untuk umum adalah tidak terselesaikanya

kasus Munir sejak tahun 2004. Diharapkan dengan dibukanya Omah Munir,

33


masyarakat dapat terus diingatkan bahwa kasus Munir belum selesai dan

mendapat pengetahuan akan sejarah kehidupan Munir dan HAM di Indonesia.



Edisi tanggal 29 Oktober 2014 memuat berita mengenai wawancara

seorang jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn dengan mantan Kepala Badan

Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono. Teori mengenai BIN ikut terlibat dalam

kasus ini dijustifikasi oleh pengakuan Hendropriyono sendiri. Pria yang menjabat

saat Munir terbunuh ternyata mengaku bertanggung jawab secara komando dalam

pembunuhan tersebut.

“Mantan Kepala Badan Intelijen, Hendropriyono, mengaku bertanggung

jawab secara komando dalam pembunuhan Munir tahun 2004.” (paragraf 1)

Tanggal 12 November 2014, Tempo menuliskan sebuah artikel mengenai

peluncuran sebuah komik mengenai Munir oleh Komisi untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Causal Interpretation dari artikel ini adalah

Kontras ingin mengenalkan Munir kepada masyarakat, komik dipilih karena

dipercaya dapat menyampaikan pesan secara efektif dan mudah dicerna kepada

masyarakat.

“Komik diluncurkan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami isi

pesan.” (paragraf 1)

Peneliti melihat causal interpretation dari berita mengenai dibebaskanya

Pollycarpus secara bersyarat yang terunggah pada tanggal 28 November 2014

adalah Pollycarpus telah menjalani masa hukumannya di penjara dengan

mendapat total potongan masa tahanan/remisi sebanyak 42 bulan, atau setara

dengan 4,5 tahun.

34


“Pollycarpus telah menerima remisi hukuman sebanyak 42 bulan atau 3

tahun.” (paragraf 4)

Tanggal 29 November 2014, Tempo menuliskan berita mengenai

permintaan Suciwati, istri dari Munir, kepada Presiden Jokowi untuk segera

menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Indonesia. Peneliti menemukan

causal interpretation dari masalah ini berupa janji Jokowi selama masa kampanye

Pilpres 2014 yang akan menuntaskan kasus HAM di Indonesia. Namun, menurut

Suciwati janji itu belum terealisasi, hal itu ditandai dengan masih bebasnya

Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang secara terus terang mengaku terlibat

dalam kasus Munir dan beberapa kasus HAM sebelumnya.

“Menurut Suciwati, janji Jokowi selama kampanye pemilihan umum lalu

harus direalisasikan. Dia menyinggung ihwal mantan Kepala Badan Intelijen

Negara, Hendropriyono, yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan

Munir dan Talangsari, Lampung.” (Paragraf 2)

Pada artikel lain di tanggal 29 November 2014, Tempo membahas profil

dari Pollycarpus, sang eksekutor pembunuhan. Dalam artikel tersebut, diceritakan

bagaimana asal-usul dan karir penerbangaan Pollycarpus. Tertulis juga bahwa

dengan melihat dan mendengar nama Pollycarpus, tidak ada yang menyangka

bahwa Pollycarpus merupakan orang Jawa. Memang benar, bahwa nama

Pollycarpus merupakan nama baptis Belanda yang diberikan kepada pria dengan

nama lahir Budihari Priyanto ini.

“Pollycarpus itu nama pemberian orang Belanda,” katanya. (Paragraf 1)

Tanggal 30 November 2014, Tempo memberitakan rencana Kepala

Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta untuk bertemu dengan Presiden mengenai

bebasnya Pollycarpus dari penjara. Causal interpretation yang ditemukan oleh

peneliti adalah pendapat dari Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, yang

mengatakan bahwa pembebasan bersyarat memang adalah hak dari Pollycarpus.

35


Tetapi, perlu diperhatikan juga apakah bertentangan dengan rasa keadilan umum

dan kepentingan masyarakat.

“Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menuturkan pembebasan bersyarat

memang hak Pollycarpus. Namun hal tersebut tidak bersifat absolut. Lagi pula,

kata Febi, bebas bersyarat harus memperhatikan syarat substantif, yaitu tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.”

(Paragraf 5)

1 Desember 2014, Tempo menuliskan tanggapan dari Menteri Hukum dan

HAM, Yasonna Laoly, atas pertanyaan dari beberapa pihak akan keseriusan

pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM di Indonesia. Yasonna mengatakan

bahwa pemerintah serius terlepas dari fakta bahwa Pollycarpus telah bebas dari

penjara. Yasonna menambahkan, bahwa pemerintah tidak berhak meninjau ulang

keputusan bebas bersyarat Pollycarpus demi mengikuti keinginan aktivis dan

masyarakat.

“Menurut Yasona, pemerintah tak bisa mengikuti desakan aktivis dan

masyarakat untuk mengkaji ulang bebas bersyarat Pollycarpus. Yasonna berjanji,

kalau Pollycarpus melanggar hukum, Kementerian Hukum dan HAM akan

menariknya kembali ke penjara.” (Paragraf 4)

Pada 8 Desember 2014, Munir mendapat penghargaan Anugerah Hak

Asasi Manusia dari Komnas HAM. Causal interpretation dalam topik ini adalah

Munir mendapat penghargaan oleh karena jasa-jasanya selama hidup dalam

membela kemanusiaan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Beberapa kasus yang ia pernah tangani adalah buruh Marsinah dan pelanggaran

HAM di Timor Timur.

“Munir terpilih karena aktivitasnya membela nilai kemanusiaan dinilai

melebihi kepentingan untuk diri sendiri. Sejumlah kasus yang diadvokasi Munir

36


meliputi petani nipah di Madura, kasus buruh Marsinah, dan pelanggaran HAM di

Timor Timur.” (Paragraf 3)

11 Desember 2014, Tempo mengunggah berita mengenai motif dari

pembunuhan Munir. Dituliskan bahwa motif tersebut, hingga edisi khusus Munir

ini diluncurkan, masih belum jelas. Causal interpretation adalah ada beberapa

teori yang beredar bahwa Munir dibunuh karena memegang data-data penting

mengenai kebobrokan pemerintah dan pelanggaran HAM di era Orde Baru hingga

era Reformasi. Namun, semua dugaan tersebut belum disertai dengan bukti yang

konkrit.

“Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar

pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung,

pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye

hitam pemilihan presiden 2004.” (Paragraf 1)

4.2.3 Moral Evaluation

Pada artikel edisi 6 September 2014 moral evaluation yang diberikan oleh

Tempo adalah setiap kasus hukum yang terjadi, tidak peduli apapun masalahnya

harus segera diselesaikan, agar tidak menjadi beban tanggungan di kemudian hari.

“Setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi sudah seharusnya diselesaikan

secepatnya dan sebaik-baiknya.”

Tanggal 29 Oktober 2014, pada artikel yang membahas wawancara Allan

Nairn dengan Hendropriyono, moral evaluation yang didapat adalah

Hendropriyono siap menerima segala bentuk konsekuensi atas peran yang ia

jalankan dalam kasus pembunuhan Munir.

