2- iklan website.indd 2 5/23/2011 9:49:42 pm...izin usaha pertambangan kurang membayar royalty....

2- iklan website.indd 2 5/23/2011 9:49:42 PM

3Warta BPK MARET I 2011

Pres

iden

Susil

o Bam

bang

Yudh

oyon

o mem

berik

an sa

mbu

tan p

ada s

aat p

enye

raha

n IHP

S II

di Is

tana

Neg

ara p

ada 1

1 Apr

il 201

1. Pr

esid

en di

dam

ping

i oleh

Wak

il Pre

siden

Boed

iono d

an Ke

tua B

PK H

adi P

oern

omo.

3 - ihps istana.indd 3 5/23/2011 9:53:59 PM

4 Warta BPKAPRIL 2011

Sidang Pembaca Yang Terhormat,

IHPS II Upaya Mengurangi Potensi Kerugian Negara

DARI KAMI

PADA setiap

penerbitan

Warta BPK selalu

didahului dengan

sidang redaksi

untuk membahas

keseluruhan isi

majalah. Sidang

diikuti oleh seluruh

jajaran redaksi

beserta kepala

sekretariat dan

jajarannya yang

bertempat di lantai V di gedung baru

BPK Jakarta. Perencanaan merupakan

proses penting bagi sebuah majalah.

Penentuan angle dan narasumber akan

memberi bobot pada setiap tulisan.

Narasumber yang kami hadirkan

diupayakan yang terbaik dan sesuai

dengan keahlian dan kompetensinya.

Ini tak lain kami ingin memberikan

yang terbaik bagi pembaca.

Nah, untuk edisi IV bulan April,

sidang ingin mengajikan laporan

utama yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester atau dikenal dengan IHPS

yang merupakan produk utama BPK.

BPK menemukan kelemahan sistem

pengendalian internal, terutama pada

entitas yang memperoleh opini TW

dan TMP, baik pada sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan, pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja,

maupun pada struktur pengendalian

internal.

Tujuan IHPS tak lain mengurangi

kerugian atau potensi kerugian dari

pengelolaan keuangan negara. Dengan

harapan, pada periode berikutnya

potensi dan kerugian itu bisa

diminimalisir sehingga tidak ada lagi

anggaran yang bocor.

Untuk laporan khusus, kami ingin

membedah pelaksanaan ibadah

haji yang merupakan salah satu

hasil IHPS. Sayangnya, BPK menilai

penyelenggaraan haji pada 2009

belum sepenuhnya efektif.

Pembaca yang budiman, untuk

kedua topik di atas kami menyajikan

narasumber yang sesuai, baik dari BPK

maupun lembaga negara terkait lain.

Semoga apa yang kami sajikan kali

ini bermanfaat bagi pembaca Warta BPK.

Salam Redaksi

PENGARAH : Herman WidyanandaHendar Ristriawan Daeng M. NazierNizam Burhanuddin

PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif

SUPERVISI PENERBITAN : GunarwantoAli Al Basyah Heri Subowo M. Anang HernandiYudi Ramadhan

KETUA DEWAN REDAKSI :Parwito

STAF REDAKSI : Andy Akbar Krisnandy Bambang DwiBambang Widodo Dian RustriTeguh Siswanto

KEPALA SEKRETARIAT :

Sri Haryati

STAF SEKRETARIAT :

Sumunar MahananiSutrionoRianto Prawoto (fotografer)Enda Nurhenti

ALAMAT REDAKSI:

Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021 5704395 – 0215704396 Pesawat 1188/1187Faksimili :

021-57854096E-mail :[email protected]

DITERBITKAN OLEH:SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.

ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

warta

bpk-

riant

o

4 - dari kamii.indd 4 5/23/2011 9:56:17 PM

14 - 19 AGENDA:

Sepakat Untuk

Memperkuat Integrasi

Nasional

20 - 27 LAPORAN KHUSUS:

Penyelenggaraan Haji

Belum Optimal

28 - 29 ANTAR LEMBAGA :

Berhemat demi

Optimalkan Anggaran

30 - 31 PROFESI :

Menata Ulang Profesi Akuntan Publik

DAFTAR ISI

5Warta BPK APRIL 2011

6 - 13 LAPORAN UTAMA:

IHPS Semester II/2010 Masih Ada Kelemahan

Pengelolaan Keuangan Negara

32 - 33 AKSENTUASI: Profesi Akuntan Publik dilindungi UU

34 - 39 PANTAU: Ada ‘Tangan-tangan Gelap’

Tilep Anggaran

42 - 43 KOLOM:

Konflik Kepentingan Kepengurusan Sepakbola

44 - 46 ROAD to WTP:

Opini WTP, Sasaran Antara yang Strategis

47 - 52 BPK DAERAH: BPK Perwakilan Provinsi Papua

Hambatan Tak Surutkan Tugas

53 - 55 TEMPO DOELOE: Perintah Rahasia Pindahkan kantor BPK

dari Magelang ke Yogya

56 - 58 REFORMASI BIROKRASI:Menuju Remunerasi

BPK yang Komprehensif

59 - 63 HUKUM:Berkas Menumpuk

di Meja Presiden, Salah Siapa?