“Hendropriyono siap menerima segala konsekuensi atas perbuatannya.” (paragraf

5)

37


12 November 2014, Tempo mengeluarkan berita bahwa Kontras

meluncurkan komik mengenai sejarah hidup Munir. Moral evaluation dari artikel

berita ini adalah kebanyakan generasi muda Indonesia tidak banyak mengetahui

atau bahkan sama sekali tidak mengetahui siapa itu Munir, sehingga Kontras

meluncurkan komik ini.

“Kami ingin mengenalkan Munir kepada kawula muda. Sebab, Anak-anak muda

jaman sekarang banyak yang tidak mengetahui Munir.” (paragraf 2)

Pada artikel edisi 28 November 2014, moral evaluation yang bisa diambil

dari bebasnya Pollycarpus dari tahanan adalah Mahkamah Agung (MA)

mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pollycarpus yang mengakibatkan

perubahan durasi penahanan Pollycarpus.

“Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali

Pollycarpus yang berakibat pengurangan masa tahanan dari 20 tahun menjadi 14

tahun.” (Paragraf 3)

Tanggal 29 November 2014, Tempo menunggah pendapat dari istri Munir,

Suciwati, mengenai kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya dalam menuntaskan

kasus HAM di Indonesia. Moral evaluation yang didapat adalah kutipan pendapat

Suciwati bahwa pemerintah memberikan contoh buruk bagi masyarakat tentang

penuntasan kasus hukum.

“Tapi langkah hukum apa yang dilakukan pemerintah? Ini contoh buruk sekali?

ujar Suciwati.” (paragraf 3)

Pada hari yang sama, 29 November 2014, moral evaluation yang didapat

dari artikel Tempo mengenai profil dari Pollycarpus adalah pengabdian dia selama

terbang menjadi pilot untuk misi gereja di Papua. Sebelum menjadi pilot di

Garuda Indonesia, Pollycarpus yang tumbuh besar di Papua, membantu

melaksanakan misionaris gereja.

38


"Saya sempat dua-tiga tahun menjadi pilot untuk misi (gereja). Terbang sendiri

membawa orang sakit atau sayuran," Polly berkisah. (Paragraf 2)

Artikel Tempo pada 30 November 2014 yang menceritakan rencana dari

BLH Jakarta untuk bertemu dengan Presiden untuk membahas kebebasan

Pollycarpus, menghasilkan moral evaluation berdasar kutipan Kabid Penanganan

Kasus BLH Jakarta, Muhammad Isnur mengenai belum terkuak seluruhnya siapa

saja dalang di belakang layar kasus ini.

“Menurut Isnur, kasus Munir masih menyimpan misteri. Saat ini baru

Pollycarpus yang mendapat hukuman. Sedangkan aktor di balik pembunuhan itu

belum sedikit pun tersentuh.” (Paragraf 3)

Tempo pada 1 Desember 2014 mengeluarkan artikel tanggapan

Menkumham Yasonna Laoly akan keinginan aktivis dan masyarakat kepada

pemerintah untuk meninjau kembali Pollycarpus. Moral evaluation yang

ditemukan adalah Pollycarpus telah menjalani masa hukumannya, dan bebas

bersyarat secara resmi sesuai aturan hukum yang berlaku dan pemerintah tidak

boleh semena-mena mengintervensi itu.

"Jangan membabi-buta. Dia (Pollycarpus) sudah menjalankan hukuman," kata

Yasona.” (Paragraf 3)

Senin, 8 Desember 2014, mendiang Munir Said dianugerahi penghargaan

Anugerah Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM. Moral evaluation yang dapat

ditemukan di artikel tersebut adalah fakta bahwa Anugerah Hak Asasi Manusia

merupakan penghargaan baru yang ditujukan bagi penggiat kemanusiaan di

Indonesia, dan Munir adalah penerima pertama penghargaan tersebut.

“Penghargaan tersebut merupakan yang pertama yang diberikan Komnas HAM

yang ditujukan kepada penggiat kemanusiaan di Indonesia.” (Paragraf 2)

39


Artikel edsus.tempo.co pada edisi 10 tahun Munir tanggal 11 Desember

2014 menceritakan motif dari pembunuhan Munir yang masih belum jelas.

Peneliti menemukan moral evaluation dari artikel tersebut adalah bahwa sempat

ada anggapan bahwa Munir akan “menjual” Indonesia dengan data-data yang ia

bawa ke Belanda.

“Menurut mantan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Badan Intelijen Negara Budi Santoso, pernah ada rapat internal lembaganya

membahas Munir. Direktur Imparsial itu disebut akan menjual negara dengan

data-datanya, yang ia bawa ke Belanda untuk studi hukum di Utrecht

Universiteit.” (Paragraf 2)

4.2.4 Treatment Recommendation

Treatment Recommendation yang diberikan oleh Tempo untuk artikel

tanggal 6 September 2014 tentang pembukaan Omah Munir, adalah perlunya

pendidikan sejak dini mengenai HAM, agar selanjutnya masyarakat sadar akan

hak asasi yang masing-masing mereka miliki.

“Pendidikan sejak dini kepada generasi muda memungkinkan untuk mencegah hal

yang sama dapat terulang di kemudian hari.” (Paragraf 5)

Saran penyelesaian yang diberikan oleh Tempo dalam artikel tanggal 29

Oktober 2014 mengenai pengakuan Hendropriyono bahwa ia terlibat dalam

beberapa kasus pelanggaran HAM, adalah pengadilan HAM untuk segala

kesalahan Hendropriyono di masa lalu.

“Jika ada pengadilan HAM untuk saya, saya siap,” ujar Hendropriyono. (Paragraf

2)

Treatment recommendation yang ditawarkan Tempo dalam artikel tanggal

12 November 2014 mengenai peluncuran komik Munir oleh Kontras adalah

pendapat dari salah satu peneliti Kontras, yaitu Indria Fernida, yang menganggap

40


bahwa komik ini adalah salah satu cara untuk tidak melupakan kasus Munir dan

Munir sendiri.

“Ini adalah salah satu langkah positif untuk ‘melawan lupa’ terhadap Munir.”

(paragraf 6)

Tempo dalam edisi 28 November 2014 menuliskan kejadian tentang

keluarnya Pollycarpus dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin,

Bandung. Treatment recommendation yang diberikan adalah kutipan dari Kepala

Keamanan LP, Heru Tri, mengenai Pollycarpus yang memang mendapatkan surat

bebas bersyarat dari Kemenkumham dan sudah pergi dari LP.

"Dia sudah dapat pembebasan bersyarat. Siang tadi sudah diantar ke

Kejaksaan dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) Bandung," ujar Kepala Keamanan

Lapas Sukamiskin Bandung Heru Tri. (Paragraf 1)

Terdapat dua artikel pada tanggal 29 November 2014, yang pertama

adalah opini dari Suciwati, istri Munir, mengenai janji Jokowi untuk

menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Tempo menawarkan treatment

recommendation berupa kutipan dari tekad Suciwati untuk memperjuangkan

setiap kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Indonesia.

“Saya akan terus menyuarakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

belum selesai.” (paragraf 4)

Artikel kedua pada tanggal 29 November 2014 menceritakan tentang

profil dari Pollycarpus Budihari Priyanto, eksekutor pembunuhan Munir. Dalam

artikel ini, treatment recommendation yang bisa diambil mengenai asal-usul

Pollycarpus dan karirnya sebagai pilot adalah penjelasan dari saudara-saudaranya

bahwa nama Pollycarpus merupakan nama baptis pemberian orang Belanda ketika

ia tumbuh besar di Papua.

41


“Menurut saudara-saudaranya di Ungaran, Jawa Tengah, Polly besar di Papua.

Nama baptis itu ia peroleh di sana.” (Paragraf 1)

Keinginan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk bertemu dengan

Presiden Jokowi mengenai bebasnya Pollycarpus tertulis dalam artikel tanggal 30

November 2014. Tempo menawarkan treatment recommendation yang

merupakan kutipan opini Kepala Bidang Penanganan Kasus BLH Jakarta, Isnur

Muhammad, bahwa kasus Munir ini sudah dinantikan sejak lama oleh publik agar

segera diselesaikan, dan pemerintah diharapkan segera melakukan itu.

"Ada penantian panjang agar kasus Munir ini segera diselesaikan, jadi

jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kami ingin ada pengkajian ulang kasus ini

oleh Kemenkumham," ujar Isnur. (Paragraf 2)

1 Desember 2014, Tempo mengunggah berita mengenai tanggapan

Menkumham, Yasonna Laoly, atas desakan aktivis HAM dan masyarakat kepada

pemerintah untuk meninjau ulang pembebasan bersyarat Pollycarpus. Treatment

recommendation yang peneliti temukan dalam artikel ini adalah pemerintah akan

berusaha mencari aktor di belakang layar dalam kasus ini.

"Pemerintah akan berusaha mencari aktor intelektual," kata Yasonna. (Paragraf 2)

Pada tanggal 8 Desember 2014, Komnas HAM memberikan penghargaan

kepada mendiang Munir di kediamanya, di Batu, Jawa Timur. Treatment

recommendation yang ditawarkan Tempo dalam artikel ini adalah harapan dari

istri Munir, Suciwati, kepada Komnas HAM bahwa dengan adanya penghargaan

tersebut diharapkan kedepannya terwujud keadilan HAM di Indonesia.

"Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk mendorong Pengadilan

HAM serta menuntaskan kasus kematian Munir," katanya mengingatkan.

(Paragraf 4)

42


Artikel pada tanggal 11 Desember 2014 bercerita mengenai apa motif

sesungguhnya dari pembunuhan Munir. Terdapat beberapa teori mengenai

mengapa Munir dibunuh. Salah satunya adalah Munir membawa dokumen-

dokumen penting mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde

Baru ke Belanda untuk “dijual”. Treatment recommendation yang Tempo

tawarkan merupakan opini dari istri Munir sendiri, yaitu Suciwati mengenai sosok

Munir dan perihal dokumen negara tersebut. Suciwati tidak percaya bahwa Munir

dibunuh oleh karena memegang dokumen rahasia negara.

“Dokumen penting itu, ya, Munir sendiri. Dia dokumen hidup,” ujar Suciwati.

(Paragraf 4)

4.3 Analisis Data dan Interpretasi

Dalam melakukan analisis data dan interpretasi data, peneliti juga

melakukan triangulasi untuk mempertajam analisis dan interpretasi. Menurut

Moleong, triangulasi digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda (Moleong, 2009, p.331). Peneliti menggunakan triangulasi teori yang

berarti membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada, atau bisa

disebut dengan penjelasan banding (rival explanation). Pada akhirnya, dengan

menyertakan teori pembanding, derajat kepercayaan data akan timbul (Moleong,

2009, p. 331-332). Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi data atau

sumber. Triangulasi data atau sumber berarti mengecek data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber. Data dari sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan

seperti di dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan,

mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data

tersebut (Sugiyono, 2011, p. 274).

4.3.1 Problem Identification

Problem identification merupakan poin pertama dari metode framing milik

Robert Entman. Poin ini menekankan pengertian wartawan terhadap suatu

peristiwa. Artikel dalam edisi khusus tempo.co pada tanggal 6 September 2014

43


berjudul “Kenang Munir, Suciwati Putar Film HAM”. Problem identification

dalam artikel ini seperti yang tertulis dalam paragraf lima, yaitu:

“Omah Munir dibangun di kediaman Munir di Batu. Bentuk asli rumah

keluarga Munir dipertahankan agar terkesan alami. Tak ubah lanskap, hanya

merenovasi rumah menjadi lebih terbuka.” (paragraf 5)

Peneliti melihat Tempo menganggap peristiwa pemutaran film di Omah

Munir untuk memperingati 10 tahun kematian Munir adalah bagian kecil dari

sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu Omah Munir itu sendiri. Tempo menganggap

dibukanya sebuah kediaman pribadi untuk umum, terlebih rumah tersebut milik

seorang tokoh yang disegani oleh masyarakat, yaitu Munir, seorang aktivis HAM

yang kasus kematianya belum terselesaikan hingga kini merupakan sebuah

fenomena yang menarik untuk diketahui lebih dalam tujuanya. Berita itu sendiri

termasuk dalam soft news yang berarti, “reportase yang tidak mengutamakan

unsur penting yang hendak diberitakan, melainkan sesuatu yang menarik bagi

para pembacanya.” (Ishwara, 2005, p.59).

Tanggal 29 Oktober 2014, tempo.co menuliskan sebuah artikel mengenai

adanya sebuah wawancara yang dilakukan oleh Allan Nairn, seorang jurnalis asal

Amerika Serikat dengan Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara

(BIN) tahun periode 2001-2004. Berikut kutipan artikel yang juga menjadi

problem identification di artikel edisi ini.

“Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, melakukan wawancara dengan mantan

Kepala Badan Intelijen, Hendropriyono.” (paragraf 1)

Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa Tempo menganggap bahwa

wawancara yang dilakukan oleh Allan dengan Hendropriyono merupakan

peristiwa menarik, oleh karena pada periode kepemimpinanya Munir terbunuh,

tepatnya pada tahun 2004. BIN juga dicurigai ikut berperan di belakang layar

dalam peristiwa tersebut. Diharapkan dari wawancara ini dapat menghasilkan

fakta baru untuk menyelesaikan kasus Munir.

44


Allan Nairn sendiri merupakan seorang jurnalis investigatif yang telah

lama memantau kondisi politik Indonesia sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Allan Nairn pada tahun 2001 juga pernah melakukan wawancara dengan Prabowo

Subianto, seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang cukup

kontroversial. Dalam wawancara yang baru dirilis pada bulan Juni 2014 itu,

Prabowo menceritakan peranya dalam beberapa pelanggaran HAM yang

dilakukan pemerintah Indonesia di era Orde Baru beserta “dosa-dosa” lain

pemerintah pada masa itu. (allannairn.org).

Pada edisi 12 November 2014, Tempo menuliskan berita mengenai adanya

sebuah komik mengenai Munir yang diterbitkan oleh Komisi untuk Orang Hilang

dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Berikut problem identification yang

peneliti temukan:

“Sebuah komik mengenai Munir diluncurkan oleh Komisi untuk Orang Hilang

dan Korban Tindak Kekerasan.” (paragraf 1)

Dengan problem identification seperti di atas, peneliti melihat Tempo

ingin mengangkat poin bahwa bentuk penghargaan dan untuk mengingat jasa

seseorang, dalam hal ini Munir, dapat berupa banyak hal salah satunya melalui

komik. Komik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

suatu bentuk cerita yang disertai gambar (kbbi.co.id). Komik untuk Munir ini

menurut peneliti juga merupakan peristiwa yang menarik untuk Tempo jadikan

berita bagi pembacanya karena mengandung unsur berita human interest yang

tinggi.