64 - 67 INTERNASIONAL:BPK Pimpin Penyusunan

Modul Pemeriksaan Kehutanan

5 -daftar isi.indd 5 5/24/2011 1:27:33 AM


LAPORAN UTAMA

Masih Ada Kelemahan Pengelolaan Keuangan Negara

Meski ada kemajuan, akan tetapi hasil pemeriksaan

BPK semester II/2010 menunjukkan adanya berbagai

kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Ini dibuktikan dengan banyaknya temuan BPK yang

sampai merugikan negara sebesar Rp3,87 triliun.

IHPS Semester II/2010 ADA agenda penting pada

Rapat Paripurna DPR pada

5 April 2011. Ketua BPK

Hadi Poernomo menyam-

paikan laporan Ikhtisar Hasil Peme-

riksaan Semester II/ 2010 (IHPS),

pemantauan tindak lanjut reko-

mendasi hasil pemeriksaan tahun

sebelum nya, dan pemantauan pe-

nyelesaian ganti kerugian daerah.

Pada semester II/2010, BPK

melakukan pemeriksaan keuangan

sebanyak 734 objek dengan perin-

cian pemeriksaan keuangan seba-

nyak 159 objek, pemeriksaan kinerja

147 objek , dan 428 objek pemerik-

saan dengan tujuan tertentu (PDDT).

BPK menemukan sebanyak 6.355

kasus senilai Rp6,46 triliun. Juga dite-

mukan adanya ketidakpatuhan ter-

hadap peraturan yang mengakibat-

kan kerugian negara sebanyak 3.760

kasus senilai Rp3,87 triliun. “Na-

mun senilai Rp104,01 miliar telah

ditindak lanjuti oleh instansi yang

warta

bpk-

riant

o

Hadi Poernomo

6 - 13 laporan utama.indd 6 5/23/2011 10:23:49 PM


diperiksa dengan penye toran ke kas

negara selama proses pemerik saan,”

kata Hadi Poernomo.

Pemeriksaan keuangan Adapun, pemeriksaan keuangan

dilakukan terhadap 151 laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD)

untuk 2009 dan dua LKPD tahun

2008, dua laporan keuangan (LK)

BUMN/D, dan empat badan lainnya.

Hasil pemeriksaan keua ngan terse-

but menunjukkan opini “Wajar Tanpa

Pengecualian” (WTP) atas LK dua

entitas, opini “Wajar Dengan Penge-

cualian” (WDP) atas 73 LK, opini Ti-

dak Wajar (TW) atas 18 LK, dan opini

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

atas 66 LK (tabel terlampir).

BPK juga menemukan kelemahan

sistem pengendalian internal, teru-

tama pada entitas yang memperoleh

opini TW dan TMP, baik pada sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan,

pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja, maupun pada struktur

pengendalian internal.

Juga terdapat 2.411 kasus ketidak-

patuhan terhadap peraturan per-

undang-undangan yang mengakibat-

kan kerugian negara/daerah senilai

Rp566,48 miliar, potensi kerugian

negara/daerah senilai Rp461,79 mi-

liar, kekurangan penerimaan senilai

Rp249,54 miliar (lihat tabel II IHPS II

2010).

Akibat ketidakpatuhan pada hasil

pemeriksaan LKPD Tahun 2009 ter-

dapat kerugian senilai Rp1,43 triliun.

Dalam proses pemeriksaan LKPD

ketidakpatuhan telah ditindaklanjuti

dengan penyetoran ke kas daerah se-

nilai Rp21,87 miliar.

Pemeriksaan kinerjaSelain itu , BPK juga melakukan

pemeriksaan kinerja terhadap 147

objek pemeriksaan yang terdiri dari

46 objek pada pemerintah pusat, 89

objek pada pemerintah daerah, tiga

objek pada BUMN, dan sembilan ob-

jek pada BUMD.

Pemeriksan ini meliputi kinerja

penempatan dan perlindungan tena-

ga kerja Indonesia (TKI) di luar ne-

��

belanja infrasturktur dan pemerik-

saan kinerja penyelenggaraan ibadah

haji 1430 H.

Ketua BPK mengatakan ditemu-

kan ketidakefektivitasan dalam pe-

nempatan dan perlindungan TKI. Ini

terjadi karena kompleksnya perma-

salahan.

“Seperti penempatan TKI di luar

negeri yang tidak didukung dengan

kebijakan yang utuh dan transparan

untuk melindungi hak-hak dasar TKI.

Akibatnya, terjadi penyimpa ngan

baik sejak proses perekrutan sampai

dengan pemulangan TKI ke Tanah

Air,” tuturnya.

BPK merekomendasikan kepada

pemerintah agar melakukan evalu-

asi menyeluruh terhadap peraturan,

kebijakan, sistem dan mekanisme

penempatan dan perlidungan TKI di

luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga dimin-

ta untuk mengambil tindakan untuk

melaksanakan moratorium pengiri-

man TKI ke negara-negara yang be-

lum memilki peraturan perlindungan

TKI .

Untuk pemeriksaan kinerja terha-

��

infrastruktur, lanjut Hadi Poer nomo,

BPK menyimpulkan belum sepenuh-

nya efektif untuk meningkatkan daya

serap tenaga kerja dan mengatasi

dampak PHK.

“Hal tersebut disebabkan ada-

nya kelemahan kebijakan, sistem

perencanaan, penganggaran, pemili-

han program yang tidak memper-

timbangkan tujuan program serta

ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara untuk pemeriksaan

kinerja pengelolaan hutan mangrove

di kawasan Selat Malaka, menunjukan

masih ada kelemahan kebijakan dan

sistem pengendalian internal serta

ketidakpatuhan terhadap ketentuan

yang berlaku.

“Hal ini mengakibatkan kegiatan

rehabilitasi, pemanfaatan, perlin-

dungan dan konversi hutan mang rove

belum efektif untuk memulihkan,

mempertahankan dan mening katkan

fungsi hutan mangrove sebagai pe-

nyangga ekosistem pantai,” paparnya.

Atas pemeriksan kinerja penye-

lengaraan ibadah haji, BPK mene-

mukan berbagai kelemahan dalam

penyelenggaraaannya. Akibatnya, pe-

la yanan kepada jamaah belum opti-

mal.

Sejumlah permasalahan juga dite-

mukan mulai dari tahap pendaftaran,

pelunasan, sampai pembatalan calon

jemaah haji. “Jamaah tidak diberikan

informasi tertulis mengenai tahun

keberangkatan. Calon haji juga me-istim

ewa

Tenaga Kerja Indonesia



LAPORAN UTAMA

merlukan waktu yang lama untuk

menerima pengembalian dana atas

pembatalan haji,” tutur Ketua BPK.

BPK juga menemukan permasala-

han pada tahap pelayanan di em-

barkasih, pelayanan transportasi di

Arab Saudi , pelayanan pemondokan

di Arab Saudi , pelayanan di Arafah,

Musdalifah, dan Mina.

Pemeriksan dengan tujuan tertentu

BPK juga melaksanakan pemerik-

saan dengan tujuan tertentu. Ada

428 objek yang diperiksa dengan

perincian 117 objek pemeriksaan di

lingkungan pemerintah pusat, 250

pemeriksaan di pemda, 16 pemerik-

saan di BUMN, 44 di lingkungan

BUMD dan satu di lingkungan BHMN/

BLU.

Pemeriksaan tersebut meliputi

pengelolaan pendapatan negara dan

pendapatan daerah, pelaksanaan

belanja-- baik di pemerintah pusat

maupun daerah--, manajemen aset

pemerintah daerah, pengelolaan per-

tambangan batu bara, pelaksanaa

kontrak kerja sama minyak dan gas

bumi, pelaksanaan subsidi pemerin-

tah, pemeriksaan operasional pada

BUMN, PDAM, RSUD dan bank daerah.

Pada pemeriksaan terhadap

penge lolalaan pendapatan, lanjut

Hadi Poernomo, BPK menemukan

adanya ketidakpatuhan terhadap per-

aturan perundang-undangan. Akibat-

nya, terjadi kekurangan penetapan

dan pemungutan penerima pajak

dan PNBP, pihak ketiga wanprestasi

dalam pembayaran kontribusi atas

pemanfaatan aset negara.

Selain itu, BPK juga menemukan

adanya penghilangan dan penundaan

penetapan hak penerima daerah,

pembebasan pajak kepada wajib pa-

jak tertentu oleh kepala daerah serta

penerimaan pajak pemerintah pusat

yang telah dipu ngut oleh pemerintah

daerah tetapi tidak segera disetor ke

kas negara.

Untuk pemeriksaan pelaksanaan

belanja, BPK juga menemukan be-

berapa persoalan. Seperti pengadaan

��

adaan tidak menyelesaikan peker-

jaan, kekurangan volu me pekerjaan ,

pemahalan harga alias mark up, peng-

gunaan uang untuk kepentingan pri-

badi, pembayaran hono rarium dan

��-

kasi barang dan jasa yang diterima ti-

dak sesuai kontrak dan belanja tidak

sesuai atau melebihi ketentuan dan

pengembalian pinjaman.

Sementara itu, pemeriksaan atas

manajemen aset pemerintah daerah,

BPK menemukan penggunaan aset

tetap belum ditetapkan dengan surat

keputusan kepala daerah.

Selain itu, BPK juga menemukan

aset yang diserahkan kepada perusa-

haan daerah tetapi belum ditetapkan

status penyertaannya dan aset tetap

yang telah dikuasai pemerintah dae-

rah belum diurus kejelasan status

kepemilikannnya.