28 November 2014, Tempo mengeluarkan sebuah artikel mengenai

bebasnya tersangka kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus. Sehingga, problem

identification yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

“Pollycarpus keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.”

(paragraf 1)

45


Kutipan artikel di atas menunjukkan bahwa Tempo menganggap bahwa

keluarnya Pollycarpus dari penjara merupakan sebuah babak baru dalam

kelanjutan kasus ini. Status bebas yang diterima oleh Pollycarpus sebagai

eksekutor pembunuhan dan satu-satunya pihak yang dihukum penjara dalam

kasus ini membuat Tempo ingin bertanya kepada pemerintah dasar dari keputusan

bebas tersebut dan kelanjutan dari penyelesaian kasus ini.

Pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 29 November 2014, Tempo

mengeluarkan berita mengenai pendapat dari istri mendiang Munir, Suciwati,

seputar bebasnya Pollycarpus dan langkah pemerintah selanjutnya untuk

menyelesaikan kasus ini. Peneliti akhirnya menemukan problem identification

sebagai berikut:

“Istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir Said, Suciwati, meminta

Presiden Joko Widodo menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Indonesia.”

(paragraf 1)

Peneliti melihat bahwa melalui pendapat yang diutarakan Suciwati, Tempo

ingin melihat bagaimana tanggapan dari pihak keluarga yang menjadi korban

mengenai bebasnya Polly. Selanjutnya, melalui ini Tempo juga ingin

mempertanyakan keseriusan pemerintah, dalam hal ini Jokowi sebagai Presiden,

untuk menyelesaikan kasus ini dan kasus-kasus lain mengenai pelanggaran hak

asasi manusia di Indonesia. Tempo menekankan bahwa sebaiknya seorang

pemimpin yang baik tidak hanya sekedar mengungkapkan sebuah niat atau

rencana saja, tetapi juga melakukan tindakan konkrit untuk menyelesaikan

masalah tersebut.

Pada tanggal yang sama, 29 November 2014, Tempo mengulas mengenai

sosok Pollycarpus. Problem identification yang peneliti temukan adalah sebagai

berikut:

“Pollycarpus. Dari namanya, orang tak menduga ia orang Jawa.” (Paragraf 1)

46


Melalui pemberitaan ini, peneliti melihat Tempo ingin memberikan

informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai profil sang eksekutor.

Selain itu, melalui topik ini Tempo ingin menunjukan keseimbangan dalam porsi

pemberitaan. Tempo tidak hanya memberitakan sosok Munir sebagai korban,

namun juga Pollycarpus sebagai pelaku. Peneliti juga menganggap topik ini

menarik untuk diberikan oleh karena memberikan fakta-fakta baru atau menarik

mengenai kehidupan pribadi dan karir seorang Pollycarpus yang selama ini

tertutupi oleh statusnya sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan Munir.

Edsus.tempo.co mengeluarkan artikel berjudul “Pollycarpus Bebas, LBH

Ingin Tagih Jokowi” pada tanggal 30 November 2014. Peneliti melihat problem

identification dari potongan artikel berikut:

“Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Muhammad Isnur mengatakan lembaganya berencana bertemu dengan Presiden

Joko Widodo terkait dengan pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus.”

(Paragraf 1)

Melalui kutipan pendapat Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Jakarta di atas peneliti melihat Tempo, sekali lagi, ingin menyampaikan

pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Munir ini.

Tempo juga ingin mengingatkan pemerintah dan publik bahwa walau kasus ini

telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, masih ada pihak-pihak selain dari keluarga

Munir yang peduli dan menanti akan titik ujung dari kasus ini.

Selain itu, dengan pandangan yang diberikan oleh Tempo dalam artikel

ini, ditunjukan juga bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia sudah berjalan

dengan cukup baik, dimana masyarakat dapat mengungkapkan pendapat dan

pertanyaan kepada pemerintah dengan bebas namun bertanggung jawab.

1 Desember 2014, Tempo mengeluarkan sebuah artikel yang berisi

tanggapan dari pemerintah akan bebasnya Pollycarpus dari penjara, berikut

problem identification yang ditemukan peneliti:

47


“Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)Yasonna Laoly

mengklaim, pemerintah serius dalam penegakkan dan pengungkapan kasus HAM

masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Yasonna, meski terpidana kasus

pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah bebas.” (Paragraf 1)

Dalam kesempatan kali ini, Tempo menunjukan kepada masyarakat

mengenai keseimbangan pemberitaan yang mereka laksanakan. Setelah

menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui pendapat keluarga dan LSM,

Tempo menyampaikan tanggapan dari pemerintah akan kritik tersebut. Namun,

melalui kutipan tersebut, peneliti melihat bahwa Tempo “meragukan” keseriusan

pemerintah melalui pernyataan Yasonna yang bertolak belakang dengan

kenyataan bahwa sang eksekutor pembunuhan, Pollycarpus, telah bebas dari

penjara:

“Pernyataan ini disampaikan Yasonna, meski terpidana kasus pembunuhan Munir,

Pollycarpus Budihari Priyanto, telah bebas.” (paragraf 1)

Keraguan Tempo akan keseriusan pemerintah ini pada akhirnya terbukti

benar hingga pada bulan Oktober 2016, kasus ini belum terselesaikan dan bahkan

pemerintah kehilangan data-data yang ditemukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF)

mengenai kasus ini (news.detik.com).

8 Desember 2014, edsus.tempo.co mengunggah artikel berjudul “Munir

Raih Penghargaan HAM di Hari Lahirnya”. Problem identification yang peneliti

temukan adalah:

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan

penghargaan kepada pejuang HAM Munir Said Thalib. Penghargaan Anugerah

Hak Asasi Manusia 2014 diberikan di Omah Munir, Batu, Senin, 8 Desember

2014.” (Paragraf 1)

Melalui problem identification tersebut, peneliti melihat Tempo ingin

menunjukan kepada masyarakat bahwa walaupun Munir telah meninggal sejak

48


lama, ia tetap dianggap sebagai aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia.

Selain itu, Tempo juga melihat bahwa dengan semangat yang dimiliki oleh Munir

serta kinerjanya, ia pantas menjadi panutan bagi siapapun yang ingin membela

HAM di Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2014, Tempo menuliskan sebuah

artikel dengan judul “Munir Dibunuh karena Sejumlah Motif, Apa Saja?” Peneliti

menemukan problem identification sebagai berikut:

“Motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, pada 7

September 2004 masih misterius hingga kini.” (Paragraf 1)

Pernyataan Tempo di atas menunjukan bahwa hingga 10 tahun setelah

meninggalnya Munir, motif dari pembunuhan Munir belum diketahui. Dengan

menuliskan pernyataan masih misteriusnya motif pembunuhan Munir, selain

memberitakan fakta yang ada, Tempo juga mengisyaratkan bahwa proses

pengusutan kasus ini berjalan lambat atau bahkan terkesan tidak ada kemajuan

yang dihasilkan dari usaha pemerintah.