Hasil pemeriksan BPK terhadap

pengelolaan pertambangan batu bara

pada 2008 sampai semester I/ 2010,

BPK menemukan rancangan dan

implementasi sistem pengendalian

internal terkait pengelolaan tambang

batu bara belum mampu secara efek-

tif menjamin pencapaian tujuan op-

timalisasi Penerimaan Ne gara Bukan

Pajak (PNBP) dan kepatuhan atas ke-

tentuan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan ini BPK juga

menemukan kasus-kasus kekurangan

penerimaan PNBP antara lain kon-

traktor kurang membayar dana hasil

produksi batu bara dan pemegang

izin usaha pertambangan kurang

membayar royalty.

Untuk pemeriksaan atas Belanja

Subsidi dan Belanja Lain-lain/BSBL

(BA 999.06), BPK menemukan BUMN

operator belum sepenuhnya mema-

tuhi ketentuan mengenai penagihan

dan penyaluran subsidi BBM, listrik,

pupuk dan benih. Hal ini mengaki-

batkan kelebihan belanja subsidi

2009 senilai Rp1,90 triliun. Adapun,

hasil pemeriksaan belanja lain-lain

pada 2010, BPK menemukan adanya

belanja yang sifatnya berulang dan

mendesak. Masalah ini terjadi karena

Kementerian Keuangan belum mene-

tapkan kriteria atas kegiatan yang

layak dibiayai dari BA tersebut.

Terhadap pemeriksaan atas pelak-

sanaan kontrak bagi hasil dan kontrak

kerja sama (KKS) minyak dan gas

bumi (cost recovery), BPK menemu-

kan berbagai permasalahan seperti

para kontraktor belum sepenuhnya

mematuhi klausal KKS dan pedo-

man tata kerja yang berlaku. Hasil

pemeriksaan menemukan sebanyak

17 kasus biaya yang tidak layak di-

bebankan pada cost recovery senilai

US$66,47 juta.

Pemantauan tindak lanjutSelama 2009 dan 2010, BPK mem-

berikan sedikitnya 76.722 rekomen-

dasi senilai Rp 114,51 triliun. Reko-

mendasi ini harus ditindaklanjuti

oleh entitas yang diperiksa antara lain

dengan melakukan perbaikan Sistem

Pengendalian Intern (SPI), tindakan

adminitratif dan penyetoran kas.

Hasil pemantauan tindak lanjut

rekomendasi BPK tersebut menun-

jukkan sebanyak 28.028 (36,53%)

rekomendasi senilai Rp23,53 triliun

telah ditindak lanjuti sesuai reko-

mendasi. Selain itu, sebanyak 18.546

(24,18%) rekomendasi senilai Rp

40,58 triliun ditindaklanjuti tetapi

belum sesuai dengan rekomendasi

dan sebanyak 30.148 (39,29%) reko-

mendasi senilai Rp 50,37 triliun be-

“Ada nya kelemahan kebijakan, sistem

perencanaan, penganggaran, pemilihan

program yang tidak mempertimbangkan tujuan program serta

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan,”



lum ditindaklanjuti.

Khusus rekomendasi BPK terkait

dengan penyetoran kas atau penyera-

han aset ke negara yang telah ditin-

dak lanjuti entitas yang diperiksa

berkisar sebesar Rp1,93 triliun. Hal

ini berarti dalam 2 tahun terakhir

BPK telah menyelamatkan keuangan

negara senilai Rp 1,93 triliun, ditam-

bah yang berhasil disetor selama

proses pemeriksaan pada semester

II/ 2010 sebesar Rp104,01 miliar

dan US$10,50 juta.

Hasil pemantauan penyelesaian

ganti kerugian negara atau daerah se-

lama kurun waktu 2009 -2010 telah

terjadi sebanyak 4.302 kasus keru-

gian negara senilai Rp908,28 miliar

dan US$ 228,21 juta. Penyelesaian

ganti kerugian negara berupa ang-

suran terpantau sebanyak 1.362 ka-

sus senilai Rp42,77 miliar serta pelu-

nasan sebanyak 977 kasus senilai

Rp65,53 miliar dan US$103.000. To-

tal penyelesaian kerugian negara se-

banyak 2.339 kasus senilai Rp108,30

miliar dan US$103.000.

Pada 2009 dan 2010, jumlah LHP

BPK yang mengungkapkan indikasi

tindak pidana dan telah disampaikan

ke penegak hukum sebanyak 105

kasus senilai Rp1,11 triliun dan US$

11,06 juta. Namun, penegak hukum

baru menindak lanjuti hanya delapan

kasus yakni penyelidikan sebanyak

tiga kasus, penyidikan sebanyak dua

kasus, penuntutan satu kasus dan

putusan hakim dua kasus.