4.3.2 Causal Interpretation

Elemen kedua dalam metode framing milik Robert Entman adalah causal

interpretation, yang berarti melihat siapa atau apa yang menjadi penyebab dari

sebuah masalah. Dalam artikel pada tanggal 6 September 2014, masalah yang

diangkat oleh Tempo adalah rumah milik Munir dibuka untuk umum dengan

nama Omah Munir, berikut causal identification dari artikel tersebut:



Tempo melihat penyebab dibukanya rumah Munir untuk umum adalah

sebagai sarana bagi masyarakat untuk belajar mengenai HAM, terutama di

Indonesia, serta sejarah pelanggaran HAM di Indonesia dan sebagai bentuk

perjuangan untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia serta kasus Munir

itu sendiri. Dibukanya Omah Munir juga dianggap sebagai bentuk konkrit dari

49


keinginan para aktivis HAM untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat

akan pentingnya hak asasi setiap individu masyarakat.

29 Oktober 2014, Tempo menuliskan sebuah artikel berisi terjadinya

wawancara antara Allan Nairn dengan Hendropriyono. Berikut kutipan artikel

yang menjadi causal interpretation:

“Mantan Kepala Badan Intelijen, Hendropriyono, mengaku bertanggung jawab

secara komando dalam pembunuhan Munir tahun 2004.” (paragraf 1)

Melalui artikel tersebut, Tempo seakan menjustifikasi kecurigaan akan

terlibatnya BIN dalam kasus pembunuhan Munir. Selain itu, pengakuan langsung

dari Hendropriyono tersebut diharapkan dapat membuka harapan baru akan

diketahuinya pihak-pihak yang terlibat di “belakang layar” dalam kasus

pembunuhan ini dan pada akhirnya akan menuntaskan kasus yang telah lama tidak

kunjung selesai ini.

12 November 2014 Tempo menuliskan bahwa terdapat sebuah komik yang

menceritakan tentang Munir semasa hidup. Causal interpretation dari berita

tersebut adalah sebagai berikut:

“Komik diluncurkan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami isi pesan.”

(paragraf 1)

Berdasar kutipan di atas, Tempo ingin menekankan bahwa dibuatnya

komik mengenai Munir selain agar masyarakat kembali teringat dengan kasus ini,

namun juga memberitahukan bahwa pesan yang terkandung dalam sebuah

informasi akan lebih mudah dipahami bila disertai dengan gambar.

Pada tanggal 28 November 2014, edsus.tempo.co mengunggah sebuah

artikel yang menceritakan kebebasan Pollycarpus dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut causal interpretation yang peneliti temukan dalam berita tersebut:

“Pollycarpus telah menerima remisi hukuman sebanyak 42 bulan atau 3 tahun 6

bulan.” (paragraf 4)

50


Melalui kutipan berita di atas, secara tidak langsung Tempo

mengisyaratkan bahwa pemerintah juga ikut berperan dalam bebasnya

Pollycarpus. Peran pemerintah dapat dilihat dari pemberian remisi hukuman

kepada Pollycarpus yang durasi waktunya mencapai 42 bulan.

29 November 2014 Tempo mengeluarkan berita mengenai permintaan dari

istri Munir, Suciwati, kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan

pelanggaran HAM di Indonesia. Berikut causal interpretation dari isu yang

diangkat di artikel tersebut:

“Menurut Suciwati, janji Jokowi selama kampanye pemilihan umum lalu

harus direalisasikan. Dia menyinggung ihwal mantan Kepala Badan Intelijen

Negara, Hendropriyono, yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan

Munir dan Talangsari, Lampung.” (Paragraf 2)

Tempo menuliskan dengan jelas pada paragraf 2 artikel tersebut, bahwa

penyebab masalah adalah Presiden Jokowi yang menurut Suciwati hanya sekedar

berjanji ketika pada masa pemilihan umum. Namun, nyatanya setelah terpilih

menjadi presiden pun, Jokowi masih belum melaksanakan janjinya untuk

menuntaskan masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Bahkan, mantan Kepala

BIN, Hendropriyono, yang sudah secara gamblang mengaku bertanggung jawab

atas beberapa kasus pelanggarn HAM di masa Orde Baru masih melenggang

bebas tanpa ada tuntutan hukum.

Pada tanggal yang sama, 29 November 2014, Tempo mengeluarkan

sebuah artikel yang berisi mengenai data diri dan kehidupan pribadi Pollycarpus,

sang pembunuh Munir. Causal interpretation yang peneliti temukan dalam

potongan artikel tersebut adalah sebagai berikut:

“Pollycarpus itu nama pemberian orang Belanda,” katanya. (Paragraf 1)

Pernyataan Tempo di atas tersebut membenarkan problem identification

untuk artikel itu sendiri yang menyatakan bahwa nama “Pollycarpus” bukan

51


berasal dari suku Jawa. Selain itu, pada potongan paragraf di atas, dijelaskan pula

bahwa nama “Pollycarpus” merupakan pemberian dari orang Belanda.

Dalam artikel edsus.tempo pada tanggal 30 November 2014 yang

memberitakan keinginan dari LBH Jakarta untuk bertanya kepada Presiden

Jokowi, peneliti menemukan causal interpretation dari masalah tersebut dalam

kutipan paragraf di bawah ini:

“Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menuturkan pembebasan bersyarat

memang hak Pollycarpus. Namun hal tersebut tidak bersifat absolut. Lagi pula,

kata Febi, bebas bersyarat harus memperhatikan syarat substantif, yaitu tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.”

(Paragraf 5)

Melalui pernyataan Direktur LBH Jakarta di atas, Tempo memandang

bahwa penyebab dari masalah yang ada adalah bebasnya Pollycarpus secara

bersyarat yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dimana

kasus ini belum selesai diusut namun pelaku sudah dibebaskan. Pemerintah juga

secara tidak langsung disorot dalam hal pemberian keputusan bebas bersyarat

yang terkesan sangat mudah dan tidak memandang kepentingan umum yang lebih

luas, yaitu penyelesaian kasus pembunuhan Munir itu sendiri.

Peneliti selanjutnya menemukan causal interpretation dari artikel pada

tanggal 1 Desember 2014 yang mengungkap masalah mengenai klaim keseriusan

dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini, walau nyatanya sang pelaku

dibebaskan dari penjara. Berikut kutipan paragraf sebagai causal interpretation:

“Menurut Yasona, pemerintah tak bisa mengikuti desakan aktivis dan

masyarakat untuk mengkaji ulang bebas bersyarat Pollycarpus. Yasonna berjanji,

kalau Pollycarpus melanggar hukum, Kementerian Hukum dan HAM akan

menariknya kembali ke penjara.” (Paragraf 4)

Tempo menuliskan dalam kutipan tersebut bahwa penyebab dari

permasalahan yang ada adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengikuti

52


permintaan masyarakat agar Pollycarpus tidak dibebaskan dahulu. Selanjutnya,

Tempo melihat janji Yasona yang akan menarik Pollycarpus kembali ke penjara

jika memang melanggar hukum adalah untuk menenangkan dan meyakinkan

publik bahwa keputusan yang telah diambil oleh pemerintah tidak salah dan telah

sesuai aturan.