Pada akhir laporan, Hadi Poerno-

mo menyimpulkan meski terdapat

berbagai kemajuan dalam pengelo-

laan keuangan negara, akan tetapi

hasil pemeriksaan BPK semester II/

2010 menggambarkan masih ter-

dapat berbagai kelemahan dalam

pengelolaan keuangan.

Untuk itu, BPK akan mendo-

rong pemerintah untuk memper-

baiki kuali tas pengelolaan keuangan

negara. “BPK juga akan bekerja sama

dengan pemerintah dan DPR dalam

rangka mewujudkan pengelolaan

keuangan negara yang transparan

dan akuntabel, ” tegasnya. bw

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Anggota BPK RI saat memberikan keterangan pers soal IHPS di Gedung DPR

warta

bpk-

riant

o



LAPORAN UTAMA

Pada semester II/ 2010 BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pertambangan batu bara untuk 2008 sampai semester I/2010 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 13 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Se-latan dan Kalimantan Timur. Caku-pan pemeriksaan meliputi perizinan, PNBP, bagi hasil dan pengelolaan per-tambangan. BPK juga telah melaku-kan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan hutan mangrove yang berada di kawasan Selat Malaka. Pe-milihan Selat Malaka dilakukan kare-na selat ini merupakan perairan yang padat dilalui oleh berbagai macam kapal sehingga berpotensi terhadap pencemaran. Lantas bagaimana ha-sil pemeriksaan BPK terhadap pen-gelolaan batu bara dan pengelolaan mangrove tersebut? Berikut petikan wawancara dengan Anggota IV BPK Ali Masykur Musa.

BPK telah melakukan peme-riksan dengan tujuan tertentu ter-hadap pengelolaan batu bara. Apa yang melatarbelakangi pemerik-saan pengelolaan batu bara?

Pada semester II/2010 BPK telah

melakukan pemeriksaan tujuan ter-

tentu terhadap pengelolaan batu

bara. Ini dilakukan karena batu bara

sebagai salah satu motor penggerak

perekonomian daerah ternyata juga

berpotensi sebagai penyumbang

kerusakan lingkungan. Karena itu,

pemeriksaan terhadap pengelolaan

pertambangan batu bara untuk me-

nilai apakah pemberian izin, penge-

lolaan penerimaan negara bukan pa-

jak, dana bagi hasil dan pengelolaan

lingkungan pertambangan batu bara

sudah sesuai dengan peraturan pe-

rundang-undangan.

Bagaimana hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan batu bara?

Salah satu persoalan yang dite-

mukan BPK adalah tidak adanya

koordinasi antara Kementerian

ESDM yang mempunyai kewenangan

untuk membuat izin dengan Kemen-

“Perlu Koordinasi diantara Kementerian yang Menangani Pengelolaan Batubara”

Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa

terian Kehutanan yang mempunyai

lahan. Akibat tidak adanya koordi-

nasi itu, terjadi lahan tumpang tindih

antara dua lembaga itu. Sehingga

Perjanjian Karya Pengusahaan Per-

tambangan Batubara (PKP2B) dalam

pemberian izin tidak tepat. Sudah be-

gitu, di tingkat provinsi, kabupaten,

dan kota dalam memberikan KP tidak

memperhatikan aspek penguasaan

lahan. Akibatnya, satu kawasan bisa

terjadi dua KP.

Bagaimana dengan penerimaan negara terkait dengan ketaatan pengusaha batu bara membayar pajak?

Dari segi penerimaan negara me-

mang masih banyak para pengusaha

yang memiliki PKP2B dan KP itu yang

tidak taat membayar pajak. Dengan

demikian hak negara pada pemerik-

saan tahun lalu kita dapat menye-

lamatakan uang negara sebesar

Rp428 miliar. Namun, ada juga peru-

sahaan yang taat membayar pajak se-

hingga langsung membayar terhadap

kekurangan bayar sehingga LKP dike-

luarkan mereka sudah membayar.

Persoalan lain yang ditemukan BPK?

Problem lain dari batu bara adalah

tata niaga yang mayoritas masih diek-

spor itu tidak mempertimbangkan

aspek keadilan kebutuhan dalam ne-

geri. Dengan demikian, meskipun kita

negara yang kaya batu bara, tetapi

pemenuhan kebutuhan dalam negeri

juga sangat tersendat. Karena itu, BPK

mendukung untuk segera diberlaku-

kan kebijakan Domestik Market Ob-

ligation (DMO ). Sehingga pembang-

kit tenaga listik yang membutuhkan

batu bara ada keberlanjutan dan ada

kepastian.

warta

bpk-

riant

o



Bagaiaman dengan pembagian royalty antara pemerintah daerah dengan pusat?

Menyangkut pembagian royalty

antara pemerintah daerah dengan pu-

sat memerlukan penanganan khusus.