Pada artikel tanggal 8 Desember 2014 yang berjudul “Munir Raih

Penghargaan HAM di Hari Lahirnya”, Tempo mengungkapkan masalah berupa

Munir yang mendapatkan penghargaan dari Komnas HAM. Peneliti pun

menemukan causal interpretation dari problem identification tersebut pada

kutipan paragraf berikut:

“Munir terpilih karena aktivitasnya membela nilai kemanusiaan dinilai

melebihi kepentingan untuk diri sendiri. Sejumlah kasus yang diadvokasi Munir

meliputi petani nipah di Madura, kasus buruh Marsinah, dan pelanggaran HAM di

Timor Timur.” (Paragraf 3)

Dapat dilihat bahwa Tempo dengan gamblang merujuk kepada karya dan

kerja Munir dalam pembelaan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia

yang membuat ia layak diganjar penghargaan oleh Komnas HAM. Selanjutnya,

Tempo melihat dedikasi Munir yang bahkan sampai harus kehilangan nyawa

akibat pekerjaanya tersebut menjadi bukti bahwa ia adalah seorang pejuang HAM

sejati yang layak mendapat penghargaan tinggi dan menjadi teladan.

Artikel pada tanggal 11 Desember 2014 menghasilkan suatu isu yaitu,

motif dari pembunuhan Munir Said Thalib belum jelas hingga kini. Peneliti

selanjutnya menemukan causal identification sebagai berikut:

“Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar

pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung,

pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye

hitam pemilihan presiden 2004.” (Paragraf 1)

53


Pada potongan artikel di atas terlihat memang benar bahwa motif

pembunuhan tersebut memang masih belum jelas. Terdapat beberapa dugaan

mengenai latar belakang terjadinya kasus ini, salah satunya seperti yang Tempo

ungkapkan dalam paragraf di atas. Ada dugaan bahwa Munir dibunuh akibat

memegang data-data penting mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia,

sejak jaman Orde Baru hingga Reformasi.

4.3.3 Moral Evaluation

Moral evaluation adalah elemen ketiga dari metode framing milik Robert

Entman. Pada elemen ini ditawarkan pesan atau nilai moral yang dapat diambil

dari suatu permasalahan. Artikel pada tanggal 6 September 2014 menyajikan

permasalahan berupa dibukanya rumah keluarga Munir untuk umum dengan nama

Omah Munir, diakibatkan oleh keinginan dari istrinya, Suciwati, untuk

menjadikan rumah Munir sebagai tempat edukasi dan simbol perjuangan HAM di

Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sebagai

berikut:

“Sepak bola menjadi salah satu cara mempersatukan anak yang terlibat dalam

konflik agama.” (paragraf 3)

Pada artikel ini Tempo melihat dari event pemutaran film Cahaya dari

Timur: Beta Maluku di Omah Munir yang menawarkan nilai moral berupa suatu

kegiatan olahraga, dalam hal ini sepak bola, dapat mempersatukan segala

perbedaan yang dimiliki setiap manusia, salah satunya agama.

Pada artikel tanggal 29 Oktober 2014 yang membahas tentang wawancara

jurnalis Allan Nairn dengan Hendropriyono, peneliti menemukan nilai moral yang

Tempo tawarkan melalui kutipan artikel berikut ini:

“Hendropriyono siap menerima segala konsekuensi atas perbuatannya.” (paragraf

5)

Melalui kesediaan Hendropriyono untuk menanggung segala akibat dari

perbuatanya selama menjadi Kepala BIN, Tempo menekankan bahwa setiap

54


perbuatan pasti ada akibatnya, baik itu buruk. Selanjutnya, sudah seharusnya

pihak yang melakukanya menerima segala akibat tersebut, bukan lari dan

sembunyi atau menyangkal perbuatanya tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 12 November 2014, edsus.tempo mengunggah

sebuah berita mengenai peluncuran komik mengenai Munir oleh Kontras. Peneliti

menemukan nilai moral yang Tempo angkat adalah sebagai berikut:

“Anak-anak muda jaman sekarang banyak yang tidak mengetahui Munir.”

(paragraf 2)

Melalui pernyataan tersebut, Tempo melihat bahwa generasi muda di era

sekarang ini tidak banyak mengetahui tentang Munir, yang dapat juga diartikan

bahwa generasi muda tidak banyak mengetahui sejarah ataupun tokoh Indonesia

yang turut berperan dalam membentuk keadaan Indonesia saat ini. Kenyataan ini

selaras dengan tujuan dari Kontras dalam menerbitkan komik ini, dalam hal ini

peneliti mengutip pernyataan dari Eko Prasetyo, penulis naskah dari komik ini:

“Kami ingin mengenalkan Munir kepada kawula muda.” (paragraf 2)

Pada tanggal 28 November 2014, Tempo menuliskan sebuah artikel

mengenai bebasnya Pollycarpus dari lembaga pemasyarakatan. Peneliti melihat

nilai moral yang Tempo angkat berdasar kutipan artikel berikut:

“Rincian remisinya, Polly beroleh remisi Hari Kemerdekaan RI selama

sebulan dan hari raya Natal 2008 sebulan. Pada 2009, dia mendapat remisi Hari

Kemerdekaan RI selama 3 bulan dan Natal 1 bulan. Pada 2010, dia diganjar

remisi Hari Kemerdekaan RI selama 7 bulan 10 hari dan Natal 2 bulan. Pada

2011, Polly kembali mendapat remisi Hari Kemerdekaan RI 9 bulan 5 hari dan

Natal 1 bulan 15 hari. Polly diganjar remisi Hari Kemerdekaan RI selama 6 bulan

20 hari dan Natal 1 bulan 15 hari pada 2012. Pada 2013, bekas pilot ini beroleh

remisi Hari Kemerdekaan RI selama 8 bulan dan Natal 2 bulan.” (paragraf 4-5)

55


Melalui rincian remisi yang diterima oleh Pollycarpus selama di penjara,

peneliti melihat Tempo ingin mengangkat nilai moral jikalau seseorang

menunjukan perubahan perilaku menjadi baik dan mempunyai keinginan untuk

tidak melakukan kesalahan yang sama, maka seseorang tersebut layak mendapat

pengampunan atau kesempatan berikutnya untuk berbuat baik.

Tanggal 29 November 2014, Tempo mengunggah sebuah artikel mengenai

tanggapan Suciwati akan fakta bahwa Pollycarpus telah bebas dari kurungan

penjara. Kutipan artikel berikut peneliti jadikan moral evaluation:

“Jadi jangan jualan soal hak asasi manusia saja,” (paragraf 1)

Tempo menyorot sikap dari Jokowi yang terkesan hanya menyatakan janji

tetapi tidak menepatinya. Janji Jokowi selama masa pemilihan umum yang akan

menyelesaikan segala masalah HAM di Indonesia nyatanya tidak terlaksana

hingga sekarang. Tempo ingin memberitahukan bahwa sebaiknya jika sebuah janji

telah terlontar, sudah seharusnya ditepati. Jika dirasa tidak mampu untuk

melakukanya, tidak perlu mengucapkan janji. Terlebih, jika yang melakukan hal

itu adalah seorang pemimpin, dimana sosok tersebut adalah panutan bagi yang

dipimpin. Hal ini didukung juga oleh tanggapan lain dari Suciwati berikut:

“Tapi langkah hukum apa yang dilakukan pemerintah? Ini contoh buruk sekali?”

(paragraf 3)

Pada artikel lain dalam hari yang sama, 29 November 2014, Tempo

mengeluarkan artikel yang menceritakan profil dari Pollycarpus, tersangka

pembunuh Munir. Peneliti menemukan moral evaluation berdasar pengakuan

Pollycarpus berikut ini:

"Saya sempat dua-tiga tahun menjadi pilot untuk misi (gereja). Terbang sendiri

membawa orang sakit atau sayuran," Polly berkisah. (Paragraf 2)

56


Melalui kisah Pollycarpus di atas, Tempo menyorot nilai moral yang

Pollycarpus tunjukan, yaitu memanfaatkan waktu dan kemampuan yang dimiliki

untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pollycarpus yang berprofesi

sebagai pilot memutuskan untuk bergabung dengan sebuah kegiatan keagamaan

(misi/misionaris) dalam membantu masyarakat di pedalaman Papua untuk

mendapatkan fasilitas kesehatan atau barang kebutuhan pokok. Menurut KBBI

sendiri, seorang misionaris adalah seseorang yang melakukan penyebaran Injil

kepada orang yang belum mengenal Kristen. (kbbi.web.id)

Edsus.tempo pada tanggal 30 November 2014 mengeluarkan artikel

mengenai keinginan dari LBH Jakarta untuk mempertanyakan keputusan

pemerintah kepada Jokowi untuk membebaskan Pollycarpus. Nilai moral yang

peneliti dapat adalah sebagai berikut:

“Menurut Isnur, kasus Munir masih menyimpan misteri. Saat ini baru

Pollycarpus yang mendapat hukuman. Sedangkan aktor di balik pembunuhan itu

belum sedikit pun tersentuh.” (Paragraf 3)

Melalui pendapat Muhammad Isnur selaku Kepala Bidang Penanganan

Kasus LBH Jakarta tersebut, nilai moral yang Tempo ingin sampaikan adalah

bahwa seharusnya ketika mengusut suatu permasalahan, harus dituntaskan hingga

ke dasarnya. Kenyataan yang terjadi adalah baru sang eksekutor, Pollycarpus,

yang mendapat hukuman. Sedangkan “otak” dari kasus tersebut masih belum

diketahui.

Pada tanggal 1 Desember 2014, terunggah sebuah artikel dari Tempo yang

berisi pernyataan dari pemerintah bahwa pemerintah serius dalam mengusut kasus

pembunuhan Munir terlepas dari fakta telah bebasnya Pollycarpus. Melalui

kutipan di bawah ini, peneliti menemukan moral evaluation dari permasalahan

tersebut:

"Jangan membabi-buta. Dia (Pollycarpus) sudah menjalankan hukuman," kata

Yasona. (Paragraf 3)

57


Pernyataan dari Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Menkumham) akan bebasnya Pollycarpus tersebut, Tempo menawarkan

sebuah nilai moral, yaitu ketika melihat suatu fakta yang ada, harus dilihat secara

keseluruhan dan tidak boleh menilai secara sempit. Bebasnya Pollycarpus dari

penjara oleh karena ia telah menjalani masa hukuman yang sebelumnya telah

ditentukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut merupakan hak yang pantas ia

dapatkan, terlepas dari fakta bahwa kasus pembunuhan yang ia lakukan belum

sepenuhnya tuntas diselidiki.

Senin, 8 Desember 2014, Tempo mengunggah artikel mengenai sebuah

penghargaan yang Munir terima dari Komnas HAM pada hari lahirnya. Peneliti

pun melihat nilai moral yang ada berdasar pernyataan dari Komnas HAM berikut

ini:

“Penghargaan tersebut merupakan yang pertama yang diberikan Komnas HAM

yang ditujukan kepada penggiat kemanusiaan di Indonesia.” (Paragraf 2)

Melalui fakta tersebut, nilai moral yang diangkat oleh Tempo adalah setiap

orang yang memperjuangkan kebenaran dalam bentuk apapun, pantas mendapat

penghargaan atau apresiasi. Munir yang menghabiskan masa hidupnya untuk

memperjuangkan nilai kemanusiaan di Indonesia memang selayaknya

mendapatkan penghargaan atas dedikasinya tersebut.

Tanggal 11 Desember 2014, terdapat sebuah artikel yang berisi informasi

berupa beberapa motif dibelakang peristiwa terbunuhnya Munir pada 2004 lalu.

Berdasar kutipan artikel di bawah ini, peneliti menemukan nilai moral yang bisa

diambil:

“Menurut mantan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Badan Intelijen Negara Budi Santoso, pernah ada rapat internal lembaganya

membahas Munir. Direktur Imparsial itu disebut akan menjual negara dengan

data-datanya, yang ia bawa ke Belanda untuk studi hukum di Utrecht

Universiteit.” (Paragraf 2)

58


Peneliti melihat nilai moral yang Tempo angkat melalui artikel ini adalah

rasa nasionalisme. Rencana Munir untuk “menjual” Indonesia kepada pihak luar

atau negara asing dapat diartikan tidak adanya rasa nasionalisme kepada negara

sendiri. Walau memang, yang Munir coba lakukan adalah membuka fakta jelek

tentang pemerintah Indonesia mengenai beberapa kasus pelanggaran HAM

kepada pihak luar agar mendapat dukungan untuk menyelesaikan kasus-kasus

tersebut.

4.3.3 Treatment Recommendation

Treatment recommendation adalah elemen terakhir dalam metode framing

milik Robert Entman. Elemen ini menawarkan solusi akan masalah yang sedang

terjadi. Pada tanggal 6 September 2014, dalam sebuah artikel yang memberitakan

dibukanya rumah Munir untuk umum dengan nama Omah Munir, peneliti

menemukan solusi yang ditawarkan oleh Tempo sebagai berikut:

“Pendidikan sejak dini kepada generasi muda memungkinkan untuk mencegah hal

yang sama dapat terulang di kemudian hari.” (paragraf 6)

Melalui kutipan pada paragraf 6 tersebut, Tempo memberikan solusi

berupa pendidikan HAM sejak dini kepada generasi yang akan datang, sehingga

di masa depan semakin banyak masyarakat yang paham mengenai HAM dan

mampu berbuat sesuatu untuk membela korban pelanggaran atau melakukan kritik

kepada pihak-pihak yang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran

tersebut.

29 Oktober 2014, Tempo mengeluarkan sebuah artikel mengenai

wawancara Allan Nairn dan Hendropriyono. Solusi dari masalah tersebut datang

langsung dari Hendropriyono seperti yang terkutip di paragraf berikut:

“Jika ada pengadilan HAM untuk saya, saya siap." ujar Hendropriyono (paragraf

2)

Tertulis jelas di atas bahwa satu-satunya solusi yang memungkinkan

menurut Tempo, mengenai pengakuan Hendropriyono akan keterlibatanya dalam

59


kasus Munir, adalah menyidangkan Hendropriyono di pengadilan HAM. Dengan

solusi tersebut, diharapkan akan ditemukan titik terang mengenai misteri kasus

ini. Selanjutnya, diharapkan pula Hendropriyono dapat atau mau mengungkapkan

pihak-pihak lain yang terlibat.

Melalui pendapat peneliti Kontras, Indria Fernida, di bawah ini, terdapat

solusi yang ditawarkan oleh Tempo untuk isu pada tanggal 12 Oktober 2014,

yaitu terbitnya sebuah komik mengenai Munir yang dibuat oleh Kontras:

“Ini adalah salah satu langkah positif untuk "melawan lupa" terhadap Munir.”