Sehingga hak-hak daerah di satu sisi

dapat terbayar dan di sisi lain daerah

tidak menahan hak pusat dulu dengan

asumsi kalau diberian ke pusat kem-

balinya sulit. Oleh karena itu, hubun-

gan pusat dan daerah dalam pengelo-

laan dan bagi hasil pengelolaan batu

bara itu harus diatur de ngan baik. Se-

��

dan daerah.

Bagaimana dengan aspek rekla-masi pascatambang?

Reklamasi pascatambang juga

menjadi problem utama yang ditemu-

kan BPK. Dari aspek dana reklamasi,

banyak PKP2B dan PK yang tidak

memberikan setoran untuk dana

reklamasi tetapi menambang. Di sisi

lain, dari pelaksanaannya banyak yang

saling lempang tangan. Artinya, kalau

sudah demikian yang dirugikan tentu

saja ekosistem, lingkungan, dan ma-

syarakat setempat.

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut apakah sudah ada yang diindikasikan melakukan tindak pidana?

Temuan BPK juga ada beberapa

yang berindikasi tindak pidana. Se-

bab dari pemeriksaan itu, kita juga

menemukan beberapa perusahaan

yang menambang tetapi tidak mem-

punyai izin. Temuan adanya unsur

pidana sekarang masih dikaji. Arti-

nya, temuan adanya tindak pidana itu

apakah akan kita serahkan ke pene gak

hukum atau akan kita lakukan peme-

riksan investigasi lebih lanjut. Jadi ada

temuan yang sedang kita kaji untuk

tindaklanjutinya.

Bagaimana rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan batu bara?

Rekomendasi BPK salah satunya

yang menyangkut keharusan adanya

koordinasi antarkementerian yang

menangani bidang pengelolaan batu

bara tersebut. BPK merekomendasi-

kan agar Kementerian ESDM dan Ke-

menterian Kehutanan untuk melaku-

kan koordinasi sebelum memberikan

izin baru atau memperpanjang izin.

Untuk pemda termasuk pemerintah

kabupaten dan kota serta Kemen-

terian Dalam Negeri untuk melaku-

kan koordinasi sehingga pemberian

izin di KP itu bisa diberlakukan sesuai

dengan aturan.

Selain batu bara, BPK juga melakukan pemeriksan mangrove. Apa yang melatarbelakangi peme-riksaan ini?

Memang kita melakukan pemerik-

saan mangrove diilhami atas kejadian

tsunami di Aceh. Karena itu tidak ada

paru-paru dan penyangga di sekitar

pantai sehingga ekosistem rusak yang

berdampak hingga ke daratan. Untuk

itu, kita melakukan pemeriksaan man-

grove.

Temuan yang paling penting yakni

masih rendahnya kesadaran masyara-

kat terhadap pentingnya hutan mang-

rove dalam menjaga ekosistem. Seti-

daknya ini dibuktikan dengan adanya

beberapa kawasan tanaman mangrove

yang masih dijadikan bahan baku un-

tuk membaut arang. Karena itu, tidak

imbang antara ekonomi membuat

arang dengan kerusakan ekosistem.

Temuan kedua, semakin sedikitnya

dan semakin berkurangnya hutan

mangrove . Kalau tidak salah hutan

mangrove itu tinggal 20% yang ma-

sih bagus, sementara yang 80% sudah

rusak. Di pihak lain, juga ada hutan

mangrove yang alih fungsi untuk per-

kantoran atau pergudangan. Salah sa-

tunya, kita temukan di kawasan hutan

mangrove di Selat Malaka.

Rekomendasi BPK untuk mem-perbaiki kawasan mangrove?

Rekomendasi BPK, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kementerian

Kehutanan yang belum mempunyai

blue print bagaimana menangani

mangrove itu. Untuk itu, BPK mere-

komendasikan kepada Menteri Ke-

hutanan agar melakukan perbaikan

kebijakan dan langkah tindak lanjut

atas kelemahan dalam pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan,

perlindungan, dan konservasi hutan

mangrove. bw

Ali Masykur Musa

warta

bpk-

riant

o



LAPORAN UTAMA

“MENGEJUTKAN dan sangat seri-

us,” ujar Ahmad Muzani, Ketua

Badan Akuntabilitas Keuangan

DPR di ruang kerjanya, menanggapi

IHPS II 2010, baru baru ini.

Pemeriksaan dengan tujuan ter-

tentu, ujarnya, bermaksud untuk

mengecek ada tidaknya potensi pe-

nyimpangan atas penyelenggaraan

keuangan negara. Dan ternyata, BPK

dalam pemeriksaannya menemukan

hal ini.

PDTT dilakukan atas 428 objek

pemeriksaan terdiri dari 117 objek

pada pemerintah pusat, 250 objek

pada pemerintah daerah, 16 objek

pada BUMN, 44 objek pada BUMD dan

satu objek BHMN/BLU/badan lainnya.

Hasil PDTT juga mengungkapkan

1.168 kasus kelemahan SPI (sistem

pengendalian intern) dan 3.817 kasus

ketidakpatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang mengaki-

batkan kerugian negara/daerah

Hal lain yang juga disoroti Mu-

zani adalah masalah penyelenggaraan

keuangan ibadah haji. Dia melihat ada

masalah serius dalam pengelolaan pe-

nyelenggaraan ibadah haji (PIH) kare-

na itu opini yang diberikan BPK pada

laporan keuangan penyelenggaraan

haji 2009 dan 2008 adalah TMP (tidak

memberi pendapat).

Terkait hasil evaluasi SPI, misal-

nya, sebagaimana terungkap dalam

IHPS II, pada PIH 2008, saldo utang ke-

pada BP DAU (Badan Pengelola Dana

Abadi Umat) senilai Rp16,17 miliar,

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR

Ahmad Muzani

Laporan hasil pemeriksaan

BPK semester II 2010

memberi kejutan pada

anggota dewan, khususnya

pada pemeriksaan dengan

tujuan tertentu (PDTT).

Bukan hanya jumlah kasus

yang banyak, akan tetapi

nilai temuannya juga

signifikan yakni Rp4,67

triliun dan US$156,43 juta.

Banyak Temuan Serius yang Harus Ditindaklanjuti

tidak didukung dokumen pendukung

yang menjadi dasar perhitungan dan

tidak ada proses rekonsiliasi antara

BPIH dengan BP-DAU untuk memas-

tikan jumlah piutang yan seharusnya

disajikan sehingga saldo utang DAU ti-

dak dapat diyakini kewajarannya.

Selain itu, terdapat ketidakpatu-

han yang mengakibatkan kekurangan

penerimaan PIH, yaitu bunga deposito

dana setoran awal dari empat bank pe-

nerima setoran (BPS) senilai Rp6,06

miliar dan pendapatan bunga deposito

hasil optimalisasi setoran awal biaya

PIH biasa pada tiga BPS masuh terhu-

��

ke kas Negara senilai Rp3,61 miliar.

“Menurut saya ini serius dan perlu

didalami lagi. Ada apa sebenarnya.

Jangan-jangan ada beberapa persoa-

lan yang harus diungkap. Oleh karena

itu BPK belum bisa memberi pendapat

pada laporan keuangan ibadah haji

2009 dan 2008,” tegas politisi asal Par-

tai Gerindra itu.

Penyelenggaraan ibadah haji men-

jadi sorotan karena merupakan satu

event yang diselenggarakan setiap

tahun, menggerakkan ratusan ribu

orang, dan dengan nilai transaksi men-

capai puluhan triliun.

Di samping itu, tambahnya, hal

Ahmad Muzani



ini menjadi tolok ukur bagi layanan

pemerintah kepada rakyatnya dalam

hal pelayanan ibadah haji. “Dengan

laporan keuangan yang lebih baik,

dengan sendirinya akan meningkatkan

kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Sebab, selama ini kita selalu meng-

kritik tentang pemondokan, katering,

transportasi lokal atau transportasi

dari Indonesia ke Arab Saudi, dan seba-

gainya,” tuturnya.

BPK dalam IHPS II 2010 bukan

hanya melakukan pemeriksaan ter-

hadap laporan keuangan, juga pada ki-

nerja PIH 2009. Yang dalam kesimpu-

lan BPK, PIH 2009 belum sepenuhnya

efektif memberikan pelayanan kepada

jemaah haji.

Lepas dari temuan-temuan di atas,

secara keseluruhan Ahmad Muzani

menilai LHP BPK Semester II 2010,

mencatat sejumlah kemajuan. Dalam

artian substansi. Pihaknya mencatat,

ada 734 hasil pemeriksaan yang terdiri

dari 159 hasil pemeriksaan keuangan,

147 hasil pemeriksaan kinerja dan

428 hasil pemeriksaan dengan tujuan

tertentu. Dengan jumlah total temuan

pemeriksaan adalah 6.355 kasus seni-

lai Rp6,46 triliun dan US$156,43 juta.

“Dari hasil ini nampak, kualitas

pemeriksaan yang disampaikan BPK,

jauh meningkat. Temuan-temuan ha-

sil pemeriksaan pun lebih jelas,” pa-

parnya.

Misalnya saja dalam pemeriksaan

keuangan, BPK menemukan 2.411 ka-

sus ketidakpatuhan terhadap perun-

dang-undangan yang mengakibatkan

terjadinya kerugian negara/daerah

senilai Rp566,48 miliar, potensi keru-

gian negara/daerah senilai Rp461,79

miliar, kekurangan penerimaan senilai

Rp249,54 miliar. Akibat ketidakpatu-

han itu, pada hasil pemeriksaan LKPD

2009 senilai Rp1,43 triliun.

� �� -

sus cukup banyak mencapai ribuan,

dan nilainya cukup besar sampai Rp1

triliun lebih. Itu artinya, BPK telah

melakukan fungsi sebagai auditor

negara secara benar dan cermat, juga

melakukan pemeriksaan keuangan

atas penyelenggara keuangan yang

lebih ketat, dengan jumlah yang lebih

massif sehingga ditemukan angka yang

��!�"��

juga anggota Komisi I DPR.