(paragraf 6)

Secara tidak langsung secara umum Tempo ingin memberitakan bahwa

dengan membuat suatu karya yang ditujukan untuk pihak tertentu, maka pihak

tersebut akan selalu diingat atau publik teringat kembali mengenai suatu pihak

atau kejadian tersebut. Dalam konteks ini, pihak yang dimaksud adalah Munir

beserta kasusnya yang belum terselesaikan. Dengan adanya komik ini, diharapkan

masyarakat tidak akan lupa akan kasus ini, dan keadaanya yang belum

terselesaikan.

Tanggal 28 November 2014, Tempo mengunggah sebuah artikel yang

mengangkat isu mengenai bebasnya Pollycarpus dari penjara. Treatment

recommendation yang Tempo tawarkan akan isu tersebut terdapat pada kutipan

Kepala Keamanan Lapas Sukamiskin berikut:

"Dia sudah dapat pembebasan bersyarat. Siang tadi sudah diantar ke

Kejaksaan dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) Bandung," ujar Kepala Keamanan

Lapas Sukamiskin Bandung Heru Tri. (Paragraf 1)

Keterangan dari Heru Tri di atas hanya sekedar menjadi penyelesaian

masalah atas masalah yang ada di dalam artikel tersebut, yaitu Pollycarpus yang

bebas dari tahanan. Tempo melihat permasalahan tersebut hanya terbatas di Lapas

tersebut dan keluarnya Pollycarpus. Sehingga, treatment recommendation yang

60


diberikan Tempo tidak signifikan jika mengacu pada skala yang lebih besar, yaitu

kasus itu sendiri.

29 November 2014, Tempo mengunggah kritik dari Suciwati, istri

mendiang Munir, akan realisasi dari janji Jokowi untuk menuntaskan

permasalahan HAM di Indonesia. Peneliti menemukan treatment recommendation

permasalahan tersebut dalam kutipan pendapat Suciwati berikut:

“Suciwati mengatakan akan terus berjuang agar kasus Munir bisa

diselesaikan. Salah satunya dengan meneruskan perjuangan program Menolak

Lupa. Dia tidak ingin mengandalkan pemerintah. Saya akan terus menyuarakan

bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia belum selesai.” (paragraf 4)

Solusi yang ditawarkan oleh Tempo adalah, sembari menunggu proses

pengusutan kasus ini oleh pemerintah, secara pribadi Suciwati akan terus berusaha

dan mengingatkan publik dan pemerintah bahwa kasus Munir dan beberapa kasus

pelanggaran HAM sebelumnya juga belum selesai. Secara tidak langsung juga

Tempo juga bermaksud untuk memberitahukan bahwa tidak setiap saat

pemerintah dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah, sehingga perlu

adanya usaha pribadi secara individu atau kelompok untuk menyelesaikanya.

Masih pada tanggal yang sama, 29 November 2014, Tempo mengeluarkan

treatment recommendation untuk artikel yang membahas mengenai profil diri

Pollycarpus. Berikut kutipan informasi dari saudara Pollycarpus yang berisi

penyelesaian masalah:

“Menurut saudara-saudaranya di Ungaran, Polly besar di Papua. Nama baptis itu

ia peroleh di sana.” (Paragraf 1)

Berdasar kutipan di atas, dapat dilihat bahwa treatment recommendation

yang diberikan adalah memang Pollycarpus tumbuh besar di Papua, sehingga

memungkinkan untuk mendapatkan nama baptis dari orang asing. Oleh karena itu,

nama yang ia miliki tidak mengindikasikan ia berasal dari Pulau Jawa. Tempo

melihat penyelesaian masalah ini hanya terbatas pada profil diri Pollycarpus.

61


Edsus.tempo.co tanggal 30 November 2014 mengangkat isu mengenai

keinginan LBH Jakarta untuk mempertanyakan Jokowi akan penyelesaian kasus

Munir. Melihat hal itu, Tempo menawarkan treatment recommendation sebagai

berikut:

"Ada penantian panjang agar kasus Munir ini segera diselesaikan, jadi

jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kami ingin ada pengkajian ulang kasus ini

oleh Kemenkumham," ujar Isnur. (Paragraf 2)

Melalui pernyataan Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta,

Muhammad Isnur tersebut, penyelesaian masalah yang ditawarkan Tempo adalah

mengkaji ulang kasus ini oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tuntutan ini lahir dari keputusan bebas bersyarat yang diterima oleh Pollycarpus,

selaku eksekutor Munir, dan kondisi kasus ini yang terkesan terbengkalai.

1 Desember 2014, Tempo mengeluarkan artikel yang mengangkat

tanggapan dari pemerintah mengenai keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan

kasus Munir, dalam hal ini diwakili oleh Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum

dan HAM (Menkumham). Berikut treatment recommendation yang Tempo

tawarkan:

"Pemerintah akan berusaha mencari aktor intelektual," kata Yasonna. (Paragraf 2)

Dengan jelas tertulis solusi yang ditawarkan Kompas atas keraguan

terhadap keseriusan pemerintah adalah pemerintah akan berusaha mencari aktor

intelektual di belakang kasus ini. Namun solusi tersebut tidak disertai dengan

keterangan yang lengkap akan jalan atau prosedur apa yang ditempuh pemerintah

untuk menemukan aktor intelektual tersebut. Sehingga, solusi yang ditawarkan

terkesan tidak signifikan.

Tempo pada tanggal 8 Desember 2014 mengeluarkan sebuah artikel yang

mengangkat isu diberikanya sebuah penghargaan kepada Munir oleh Komisi

Nasional HAM (Komnas HAM). Treatment recommendation yang ditawarkan

oleh Tempo adalah sebagai berikut:

62


"Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk mendorong Pengadilan

HAM serta menuntaskan kasus kematian Munir," katanya mengingatkan.

(Paragraf 4)

Jalan keluar yang diberikan Tempo adalah mengingatkan Komnas HAM

untuk menyelesaikan kasus Munir dan mendorong terjadinya pengadilan HAM

pada setiap kasus pelanggaran HAM. Treatment recommendation ini sangat

signifikan terhadap penyelesaian kasus Munir secara garis besar, karena mengajak

Komnas HAM untuk bersama-sama mengusut dan mengadili siapapun yang

bersalah dalam kasus Munir.

11 Desember 2014, Tempo mengeluarkan artikel yang mengangkat

kemungkinan beberapa motif dari peristiwa terbunuhnya Munir. Treatment

recommendation yang Tempo berikan adalah berdasar opini dari Suciwati, istri

Munir, berikut ini:

“Dokumen penting itu, ya, Munir sendiri. Dia dokumen hidup,” ujar Suciwati.

(Paragraf 4)

Pernyataan di atas adalah jalan keluar sekaligus penyangkalan atas dugaan

yang menyebutkan bahwa Munir dibunuh oleh karena ingin membuka bobrok

Indonesia di luar negeri melalui data-data akan kasus pelanggaran HAM di

Indonesia. Dengan pernyataan seperti di atas, maka tidak mungkin Munir

memiliki data-data tersebut dalam bentuk fisik, Munir sendiri adalah saksi hidup

segala kebobrokan HAM di Indonesia. Treatment recommendation tersebut

sekaligus menjadikan motif pembunuhan masih menjadi misteri hingga sekarang.

4. analisis data 4.1. gambaran umum subjek penelitian 4.1 ... · 4.1.2 pemberitaan munir oleh media...

Documents