Hal berbeda dilihat Muzani dari ha-

sil pemeriksaan kinerja. Menurut dia,

dari temuan 127 kasus ketidakpatu-

han terhadap peraturan perundang-

undangan dengan nilai Rp99,42 miliar,

menandakan ada perbaikan dalam

peningkatan kinerja.

“Menurut hemat saya, ada pening-

katan lebih baik di semua instansi.

Juga, nilai temuannya relatif lebih se-

dikit dibandingkan dengan pemerik-

saan keuangan, juga jumlah kasusnya,

pemeriksaaan keuangan mencapai

2.000 lebih, sedang kinerja 127 kasus.

Dari sini saya melihat, sebenarnya, dari

sisi kinerja sudah mulai menunjuk-

kan peningkatan,” papar Muzani yang

berencana mengundurkan diri seba-

gai Ketua BAKN DPR RI dalam waktu

dekat.

Ahmad Muzani juga menyoroti

tentang perkembangan opini yang di-

berikan BPK dalam LHPS II 2010. To-

tal jumlah entitas 159 dengan rincian,

BPK memberi opini TMP (tidak mem-

beri pendapat) pada 66 entitas dan TW

(tidak wajar) pada 18 entitas.

Dia menilai angka itu masih cu-

kup tinggi jika dibandingkan dengan

perkembangan 2009, 2008, dan 2007.

Artinya, meski terlihat ada perbaikan

akan tetapi penurunan opini TMP dan

#&��

“Dari sini terlihat, kalau BPK seb-

agai auditor negara telah melakukan

tugasnya dengan cukup bagus. Namun,

di sisi lain belum diimbangi dengan ad-

ministrasi keuangan yang memadai,”

jelasnya.

Menurut dia, penyebabnya tak lain

salah satunya adalah sumber daya ma-

nusia (SDM). Pada sejumlah pemda

SDM-nya tidak memadai. Umumnya,

mereka bukan orang yang terdidik di

bidang keuangan dan akuntansi.

“Banyak dari mereka adalah orang

orang yang memiliki jasa politik atas

naiknya bupati dan gubernur. Orang-

orang keuangan yang ditempatkan di

sana adalah orang-orang yang memi-

liki kapasitas rendah. Artinya orang-

orang yang hanya mau menurut apa

kata bos. Itu yang bahaya,” ucapnya.

Masalah lainnya yang kerap dike-

luhkan pemda adalah seringnya terjadi

perubahan regulasi kebijakan keua-

ngan. “Hari ini Menteri Keuangan bi-

lang seperti ini, besok Mendagri bilang

begitu. Perubahan regulasi yang cepat

menyulitkan pelaksanaan di daerah,”

tuturnya.

Hal ini, katanya, harus segera dise-

lesaikan. Penyelesaian yang instan

adalah masing-masing pemda harus

memanfaatkan fungsi pendampingan

yang diberikan oleh BPKP dalam hal

memperbaiki kinerja keuangan atau

meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

Namun, Kementerian Keuangan

dan Kementerian Dalam Negeri harus

sepaham dalam melakukan standard-

isasi keuangan akuntansi negara. “Yang

mana akan digunakan? Ini soal penting

sehingga tidak menyulitkan kawan-

kawan di daerah,” tandasnya.

Masalah lain yang juga menjadi

problem di banyak pemerintah daerah

adalah soal pendataan dan penggu-

naan aset. Terutama pada pemerintah

kabupaten atau kota pemekaran. Per-

soalan yang sering terjadi adalah kabu-

paten pemekaran sering bermasalah

dengan kabupaten induknya. Karena

kabupaten induk belum melepas aset

pemekaran. Akibatnya, kota pemeka-

ran tidak bisa mengklaim, tidak bisa

memanfaatkan aset tersebut.

“Ini problem serius. Pasalnya kabu-

paten pemekaran terdata memiliki aset

itu, akan tetapi dia tidak bisa meman-

faatkan. Lalu apa yang harus dilapor-

kan, karena tidak bisa melalukan apa-

pun terhadap aset yang belum dilepas

itu,” jelasnya.

Masalah aset ini bukan hanya mo-

nopoli daerah. Pemerintah pusat juga

kesulitan. “Bayangkan, pemerintah

pusat sendiri pun sekarang ini baru

bisa melakukan pendataan aset secara

benar sekitar 20%. Sebut contoh, aset

dimiliki, tapi bukti kepemilikan (seper-

�� '� �� *��

dikuasai tapi surat-surat tidak ada. Jadi

tidak bisa melakukan klaim. Banyak

kasus seperti itu, dan harus disele-

saikan.” dr


2- iklan website.indd 2 5/23/2011 9:49:42 pm...izin usaha pertambangan kurang membayar royalty....

Documents